Berita
Lagi, Isu Pulau Dijual
06/02/2010 00:23
Liputan6.com, Jakarta: Isu perdagangan pulau kembali merebak. Kali ini pulau yang dikabarkan dijual adalah gugusan Takabonerate, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) M. Riza Damanik di Jakarta, Jumat (5/2), mengatakan penjualan pulau diduga dilakukan pejabat publik setempat. Beberapa pulau yang sedang ditawarkan di antaranya Pulau Lampujian, Karampa Caddi, Binabo, Kalakauna, Bungeng Belle, Rajuni Kecil, dan Pulau Rajuni Besar.
Riza menuding pejabat publik tersebut hanya menginginkan keuntungan ekonomis tanpa mempertimbangkan kepentingan umum sebagai ruang publik dan tempat budaya bahari Nusantara. "Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Tak sepantasnya penjualan pulau dilakukan dengan meminggirkan nelayan tradisional dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil," ujar Riza seperti dikutip ANTARA.
Riza menuding pejabat publik tersebut hanya menginginkan keuntungan ekonomis tanpa mempertimbangkan kepentingan umum sebagai ruang publik dan tempat budaya bahari Nusantara. "Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Tak sepantasnya penjualan pulau dilakukan dengan meminggirkan nelayan tradisional dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil," ujar Riza seperti dikutip ANTARA.
Opini
M. Riza Damanik: Nasib nelayan memprihatinkan
Duta Masyarakat | 24 Januari 2010
PERSPEKTIF BARU dimuat sebagai sindikasi sembilan koran se-Indonesia, termasuk Haria Umum Duta Masyarakat. Kini kita bincang-bincang tentang perikanan yang merupakan hal penting karena bicara tentang perikanan selalu berhubungan dengan nelayan. Kita mengetahui nelayan termasuk warga negara kita yang berekonomi lemah,kontras dengan perannyasebagai pahlawan protein bangsa. Untuk itu narasumber kita adalah M. Riza Damanik dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara). Berikut wawancara Jaleswari Pramodhawardani dengan M. Riza Damanik.
Apa itu Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) yang Anda dan kawan-kawan berada di dalamnya?
Kiara adalah sebuah organisasi koalisasi dari individu, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi masyarakat (Ormas) yang memang memiliki perhatian lebih terhadap masyarakat nelayan, sektor kelautan dan perikanan secara umum.
PERSPEKTIF BARU dimuat sebagai sindikasi sembilan koran se-Indonesia, termasuk Haria Umum Duta Masyarakat. Kini kita bincang-bincang tentang perikanan yang merupakan hal penting karena bicara tentang perikanan selalu berhubungan dengan nelayan. Kita mengetahui nelayan termasuk warga negara kita yang berekonomi lemah,kontras dengan perannyasebagai pahlawan protein bangsa. Untuk itu narasumber kita adalah M. Riza Damanik dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara). Berikut wawancara Jaleswari Pramodhawardani dengan M. Riza Damanik.
Apa itu Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) yang Anda dan kawan-kawan berada di dalamnya?
Kiara adalah sebuah organisasi koalisasi dari individu, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi masyarakat (Ormas) yang memang memiliki perhatian lebih terhadap masyarakat nelayan, sektor kelautan dan perikanan secara umum.
Data
Laporan Kinerja Buruk dan Pembohongan Publik Delegasi RI dalam KTT Perubahan Iklim ke-15
Jakarta, 5 Januari 2010
Perihal: Laporan Kinerja Buruk dan Pembohongan Publik Delegasi RI dalam KTT Perubahan Iklim ke-15
Lampiran: 1 bundel
Kepada Yth.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RI
di
Jakarta
Salam Adil dan Lestari,
Seperti kita ketahui, putaran perundingan KTT Perubahan Iklim ke-15 (COP 15) di Kopenhagen, 7-18 Desember 2009, gagal menghasilkan keputusan kolektif yang mengikat secara hukum (legally binding). Bahkan, Copenhagen Accord sebagai salah satu dokumen resmi hasil perundingan, tidak menyentuh substansi persoalan perubahan iklim, yakni mendesak pemotongan emisi dari negara-negara industri, sekaligus mempertanggung-jawabkan buangan emisi masa lalunya. Hasil Kopenhagen merupakan prestasi terburuk dalam sejarah perundingan iklim dari 14 putaran sebelumnya, karena hanya ditanda-tangani oleh 26 negara, termasuk Indonesia.
Perihal: Laporan Kinerja Buruk dan Pembohongan Publik Delegasi RI dalam KTT Perubahan Iklim ke-15
Lampiran: 1 bundel
Kepada Yth.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RI
di
Jakarta
Salam Adil dan Lestari,
Seperti kita ketahui, putaran perundingan KTT Perubahan Iklim ke-15 (COP 15) di Kopenhagen, 7-18 Desember 2009, gagal menghasilkan keputusan kolektif yang mengikat secara hukum (legally binding). Bahkan, Copenhagen Accord sebagai salah satu dokumen resmi hasil perundingan, tidak menyentuh substansi persoalan perubahan iklim, yakni mendesak pemotongan emisi dari negara-negara industri, sekaligus mempertanggung-jawabkan buangan emisi masa lalunya. Hasil Kopenhagen merupakan prestasi terburuk dalam sejarah perundingan iklim dari 14 putaran sebelumnya, karena hanya ditanda-tangani oleh 26 negara, termasuk Indonesia.
Analisa
Kembalikan Khitah Negeri Kelautan: Laporan Publik WOC-CTI Jelang COP 15 UNFCCC di Copenhagen
ALIANSI MANADO - Jakarta, 11 Juni 2009
World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiative (CTI) Summit usai diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara, 11-15 Mei 2009. Berbarengan itu, masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Manado juga menyelenggarakan International Forum on Marine and Fishery Justice di Kolongan Indah Beach Hotel, Malalayang, Manado, Sulawesi Utara, 10-16 Mei 2009. Melalui forum internasional inilah, pelbagai inisiatif mandiri nelayan tradisional menghadapi krisis laut dan perubahan iklim disampaikan.
World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiative (CTI) Summit usai diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara, 11-15 Mei 2009. Berbarengan itu, masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Manado juga menyelenggarakan International Forum on Marine and Fishery Justice di Kolongan Indah Beach Hotel, Malalayang, Manado, Sulawesi Utara, 10-16 Mei 2009. Melalui forum internasional inilah, pelbagai inisiatif mandiri nelayan tradisional menghadapi krisis laut dan perubahan iklim disampaikan.
Siaran Pers
Paska Seafood Summit 2010; KIARA: Lima Agenda Reformasi Perikanan
Siaran Pers
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
www.kiara.or.id
Jakarta, 4 Februari 2010. Masyarakat dunia dan pelaku usaha perikanan kembali diingatkan untuk tidak hanya peduli terhadap kualitas produk perikanan sebagai sumber pangan, melainkan juga turut aktif membenahi efek lingkungan dan sosial yang muncul dalam aktivitas perikanan. Pesan ini mengemuka dalam Seafood Summit 2010 yang bertajuk “Prediksi Tantangan di Dunia yang Berubah” di Paris, Perancis, 31 Januari – 2 Februari 2010.
M. Riza Damanik, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa, “Konsumen di negara-negara Utara luput melihat tren transaksi makanan laut (seafood) kini berpusat antara Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Asia bagian barat daya. Sementara negara-negara Selatan hanya didudukkan sebagai pemasok kebutuhan ikan negara-negara Utara. Apalagi ketersediaan pangan di Selatan kini terancam oleh dampak perubahan iklim. Fenomena iklim ini mendorong terjadinya migrasi ikan-ikan di perairan tropis ke sub tropis, sehingga negara-negara lain akan mengalami surplus tangkapan ikan”.
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
www.kiara.or.id
Jakarta, 4 Februari 2010. Masyarakat dunia dan pelaku usaha perikanan kembali diingatkan untuk tidak hanya peduli terhadap kualitas produk perikanan sebagai sumber pangan, melainkan juga turut aktif membenahi efek lingkungan dan sosial yang muncul dalam aktivitas perikanan. Pesan ini mengemuka dalam Seafood Summit 2010 yang bertajuk “Prediksi Tantangan di Dunia yang Berubah” di Paris, Perancis, 31 Januari – 2 Februari 2010.
M. Riza Damanik, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa, “Konsumen di negara-negara Utara luput melihat tren transaksi makanan laut (seafood) kini berpusat antara Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Asia bagian barat daya. Sementara negara-negara Selatan hanya didudukkan sebagai pemasok kebutuhan ikan negara-negara Utara. Apalagi ketersediaan pangan di Selatan kini terancam oleh dampak perubahan iklim. Fenomena iklim ini mendorong terjadinya migrasi ikan-ikan di perairan tropis ke sub tropis, sehingga negara-negara lain akan mengalami surplus tangkapan ikan”.
Aktivitas
“Perdagangan Internasional, Dimana Kesejahteraan Nelayan?”
Medan, 19 Januari 2010
No. : 004/B/DE-JALA/I/2010
Hal : -
Lampiran : -
Kepada:
Yth. Pimpinan Organisasi Anggota Jaringan KIARA
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Salam silaturrahmi, semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberi kekuatan serta kemudahan dalam menunaikan tugas sehari-hari. Amin.
No. : 004/B/DE-JALA/I/2010
Hal : -
Lampiran : -
Kepada:
Yth. Pimpinan Organisasi Anggota Jaringan KIARA
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Salam silaturrahmi, semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberi kekuatan serta kemudahan dalam menunaikan tugas sehari-hari. Amin.
Workshop Terbatas: Lembaga Keuangan Mikro Bagi Komunitas NelayanVideo
Aktivitas
Info
Jajak Pendapat
Form Masuk
Statistik
Anggota: 112Berita: 794
Pranala: 0
Buku Baru
MENJALA IKAN TERAKHIR 
Ini tidak hanya sebuah buku yang memberikan informasi, namun juga bukti keseriusan untuk mengungkap situasi kelautan Indonesia.
Ini tidak hanya sebuah buku yang memberikan informasi, namun juga bukti keseriusan untuk mengungkap situasi kelautan Indonesia.Serbaneka KIARA
PERNAK-PERNIK KIARA 
RUANG BACA 
BULETIN KIARA 
South to South (StoS) adalah gerakan penyadaran dan penggalangan solidaritas dengan menggunakan film dan media visual.