• 0Shopping Cart
KIARA
  • Beranda
  • Tentang
  • Mandat & Program
  • Publikasi
  • Berita Pesisir
  • Kontak
  • English EN
  • French FR
  • Search
  • Menu

Jokowi Diminta Tak Tiru MP3EI

September 26, 2014/in IUU Fishing, Kampanye & Advokasi, Pengelolaan Pesisir & Pulau - Pulau Kecil, Reformasi Kebijakan /by adminkiara

Jokowi Diminta Tak Tiru MP3EI

Jakarta – Presiden Terpilih Joko Widodo atau Jokowi diminta tidak mencontoh program pembangunan yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) era SBY itu dinilai cenderung memuluskan investor namun miskin aspek sosial dan kesejahteraan rakyat.

“Kita lihat saja apa pemerintahan Jokowi-JK (Jusuf Kalla) masih menggunakan skema MP3EI. Jelas saja sekarang ini belum separuh jalan (program MP3EI) sudah menyebabkan kerusakan lingkungan kesengsaraan orang,” kata Koordinator bidang Pendidikan dan Jaringan Pemberdayaan Koalisi Masyarakat untuk Perikanan (KIARA), Selamet Daroyni di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Selasa siang (23/9).

Pada dasarnya konsep poros maritim dan tol laut Jokowi dinilainya cukup baik. Hanya program itu diminta tak hanya menekankan kepentingan ekonomi yang bakal sama saja sifatnya dengan MP3EI.

Selamet mencontohkan salah satu program sebagai wujud MP3EI yaitu pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Batang. Pembangunan itu kata dia mengganggu aktivitas penghidupan nelayan di sana. Padahal sebelumnya dibandingkan di daerah Jawa lainnya, nelayan Batang relatif cukup tinggi volume hasil tangkapannya.

“Kalau dia (Jokowi) menggunakan itu (MP3EI) artinya menghianati cita-citanya,” kata dia lagi.

Peringatan Koalisi Masyarakat Sipil kepada Jokowi agar memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan kesejahteraan masyarakat pesisir dalam konsep poros maritim merupakan peringatan dini agar program itu benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat kawasan pesisir.

“Kita harus turut mengawasi bahwa ide poros maritim dan tol laut Jokowi benar-benar hadir untuk meningkatkan keteladanan negara dalam menegakkan hukum dan bukan meneruskan perilaku burukk pembangunan di masa lalu,” kata Ridwan Bakar yang merupakan aktivis dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Penulis: Ezra Sihite/AF

Download PDF
Print
Tags: Berita
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on Google+
  • Share on Pinterest
  • Share on Linkedin
  • Share on Tumblr
  • Share on Vk
  • Share on Reddit
  • Share by Mail
http://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2014/09/tambak-garam-sumenep-madura-1.jpg 298 448 adminkiara http://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2019/03/kiara-FAwhite-1-e1652003745852-300x94.png adminkiara2014-09-26 10:37:512014-09-26 10:37:51Jokowi Diminta Tak Tiru MP3EI
You might also like
KAJI BBM KAPAL IKAN Pengusaha Cenderung eksploitasi ABK Nelayan
LSM Tolak Aktivitas Buang Limbah ke Laut
Kiara: Pulau Terluar Jangan Dijadikan Privatisasi Asing
Kiara Minta Jangan Dibatasi Akses BBM Bersubsidi
100 Kapal Asing Curi Ikan di Indonesia Tiap Tahun
Korupsi Sektor Perikanan Mesti Diusut "Tindak korupsi sektor perikanan terabaikan. Kerugian negara mencapai Rp 80 triliun per tahun."
SEGARA LARUNG
Siaran Pers KIARA, 20 Januari 2016: Menteri Perdagangan Gadaikan Kepentingan Nasional Petambak Garam ke Pasar
September 2014
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
« Aug   Oct »

Related Link

  • (no title)
  • (no title)
  • (no title)
  • Grogos, Pulau Kecil Yang Berisi
  • Penangkapan Ikan Berlebih & Pencemaran mengancam ekosistem laut
  • Wawonii Pulau Kecil Bukan untuk Tambang, Cabut Izin PT Gema Kreasi Perdana!
  • Pasca Vonis Mahkamah Agung Kepada Edhy Prabowo, KIARA: Alasan Mahkamah Agung Bertolak Belakang dengan Fakta Korupsi Edhy!
  • Beranda
  • Tentang
  • Mandat & Program
  • Berita Pesisir
  • Publikasi
  • Kontak

Gratis! Info seputar Pesisir & Laut Indonesia

MANGROVE

adalah sumber kehidupan!

©2022 KIARA. - Enfold WordPress Theme by Kriesi
Petambak Mendatangi Komisi Yudisial: Hakim Mahkamah Agung Berlaku Adil Dalam... Impor Ikan Asin dan Garam, Bukti Negara Tak Mampu Kelola Industri Laut
Scroll to top