logo
Selamat Datang di Website Resmi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

KKP Akui Kendala Penyerapan Anggaran

27 Juli 2015 JAKARTA, KOMPAS — Penyerapan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP hingga Juni 2015 baru berkisar 11,4 persen dari total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk KKP tahun ini sebesar Rp 10,597 triliun. Rendahnya penyerapan anggaran ini dikarenakan sejumlah penyebab. Inspektur Jenderal KKP Andha Fauzi di Jakarta mengemukakan, ditemukan sejumlah kendala dalam penyerapan anggaran. Peningkatan anggaran dalam APBN Perubahan 2015 dari sebesar Rp 6,7 triliun menjadi Rp 10,5 triliun mengurangi proses sosialisasi kebijakan dan program ke daerah, di samping kekhawatiran sejumlah kepala daerah atau pejabat pembuat keputusan dalam menggunakan anggaran karena takut tersangkut kasus hukum.
Read More


Industri Pengolahan Juga Penting Pemerintah Jangan Hanya Urusi Illegal Fishing, Industri Pengolahan Juga Penting

Selasa, 21 Juli 2015 Bisnis.com, JAKARTA –  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus dapat fokus dalam meningkatkan kemandirian untuk industri pengolahan ikan di Tanah Air dan tidak melulu mengurus pencurian ikan agar pembenahan sektor kelautan bisa komprehensif dari hulu ke hilir. “Belum terlihat jelas kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait kemandirian industri pengolahan ikan di dalam negeri,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim ketika dihubungi Antara di Jakarta, Selasa (21/7/2015). Menurut Abdul Halim, seharusnya KKP dapat fokus untuk bagaimana fasilitasi koperasi bagi nelayan atau pembudidaya dan juga usaha skala rumah tangga untuk terlibat dalam penambahan
Read More


KKP Harus Fokus Kemandirian Industri Pengolahan Ikan

Selasa, 21 Juli 2015 MedanBisnis – Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus dapat fokus dalam meningkatkan kemandirian untuk industri pengolahan ikan di Tanah Air dan tidak melulu mengurus pencurian ikan agar pembenahan sektor kelautan bisa komprehensif dari hulu ke hilir. “Belum terlihat jelas kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait kemandirian industri pengolahan ikan di dalam negeri,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim ketika dihubungi Antara di Jakarta, Selasa. Menurut Abdul Halim, seharusnya KKP dapat fokus untuk bagaimana fasilitasi koperasi bagi nelayan atau pembudidaya dan juga usaha skala rumah tangga untuk terlibat dalam penambahan nilai
Read More


ASEAN Didorong Bentuk Skema Kerja Sama Pemberdayaan Perempuan

Kamis, 09 Juli 2015 Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 14 organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara mendorong Asean memberikan pengakuan politik atas peran penting perempuan nelayan dalam perikanan skala kecil dan pengelolaan sumber daya pesisir. Bentuk pengakuan itu yakni skema khusus perlindungan dan pemberdayaan perempuan nelayan. Desakan ini disampaikan dalam Lokakarya Regional mengenai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat yang digelar oleh SEAFish for Justice di Manila, Filipina pada 5-8 Juli 2015. Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA dan Koordinator Regional SEAFish for Justice, mengatakan, perempuan nelayan berjibaku sehari-hari untuk berkontribusi kepada keluarga dan terlibat aktif di dalam aktivitas perikanan skala kecil
Read More


Mengakui Keberadaan Perempuan Nelayan

Kamis, 09 Juli 2015 SEAFish for Justice menyatakan ada 14 organisasi masyarakat sipil di kawasan Asia Tenggara mendorong negara ASEAN dan negara anggotanya untuk memberikan pengakuan politik atas keberadaan dan peran penting perempuan nelayan di dalam aktivitas perikanan skala kecil dan pengelolaan sumber daya pesisir. “Bentuk pengakuan yang didorong adalah skema khusus perlindungan dan pemberdayaan perempuan nelayan,” Kata Koordinator Regional SEAFish for Justice Abdul Halim di Manila, Kamis (9/7). “Perempuan nelayan berjibaku sehari-hari untuk memberikan kontribusi kepada keluarga. Bahkan terlibat aktif di dalam aktivitas perikanan skala kecil dan penyelamatan ekosistem pesisir.” Hal ini terlihat di banyak desa pesisir di kawasan
Read More


Siaran Pers Bersama, 8 Juli 2015: Negara Harus Mendorong Hadirnya Pengakuan dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Perempuan Nelayan Tanpa Diskriminas

Siaran Pers Bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan – www.kiara.or.id South East Asia Fish for Justice Network – www.seafishforjustice.org   Negara Harus Mendorong Hadirnya Pengakuan dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Perempuan Nelayan Tanpa Diskriminasi Manila, 8 Juli 2015. Sedikitnya 14 organisasi masyarakat sipil di kawasan Asia Tenggara mendorong ASEAN dan negara-negara anggotanya untuk memberikan pengakuan politik atas keberadaan dan peran penting perempuan nelayan di dalam aktivitas perikanan skala kecil dan pengelolaan sumber daya pesisir. Bentuk pengakuan yang didesakkan adalah skema khusus perlindungan dan pemberdayaan perempuan nelayan. Desakan ini disampaikan di dalam Lokakarya Regional mengenai “Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat” yang
Read More