Nasib Nelayan Tetap Terpinggirkan
Nasib Nelayan Tetap Terpinggirkan
SEMARANG– Nelayan saat ini sering identik dengan kelompok masyarakat miskin. Tinggal di wilayah kumuh pinggiran pantai, yang sulit untuk bisa naik kelas menjadi masyarakat sejahtera.
Hari Nelayan Nasional yang diperingati setiap tanggal 6 April tak banyak memberikan perubahan. Kondisi seperti ini, juga terjadi di Jawa Tengah. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng, nelayan di provinsi ini tercatat sebanyak 158.000 orang. Sementara, sebanyak 17 Kabupaten/Kota memiliki wilayah laut. Masingmasing di pesisir pantai utara (pantura) 13 kabupaten/kota, dan pesisir pantai selatan 4 kabupaten.( selengkapnya lihat grafis).
Beragam potensi laut juga dimiliki provinsi ini. Namun potensi itu tak sepenuhnya bisa dikeruk masyarakat nelayan. Selain masalah pemenuhan bahan bakar untuk melaut, para nelayan kecil yang jumlahnya mayoritas juga dihadapkan pada masalah teknologi alat tangkap. Mereka harus melawan pengusaha atau juragan besar dengan alat tangkap yang canggih. Tak pelak, nelayan kecil yang alat tangkapnya sederhana semakin terpinggirkan nasibnya.
Parahnya, kemiskinan nelayan hanya jadi komoditas politik yang dijual saat kampanye. Padahal untuk membangun sektor kelautan dan perikanan, perlu solusi yang terintegrasi. Nelayan harus diberdayakan secara berkelanjutan dan diberi sentuhan teknologi serta manajemen perikanan modern. Para nelayan tidak bisa melaut karena badai dan gelombang pasang di sejumlah perairan. Alam yang tak bersahabat ini membuat perekonomian mereka semakin terpuruk.
Untuk bertahan hidup, mereka harus gali lubang tutup lubang, alih profesi menjadi buruh serabutan atau menjual barang yang dimiliki untuk bisa makan. Ketua Kelompok Nelayan Mitra Mandiri Kota Semarang Remi Yulianto menjelaskan, selama Desember 2013-Februari 2014 lalu para nelayan yang masuk dalam kelompoknya tidak bisa melaut. Kapal-kapal kecil yang dimilikinya tidak mempu melawan ombak pada musim baratan itu. ”Sehingga selama tiga bulan kami tidak bisa melaut. Semua nelayan kecil dipastikan terlilit hutang,” kata Remi kemarin.
Dia dan kawan-kawannya sudah mulai bernapas lega, sudah dua pekan ini mereka bisa melaut, karena gelombang laut sudah mulai stabil. Mereka sudah bisa kembali menangkap ikan untuk kebutuhan sehariharinya. ”Tapi karena kapal kami kecil, pendapatan kami paling habis untuk sehari, ada sedikit sisa untuk nyicil bayar hutang,” imbuhnya.
Diakui Remi, siklus itu sudah dialaminya bertahun-tahun. Nelayan dengan kapal kecil tidak bisa menangkap ikan yang lebih banyak sebagaimana kapal- kapal besar. Sehingga, penghasilannya juga pas-pasan. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim menyatakan, banyak persoalan yang menghimpit para nelayan di Jawa Tengah. Setidaknya dalam 10 tahun terakhir, kehidupan nelayan dihadapkan pada persoalan ekonomi, lingkungan, dana, sosial, dan sebagainya.
”Salah satunya adalah akses BBM bersubsidi yang hingga kini masih belum tersalurkan dengam baik,” bebernya. Selain itu, lanjut Halim, banyak nelayan kecil dengan kapal ukuran dibawah lima gross ton (GT), merasa ditarik pungutan liar oleh petugas tempat pelelangan ikan (TPI). ”Padahal mereka seharusnya tidak ditarik,” katanya.
Ditambahkan Halim, masalah krusial lain yang dihadapi oleh nelayan adalah reklamasi pantai. sebagian wilayah pesisir utara Jawa Tengah dinilai kian terancam oleh privatisasi oleh bebarapa perusahaan. Empat wilayah pesisir diduga diprivitasisai untuk kepentingan bisnis besar. Misalnya di Batang untuk pembangunan PLTU, di Jepara untuk penambangan pasir besi, di Rembang dan Kendal untuk reklamasi pantai.
Bahkan selama tahun 2013 ini, setidaknya ada 12 orang nelayan yang dikriminalisasi karena melawan ancaman privatisasi wilayah pesisir tersebut. Dari 12 orang itu, tujuh orang adalah warga Kabupaten Jepara dan lima orang warga Kabupaten Batang. Karena itu, lanjut Halim, pada momentum Peringatan Hari Nelayan Nasional dan Pemilu 2014 ini, para warga diminta untuk memilih wakil rakyatnya yang memang benar-benar punya keberpihakan terhadap nelayan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku, program untuk nelayan berupa pembagian kartu bahan bakar minyak (BBM) nelayan dan bantuan alat tangkap ikan. Kartu itu sudah mulai dibagi dan diujicobakan kepada 200 nelayan di Demak pada Jumat (4/4) lalu.
”Kartu ini agar para nelayan mendapatkan jaminan solar. Kami ingin pengertian nelayan tidak hanya menagkap ikan saja, tapi juga bisa melakukan budidaya,” kata Ganjar. _amin fauzi
