logo
Selamat Datang di Website Resmi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

KIARA: SKEMA PERLINDUNGAN NELAYAN JANGAN TERGANTUNG MEKANISME PASAR

Jum’at, 22 Mei 2015 WE Online, Jakarta – Skema perlindungan seperti asuransi jiwa terhadap nelayan tradisional dan keluarganya jangan tergantung kepada mekanisme pasar, kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim. “Skema perlindungan jiwa nelayan tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar seperti asuransi pada umumnya,” kata Abdul Halim di Jakarta, Jumat (22/5/2015) Untuk itu, ujar Sekjen Kiara, negara melalui pemerintah seharusnya berkewajiban penuh dalam upaya perlindungan terhadap nelayan tersebut. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengemukakan, pengalihan subsidi BBM untuk kegiatan produktif seharusnya dapat dialokasikan khususnya guna meningkatkan tingkat kesejahteraan nelayan di Tanah Air. “Kita sudah
Read More


Kiara Inginkan Menteri Susi Lapor ke KPK

Jumat, 15 Mei 2015 Jakarta,  (Antara) – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk segera melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan isu penawaran Rp5 triliun agar mundur dari jabatan menteri. “Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan mestinya ditindaklanjuti dengan laporan ke KPK agar terang benderang,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim di Jakarta, Jumat. Apalagi, ujar Abdul Halim, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah ada nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan KPK. Menurut dia, hal itu penting supaya tidak ada isu liar di masyarakat seperti pencitraan atau dugaan kebohongan yang
Read More


PENINGKATAN PDB PERIKANAN TAK BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN NELAYAN TRADISIONAL

Jum’at, 15 May 2015 Jakarta, Villagerspost.com – Kenaikan pendapatan domestik bruto (PDB) sektor perikanan sebesar 8,64% pada triwulan I 2015, dinilai tidak berdampak pada kesejahteraan nelayan tradisional. Pasalnya, kenaikan PDB di sektor perikanan selama ini dihitung dari besarnya ekspor sumber daya mentah (ikan gelondongan). “Capaian ini mudah dicapai, termasuk oleh pemerintahan sebelumnya. Dengan perkataan lain, patokan pertumbuhan ekonomi yang digunakan tidak berdasarkan pada tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim kepada Villagerspost.com, Jumat (15/5). Halim menegaskan, tingkat kesejahteraan nelayan tidak tercermin dari meningkatnya PDB di sektor perikanan untuk Triwulan I tahun 2015. Hal
Read More


PERNYATAAN PERS BERSAMA KOALISI NASIONAL UNTUK RAKYAT WAWONII

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Aliansi Petani Indonesia (API), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Bina Desa (Bindes), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Public Interest Lawyer Network (PILNET), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)  Bukan Tambang dan Kekerasan, Tapi Keadilan Agraria untuk Rakyat di Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara Harapan besar rakyat Indonesia, khususnya kaum petani, masyarakat adat, dan rakyat pedesaan terhadap pemerintahan baru, Jokowi-JK yang selama ini digadang-gadang tentang penyelesaian ribuan konflik agraria dan pelaksanaan reforma
Read More


Reklamasi Pantai Pluit Agung Podomoro Rugikan Hak Nelayan

Sabtu, 09 Mei 2015 WIB JAKARTA GRESNEWS – Izin reklamasi pantai Pluit diyakini akan sangat merugikan masyarakat nelayan. Pasalnya banyak segi dari kehidupan nelayan yang dikorbankan akibat proyek reklamasi pantai Pluit ini. Diantaranya hilangnya lapangan pekerjaan untuk melaut, hilangnya tempat tinggal akibat penggusuran, dan hilangnya kesempatan pendidikan anak-anak nelayan karena orangtuanya bekerja serabutan. Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim mengatakan, dampak dari reklamasi pantai Pluit untuk pembangunan Pluit City ini adalah akan ada penggusuran besar-besaran terhadap perumahan masyarakat pesisir dan nelayan. Akibatnya masyarakat nelayan harus mencari rumah tinggal baru yang menjauhkan mereka dari laut. “Lagi-lagi yang dikorbankan
Read More


Fokus Sektor Kelautan Jokowi Serupa dengan SBY

Jakarta, 29 April 2015 Rimanews – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan, fokus sektor kelautan dan perikanan yang dimiliki Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata dinilai relatif serupa dengan fokus kelautan dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Fokus pembangunan kelautan dan perikanan dalam pemerintahan baru dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur fisik, tidak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya,” kata Sekretaris Jenderal Kiara, Abdul Halim, di Jakarta, Rabu (29/4/15). Menurut Abdul Halim, hal tersebut juga bisa dilihat dari rencana pemerintah yang kembali mengakomodasi proyek reklamasi dan tanggul laut raksasa di Jakarta, Semarang, dan Bali. Sejalan dengan itu, ujar dia, peningkatan produksi yang
Read More