Fishermen face extreme weather, unfriendly development: KIARA

Fishermen face extreme weather, unfriendly development: KIARA The Jakarta Post, Jakarta | Wed, 11/20/2013 7:32 PM | National The People’s Coalition for Fisheries Justice Indonesia (KIARA) recorded that as many as 586 traditional fishermen had been lost or had died at sea due to extreme weather between 2010-2013. The community-based fishery industry is also threatened by the domestic-development pattern — which is propelled by land acquisition and a heavy dependency on fossil-fuel consumption. KIARA said climate adaptation strategies based on local wisdom, such as customary fishing rules, and efforts to strengthen the role of customary dispute-resolution practices had been continually ignored by the government. “The situation has not changed despite policies by Southeast-Asian nations, such as Indonesia, Thailand and the Philippines,” said Selamet Daroyni, KIARA coordinator for education and network empowerment, in a statement made available to The Jakarta Post on Wednesday. One indicator, he said, was that the construction of coal-fired steam power plants (PLTU) in coastal areas had intensified. “Our concern is, in developing steam power plants, countries such as Thailand and the Philippines will have to import coal from Indonesia,” said Selamet. Issues such as these were discussed at a regional meeting, entitled Toward a Vision of Economic Justice and Low-Carbon Society in Southeast Asia, in Bangkok, Thailand, recently. The event — held by Thai Climate Justice Working Group (TCJ), Philippines Movement for Climate Justice (PMCJ), and Indonesia Civil Society Forum on Climate Change (CSF) — was attended by participants from Cambodia, India, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand, the Philippines and Vietnam. In Indonesia, fishing communities and farmers are against the development of PLTU Batang. It is said the project has threatened the sustainability of fishery resources in the Ujung Negoro sea conservation area and will likely damage fertile agricultural areas in three villages: Ponowareng, Ujung Negoro and Karanggeneng – all in Batang regency, Central Java. (ebf) Source: http://m.thejakartapost.com/news/2013/11/20/fishermen-face-extreme-weather-unfriendly-development-kiara.html

Kiara Tuding Program Denfarm Ciptakan Kesenjangan Pembudidaya

Kiara Tuding Program Denfarm Ciptakan Kesenjangan Pembudidaya Jakarta (Antara) – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menuding program “demonstration farm” atau tambak udang percontohan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menciptakan kesenjangan antarpembudidaya. “Program revitalisasi tambak udang melalui tambak demfarm yang digulirkan oleh KKP sejak tahun 2012 menciptakan kesenjangan sosial yang kian tinggi di kalangan masyarakat pembudidaya,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim di Jakarta, Selasa. Menurut dia, hal tersebut karena pihak penerima proyek Demfarm seperti di Indramayu, Jawa Barat, pada tahun 2013 pada umumnya adalah juragan tambak. Kiara menyatakan format pengerjaan proyek denfarm yang dilakukan di sepanjang kawasan pantai utara Jawa itu juga dinilai merupakan pengerjaan proyek yang tidak berbasis kelompok melainkan buruh-majikan. “Tenaga kerja didatangkan dari luar desa atau bahkan berasal dari kecamatan lainnya,” katanya. Ia mengemukakan bahwa hal itu menyalahi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percontohan Usaha Budidaya (Demfarm) Udang dalam Rangka Industrialisasi Perikanan Budidaya. Di dalam Bab II tentang Kelembagaan, Tugas, dan Fungsi, Kelompok Pembudidaya Ikan didefinisikan sebagai kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok, yang mengembangkan usaha produktif untuk mendukung peningkatan pendapatan dan penumbuhan wirausaha di bidang perikanan budidaya. “Semangat yang dibangun proyek demfarm hanya memperkaya para juragan pemilik tambak, sementara kelompok pembudidaya ikan yang menjadi sasaran utama justru dikesampingkan. Hal ini kian memperlebar jurang kesejahteraan di tingkat masyarakat pembudidaya,” ujarnya. Sebelumnya, KKP mengklaim program revitalisasi tambak udang (“demfarm”) yang sedang digalakkan di sejumlah daerah dinilai mampu meningkatkan produktivitas komoditas udang Indonesia. “Program ini mampu meningkatkan produksi dan produktivitas tambak udang yang selama ini terbengkalai,” kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto, Kamis (31/10). Menurut Slamet, program revitalisasi tambak yang dilakukan melalui pembuatan tambak percontohan (“demfarm”) telah mampu mendorong munculnya tambak-tambak baru di sekitar demfarm. “Program ini merupakan bagian dari program revitalisasi pertanian, kehutanan dan perikanan yang telah dicanangkan oleh Presiden pada tahun 2005, dan baru terealisasi pada tahun 2012 dibawah komando Menteri Kelautan dan Perikanan,” ujarnya. Slamet juga mengatakan, sampai saat ini, penambahan luasan tambak sudah mencapai 360 ha yang siap dan sedang operasional dan sekitar 150 ha lagi sedang dalam konstruksi. Bahkan dari seribu hektare tambak yang direvitalisasi melalui program itu dinilai mampu menyerap tenaga kerja baik musiman maupun tetap sebanyak 130 ribu orang.(tp) Sumber: http://id.berita.yahoo.com/kiara-tuding-program-denfarm-ciptakan-kesenjangan-pembudidaya-094539009–finance.html

KIARA: Nelayan Terimbas Cuaca Ekstrem dan Pola Pembangunan Menggusur dan Rakus Energi Fosil

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id  

KIARA: Nelayan Terimbas Cuaca Ekstrem dan Pola Pembangunan Menggusur dan Rakus Energi Fosil

 

Bangkok, 20 November 2013. Pusat Data dan Informasi KIARA (November 2013) mencatat sedikitnya 586 nelayan tradisional hilang dan meninggal dunia di laut terimbas cuaca ekstrem sejak tahun 2010-Juli 2013. Di saat yang sama, pengelolaan sumber daya ikan berbasis masyarakat mengalami ancaman keberlanjutannya akibat pembangunan berbasis daratan dan rakus energi fosil.   Strategi adaptasi berbasis kearifan lokal, seperti sasi dan kesepakatan adat untuk batas laut (termasuk wilayah penangkapan) dan penguatan peran adat belakangan semakin diabaikan oleh pemerintah.   Situasi ini tidak mengubah kebijakan yang diambil oleh negara-negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Thailand dan Filipina. Indikasinya, proyek pembangunan PLTU berbahan bakar batubara marak dibangun di wilayah pesisir. Menariknya, proyek pembangunan PLTU di Thailand dan Filipina harus mendatangkan batubara dari Indonesia. Hal ini terungkap dalam pertemuan regional “Menuju Keadilan Ekonomi dan Masyarakat Rendah Karbon di Asia Tenggara” yang diselenggarakan oleh Thai Climate Justice Working Group (TCJ),  Philippines Movement for Climate Justice (PMCJ), dan Indonesia Civil Society Forum on Climate Change (CSF)  di Bangkok, Thailand, dan diikuti oleh 50 peserta dari Indonesia, Thailand, Filipina, India, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Burma.   Di Indonesia, proyek pembangunan PLTU Batang ditentang oleh masyarakat nelayan dan petani dikarenakan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan di Kawasan Konservasi laut Ujung Negoro dan mematikan lahan subur pertanian di 3 desa, yakni Ponowareng, Ujungnegoro, Karanggeneng, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Proyek sebesar 2 x 1.000 MW ini menelan dana sekitar Rp 30 triliun. Sementara total lahan yang dipakai mencapai 220 hektar.   PLTU Batang berteknologi supercritical pulverized coal plant itu merupakan satu dari proyek KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dalam proyek PLTU Batang, pemerintah menggandeng swasta, yakni PT Bhimasena Power Indonesia yang merupakan konsorsium beranggotakan Adaro dengan dua perusahaan asal Jepang, yakni J Power dan Itochu.   Oleh karena itu, KIARA mendesak Pemerintah Indonesia dan ASEAN untuk mengutamakan perlindungan nelayan, mengembangkan alternatif energi ramah lingkungan, seperti energi arus laut, serta memperkuat peran masyarakat adat di wilayah pesisir untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.***   Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Selamet Daroyni, Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan KIARA di +62 821 1068 3102

KIARA: Nelayan Terimbas Cuaca Ekstrem dan Pola Pembangunan Menggusur dan Rakus Energi Fosil

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id  

KIARA: Nelayan Terimbas Cuaca Ekstrem dan Pola Pembangunan Menggusur dan Rakus Energi Fosil

 

Bangkok, 20 November 2013. Pusat Data dan Informasi KIARA (November 2013) mencatat sedikitnya 586 nelayan tradisional hilang dan meninggal dunia di laut terimbas cuaca ekstrem sejak tahun 2010-Juli 2013. Di saat yang sama, pengelolaan sumber daya ikan berbasis masyarakat mengalami ancaman keberlanjutannya akibat pembangunan berbasis daratan dan rakus energi fosil.   Strategi adaptasi berbasis kearifan lokal, seperti sasi dan kesepakatan adat untuk batas laut (termasuk wilayah penangkapan) dan penguatan peran adat belakangan semakin diabaikan oleh pemerintah.   Situasi ini tidak mengubah kebijakan yang diambil oleh negara-negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Thailand dan Filipina. Indikasinya, proyek pembangunan PLTU berbahan bakar batubara marak dibangun di wilayah pesisir. Menariknya, proyek pembangunan PLTU di Thailand dan Filipina harus mendatangkan batubara dari Indonesia. Hal ini terungkap dalam pertemuan regional “Menuju Keadilan Ekonomi dan Masyarakat Rendah Karbon di Asia Tenggara” yang diselenggarakan oleh Thai Climate Justice Working Group (TCJ),  Philippines Movement for Climate Justice (PMCJ), dan Indonesia Civil Society Forum on Climate Change (CSF)  di Bangkok, Thailand, dan diikuti oleh 50 peserta dari Indonesia, Thailand, Filipina, India, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Burma.   Di Indonesia, proyek pembangunan PLTU Batang ditentang oleh masyarakat nelayan dan petani dikarenakan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan di Kawasan Konservasi laut Ujung Negoro dan mematikan lahan subur pertanian di 3 desa, yakni Ponowareng, Ujungnegoro, Karanggeneng, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Proyek sebesar 2 x 1.000 MW ini menelan dana sekitar Rp 30 triliun. Sementara total lahan yang dipakai mencapai 220 hektar.   PLTU Batang berteknologi supercritical pulverized coal plant itu merupakan satu dari proyek KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dalam proyek PLTU Batang, pemerintah menggandeng swasta, yakni PT Bhimasena Power Indonesia yang merupakan konsorsium beranggotakan Adaro dengan dua perusahaan asal Jepang, yakni J Power dan Itochu.   Oleh karena itu, KIARA mendesak Pemerintah Indonesia dan ASEAN untuk mengutamakan perlindungan nelayan, mengembangkan alternatif energi ramah lingkungan, seperti energi arus laut, serta memperkuat peran masyarakat adat di wilayah pesisir untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.***   Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Selamet Daroyni, Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan KIARA di +62 821 1068 3102

KIARA: Demfarm 1.000 Ha Memperlebar Jurang Kesejahteraan Pembudidaya

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id  

KIARA: Demfarm 1.000 Ha Memperlebar Jurang Kesejahteraan Pembudidaya

Jakarta, 19 November 2013. Program revitalisasi tambak udang melalui tambak demfarm yang digulirkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak tahun 2012 menciptakan kesenjangan sosial yang kian tinggi di kalangan masyarakat pembudidaya. Pusat Data dan Informasi KIARA (Oktober 2013) mencatat sedikitnya lima temuan lapangan. Pertama, penerima proyek demfarm tahun 2013 di Indramayu, Jawa Barat, pada umumnya adalah juragan tambak (lihat Tabel 1). Tabel 1. Penerima Proyek Demfarm di Indramayu
No Nama Wilayah Penerima Keterangan
1 Haji Abidin     Haji Naryo Desa Pagirikan, Kecamatan Pasekan, Indramayu   Desa Pagirikan, Kecamatan Pasekan, Indramayu Mengelola proyek demfarm dengan tambak seluas 14 hektar   Mengelola proyek demfarm dengan tambak seluas 6 hektar
2 Bapak Budi Kecamatan Cantigi, Indramayu Mengelola proyek demfarm dengan  tambak seluas 20 hektar (1 kluster)
3 Haji Manik Desa Pangkalan, Kecamatan Losarang, Indramayu Mengelola proyek demfarm dengan  tambak seluas 20 hektar (1 kluster)
4 Haji Tata Kecamatan Kerangkeng, Indramayu Mengelola proyek demfarm dengan tambak seluas 40 hektar (2 kluster)
5 Haji Tu’in Kecamatan Singaraja, Indramayu Mengelola proyek demfarm dengan  tambak seluas 20 hektar (1 kluster)
6 Haji Somad Kecamatan Sindang, Indramayu Mengelola proyek demfarm dengan  tambak seluas 20 hektar (1 kluster)
Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Oktober 2013), dihimpun dari keterangan petambak Indramayu, Jawa Barat Kedua, format pengerjaan proyek tidak berbasis kelompok, melainkan buruh-majikan. Tenaga kerja didatangkan dari luar desa atau bahkan berasal dari kecamatan lainnya. Temuan ini menyalahi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percontohan Usaha Budidaya (Demfarm) Udang dalam Rangka Industrialisasi Perikanan Budidaya. Di dalam Bab II tentang Kelembagaan, Tugas, dan Fungsi, Kelompok Pembudidaya Ikan didefinisikan sebagai kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok, yang mengembangkan usaha produktif untuk mendukung peningkatan pendapatan dan penumbuhan wirausaha di bidang perikanan budidaya. Di samping itu,  praktek penyelenggaraan program demfarm ini juga menyalahi Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Ketenagakerjaan, “Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja”. Ketiga, sistem penggajian menyalahi standar UMR, yakni sebesar Rp700.000/orang. Padahal, UMR Kabupaten Indramayu pada tahun 2013 senilai Rp1.125.000.  Keempat, para pekerja tidak diberikan hak-hak dasarnya, seperti perlindungan jiwa dan jaminan kesehatan, serta standar keselamatan kerja di tambak. Kedua hal ini melanggar ketentuan Pasal 88-89 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kelima, semangat yang dibangun proyek demfarm hanya memperkaya para juragan pemilik tambak, sementara kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang menjadi sasaran utama justru dikesampingkan. Hal ini kian memperlebar jurang kesejahteraan di tingkat masyarakatpembudidaya.*** Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Susan Herawati, Koordinator Perencanaan, Evaluasi, dan Penggalangan Dukungan Publik KIARA di +62 821 1172 7050 Abdul Halim, Sekjen KIARA di +62 815 53100 259  

TAMBANG PASIR BESI Sama-sama Buntung di Pantai Karet

TAMBANG PASIR BESI Sama-sama Buntung di Pantai Karet Neke Abijulu (50), nelayan di Pantai Paret, Kotabunan, Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, tetap hidup miskin. Mendiami rumah reyot bersama istrinya, Hasnah, dan empat anak. Semula ia berharap kehidupannya lebih baik saat perusahaan tambang pasir besi masuk wilayahnya pada tahun 2018. Oleh JEAN RIZAL LAYUCK   Akan tetapi, asa itu pupus setelah konflik muncul yang membuat kantor dan mes perusahaan dibakar massa pada November 2012. Ibarat pepatah, kehidupan warga dan perusahaan PT Meitha Perkasa Utama (MPU) sama-sama buntung. Perusahaan rugi besar, lingkungan pantai paret tempat nelayan mengadu nasib rusak. Kubangan di tepi laut sepanjang pesisir hanya berjarak 5 meter dari pantai sulit direklamasi lagi. Mantan manajer PT MPU, Kader Mamontoh, akhir oktober, mengatakan, investasi perusahaan ratusan miliar rupiah belum kembali meski telah dua kali melakukan ekspor ke China. Ekspor pasir besi perdana dilakukan tahun 2012 sebanyak 21.000 ton dan kedua pada tahun ini sebanyak 18.000 ton. Kerugian besar dialami investor setelah massa membakar semua peralatan vital milik perusahaan, seperti mesin separator dan sejumlah alat berat. Awal 2012, PT MPU juga bernasib sial karena tongkang seharga Rp 3 miliar yang dipakai perusahaan mengangkut pasir besi patah di laut. Dua mobil truk di atas tongkang ikut tercebur. Izin perusahaan MPU, didanai investor asal China, yang mendapat konsesi tambang pasir besi 500 hektar dan menguasai sebagian wilayah pantai Paret langsung dibekukan Bupati Bolaang Mongondow Timur. “Kami seperti jatuh tertimpa tangga,”kata Kader. Sisa-sisa peralatan vital bekas dibakar tampak jelas di pinggir pantai. Tongkang yang patah di laut belum diangkat. Lubang galian di pantai dekat kawasan bakau tampak menganga dan baru sebagian ditimbun. Belasan karyawan MPU duduk santai di barak perusahaan. Mereka tetap mendapat gaji dari perusahaan. Marten, karyawan MPU, mengaku masih menerima gaji Rp 2,8 juta per bulan. Ia telah bekerja selama lima tahun. Nelayan terpuruk Nasib berbeda dialami nelayan Pantai Paret. Sepanjang pesisir Pantai Paret dari utara ke Selatan tampak permukiman kumuh milik warga. Hidup mereka mengandalkan tangkapan ikan di laut. Namun, sebagian nelayan mengaku tak mudah mencari ikan karena harus melaut puluhan mil. “Dulu tidak perlu jauh-jauh melaut, dari pantai kita bisa langsung memancing,” ujar Neke. Ia menduga penambangan pasir besi di pesisir pantai telah merusak biota laut. Banyak warga enggan bekerja di perusahaan tambang karena gaji rendah. Latief Ayula, warga Paret, sempat ditawari menjadi petugas keamanan di perusahaan dengan gaji Rp 800.000. Angka itu tidak sesuai dengan upah minimum Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp 1 juta. “Kami harus bekerja siang dan malam,” katanya. Sikap perusahaan PT MPU yang meremehkan warga menjadi awal konflik. “Kami marah karena perusahaan menambang seenaknya. Lihat pantai kami berlubang,” kata Neke di Pantai Paret. Warga menjadi emosional ketika mengetahui PT MPU menyalahi izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2008. IUP dikeluarkan saat Bolaang Mongondow Timur belum dimekarkan. Menurut Soleman Paputungan, warga Paret, izin penambangan pasir besi di laut, tetapi PT MPU melakukan penambangan di darat, pesisir pantai. Lokasi penambangan di luar areal konsesi diberikan, sampai ke wilayah pantai tempat warga bermukim. Kini, Pantai Paret sepanjang 9 kilometer terancam abrasi. Tanggul pengaman yang dibangun pemerintah tahun 2008 dengan balok-balok beton di pesisir kini terancam runtuh karena pasir pantai disedot perusahaan tambang. Pantai Paret yang semula landai berpasir hitam itu kini curam. Dari jarak 5 meter, orang dapat masuk ke kubangan bekas galian sedalam 3 meter. Karena itu, warga meminta orang berhati-hati mandi di Pantai Paret. Neke menceritakan bagaimana perusahaan menambang pasir besi di pantai setiap hari. Warga tak berdaya ketika kapal perusahaan menyusuri pantai menyedot ribuan ton pasir besi. Semula warga menganggap hal biasa. Namun, ketika pantai berlubang, mereka pun protes. “Kami melempar batu ke arah kapal, tetapi mereka tetap saja menyedot,” katanya. Perusahaan keras kepala karena di lindungi aparat. Neke dan Hasnah sempat ditahan tiga hari di Kantor Polsek Kotabunan. Gilbert Mamuaja, dosen kelautan dan perikanan Universitas Sam Ratulangi, Manado, mengatakan, penambangan harus dipadukan dengan upaya penataan dan perlindungan pantai. “Ketika pasir diambil, perlu pengganti berupa bangunan pelindung pantai,” katanya. Di Sulawesi Utara, konflik masyarakat dan pengusaha penambangan terus terjadi. Dua tahun terakhir tercatat belasan konflik muncul di masyarakat menolak pertambangan emas, pasir besi, dan bijih besi di Kabupaten Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Gubernur Sulawesi Utara SH Sarundajang mengatakan, pihaknya memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk menggarap sejumlah potensi tambang, emas, bijih, dan pasir besi di daerahnya. Saat ini tercatat 77 pengusaha mendapat konsesi IUP yang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Utara. “Kami terbuka kapada siapa saja untuk berusaha. Yang penting pengusaha memiliki komitmen pemberdayaan masyarakat dan menjaga lingkungan tetap lestari. Ini karunia yang harus diolah, tetapi pengusaha jangan untung sendiri,” ujar Gubernur. Akan tetapi, Firasat Mokodompit, tokoh masyarakat Bolaang Mongondow, menyatakan, pertambangan tak sepenuhnya memberikan keuntungan kepada rakyat. Dalam setiap konflik, masyarakat dalam posisi lemah dan selalu menjadi korban.   Sumber: Harian Kompas, Rubrik Headline, Kompas, 19 November 2013 Halaman 1 dan 15.

Kiara Khawatir Perundingan WTO Matikan Perikanan Nasional

Kiara Khawatir Perundingan WTO Matikan Perikanan Nasional Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai paket perundangan WTO di Bali pada 3-6 Desember mendatang bisa menghasilkan kesepakatan yang potensial mematikan perikanan nasional. Indikasinya, nilai impor ikan Indonesia terus mengalamo peningkatan setelah ada kesepakatan-kesepakatan badan perdagangan dunia WTO. Pada 3-6 Desember mendatang berlangsung Konperensi Tingkat Menteri ke-9 WTO, yang secara khusus mungkin akan membahas kelanjutan Putaran Doha. Tiga isu utama yang akan dibahas adalah fasilitas perdagangan, beberapa isu mendasar bidang pertanian, sepert ketahanan pangan dan kuota laut, serta pembangunan di negara-negara yang kurang berkembang. Lampiran 1 Kesepakatan WTO tentang Pertanian memuat 24 produk perikanan yang akan masuk mekanisme perdagangan bebas. Antara lain penghapusan bea masuk dan kemudahan ekspor-impor. Masalahnya, impor ikan nasional cenderung meningkat. Asing malah mendominasi realisasi nilai investasi sektor perikanan selama periode 2009-2012. Kiara khawatir perikanan Indonesia akan dibanjiri produk ikan dari luar negeri, sehingga daya saing produk lokal menurun. Nelayan tradisional akan terancam. Sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt528605539cfb7/kiara-khawatir-perundingan-wto-matikan-perikanan-nasional

Fishermen demand an end to land reclamation project

  Fishermen demand an end to land reclamation project Syamsul Huda M.Suhari, The Jakarta Post, Manado | Sat, 11/16/2013 7:48 AM | Archipelago Fishermen in Manado, North Sulawesi, have called on President Susilo Bambang Yudhoyono to immediately stop land reclamation to develop a commercial district saying it will threaten their livelihoods. The protest came in the form of 32 handwritten letters sent by the wives and children of traditional fishermen in Manado’s Malalayang II and Sario Tumpaan beach areas. The letters were addressed to Yudhoyono and First Lady Ani Yudhoyono. In one of the letters, for instance a fisherman’s wife named Femmi Nikolas urged Ani to observe firsthand the condition of her home in Malalayang II Beach, which is just 5 meters from the sea. Her husband’s access to the sea is also restricted. The North Sulawesi Traditional Fishermen Association (ANTRA) head Rignolda Djamaluddin said the 32 letters, written in Indonesian and the local dialect, sent in late October, were part of a lack of support from the Manado city and North Sulawesi provincial administrations on the sustainable living of the local coastal communities. The conflict between traditional fishermen, developers and the city administration started when land reclamation to develop Manado Town Square (Mantos) business and shopping center started in 2009. Fishermen affiliated with ANTRA put up a legal fight demanding open spaces that are free from reclamation as permanent access to the sea. An agreement, facilitated by the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), was reached on Sept. 4, 2010, between the fishermen, companies holding land reclamation rights — PT Gerbang Nusa Perkasa and PT Kembang Utara — and the city administration. Both companies are owned and managed by businessman Hengky Wijaya and son Jefry Putra Wijaya. Fishermen have access to the sea through an open area tucked in the reclamation area. There are also fishermen transit shelters, locally called Daseng, in the open area. Rignolda emphasized that in the agreement between the three parties, the 40-meter stretch of open space could not be touched by the developers. However, Mantos developers kept demarcating the open space, sparking a dispute due to the lack of a clear borderline. Land reclamation at Sario Tumpaan Beach is being carried out daily and guarded by the Manguni Brigade, a private militia hired by the company. A clash between fishermen and Mantos security guards broke out on Oct. 19, triggered by land reclamation carried out by the developers which the fishermen deemed had trespassed the agreed open space. The Manado city administration has also been dragged into the dispute, currently being mediated by Manado City Council’s Commission A, which has promised to conduct a field observation to verify whether the fishermen’s area has been seized by the developers. “At this moment, we cannot conclude who is wrong or right. We will conduct a field study beforehand,” said Commission A secretary Marco Tampi. The Manado municipality has not confirmed the matter. When reached by phone, Deputy Mayor Harley Mangindaan declined to comment. Separately, Hengky said there actually was no conflict with any party, and claimed what his company was doing was in line with the proper procedures. “We cannot break the law. If we were wrong, we would have been reprimanded by the government,” he said via text message. Source: http://m.thejakartapost.com/news/2013/11/16/fishermen-demand-end-land-reclamation-project.html

KIARA: Tinggal Setahun, Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) Belum Dinikmati Nelayan

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id  

KIARA: Tinggal Setahun, Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN)

Belum Dinikmati Nelayan

  Jakarta, 23 September 2013. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan pelaksanaan program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) yang dimulai sejak tahun 2010 dan akan berakhir di tahun 2014 di 2.834 kampung nelayan yang tersebar di 33 provinsi, 251 kabupaten, dan 809 kecamatan.   Ning Swatama Putridhanti, Koordinator Pengelolaan Pengetahuan KIARA, mengatakan, “Banyaknya kelompok rumah tangga miskin (RTS) nelayan yang belum menerima program PKN, di antaranya di kampung nelayan Sei Nagalawan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara; Kendal dan Jepara di Jawa Tengah; Manado di Sulawesi Utara; dan Morodemak di Demak menunjukkan program tersebut lebih dipergunakan sebagai alat politik”.   Padahal, KKP menyatakan sampai dengan tahun 2013 sudah 1.426 desa dengan 112.037 rumah tangga nelayan tidak mampu telah diberikan bantuan dari program PKN. Fakta di lima kampung nelayan yang berhasil dihimpun oleh KIARA justru menyebutkan program tersebut tidak tepat sasaran, belum dilakukan, dan cenderung dinikmati oleh kelompok nelayan/pembudidaya dadakan (lihat Tabel 1).    Tabel 1. Fakta Pelaksanaan Program PKN di Kampung Nelayan

No.

Program PKN

Kampung Nelayan

Demak

Jepara

Kendal

Serdang Bedagai

Manado

1 Sertifikat Hak Atas Tanah ­- ­- ­- ­- ­-
2 Peralatan Sistem Rantai Dingin ­- ­- ­- ­- ­-
3 Rumah Sangat Murah ­- ­- ­- ­- ­-
4 Listrik Sangat Murah ­- ­- ­- ­- ­-
5 BOS dan Beasiswa ­- ­- ­- ­- ­-
6 Pelatihan Keselamatan ­- ­- ­- ­- ­-
7 Layanan Kesehatan ­- ­- ­- ­- ­-
8 Kapal Penangkapan (10 GT, 15 GT, dan 30 GT) ­- ­- ­- ­- ­-
9 PUMP Perikanan Tangkap Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat Sasaran
10 PUMP Perikanan Budidaya Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat sasaran Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat Sasaran
11 PUMP Pengolahan Perikanan ­- Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat Sasaran
12 PUGAR ­- ­- ­- ­- ­-
13 Konversi BBM ke Gas ­- ­- ­- ­- ­-
14 Pendamping Usaha Rumput Laut ­- ­- ­- ­- ­-
15 Sarana dan Prasarana Pendaratan Ikan ­- ­- ­- ­- ­-
16 Cold Stirage Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat Sasaran
17 Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) Jauh dari jangkauan Jauh dari jangkauan Jauh dari jangkauan Jauh dari Jangkauan Terdapat Pungli
18 angkutan murah roda tiga berinsulasi ­- ­- ­- ­-
19 Sarana Air Bersih ­- ­- ­- ­- ­-
20 Fasilitas Pelabuhan ­- ­- ­- ­- ­-
Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (September 2013), dihimpun dari keterangan nelayan dan perempuan nelayan di 5 wilayah.   Merespons hal tersebut, KIARA mendesak KKP untuk: (1) memberikan program bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan kelompok nelayan karena merekalah yang lebih mengetahui fakta di lapangan; (2) melihat potensi di setiap wilayah minapolitan, sehingga program bantuan tersampaikan secara tepat; dan (3) menyosialisasikan langsung kepada kelompok nelayan, tidak hanya sekedar wacana di media untuk pencitraan.   Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: Ning Swatama Putridhanti, Koordinator Pengelolaan Pengetahuan di +62 878 8172 1954   Masnuah, Ketua Kelompok Perempuan Nelayan Puspita Bahari, Morodemak, Demak di +62 852 2598 5110 Sugeng, Forum Nelayan Jepara di +62 852 8970 1385 Sugeng Triyanto, Wakil Ketua Kelompok Nelayan Wilujeng, Kendal di +62 822 6579 7175 Sutrisno , Federasi Serikat Nelayan Nusantara, Serdang Bedagai, Sumatera Utara di +62 852 7502 1745 Rudi Haniko , Nelayan Sulawesi Utara, Manado di +62 813 4002 8354   Abdul Halim, Sekretaris Jenderal di +62 815 53100 259

Tambang Timah Laut Dinilai Rusak Lingkungan

Tambang Timah Laut Dinilai Rusak Lingkungan Jumat, 15 November 2013, 07:16 WIB REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — LSM Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan aktivitas penambangan timah merusak lingkungan sehingga mengancam ekosistem laut yang penting bagi keberlangsungan penghidupan nelayan tradisional. “Pemerintah harus segera menghentikan aktivitas pertambangan timah yang merusak lingkungan laut, menyengsarakan rakyat dan melanggar hukum,” kata Kordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan Kiara, Selamet Daroyni, di Jakarta, Kamis. Menurut Selamet Daroyni, contoh daerah yang terancam keberlanjutan lingkungan hidup dan nelayan adalah wilayah kepulauan Bangka Belitung. Ia berpendapat, nelayan di Bangka Belitung saat ini mengalami penurunan pendapatan dan sebagian lagi terancam beralih profesi akibat dampak aktivitas pertambangan timah, baik yang dilakukan di daratan maupun pesisir laut. Bahkan, menurut dia, provinsi kepulauan yang terdiri dari 470 pulau ini terancam bangkrut akibat salah urus dalam pengelolaan sumber daya alamnya. “Keruk habis tambang timah di daratan Bangka Belitung telah meninggalkan jejak ekologi buruk dan kesengsaraan bagi petani. Kegiatan ini juga telah berdampak terjadinya sendimentasi dan kerusakan mangrove di muara-muara sungai yang berdampak bagi pendapatan nelayan,” ujarnya. Sedangkan sejak 2006 hingga saat ini, tercatat sedikitnya telah terjadi 26 konflik antara nelayan dengan perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan di pesisir laut di sebanyak tujuh kabupaten/kota kepulauan Bangka Belitung. Ia menegaskan, penghancuran terhadap ekosistem pesisir laut tersebut secara otomatis menurunkan dan mematikan pendapatan nelayan tradisional. Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bangka Belitung Ratno Budi menyatakan kerusakan dan konflik sumber daya alam terjadi akibat buruknya model pengelolaan sumber daya alam yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. “Hal ini dapat dibuktikan dengan mudahnya pemerintah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pertambangan meskipun secara lingkungan dan sosial ekonomi sesungguhnya tidak layak,” kata Ratno Budi. Untuk itu, baik Kiara maupun Walhi ingin agar pemerintah segera memberikan prioritas perlindungan bagi keberlanjutan dan kesejahteraan kehidupan nelayan tradisional sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan dikuatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/11/14/mw94u9-tambang-timah-laut-dinilai-rusak-lingkungan