Berita
UU Pesisir Simpan Potensi Bahaya
Sabtu, 13 Maret 2010 04:44 WIB
DENPASAR--MI: Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengimbau Pemerintah Kabupaten/Kota yang berwilayah pesisir agar mewaspadai potensi bahaya pemberlakuan UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K).
"Gugatan uji materi Undang-Undang ini di Mahkamah Konstitusi, Kamis lalu, membuktikan ada persoalan krusial yang mesti dituntaskan terlebih dahulu, sebelum pemerintah menggunakan instrumen UU tersebut dalam kebijakan daerah," kata Abdul Halim, koordinator Program KIARA, di Denpasar, Jumat (12/3) petang.
DENPASAR--MI: Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengimbau Pemerintah Kabupaten/Kota yang berwilayah pesisir agar mewaspadai potensi bahaya pemberlakuan UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K).
"Gugatan uji materi Undang-Undang ini di Mahkamah Konstitusi, Kamis lalu, membuktikan ada persoalan krusial yang mesti dituntaskan terlebih dahulu, sebelum pemerintah menggunakan instrumen UU tersebut dalam kebijakan daerah," kata Abdul Halim, koordinator Program KIARA, di Denpasar, Jumat (12/3) petang.
Opini
PERIKANAN NASIONAL: Masih soal Isu Berkelanjutan...
Oleh ALAN KOROPITAN
”Tingkah laku manusia saat ini seharusnya didasari pada pengetahuan tentang apa yang akan terjadi pada kemudian hari!” Ini diungkapkan oleh Prof Sumi dari The University of Tokyo dalam simposium pada 8-9 Maret 2010 di Bali.
Simposium itu digelar oleh Center for Remote Sensing and Ocean Science, Universitas Udayana, bekerja sama dengan Lembaga Antariksa Jepang (JAXA). Konteks yang dia maksud adalah isu ”berkelanjutan”.
Senin, 15 Maret 2010 | 03:03 WIB
Oleh ALAN KOROPITAN
”Tingkah laku manusia saat ini seharusnya didasari pada pengetahuan tentang apa yang akan terjadi pada kemudian hari!” Ini diungkapkan oleh Prof Sumi dari The University of Tokyo dalam simposium pada 8-9 Maret 2010 di Bali.
Simposium itu digelar oleh Center for Remote Sensing and Ocean Science, Universitas Udayana, bekerja sama dengan Lembaga Antariksa Jepang (JAXA). Konteks yang dia maksud adalah isu ”berkelanjutan”.
Data
Pernyataan Bersama: Stop Industri Tambak Udang yang Mengancam Kedaulatan Pangan dan Umat Manusia
Senin, 8 Maret 2010
Dampak merusak tambak udang di wilayah pesisir telah ditemui sejak lama. Mangrove dipangkas dan areanya dikonversi menjadi tambak. Luasan mangrove menyempit sehingga kian sulit memastikan terlindunginya pesisir dari bencana abrasi, angin topan, dan tsunami. Pemangkasan itu juga berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem. Mangrove merupakan tempat berkembangnya sejumlah spesies seperti ikan dan kepiting, termasuk penyokong kebutuhan sehari-hari penduduk pesisir dunia yang memerlukan kayu bakar serta obat-obatan.
Senin, 8 Maret 2010
Dampak merusak tambak udang di wilayah pesisir telah ditemui sejak lama. Mangrove dipangkas dan areanya dikonversi menjadi tambak. Luasan mangrove menyempit sehingga kian sulit memastikan terlindunginya pesisir dari bencana abrasi, angin topan, dan tsunami. Pemangkasan itu juga berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem. Mangrove merupakan tempat berkembangnya sejumlah spesies seperti ikan dan kepiting, termasuk penyokong kebutuhan sehari-hari penduduk pesisir dunia yang memerlukan kayu bakar serta obat-obatan.
Analisa
Kembalikan Khitah Negeri Kelautan: Laporan Publik WOC-CTI Jelang COP 15 UNFCCC di Copenhagen
ALIANSI MANADO - Jakarta, 11 Juni 2009
World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiative (CTI) Summit usai diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara, 11-15 Mei 2009. Berbarengan itu, masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Manado juga menyelenggarakan International Forum on Marine and Fishery Justice di Kolongan Indah Beach Hotel, Malalayang, Manado, Sulawesi Utara, 10-16 Mei 2009. Melalui forum internasional inilah, pelbagai inisiatif mandiri nelayan tradisional menghadapi krisis laut dan perubahan iklim disampaikan.
World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiative (CTI) Summit usai diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara, 11-15 Mei 2009. Berbarengan itu, masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Manado juga menyelenggarakan International Forum on Marine and Fishery Justice di Kolongan Indah Beach Hotel, Malalayang, Manado, Sulawesi Utara, 10-16 Mei 2009. Melalui forum internasional inilah, pelbagai inisiatif mandiri nelayan tradisional menghadapi krisis laut dan perubahan iklim disampaikan.
Siaran Pers
KIARA Ingatkan Pemda Hindari Bahaya Undang-Undang Pesisir
Siaran Pers Bersama
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
Perkumpulan Nelayan Maje
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Region Jawa
Jakarta, 12 Maret 2010. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak HP3 menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir di Indonesia untuk menghindari bahaya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) pasca diterimanya permohonan gugatan uji materi Undang-Undang ini di Mahkamah Konstitusi, Kamis (4/03).
Sejak diajukan pada tanggal 13 Januari lalu, permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP3K oleh nelayan tradisional, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Tim Advokasi Tolak HP3 akhirnya diterima oleh Mahkamah Konstitusi, Kamis (04/03) pagi. Penerimaan permohonan ini disampaikan oleh Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum (Hakim Ketua), Drs. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum (Anggota), dan Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
Perkumpulan Nelayan Maje
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Region Jawa
Jakarta, 12 Maret 2010. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak HP3 menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir di Indonesia untuk menghindari bahaya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) pasca diterimanya permohonan gugatan uji materi Undang-Undang ini di Mahkamah Konstitusi, Kamis (4/03).
Sejak diajukan pada tanggal 13 Januari lalu, permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP3K oleh nelayan tradisional, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Tim Advokasi Tolak HP3 akhirnya diterima oleh Mahkamah Konstitusi, Kamis (04/03) pagi. Penerimaan permohonan ini disampaikan oleh Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum (Hakim Ketua), Drs. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum (Anggota), dan Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
Aktivitas
KIARA 1st Dive in to Justice
Guna memperluas keterlibatan publik mendorong perwujudan prinsip keadilan perikanan, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) segera melaksanakan “KIARA 1st Dive in to Justice,” yakni pendidikan investigasi laut dan menyelam bagi 10 (sepuluh) orang jurnalis. Kegiatan bakal dilangsungkan pada minggu ke-tiga (III) dan empat (IV) Maret 2010.
i. Tujuan
Pertama, meningkatkan kapasitas jurnalis melalui pendidikan investigasi kelautan dan penyelaman.
Pertama, meningkatkan kapasitas jurnalis melalui pendidikan investigasi kelautan dan penyelaman.
Kedua, melibatkan kelompok-kelompok strategis untuk memperluas terwujudnya prinsip Keadilan Perikanan.
Workshop Terbatas: Lembaga Keuangan Mikro Bagi Komunitas NelayanVideo
Aktivitas
Info
Jajak Pendapat
Form Masuk
Statistik
Anggota: 120Berita: 866
Pranala: 0
Buku Baru
MENJALA IKAN TERAKHIR 
Ini tidak hanya sebuah buku yang memberikan informasi, namun juga bukti keseriusan untuk mengungkap situasi kelautan Indonesia.
Ini tidak hanya sebuah buku yang memberikan informasi, namun juga bukti keseriusan untuk mengungkap situasi kelautan Indonesia.Serbaneka KIARA
PERNAK-PERNIK KIARA 
RUANG BACA 
BULETIN KIARA 
South to South (StoS) adalah gerakan penyadaran dan penggalangan solidaritas dengan menggunakan film dan media visual.