kiara.or.id

Advertisement
Headline
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
Pemda perlu hindari bahaya UU Pesisir

Permohonan uji materi Undang-Undang No.27/2007-tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K)-oleh nelayan tradisional, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Tim Advokasi Tolak HP3 akhirnya diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada 04 Maret lalu.

Diterimanya permohonan gugatan ini menandakan bahwa ada persoalan krusial yang mesti dituntaskan terlebih dahulu, sebelum pemerintah menggunakan instrumen UU tersebut dalam kebijakan daerah.
Selengkapnya...
 
Berita
UU Pesisir Simpan Potensi Bahaya
Sabtu, 13 Maret 2010 04:44 WIB   

DENPASAR--MI: Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengimbau Pemerintah Kabupaten/Kota yang berwilayah pesisir agar mewaspadai potensi bahaya pemberlakuan UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K).

"Gugatan uji materi Undang-Undang ini di Mahkamah Konstitusi, Kamis lalu, membuktikan ada persoalan krusial yang mesti dituntaskan terlebih dahulu, sebelum pemerintah menggunakan instrumen UU tersebut dalam kebijakan daerah," kata Abdul Halim, koordinator Program KIARA, di Denpasar, Jumat (12/3) petang.
Opini
PERIKANAN NASIONAL: Masih soal Isu Berkelanjutan...
Senin, 15 Maret 2010 | 03:03 WIB

Oleh ALAN KOROPITAN

”Tingkah laku manusia saat ini seharusnya didasari pada pengetahuan tentang apa yang akan terjadi pada kemudian hari!” Ini diungkapkan oleh Prof Sumi dari The University of Tokyo dalam simposium pada 8-9 Maret 2010 di Bali.

Simposium itu digelar oleh Center for Remote Sensing and Ocean Science, Universitas Udayana, bekerja sama dengan Lembaga Antariksa Jepang (JAXA). Konteks yang dia maksud adalah isu ”berkelanjutan”.
 
Data
Pernyataan Bersama: Stop Industri Tambak Udang yang Mengancam Kedaulatan Pangan dan Umat Manusia

Senin, 8 Maret 2010
 
Dampak merusak tambak udang di wilayah pesisir telah ditemui sejak lama. Mangrove dipangkas dan areanya dikonversi menjadi tambak. Luasan mangrove menyempit sehingga kian sulit memastikan terlindunginya pesisir dari bencana abrasi, angin topan, dan tsunami. Pemangkasan itu juga berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem. Mangrove merupakan tempat berkembangnya sejumlah spesies seperti ikan dan kepiting, termasuk penyokong kebutuhan sehari-hari penduduk pesisir dunia yang memerlukan kayu bakar serta obat-obatan.
Analisa
Kembalikan Khitah Negeri Kelautan: Laporan Publik WOC-CTI Jelang COP 15 UNFCCC di Copenhagen
ALIANSI MANADO - Jakarta, 11 Juni 2009

World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiative (CTI) Summit usai diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara, 11-15 Mei 2009. Berbarengan itu, masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Manado juga menyelenggarakan International Forum on Marine and Fishery Justice di Kolongan Indah Beach Hotel, Malalayang, Manado, Sulawesi Utara, 10-16 Mei 2009. Melalui forum internasional inilah, pelbagai inisiatif mandiri nelayan tradisional menghadapi krisis laut dan perubahan iklim disampaikan. 
 
Siaran Pers
KIARA Ingatkan Pemda Hindari Bahaya Undang-Undang Pesisir
Siaran Pers Bersama
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
Perkumpulan Nelayan Maje
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Region Jawa

Jakarta, 12 Maret 2010. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak HP3 menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir di Indonesia untuk menghindari bahaya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) pasca diterimanya permohonan gugatan uji materi Undang-Undang ini di Mahkamah Konstitusi, Kamis (4/03).

Sejak diajukan pada tanggal 13 Januari lalu, permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP3K oleh nelayan tradisional, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Tim Advokasi Tolak HP3 akhirnya diterima oleh Mahkamah Konstitusi, Kamis (04/03) pagi. Penerimaan permohonan ini disampaikan oleh Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum  (Hakim Ketua), Drs. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum (Anggota), dan Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
Aktivitas
KIARA 1st Dive in to Justice
 
Guna memperluas keterlibatan publik mendorong perwujudan prinsip keadilan perikanan, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) segera melaksanakan “KIARA 1st Dive in to Justice,” yakni pendidikan investigasi laut dan menyelam bagi 10 (sepuluh) orang jurnalis. Kegiatan bakal dilangsungkan pada minggu ke-tiga (III) dan empat (IV) Maret 2010.

i.    Tujuan
Pertama, meningkatkan kapasitas jurnalis melalui pendidikan investigasi kelautan dan penyelaman.
Kedua, melibatkan kelompok-kelompok strategis untuk memperluas terwujudnya prinsip Keadilan Perikanan.
 
Advertisement
  • Video

  • Aktivitas

  • Info

Jajak Pendapat

Puaskah Anda dengan Agenda Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2?
 

Pengunjung KIARA

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday166
mod_vvisit_counterYesterday297
mod_vvisit_counterThis week792
mod_vvisit_counterThis month5731
mod_vvisit_counterAll63540

Form Masuk






Kata Sandi hilang?
Belum terdaftar? Daftar

Statistik

Anggota: 120
Berita: 866
Pranala: 0

Buku Baru

MENJALA IKAN TERAKHIR  Ini tidak hanya sebuah buku yang memberikan informasi, namun juga bukti keseriusan untuk mengungkap situasi kelautan Indonesia.

Serbaneka KIARA

PERNAK-PERNIK KIARA   
RUANG BACA   
BULETIN KIARA
  
South to South (StoS) adalah gerakan penyadaran dan penggalangan solidaritas dengan menggunakan film dan media visual.