WTO Ancam Kedaulatan Pangan Indonesia
WTO Ancam Kedaulatan Pangan Indonesia
Kabar24.com, JAKARTA – Kekacauan pengelolaan pangan diperkirakan terjadi pasca Konferensi Tingkat Menteri WTO hasilkan kesepakatan.
LSM Indonesia for Global Justice menilai kesepakatan Paket Bali yang akan dibahas dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO di Bali, 3-6 Desember 2013, berpotensi mengancam kedaulatan pangan Indonesia.
“Kesepakatan Paket Bali dalam Pertemuan Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO di Bali pada 3-9 Desember 2013 akan berdampak pada kekacauan pengelolaan pangan,” kata Direktur Eksekutif IGJ M Riza Damanik dalam keterangan tertulis, diterima Jumat 29 November 2013.
Menurut Riza, kedaulatan pangan yang bakal terancam bukan hanya di Indonesia tetapi di berbagai negara yang terdapat di kawasan Asia Tenggara.
Apalagi, ujar dia, proposal dari kelompok negara berkembang G33 untuk kepentingan keamanan pangan yang bertujuan untuk membolehkan peningkatan subsidi pertanian bagi negara berkembang telah gagal disepakati.
Ia berpendapat, kesepakatan WTO akan semakin membuat negara-negara Asean termasuk Indonesia mengalami lebih banyak lagi serbuan impor pangan.
Pada saat bersamaan, mayoritas negara Asean terus mengalami penurunan pertumbuhan produksi pangan utamanya seperti beras.
“Disebutkan sepanjang tahun 2007-2011 perlambatan tersebut mencapai minus 0,3 persen. Hal ini mengancam angka pengangguran di beberapa negara ASEAN, khususnya produsen besar beras, yang ditunjukan dengan penurunan angka penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian,” ujar Riza.
Untuk itu, Riza mendesak agar negara-negara Asean membangun sinergi dan soliditas untuk melindungi petani, nelayan dan pangan dari kesepakatan liberalisasi WTO.
Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Kiara, mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengevaluasi keanggotaan di Organisasi Perdagangan Dunia WTO yang dinilai merugikan kepentingan nasional.
“Kiara mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi keanggotaan Indonesia di WTO yang justru merugikan rakyat, khususnya nelayan dan petambak,” kata Sekjen Kiara Abdul Halim di Jakarta, Rabu 27 November.
Menurut Abdul Halim, Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO di Bali pada 3-6 Desember 2013 seharusnya menjadi forum untuk mengevaluasi keanggotaan Indonesia di WTO.
Ia berpendapat, pertemuan di Bali yang akan membahas tiga isu yaitu fasilitas perdagangan, perundingan pertanian, dan pembangunan untuk negara-negara berkembang dinilai akan menjadi wahana eksploitasi sumber daya perikanan dan sarana pemiskinan terhadap nelayan dan petambak Indonesia.
Kiara menyoroti skema WTO yang bersifat eksploitasi dan merugikan nelayan dalam negeri antara lain karena membahas pengurangan dukungan domestik yang dinilai dapat mendistorsi pasar serta pengurangan subsidi untuk komoditas ekspor.
“Dengan keterlibatan tersebut, pemerintah telah menjadikan Indonesia sebagai pasar produk negara lain,” ujarnya. (Antara)
Sumber: http://www.kabar24.com/nasional/read/20131129/63/205715/wto-ancam-kedaulatan-pangan-indonesia
