Kiara: Pemerintah Lamban Jalankan Mandat UU Penanggulangan Bencana di Gempolsewu
Siaran Pers Bersama
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
Kelompok Nelayan Wilujeng
Kiara: Pemerintah Lamban Jalankan Mandat UU Penanggulangan Bencana di Gempolsewu
Kendal, 24 Juli 2013. Situasi yang dihadapi oleh masyarakat nelayan terdampak bencana banjir bandang di Desa Gempolsewu, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, kian sulit. Setelah kapal mereka dipastikan rusak/tenggelam, asa untuk melaut pun harus diurungkan hingga 11 hari lamanya sejak bencana malam hari 13 Juli 2013 lalu. Alhasil, pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari keluarga menjadi terganggu.
Pemerintah (baik daerah maupun pusat) didapati lamban dalam menjalankan mandat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 26 ayat (2) yang menegaskan, “Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar”. Sedangkan pada pasal 33 secara tegas menyatakan, “Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 tahap meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.”
Dalam dialog bersama masyarakat nelayan di Desa Gempolsewu, Selasa (23/07) malam, Kiara mendapati temuan bahwa: pertama, sejak bencana terjadi, mereka hanya memperoleh bantuan berupa 250 paket sembako yang terdiri dari 14 mie instan, minyak 1 kg, gula pasir 1 kg, the poci 1 bungkus, dan beras sebanyak 5 kg. Sementara sudah 11 hari mereka tidak melaut. Seharusnya, dalam masa tanggap darurat, pemerintah harus memenuhi kebutuhan keluarga nelayan yang tak lagi bisa melaut hingga kondisi pulih. Berdasarkan keterangan nelayan, tiap kepala keluarga terdampak memerlukan bantuan (1 KK=5 anggota keluarga) berupa 2-3 kg beras dan uang lauk-pauk sebesar Rp30 ribu/hari.
Kedua, juga diperlukan dana perbaikan sarana produksi para nelayan, berupa kapal yang rusak/tenggelam (kapal 3GT seharga Rp25 juta), penggantian jaring (1 jaring Rp700 ribu), dan mesin kapal (23 PK seharga Rp5,6 juta)
Oleh karena itu, Kiara mendesak Bupati Kendal untuk berkoordinasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jateng dan Menteri Kelautan & Perikanan, serta memutuskan secara cepat agar proses pemulihan pasca bencana bisa dilakukan. Apalagi Bupati Kendal sudah 2 kali meninjau lokasi dan bahkan mendapat tawaran bantuan dari Wakil Gubernur Provinsi Jateng. Namun, belum ada langkah konkrit yang dirasakan oleh masyarakat nelayan hingga hari ini.
Info lebih lanjut, dapat menghubungi:
Sugeng Triyanto,
Nelayan Tradisional Gempolsewu di +6282265797175
Abdul Halim, Sekjen Kiara
