Kiara Inginkan Evaluasi Subsidi Energi Memihak Nelayan
Kiara Inginkan Evaluasi Subsidi Energi Memihak Nelayan
Jakarta (Metrobali.com)-Koalis
“Evaluasi kebijakan pengelolaan subsidi energi yang terlampau berorientasi ke daratan, khususnya BBM untuk nelayan, agar benar-benar tepat sasaran,” kata Sekjen Kiara Abdul Halim di Jakarta, Rabu (13/8).
Menurut Abdul Halim, kebijakan yang saat ini terkait pemangkasan atau pembatasan subsidi BBM jelas merugikan masyarakat nelayan.
Ia mengingatkan, komposisi subsidi BBM sebanyak 97 persen dialokasikan untuk transportasi darat dan 3 persen sisanya untuk laut.
“Dari nilai yang kecil inilah, 2 persen diperuntukkan kepada nelayan,” katanya.
Dengan alokasi tersebut, ujar dia, tak mengherankan jika nelayan kesulitan mendapatkan BBM.
Padahal, kata Abdul Halim, untuk melaut nelayan mengeluarkan 60-70 persen dari biaya produksi.
Pusat Data dan Informasi KIARA per Agustus 2014 menemukan persoalan yang berulang dari tahun ke tahun menyangkut pengelolaan subsidi BBM bagi nelayan di Palu (Sulawesi Tengah), Langkat (Sumatera Utara), Konawe (Sulawesi Tenggara), Tarakan (Kalimantan Utara), dan Kendal (Jawa Tengah).
Persoalan itu antara lain tidak tersedianya fasilitas pendistribusian BBM bersubsidi sehingga memicu persaingan tidak sehat antara nelayan berkapal kecil dan kapal besar.
Persoalan lainnya adalah kecilnya alokasi dan pasokan yang tidak reguler berakibat pada sulitnya nelayan mendapatkan BBM bersubsidi dengan harga yang dipatok pemerintah.
Terakhir, pola melaut yang berbeda-beda dan dikesampingkan dalam kebijakan pengelolaan BBM bersubsidi berimbas pada menganggurnya nelayan.
“Mendapati fakta ini, mestinya ada kebijakan khusus dalam penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan, di antaranya bekerjasama dengan organisasi nelayan/perempuan nelayan,” ujarnya. AN-MB
Sumber: http://metrobali.com/
