Berikut Persoalan Pengelolaan Subsidi BBM yang Terus Berulang dari Tahun ke Tahun
Berikut Persoalan Pengelolaan Subsidi BBM yang Terus Berulang dari Tahun ke Tahun
Jakarta, JMOL ** Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menemukan tiga persoalan yang berulang dari tahun ke tahun menyangkut pengelolaan subsidi BBM bagi nelayan di beberapa daerah, di antaranya Palu (Sulawesi Tengah), Langkat (Sumatera Utara), Konawe (Sulawesi Tenggara), Tarakan (Kalimantan Utara), dan Kendal (Jawa Tengah).
Pusat Data dan Informasi KIARA pada Agustus 2014 menyebutkan, ketiga permasalahan tersebut. Pertama, tidak tersedianya fasilitas (SPBB/SPBN/SPDN/APMS). Hal ini memicu persaingan tidak sehat antara nelayan berkapal di bawah 30 GT dengan nelayan yang memiliki kapal di atas 30 GT.
Kedua, kecilnya alokasi dan pasokan yang tidak reguler, berakibat pada sulitnya nelayan mendapatkan BBM bersubsidi dengan harga yang dipatok pemerintah. Pada kelima wilayah yang ditemui KIARA, nelayan justru mendapatkan solar dengan kisaran harga Rp7 ribu-Rp20 ribu. Bahkan hingga 80 persen nelayan tradisional di Langkat, Sumatera Utara, tidak dapat membeli solar di SPBN.
Ketiga, pola melaut yang berbeda-beda dalam kebijakan pengelolaan BBM bersubsidi berimbas pada menganggurnya nelayan.
Dari fakta tersebut, seharusnya ada kebijakan khusus dalam penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan. Salah satunya seperti bekerja sama dengan organisasi nelayan atau perempuan nelayan.
Kiara berharap, pemerintah harus mengevaluasi kebijakan pengelolaan subsidi energi yang terlampau berorientasi ke daratan, agar tepat sasaran. Pengelolaan subsidi energi harus memihak dan tidak menyengsarakan nelayan.
Editor: Arif Giyanto
