Memanusiakan Manusia dan Mengembalikan Identitas Bangsa Indonesia
Siaran Pers
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
Peluncuran dan Bedah Buku “Bukan Bangsa Kuli”
Memanusiakan Manusia dan Mengembalikan Identitas Bangsa Indonesia
Jakarta, 29 Agustus 2014. Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 merupakan upaya konkrit bangsa Indonesia dalam mendeklarasikan seluruh perairan di Kepulauan Indonesia menjadi kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi Djuanda bukan sekedar mengukuhkan identitas Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar, namun juga menjadi penghubung dari pulau-pulau terluar milik Indonesia.
Melihat sejarah perjuangan Deklarasi Djuanda digagas, maka pengembangan poros maritim Indonesia yang digagas oleh pemerintahan baru Jokowi-Jusuf Kalla haruslah mampu “Memanusiakan Manusia”. Gagasan Memanusiakan Manusia dibahas secara mendalam dalam Peluncuran dan Bedah Buku “Bukan Bangsa Kuli” karya Abdul Halim yang dilaksanakan di Dapur Selera, Jakarta Selatan, pada tanggal 29 Agustus 2014.
Dr. Suseno Sukoyono, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mengungkapkan, “Mengelola sumber daya perikanan artinya mengelola sumber daya manusia, manusia yang merupakan khalifah di bumi ini menjadi poros penting dalam memuliakan jati diri bangsa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Buku Bukan Bangsa Kuli ini menekankan pembangunan kelautan dan perikanan dengan fokus memanusiakan manusia (baca: nelayan)”.
Di sisi lain, Muhammad Karim yang merupakan Dosen Prodi Agribisnis Universitas Trilogi melihat, “Wacana poros maritim harus dikembalikan kepada bagaimana mengelola sumber daya manusia. Ironisnya, Indonesia yang merupakan lumbung keanekaragaman hayati malah menjadi “kuli” di rumahnya sendiri. Tentunya, permasalahan baru di Indonesia akan bertambah jika saja Kementerian Kelautan Perikanan akan dihapus dari susunan kabinet Jokowi dan Jusuf Kalla”.
Setali tiga uang, Sekretaris Jenderal KIARA menilai Indonesia telah melewati proses panjang sejarah untuk mendapatkan identitasnya sebagai negara kepulauan. Tentu akan menjadi ironi jika Jokowi-Jusuf Kalla malah berniat menghapuskan kementerian kelautan dan bisa disebut langkah tersebut menjadi gerak mundur bangsa yang menjadi lupa akan entitas sejarahnya sendiri.
Dari buku “Bukan Bangsa Kuli” masyarakat diajak kembali merunut sejarah perjalanan panjang bangsa Indonesia dan kembali melihat fakta lapangan yang dihadapi oleh nelayan. Maka penting Indonesia ‘memulihkan’ jati dirinya melalui pesan buku “Bukan Bangsa Kuli”.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Dr. Suseno Sukoyono (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia KKP): +62 811 1550 025 Muhammad Karim Dosen Agribisnis Universitas Trilogi, Jakarta, dan Direktur Eksekutif PK2PM: +62 812 1888 291 / +62 812 1243 4743 Abdul Halim Sekretaris Jenderal KIARA: +62 815 53100 259
