KIARA: Paket Bali Perundingan WTO Matikan Perikanan Nasional
Siaran Pers
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
KIARA: Paket Bali Perundingan WTO Matikan Perikanan Nasional
Jakarta, 15 November 2013. Pada tanggal 3-6 Desember 2013, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 159 negara anggota WTO bersepakat untuk menjadikan KTM kali ini menjadi momentum penyelesaian Putaran Doha.
Ada 3 isu yang disebut sebagai Paket Bali akan menjadi prioritas pembahasan, yakni (1) fasilitas perdagangan; (2) beberapa elemen isu perundingan pertanian, seperti ketahanan pangan, kompetisi perdagangan dan kuota tarif; (3) pembangunan untuk negara-negara kurang berkembang (LDCs).
Lampiran 1 Kesepakatan tentang Pertanian WTO menyebut adanya 24 produk perikanan yang akan masuk dalam pengaturan mekanisme perdagangan bebas, di antaranya penghapusan bea masuk dan kemudahan ekspor-impor. Pusat Data dan Informasi KIARA (2013) mendapati bahwa meski neraca perdagangan komoditas perikanan Indonesia dari tahun 2008-2012 surplus, namun kecenderungan meningkatnya nilai impor terus terjadi hingga sebesar 54 persen. Terlebih impor ikan yang marak juga merembes ke pasaran dan berimbas pada terancamnya kesehatan masyarakat konsumen ikan dalam negeri.
Di samping itu, asing justru mendominasi realisasi nilai investasi sektor perikanan dari tahun 2009-2012 dengan kenaikan rata-rata sebesar 133 persen. Bertolak dari fakta tersebut dan belum berpihaknya Pemerintah kepada pelaku perikanan di Indonesia yang notabene lebih dari 90 persennya adalah skala kecil, perikanan Indonesia akan dibanjiri oleh produk impor di pasar domestik, daya saing produk lokal yang menurun, dan terancamnya nelayan sebagai produsen pangan skala kecil, jika Pemerintah meneruskan proses perundingan perdagangan bebas ala WTO.***
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Ning Swatama Putridhanti, Koordinator Pengelolaan Pengetahuan KIARA
di +62 878 8172 1954
Abdul Halim, Sekjen KIARA
di +62 815 53100 259
