Kasus Reklamasi Pantai Teluk Manado, Walikota Manado Abaikan Kesepakatan Perdamaian

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id  

Kasus Reklamasi Pantai Teluk Manado

Walikota Manado Abaikan Kesepakatan Perdamaian, Perempuan dan Anak Nelayan

Berkirim Surat ke Presiden dan Ibu Negara Republik Indonesia

Jakarta, 22 Oktober 2013. Sebanyak 32 surat tulisan tangan istri dan anak-anak nelayan tradisional di Pantai Malalayang II dan Sario Tumpaan, Kota Manado, Sulawesi Utara, telah diserahkan kepada Presiden dan Ibu Negara Republik Indonesia pada Selasa (22/10) siang. Isi surat-surat tersebut adalah meminta Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan praktek pengkaplingan wilayah pesisir (baca: reklamasi pantai di Teluk Manado) yang menggusur rumah tinggal dan membatasi akses suami mereka melaut. Dalam salah satu surat, misalnya, seorang ibu bernama Femmi Nikolas menyampaikan permohonan kepada Ibu Ani Yudhoyono “untuk dapat melihat tempat tinggalnya di pesisir pantai Malalayang II yang tanahnya tinggal 5 meter dari bibir pantai. Tanah tersebut menjadi perebutan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mengedepankan kepentingan mereka sendiri. Saya mohon dengan hormat supaya Ibu Ani mencabut HGB dan menghentikan reklamasi pantai yang ada di Teluk Manado”. Senada dengan itu, Ronaldinho Hililo, anak nelayan yang ingin mengabdi di bidang kelautan dan perikanan dan tengah bersekolah tingkat 2 SLTP mendesak Presiden Republik Indonesia dengan ungkapan, “Saya bangga sebagai anak nelayan tradisional. Akan tetapi dengan terbitnya sertifikat HGB di laut tempat kami tinggal membuat hidup kami sekeluarga selalu terancam sampai-sampai Bapak saya selalu berurusan dengan polisi. Kiranya melalui surat ini Bapak Presiden yang terhormat berkenan memberikan keadilan bagi kehidupan keluarga kami supaya saya bisa sekolah lebih tinggi lagi”. Tiga puluh dua surat berbahasa lokal (Manado) dan bahasa Indonesia yang ditulis oleh istri dan anak-anak nelayan ini merupakan cerminan tiadanya keberpihakan Pemerintah Kota Manado/Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Sekalipun sudah ada kesepakatan perdamaian antara masyarakat nelayan, PT Gerbang Nusa Perkasa/PT Kembang Utara (pemegang izin reklamasi Pantai Sario Tumpaan), dan Pemkot Manado, yang difasilitasi oleh Komnas HAM pada tanggal 4 September 2010. Dalam dokumen “Kesepakatan Perdamaian atas Pemanfaatan Ruang Terbuka Pantai untuk Nelayan Sario Tumpaan di Lokasi Reklamasi Pantai Sario antara Warga Kelurahan Sario Tumpaan, Kecamatan Sario, dengan PT Gerbang Nusa Perkasa/PT Kembang Utara dan Pemerintah Kota Manado, Sulawesi Utara”, dinyatakan bahwa lokasi yang dimaksud dalam kesepakatan perdamaian ini terletak di Sario Tumpaan Lingkungan IV dan V: (a) Utara berbatasan dengan (konsesi) PT Kembang Utara; (b) Selatan berbatasan dengan lahan Pemerintah Kota Manado; (c) Barat berbatasan dengan Laut Teluk Manado; dan (d) Timur berbatasan dengan Jalan Raya Piere Tendean (Pasal 3 ayat 1). Kemudian pada Pasal 3 ayat (2), tegas dinyatakan bahwa “Ruang terbuka yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah 40 meter dari titik batas tanah milik Pemda ditarik ke Utara ke titik batas reklamasi PT Kembang Utara”. Meski telah mufakat, PT Gerbang Nusa Perkasa/PT Kembang Utara justru melakukan aktivitas penimbunan areal terbuka Pantai Sario Tumpaan. Praktek ini dilakukan setiap hari dengan kawalan Brigade Manguni, milisi swasta yang disewa oleh perusahaan. Merespons hal ini, nelayan tradisional terus berjaga-jaga di ruang pertemuan nelayan (bahasa Manado: daseng) agar kesepakatan perdamaian tidak dilanggar. Oleh karena itu, nelayan tradisional, istri dan anak-anak mereka mendesak: (1) Komnas HAM untuk menegur Walikota Manado Vecky Lumentut agar menaati kesepakatan perdamaian dan mencabut sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) PT Gerbang Nusa Perkasa/PT Kembang Utara yang diterbitkan oleh BPN Kanwil Kota Manado; dan (2) Kepolisian Republik Indonesia agar bersikap netral dan menindaktegas PT Gerbang Nusa Perkasa/PT Kembang Utara yang telah melanggar kesepakatan perdamaian.***   Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Meiske Makilumau, Warga Sario Tumpaan di +62 852 9849 5511 Femmi Nikolas, Warga Malalayang II di +62 823 9356 0253 Ning Swatama Putridhanti, Koordinator Pengelolaan Pengetahuan KIARA di +62 878 8172 1954 Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA di +62 815 53100 259

Kiara Protes Aturan Langsung Ekspor Tuna Segar

Kiara Protes Aturan Langsung Ekspor Tuna Segar
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) memprotes Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2013 yang membolehkan komoditas ikan tuna segar langsung diekspor. “Aturan yang mengecualikan penangkapan komoditas tuna segar tidak diwajibkan untuk diolah dalam negeri merupakan aturan yang akan merugikan sumber daya perikanan Indonesia,” kata Sekjen Kiara Abdul Halim, Jumat (18/10). Ia mengingatkan bahwa wilayah perairan Indonesia merupakan sebagian dari daerah penangkapan tuna dunia yang banyak membuat kawasan perairan Indonesia banyak dilirik kapal penangkap ikan asing. Apalagi, menurut dia, terdapat berbagai kapal penangkap ikan tuna dari Jepang yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dari beragam ukuran mulai 50 GT (gross tonage) hingga 300 GT lebih. Kiara menyorot keanehan Pasal Pasal 44 ayat (1) Permen 26 Tahun 2013 yang mengatur setiap perusahaan yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan jumlah kumulatif 200 GT sampai dengan 2.000 GT wajib bermitra dengan Unit Pengolah Ikan (UPI). Namun, berdasarkan Pasal 44 ayat (3a) Permen 26/2013 kewajiban usaha perikanan dengan jumlah kumulatif 200 GT sampai dengan 2.000 GT untuk bermitra dengan Unit Pengolah Ikan dikecualikan bagi komoditas tuna segar. Padahal, Pasal 25B ayat (2) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mewajibkan kepada pemerintah untuk memprioritaskan produksi dan pasokan ke dalam negeri untuk mencukupi kebutuhan konsumsi nasional. “Pasal ini merupakan kebijakan penting mengenai ‘domestic obligation’ untuk memprioritaskan konsumsi protein bagi setiap warga negara Indonesia,” katanya. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan regulasi bagi perusahaan penangkap ikan dengan jumlah kumulatif 200-2.000 GT yang menghasilkan komoditas tuna segar dapat langsung mengekspor ikan tuna segar tersebut ke luar negeri tanpa harus bermitra dengan UPI. “Hal ini dilakukan demi menjaga kualitas produk ikan tuna segar yang bernilai ekspor tinggi,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Gellwynn Jusuf. Sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52611dc6305d3/kiara-protes-aturan-langsung-ekspor-tuna-segar

“Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Perikanan Tangkap Tidak Mampu Menjawab Pencurian Ikan”

Siaran Pers Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan  

Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Perikanan Tangkap

Tidak Mampu Menjawab Pencurian Ikan

Jakarta, 18 Oktober 2013. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak menyelesaikan permasalahan pencurian ikan di Indonesia. Bahkan berpotensi tetap melanggar Pasal 25B UU No. 45 Tahun 2009. Kewajiban Vessel Monitoring System Untuk Kapal 30 GT dan Asing Dilonggarkan Berdasarkan perubahan Pasal 19 persyaratan permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan bagi kapal diatas 30 (tiga puluh) GT tidak diwajibkan memenuhi Surat Keterangan Pemasangan Transmitter vessel monitoring system. Surat keterangan pemasangan transmitter haruslah dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan. Kewajiban memenuhi surat keterangan pemasangan transmitter awalanya ditegaskan dalam Permen KP No. 30 Tahun 2012 yang kemudian direvisi dengan Permen 26 Tahun 2013 yang melonggarkan kewajiban menjadi surat pernyataan kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmiter sebelum kapal melakukan operasi penangkapan ikan. Persyaratan tersebut selain kepada kapal penangkapan ikan diatas 30 GT juga kepada usaha perikanan tangkap yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing. Dengan tidak diwajibkannya pemasangan transmitter vessel monitoring system kepada usaha perikanan tangkap oleh asing akan meningkatkan pencurian ikan di perairan Indonesia. Karena kapal perikanan akan menangkap ikan di luar wilayah penangkapan yang ditetapkan izin yang diberikan. Permen Revisi Usaha Perikanan Tangkap tidak menjawab mandate UU Perikanan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menetapkan sistem pemantauan kapal perikanan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf e UU No. 45 Tahun 2009. Penangkapan ikan diluar daerah atau wilayah yang diberikan izin berarti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 45 Tahun 2009 yang mewajibkan penangkapan ikan di daerah yang ditetapkan. Transshipment Masih Diperbolehkan Pengaturan mengenai Transshipment (alih muatan) dari antara kapal di atas perairan masih dimungkinkan dilakukan berdasarkan Permen 26 Tahun 2013. Perubahan pengaturan alih muatan tidak berbeda dengan peraturan yang sebelumnya, yang hanya dipindahkan pasalnya ke Pasal 37 ayat (7), ayat (8), ayat (9) dengan tambahan Pasal 37A, Pasal 37B, dan Pasal 37C yang mengatur persyaratan usaha pengangkutan ikan dengan pola kemitraan. Dengan masih diberikan kebebasan untuk melakukan alih muatan merupakan celah yang berisiko tetap terjadinya pencurian ikan. Terlebih dengan adanya pengecualian terhadap komoditas tuna segar untuk wajib diolah di dalam negeri. Komoditas Tuna Segar Dikecualikan Dari Unit Pengolahan Ikan Pasal 44 ayat (1) Permen 26 Tahun 2013 mengatur setiap perusahaan yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan jumlah kumulatif 200 (dua ratus) GT sampai dengan 2.000 (dua ribu) GT wajib bermitra dengan Unit Pengolah Ikan. Namun, berdasarkan Pasal 44 ayat (3a) Permen 26/2013 kewajiban usaha perikanan dengan jumlah kumulatif 200 (dua ratus) GT sampai dengan 2.000 (dua ribu) GT untuk bermitra dengan Unit Pengolah Ikan dikecualikan bagi komoditas tuna segar. Sebagaimana diketahui bersama wilayah perairan Indonesia merupakan sebagian dari daerah penangkapan tuna (tuna fishing ground) dunia. Aturan Pasal 44 ayat (3a) yang mengecualikan penangkapan komoditas tuna segar tidak diwajibkan untuk diolah dalam negeri merupakan aturan yang akan merugikan sumber daya perikanan Indonesia. Berbagai kapal penangkap ikan tuna dari Jepang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dari yang terkecil sebesar 50 GT sampai berukuran lebih besar dari 300 GT. Sehingga pengecualian terhadap komoditas tuna merupakan pelanggaran terhadap Pasal 25B ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009. Pasal  25B ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 mewajibkan kepada pemerintah untuk memprioritaskan produksi dan pasokan ke dalam negeri untuk mencukupi kebutuhan konsumsi nasional. Pasal ini merupakan kebijakan penting mengenai “domestic obligation“ untuk memprioritaskan konsumsi protein bagi setiap warga negara Indonesia. Dengan adanya klausul Pasal 44 ayat (3a), revisi permen tersebut telah mengelabui tekanan publik terhadap kebijakan pengelolaan perikanan Indonesia. Setelah sebelumnya Pasal 69 ayat (3) dan Pasal 88 Permen KP No. 30 Tahun 2012 memperbolehkan kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan purse seine berukuran diatas 1000 (seribu) GT yang dioperasikan secara tunggal untuk membawa langsung ikan hasil tangkapannya keluar negeri telah dihapuskan. Aturan ini telah dihapus dan ditambahkan dengan kewajiban melaporkan ke syahbandar untuk melakukan perbaikan/docking ke luar negeri. Dihapusnya peraturan Pasal 69 ayat (3) dan Pasal 88 seolah-olah hanya ilusi pengelolaan pangan untuk berdaulat namun kenyataannya hanya menjadi komoditas ekspor tanpa memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pangan perikanan yang berkualitas. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi: A. Marthin Hadiwinata, Koordinator Advokasi Hukum dan Kebijakan KIARA di +62 812 860 30453 / hadiwinata.ahmad@yahoo.com Abdul Halim, Sekjen KIARA di +62 815 53100 259 / sobatliem007@gmail.com

KIARA: Impor Ikan Sebabkan Nelayan Sengsara dan Bangsa Tak Mandiri

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id  

Hari Pangan Sedunia 2013

KIARA: Impor Ikan Sebabkan Nelayan Sengsara dan Bangsa Tak Mandiri

  Jakarta, 16 Oktober 2013. Orientasi ekspor pada kebijakan perikanan nasional telah menggerus ketersediaan bahan baku ikan dalam negeri yang pada akhirnya memaksa perusahaan perikanan nasional dan konsumen domestik bergantung pada produk perikanan impor. Pusat Data dan Informasi KIARA (Oktober 2013) mencatat volume impor ikan meningkat drastis hingga 64 persen dalam 9 tahun terakhir (lihat Tabel 1). Tabel 1. Volume dan Nilai Impor Hasil Perikanan Tahun 2004-2012
No Tahun Volume Impor Hasil Perikanan (ton) Nilai Impor Hasil Perikanan (1000 US$)
1 2004 157.616 165.557
2 2005 151.086 127.256
3 2006 184.240 165.720
4 2007 145.227 142.750
5 2008 280.179 267.659
6 2009 331.893 300.261
7 2010 369.282 391.815
8 2011 431.871 488.351
9 2012 441.000 1,08 Juta
Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Oktober 2013) Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pangan mengatur, “Impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Ironisnya, sebagian besar jenis ikan yang diimpor dapat diproduksi di perairan dalam negeri, seperti udang, ikan patin, tuna, cakalang, dan tongkol. Pada tahun 2012, produksi perikanan nasional mencapai 15,55 juta ton. Jumlah ini terdiri dari total produksi perikanan tangkap sebesar 5,87 juta ton dan perikanan budidaya 9,68 juta ton. Dengan jumlah ini, mestinya kuota impor dapat dikurangi dengan mengoreksi kebijakan ekspor perikanan. Hal ini sejalan dengan Pasal 25B ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Maraknya impor ikan yang merembes ke pasaran berimbas pada terancamnya kesehatan masyarakat konsumen ikan dalam negeri. Di samping itu, impor ikan juga kian menyengsarakan nelayan tradisional dan menghancurkan kemandirian perusahaan perikanan nasional. Salah satu solusi yang dapat dijalankan oleh Presiden SBY untuk mengatasi hal ini adalah dengan  membenahi sistem logistik perikanan nasional.*** Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Ning Swatama Putridhanti, Koordinator Pengelolaan Pengetahuan KIARA di +62 878 8172 1954   Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA di +62 815 53100 259  

Mencari Penjelasan Pemerintah

Mencari Penjelasan Pemerintah

Pemerintah akhirnya merevisi aturan main kontroversial tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan RI. Namun, sayangnya, apa latar belakang maupun penjelasan resmi terkait revisi tersebut tidak jadi dilakukan. Awalnya, sesuai dengan undangan yang beredar via pesan pendek (SMS) di ponsel, Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf akan menggelar jumpa pers terkait revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Acara rencananya digelar 3 Oktober 2013, pukul 09.30 di ruang rapat Arwana, Gedung Mina Bahari II Lantai 14, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Namun, pada hari H, jumpa pers itu ternyata tidak pernah ada. Beberapa awak media yang datang pun kecewa. Sementara, sebagian awak media yang menggunakan blackberry (BB) lebih beruntung. Mereka sudah mengetahui pembatalan yang disebarkan melalui BBM itu semalam sebelumnya. Ketika dikonfirmasi tentang pembatalan itu Gellwynn mengaku acara dibatalkan lantaran hanya sedikit wartawan yang akan hadir. Informasi itu diterima dari anak buahnya. “Dibatalkan karena menurut humas, setelah konfirmasi dengan media, banyak yang tidak bisa hadir,” tulis Gellwynn melalui pesan pendeknya kepada Agro Indonesia pekan lalu. Namun, lain Gellwynn, lain anak buahnya. Menurut humas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP, Hendy Toz, jumpa pers itu bukan dibatalkan, tapi sekadar ditunda. “Ini sesuai dengan instruksi MenKP (Menteri Kelautan dan Perikanan), APEC (Asia-Pacific Economic Coperation) dulu, baru jumpa pers,” kata Hendy. Namun, sempat pula beredar rumor batalnya jumpa pers lantaran Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rumor ini langsung mentah karena juru bicara KPK, Johan Budi SP membantahnya. “Pemanggilan itu tidak ada,” tegasnya saat dihubungi Agro Indonesia. Hanya saja, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim menilai alasan penangguhan jumpa pers itu tidak logis. Aktivis muda yang akrab disapa Halim ini menenggarai batalnya jumpa pers itu karena KKP sedang tiarap. KKP sedang konsolidasi dan gelisah telah diindikasikan korupsi oleh lembaga anti rasuah itu. “Bulan puasa kemarin, kami dan tim penelusuran KPK sudah diskusi panjang lebar tentang adanya indikasi korupsi dari terbitnya Permen 30/2012,” ungkap Halim. Halim menambahkan, tim penelusuran KPK juga sudah  mendatangi kantor DPP Golkar untuk mendalami lebih jauh peran partai politik ini terhadap terbitnya Permen 30/2012 dan keterkaitannya dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Asing Difasilitasi Yang jelas, Halim menilai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) memang pantas ditangani KPK. Halim pun merujuk pada Bab IX tentang alih muatan (transhipment), terutama Pasal 69 ayat (3). Pasal ini membolehkan alih muatan dengan syarat ikan wajib didaratkan di pelabuhan pangkalan dan tidak dibawa keluar negeri. Namun, semua itu tidak berlaku untuk kapal penangkap ikan yang mengunakan alat penangkap ikan purse seine (pukat cincin) berukuran di atas 1.000 gross ton (GT) yang dioperasikan secara tunggal. Lebih jauh, Pasal 88 menyebutkan kapal berbobot 1.000 GT ke atas itu dapat mendaratkan ikan di luar pelabuhan pangkalan, baik di dalam negeri atau pun luar negeri. Pemerintah coba mengamankan pasal itu dengan kententuan penangkapan dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di luar 100 mil, penempatan pemantau (observer) di atas kapal serta melaporkan rencana dan pelaksanaan pendaratan ikan di pelabuhan dalam atau luar negeri kepada kepala pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). “Dalam kajian Kiara, pelaku perikanan Indonesia tidak ada yang memiliki kapal 1.000 GT. Asing lah yang banyak bermain. Bagaimana mungkin negara diuntungkan, jika asing difasilitasi? Di sini jelas lah ada oknum-oknum KKP yang memperoleh rente dari hasil kerjasama dengan pihak asing,” cetus Halim. Memang, hingga 13 Februari 2013, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP mengeluarkan izin untuk kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, berukuran diatas 30 GT sebanyak 4.142 unit. Termasuk 21 unit kapal ukuran paling besar (kisaran 500-800 GT). Sedangkan untuk kapal penangkap ikan kategori pukat cincin sebanyak 1.373 unit atau 33,14% dari seluruh jumlah kapal penangkap ikan dan hanya 1 unit kapal berukuran di atas 700 GT. Per Februari 2012, ada 492 unit kapal yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan 881 unit kapal yang beraktivitas di perairan kepulauan dan teritorial. Sementara, kapal ikan pukat cincin yang biasa beroperasi di perairan Indonesia dan ZEEI, belum ada yang merambah hingga ke laut lepas. Yang jelas, Kiara menyatakan belum memiliki informasi kesepakatan antara perusahaan asing pemilik kapal 1.000 GT dengan KKP untuk memanfaatkan aturan tersebut. Sumber Agro Indonesia di KKP juga membenarkan bahwa hingga aturan itu direvisi belum ada pengusaha yang memanfaatkan. Tidak beralasan Sementara Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf menyatakan, melalui Permen 30/2012 sebetulnya pemeintah berupaya mendorong agar usaha perikanan tangkap bergairah. Para pelaku usaha perikanan juga bisa memanfaatkan potensi perikanan yang ada di ZEEI dan laut lepas. Gellwynn menegaskan, dalam Permen 30/2012 pihaknya mengizinkan operasional kapal penangkap ikan kategori pukat cincin yang berbobot mati 1.000 GT boleh beroperasi pada lebih 100 mil. Dengan catatan, wajib berbendera Indonesia dan seluruh anak buah kapalnya (ABK) juga harus warga negara Indonesia. ”Untuk kapal 1.000 GT harus berbadan hukum Indonesia. Notaris Indonesia. Izin dari Indonesia. Tidak ada joint venture,” tegas Gellywnn. Menurut Gellywnn, yang semula menjabat Sekretaris Jenderal KKP dan kemudian dilantik menjadi Dirjen PT pada 18 Februari 2013 menggantikan Heriyanto Marwoto ini, kekhawatiran beberapa pihak sungguh tidak beralasan. Karena dalam Permen 30/2012, kapal 1.000 GT aturan mainnya wajib memasang Vessel Monitoring System (VMS) dan juga observer. Lagi pula, orang KKP pun akan selalu ikut serta dalam setiap operasi penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal 1.000 GT. “Izin tidak sembarangan. Kami akan selektif. Kami juga tidak main-main. Yang melanggar akan kami cabut SIPI-nya (Surat Izin Penangkapan Ikan),” kata Gellwynn. Dia juga minta soal transhipment tidak perlu dibesar-besarkan. Karena Permen-Permen terdahulu pun mengizinkan praktik tersebut, jauh sebelum lahir Permen 30/2012. “Justru dengan adanya Permen 30/2012, diharapkan transhipment menjadi tertata dan terkelola dengan baik.” Gellwynn mengklaim bahwa terbitnya Permen 30/2012 melalui beberapa pertimbangan strategis. Permen yang digodok selama kurang lebih 8 tahun ini sejatinya mendorong investor dalam negeri untuk melakukan usaha penangkapan di laut lepas. Di mana, tujuan akhirnya adalah volume produksi perikanan bisa meningkat dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Fenny YL Budiman Sumber: http://agroindonesia.co.id/2013/10/08/mencari-penjelasan-pemerintah/

“Indonesia darurat pangan, ancam pemenuhan hak atas pangan”

 “Indonesia darurat pangan, ancam pemenuhan hak atas pangan”

Jakarta-  Ditengah turunnya angka penderita kelaparan kronis di dunia,  Indonesia justru mengalami kondisi darurat pangan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya impor pangan, menurunnya jumlah produsen pangan skala kecil, menurunnya luasan lahan produksi pangan, menurunnya produksi pangan, meningkatnya jumlah penduduk, dan tidak adanya kebijakan nasional untuk membangun kedaulatan pangan serta memberikan perlindungan bagi para produsen pangan skala kecil. Dapat dikatakan negara tidak serius bahkan abai untuk memenuhi kewajiban hak atas pangan rakyatnya. Demikian ditekankan oleh Aliansi untuk Desa Sejahtera, jelang Hari Pangan Sedunia 2013 (14/10/2013). “Kunci untuk mengatasi kelaparan dan pemenuhan gizi bangsa terletak pada kebijakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan ketersediaan pangan di dalam negeri, dan paling nyata terwujud dalam anggaran pangan yang membangun kemandirian pangan kita, bukan mengandalkan pangan impor yang jumlah dan nilainya semakin besar”. Semua harus berbasis pada lokalitas dan produsen pangan skala kecil kita Jelas Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera Jumlah penduduk kekurangan gizi di Indonesia berkurang dari sekitar 20 persen dari total jumlah penduduk pada dekade 1990-an menjadi 8,6 persen pada tahun 2012, tetapi tidak dilakukan dengan menggunakan potensi pangan negeri sendiri. “Pencapaian ini dapat dikatakan semu, karena bertumpu pada pangan impor yang rentan gejolak pangan dunia, harga naik akan dengan mudah menghalangi akses masyarakat terhadap pangan.” Tambahnya  lagi. Padahal potensi pangan lokal kita ada, tetapi diabaikan. Meskipun Indonesia telah memiliki UU Pangan yang berdasarkan pada Hak atas pangan, tetapi belum adanya peraturan pemerintah, menyebabkan UU ini  belum dapat dijalankan. Said Abdullah, Koordinator Pokja Beras menekankan,” Hal yang perlu segera dibenahi dengan mewujudkan kelembagaan pangan yang kuat dan tidak lagi menjadikan pangan, sebagai komoditas sumber keuntungan bagi kelompok tertentu.”  Said mengingatkan lagi, terlalu sering, petani menjadi korban atas nama pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, saat pemerintah mengijinkan impor dilakukan justru pada saat petani akan panen. “Hal-hal ini yang perlu diatur, sehingga hak para penghasil pangan kita tidak dilanggar atas nama apa pun.” Jelasnya. Abdul Halim, menegaskan konsisi sektor perikanan pun tidak berbeda. “Terjadi pengurangan anggaran untuk mengelola laut kita. Anggaran  KKP hanya 0,308%, yang berimplikasi pada minimnya upaya penyejahteraan masyarakat nelayan tradisional.” Kondisi ini semakin buruk dengan adanya kebijakan ekspor perikanan.  “Kebijakan ini  menggerus bahan baku ikan pada akhirnya memaksa perusahaan dan konsumen domestik untuk bergantung pada produk perikanan impor. Pemenuhan gizi masyarakat kita pun terganggu.  Terbukti ikan impor yang beredar banyak mengandung formalin.” Tambahnya lagi.  Volume ekspor hasil perikanan sebesar 657.793 ton naik 31,95% dibanding tahun 2009.. Achmad Surambo, ketua Pokja Sawit ADS situasi pangan yang genting ini dapat dilihat dari dari banyaknya lahan pangan yang dialih fungsikan menjadi lahan non pangan.  “ Hal ini mengakibatkan terjadinya kelaparan atau pun konflik karena kepemilikan lahan.  Bertentangan  dengan penetapan target untuk perluasan lahan pangan sebesar 2 juta ha, justru terus mengeluarkan ijin bagi alih fungsi lahan pangan.”  Ungkapnya. Achmad menyoroti dampak tidak langsung dan langsung dari konversi lahan pangan ke perkebunan sawit.  “Lahan   yang tidak   dikonversi untuk perkebunan sawit tetap terkena dampak pembangunan kanal dan jalan untuk mendukung industri sawit, sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan lahan sawah lebak karena mengering. Sementara yang dikonversi menjadi perkebunan sawit kehilangan wilayah kelola untuk menghasilkan pangan.” Insentif justru diberikan kepada para pemilik modal besar di bisnis pangan. Darurat pangan yang terjadi saat ini perlu segera diatasi karena pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak asasi manusia, yang sudah seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah.  “Mengalokasi anggaran untuk menciptakan kedaulatan pangan, bukan mencari jalan mudah dengan melakukan impor pangan merupakan pilihan politik dan strategi pemerintah yang harus diambil segera.” Tegas Tejo. Ada 7 langkah strategis yang harus dilakukan segera : 1) Pulihkan kemampuan produsen pangan skala kecil dengan menata sumber-sumber agraria;  2) Peningkatan investasi publik untuk pangan; 3) Lindungi pasar pangan lokal; 4) Hentikan pemberian lahan kepada perusahaan besar dan  hentikan konversi lahan pangan; 5) Perbaiki cadangan pangan; 6) Perbaiki tata kelola pangan nasional; 7) Lakukan diversifikasi pangan sesuai potensi lokal. Tanpa hal tersebut, angka-angka pengurangan penduduk yang kelaparan dan kekurangan gizi, serta berbagai penghargaan internasional malah menjadi salah satu bukti pengabaian hak atas pangan, dengan menghancurkan sistem pangannya sendiri.

###

Catatan untuk Redaksi: ·         FAO menyebutkan angka orang yang menderita kelaparan kronis menurun, menjadi 842 juta orang. Sekitar 826,3 juta hidup di negara berkembang, sebagian besar hidup di pedesaan, dengan mata pencaharian utamanya menyediakan pangan. ·         Kemiskinan sebagai penyebab kelaparan dan malnutrisi.  Indonesia dianggap berhasil oleh FAO untuk mengurangi kelaparan meskipun tingkat penurunannya lamban. ·         Untuk petani dalam kurun 2003-2013  “menghilang” 5.07 juta  rumah tangga. ·         Aliansi untuk Desa Sejahtera merupakan aliansi dari ornop dan jaringan dengan fokus kerja mengupayakan penghidupan pedesaan yang lestari dengan pendekatan pada 3 komoditas : (1) beras/pangan, ketua pokja Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP); (2) sawit, ketua Pokja Sawit Watch dan (3) ikan, ketua Pokja Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Aliansi untuk Desa Sejahtera memiliki 4 pilar untuk memperkuat penghidupan di pedesaan (1) akses terhadap sumber daya alam, (2) akses pasar, (3) adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, dan (4) keadilan gender. Informasi lebih lanjut: Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera (0816-1856754) Abdul Halim, Koordinator Pokja Ikan/Sekjen KIARA (0815-53100259) Said Abdullah, Koordinator Pokja Beras ADS (0813-82151413) A.Surambo, Koordinator Pokja Sawit ADS (0812-8748726)