Menteri Susi Didesak Ajukan Banding Hai Fa ke MA

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu untuk melakukan banding ke Mahkamah Agung (MA) atas vonis Pengadilan Tinggi Maluku terkait kasus Kapal MV Hai Fa yang hanya diharuskan membayar denda Rp200 juta karena menangkap ikan yang dilindungi. “Prioritas utama adalah banding ke MA sebelum kemudian meminta Interpol untuk melakukan pengejaran dan penangkapan,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim, Jakarta, Senin (22/6/2015). Menurut Abdul Halim, berdasarkan analisis hukum yang memadai dari memori banding tersebut, maka Interpol dinilai juga akan lebih utuh pemahamannya saat melakukan pengejaran dan penangkapan kapal Hai Fa. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, kapal MV Hai Fa berangkat dari Ambon pada 1 Juni 2015 berdasarkan Surat Perintah Kejaksaan Negeri Ambon perihal Barang Bukti Beserta Perlengkapannya Dikembalikan Kepada Pemilik Kapal. “Jelas pihak Pengawas Perikanan Satker Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ambon tidak mendapat pemberitahuan perihal rencana keberangkatan MV Hai Fa,” kata Susi Pudjiastuti. Hal itu, ujar dia, mengakibatkan Satler PSDKP Ambon tidak menerbitkan baik Surat Laik Operasi (SLO) maupun Surat Keterangan Pengganti SLO. Selain itu, lanjutnya, pihak Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon tidak mendapatkan pemberitahuan, sehingga tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). “Bayangkan, di wilayah teritorial, kapal sebesar itu bisa melenggang tanpa surat jalan,” katanya. Menteri Susi berpendapat, di Indonesia, fungsi keamanan tidak berjalan dengan semestinya dan hal itu sangat disesalkan. Sedangkan posisi kapal MV Hai Fa, ujar Susi, saat ini diketahui telah berada di wilayah Republik Rakyat China (RRC). Saat ini, Menteri Susi mengemukakan, yang bisa dilakukan adalah mengajukan surat keterangan komplain kepada pihak Interpol yang telah dilakukan Satgas IUU Fishing. Sementara dalam sejumlah kesempatan lain, Menteri Susi mengatakan, kasus lolosnya kapal MV Hai Fa yang telah divonis denda Rp200 juta oleh pengadilan Indonesia dinilai merupakan kemunduran dari pemberantasan pencurian ikan. “Ini suatu kemunduran bagi penegakan hukum terhadap pelaku ‘illegal fishing’,” kata Susi Pudjiastuti. Menteri Susi tidak habis pikir mengapa kapal asing yang telah menangkap ribuan ton ikan bernilai triliunan rupiah di kawasan perairan Indonesia hanya dihukum oleh pengadilan dengan membayar denda Rp200 juta saja. Susi berpendapat, hal tersebut akan bisa menjadi pelajaran bagi para pencuri ikan, karena hasil tangkapan mereka yang bernilai triliunan rupiah hanya harus membayar ratusan juta rupiah. (fsl) Sumber: http://economy.okezone.com/read/2015/06/22/320/1169198/menteri-susi-didesak-ajukan-banding-hai-fa-ke-ma

Kiara Desak Pemerintah Jerat Korporasi di Balik MV Hai Fa

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan pemerintah dapat menjerat korporasi yang menjadi pemilik Kapal MV Hai Fa yang telah divonis bersalah terkait kasus penangkapan ikan secara ilegal di kawasan perairan Indonesia. “Sejauh ini yang terjerat hanya orang per orang alias pelaku lapangan,” kata Sekjen Kiara Abdul Halim di Jakarta, Senin. Menurut Abdul Halim, membuka kasus penyidikan baru mungkin dilakukan asalkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki kecukupan alat bukti. Meski kapal Hai Fa saat ini telah dilaporkan kembali berada di Cina, ujar dia, namun KKP dinilai sangat mungkin membuka kasus penyidikan baru.”Di tingkat awal, KKP sudah memiliki pegangan bukti yang memadai, tinggal ‘action’ saja,” katanya. Sekjen Kiara mengingatkan bahwa sejumlah pelanggaran telah dilakukan kapal Hai Fa di yurisdiksi Indonesia, di luar tuntutan jaksa di pengadilan negeri. Ia memaparkan, beragam pelanggaran itu antara lain berlayar tanpa SLO (Surat Laik Operasi) dan mematikan VMS (vessel monitoring system) guna memantau pergerakan kapal di lautan. Selain itu, lanjutnya, kapal Hai Fa dalam berlayar juga diketahui tidak memiliki dokumen perizinan lengkap berdasarkan UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Sebelumnya, KKP bersama Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) telah menyelenggarakan rapat koordinasi tanggal 21 Mei 2015. Hasil rapat koordinasi tersebut adalah membentuk Tim Khusus Penanganan Kasus Hai Fa. Selanjutnya, pembentukan Tim Khusus Penanganan Kasus Hai Fa telah ditunjuk Brigjen Pol Kamil Razak untuk menjadi Koordinator Tim. Pembentukan tim tersebut dimaksudkan agar penanganan kasus Hai Fa dilaksanakan secara menyeluruh, tidak hanya terhadap kapal Hai Fa tetapi juga kepada pihak-pihak lain. Saat ini, Tim Khusus itu sedang bekerja dan KKP sangat mengharapkan bantuan dan dukungan dari BIN, Menteri Perhubungan, Kapolri, Menteri Keuangan melalui Dirjen Bea Cukai, TNI Angkatan laut, Jaksa Agung untuk melakukan kerja sama dalam upaya menindak nahkoda kapal MV Hai dan pihak lain termasuk perusahaan yang menjadi agen kapal MV Hai Fa. Sumber: http://www.kiara.or.id/wp-admin/post-new.php

Asuransi Nelayan Sekadar Pepesan Kosong?

Kamis, 18 Juni 2015

JAKARTA, GRESNEWS.COM – DPR sedang menggodok Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan (RUU PPNPI) tahun 2015 ini. Dalam beleid tersebut akan memasukkan usulan perlindungan bagi nelayan lewat asuransi nelayan. Banyak hambatan untuk menjalankan program asuransi nasional ini, bahkan bisa dibilang program ini sekadar pepesan kosong.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sejatinya mendukung penuh program perlindungan nelayan ini. Bahkan Susi menyatakan akan memotong gaji para pegawainya guna meng-cover perlindungan kepada nelayan ini. Asuransi ini dapat diklaim jika nelayan mengalami kematian, dengan total pengklaiman sebesar Rp 50 juta per orang.

“Dasar pertimbangannya, nelayan selama ini tak mendapat pertanggunggan dari negara, saat hilang tertelan samudera. Bagaimana pertanggungjawaban negara?” ujar Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi kepada Gresnews.com, Kamis (18/6).

Asuransi nelayan diberikan mengingat pada sektor pertanian, para petani telah lebih dulu mendapatkan pertanggungan, yakni pada komoditasnya saat mengalami kegagalan panen akibat banjir, hama dan lain-lain. Berkaca pada hal ini, nelayan yang memiliki resiko kematian akan mendapat pertanggungan jiwa.

“Yang akan membayar premi itu negara, baiknya kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan dikordinasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ujarnya.

Mekanisme yang diusulkan Komisi IV untuk mengeluarkan asuransi nelayan ini berpedoman pada data Badan Pusat Statistik (BPK). Selanjutnya apabila terjadi kecelakaan kerja maka para nelayan ataupun keluarganya dapat mengklaim asuransi dan melanjutkan hidup kembali berbekal uang santunan.

“Ini menjadi tanggung jawab negara untuk membayarkan premi, sehingga ketika berada di laut nelayan akan terlindungi,” kata Yoga.

TERBENTUR TIDAK BANKABLE DAN RISIKO TINGGI – Begitupun dengan nelayan tangkap atau pembudidaya ikan, yang beresiko gagal panen saat bencana datang. Tak hanya asuransi jiwa, para nelayan juga akan dijamin dari segi permodalan. Selama ini banyak pembudidaya ikan yang tidak mampu mengembankan usahanya, bahkan terpaksa gulung tikar karena kurangnya permodalan. “Jaminan kepada nelayan dan pembudidaya ikan diberikan saat sedang memasuki masa paceklik, dalam setahun bisa berlangsung lama antara tinggi sampai empat bulan,” ujarnya.

Masalahnya bank tidak bersedia menjamin karena memang kebanyakan dari nelayan tidak memiliki sertifikat rumah sebagai agunan pinjaman alias tidak bankable. “Kondisi tersebut membuat nelayan semakin terbelakang hingga dari tahun ke tahun berdekatan dengan garis kemiskinan,” katanya.

Begitu pula sangat jarang perusahaan asuransi yang mau mengcover asuransi nelayan karena tingginya resiko kerja nelayan. Berdasar Konvensi Internasional Labour Organisation (ILO) tentang pengaturan tenaga kerja, menetapkan pekerjaan di bidang perikanan khususnya penangkapan sebagai pekerjaan beresiko tinggi, serta rawan terhadap terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja di atas kapal perikanan. Pekerja perikanan rawan terhadap tindak pidana yang mengancam sumber daya kelautan dan perikanan, serta penangkapan liar atas biota-biota laut yang dilindungi.

Selain itu, mereka juga masih berurusan dengan problem minimnya fasilitas pelabuhan dan pelelangan perikanan di banyak daerah. Hal ini tentu membatasi pemasaran hasil tangkapan para nelayan yang terpaksa harus menjual hasil tangkapan mereka kepada para tengkulak dengan harga yang sangat miring.

Berdasar data Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) banyaknya nelayan tangkap di seluruh Indonesia berkisar 2,2 juta jiwa, di luar melaut (aktivitas sumgai, danau dll) sekitar 500 ribu jiwa, pembudidaya 3,5 juta jiwa. Data ini belum termasuk petambak garam dan perempuan nelayan. Jika ditotal, maka seluruh nelayan yang membutuhkan asuransi nelayan ini sebanyak 15 hingga 20 juta jiwa di seluruh Indonesia.

“Dari sejumlah itu, sekitar 80 persennya belum tercover asuransi,” ujar Sekretaris Jenderal Abdul Halim KIARA kepada Gresnews.com, Kamis (18/6).

Munculnya RUU Pemberdayaan Nelayan yang memasukkan draft asuransi nelayan ini tentu menjadi harapan baru bagi para nelayan atas akses perlindungan jiwa yang diamanatkan undang-undang (UU). Sebab resiko pekerjaan mereka yang sangat besar dibandingkan dengan para pekerja darat.

“Mereka disenggol ombak sedikit akan hilang di laut, meninggal dan keluarga yang ditinggalkan kesusahan melanjutkan hidupnya,” kata Halim.

Kembali menurut data KIARA, jumlah nelayan yang meninggal setiap tahunnya meningkat. Pada 2010, terdapat 86 jiwa nelayan melayang, tahun 2011 terdapat 126 jiwa, tahun 2012 meningkat menjadi 200 jiwa, tahun 2013 sebanyak 225 jiwa dan tahun 2014 sekitar 300 jiiwa. “Bayangkan, berapa banyak anak-anak dan perempuan nelayan ditinggal menjadi janda?” tanyanya.

Sayangnya lantaran merupakan kelompok paling miskin, marginal, usahanya tak menentu, dan rentan maka perusahaan asuransi tak mau memberi perlindungan jiwa. “Seharusnya mekanisme yang diterapkan jelas, bisa dimengerti, dan tak hanya berorientasi untung rugi,” ujarnya.

Selama ini, secara mandiri, para nelayan pun enggan mengasuransikan diri lantaran selain tak mampu, para perusahaan asuransi pun sering menerapkan mekanisme yang kurang jelas. Perusahaan hanya sekadar menelepon, dan menganggap nasabah sepakat dengan premi bulanan . “Ini kurang ajar karena ada oknum asuransi yang nakal dan tak punya mekanisme yang jelas,” ujarnya.

Pada draft RUU pertama 19 Mei 2015, asuransi nelayan ini sempat diserahkan ke pasar, murni perjanjian mandiri antara nelayan dan perusahaan. Melihat bentuk yang merugikan nelayan dan membuka celah penyimpangan, maka KIARA pada 1 Juni mengajukan draft perubahan. Dan pada tanggal 15 Juni draft tersebut didetailkan dengan negara sebagai penanggung kewajiban premi nelayan.

“Negara melalui KKP memiliki kemampuan anggaran yang cukup untuk cover biaya premi 3 bulan pertama,” ujarnya.

Mekanismenya, nelayan akan difasilitasi pemerintah pusat dan daerah untuk berkomunikasi dengan perusahaan asuransi. Pada sisi administrasi, pembayaran premi dilakukan pemerintah tiga bulan pertama. Lalu kewajiban diserahkan nelayan pada bulan keempat dan seterusnya.

“Klaimnya lazim seperti BPJS, pihak nelayan bisa mengurus langsung dengan menggunakan kartu asuransi,” katanya.

Teknisnya, KKP yang memiliki data jumlah nelayan dapat mengkomunikasikan data ini bersama BPS. Jika di lapangan terdapat nelayan yang tidak terdaftar maka dapat diverifikasi ulang. “Pihak asuransi seharusnya tak perlu khawatir atas masalah ini,” ujar Abdul Halim.

Menanggapi hal ini, Ketua Bidang Aktuaria dan Underwriting Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon mengatakan asuransi nelayan merupakan hal baru yang untuk memulainya perusahaan asuransi butuh pengalaman terlebih dahulu dan tak mudah. Beberapa kesulitan yang akan dilalui misalnya saja asuransi butuh data resiko dan klaim.

“Data ini diperoleh dari perusahaan asuransi di Indonesia belum yang punya banyak pengalaman di bidang asuransi nelayan,” katanya kepada Gresnews.com, Kamis (18/6).

Walaupun dapat mencatut data dari perusahaan asuransi luar negeri namun spesifikasi data nelayan Indonesia dan luar negeri tentu berbeda. Baik dari profile, sisi kelengkapan tangkap ikan, kapasitas kapal, kelengkapan kapal. Di luar negeri, tentu sudah banyak para nelayan yang dilengkapi peralatan data, sensor, sedang Indonesia dibatasi oleh segala kekurangan fasilitas. Tentu hal ini pun akan menunjukkan penilaian resiko yang berbeda.

Disamping itu suatu pertanggungan baru seperti asuransi nelayan ini bisa dijual perusahaan asuransi harus dilaporkan dan mendapat persetujuan dari OJK. Untuk menyetujuinya, OJK pun butuh waktu penggodogan dengan hitungan data nelayan, resiko, dan klaim. “Nah ini kan datanya tak ada, hitungannya susah,” ujarnya.

Rintangan selanjutnya, perusahaan asuransi juga membutuhkan volume tertanggung yang cukup untuk membagi resiko. Resiko ini harus disebar ke para nasabahnya agar jika terjadi kecelakaan pada satu nasabah maka premi sekian nasabah lain dapat digunakan untuk menutup klaim kecelakaan tersebut.

Dan jika volumenya hanya sekitar seribu orang, dan tersebar di 100 lokasi, maka akan sulit menutup kerugian perusahaan asuransi. Apalagi mekanisme asuransi nelayan belum jelas, apakah diwajibkan untuk seluruh nelayan atau hanya para nelayan yang miskin saja yang akan diikutkan.

Ia khawatir, asuransi tak diwajibkan bagi para nelayan berpengalaman dan berkapal besar sehingga yang diikutkan hanya yang beresiko tinggi. Jika begini maka tentu akan sulit bagi asuransi untuk membagi resiko.

Apalagi sebagai asuransi yang baru, karena baru diperuntukkan saat Presiden Jokowi membicarakan konsep kemaritiman sulit bagi perusahaan asuransi untuk memulai. “Preminya ini berat. Berapa nelayan yang akan kena musibah. Sayangnya data BPS masih perlu dipertanyakan, valid tidak?” ujarnya sangsi.

Jika pun di OJK akan lolos maka masih ada rintangan yang dilalui, yakni perusahaan mana yang akan mulai dengan volume yang belum pasti. Sebab, perusahaan asuransi pun harus bertanggung jawab dengan para pemilik saham. “Proyek ini tak cukup aman dan menarik bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi akan khawatir masalah penghitungan dan seleksinya,” katanya.

Jika volume dan hitungan salah, maka tentu akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi perusahaan. Namun ia mengusulkan celah yang mungkin dilalui perusahaan asuransi untuk mengcover proyek ini, yakni membuat konsorsium perusahaan asuransi yang sama-sama belum memiliki pengalaman. “Konsorsium ini berfungsi untuk membagi resiko untung atau rugi sehingga lebih ringan langkahnya untuk mulai,” katanya.

Namun dalam membentuk konsorsium pun tak mudah. Pemerintah dan OJK harus mewadahi agar kelompok ini terbentuk cepat. “Kebanyakan asuransi jiwa tak berpengalaman dengan ini, supaya efisien dapat diwadahi,” tutupnya.

SUDAH ADA DI SUMUT – Sejatinya asuransi nelayan ini sudah ada di Sumatera. Penyelenggaranya adalah pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bawah kewenangan Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Sumut yang bekerjasama dengan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut, Zonni Waldi melalui Kepala Bidang Perikanan tangkap Diskanla Sumut Robert Napitupulu memaparkan, program asuransi nelayan telah berjalan selama 4 tahun. Dengan nilai premi sebesar Rp 4,7 juta per orang untuk sekali bayar dan berlaku selama seumur hidup.

“Awalnya, nelayan yang kita daftarkan ke dalam asuransi nelayan berjumlah 50 orang pada tahun 2011, kemudian bertambah sesuai dengan anggaran yang kita miliki,” ucap Robert seperti dikutip dai MedanBisnis, Senin (20/4).

Dia menambahkan, asuransi ini dapat diklaim jika nelayan mengalami kematian, dengan total pengklaiman sebesar Rp 35 juta per orang. Sementara bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dan cacat juga dapat mengklaim asuransi tersebut berupa pertanggungan perawatan hingga sembuh atau hingga selesai pertanggungan yang ditentukan oleh pihak rumah sakit.

Adapun, jumlah nelayan yang sudah masuk ke dalam tanggungan asuransi nelayan, yakni tahun 2011, sebanyak 50 orang. Tahun 2012 sebanyak 1.172 orang. Tahun 2013 sebanyak 1.000 orang. dan tahun 2014 sebanyak 1.210 orang. Dengan total nelayan yang terdaftar ke dalam asuransi nelayan sebanyak 3.432 orang di 17 kabupaten/ kota, diantaranya Medan, Tanjung Balai, Langkat Sibolga, Tapanuli Tengah dan sebagainya.

Program asuransi nelayan di Sumatera Utara ini cukup sukses sehingga bisa menjadi proyek percontohan bila hendak diterapkan secara nasional. Tinggal perlu kesungguhan dalam mewujudkan proyek ini maka pepesannya tak lagi kosong.

Reporter : Aditya Widya Putri Redaktur : Muhammad Fasabeni

Sumber: http://gresnews.com/mobile/berita/ekonomi/1530186-asuransi-nelayan-sekadar-pepesan-kosong/0/

Diapresiasi, LSM Ikut Bahas RUU Perlindungan Nelayan

Kamis, 18 Juni 2015
Jakarta, Aktual.com – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menyambut baik dan ikut membahas Rancangan Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi IV DPR. Sekretaris Jenderal Koalisi untuk Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir (KIARA) Abdul Halim mengatakan ini momentum baik bagi negara untuk mengakui dan memuliakan pahlawan protein sekaligus produsen pangan bagi kebutuhan nasional yakni nelayan, perempuan nelayan, pembudi daya, dan petambak garam. Selama ini, pekerjaan sebagai nelayan banyak diabaikan. Bertolak dari draf Naskah Akademik dan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang disiapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR per 1 Juni 2015, mulai terlihat jelas upaya menghadirkan negara untuk melindungi dan menyejahterakan para pahlawan ini. Dalam RDPU, KIARA yang tergabung di dalam Koalisi untuk Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir, ia mengatakan telah menyampaikan bahwa RUU ini merupakan tantangan pemerintah untuk menghapus tiga salah persepsi yang dialamatkan kepada nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya, dan petambak garam. Pertama, menurut dia, dalam tingkatan pendapatan, nelayan bukanlah yang termiskin (the poorest of the poor). Fakta yang terpampang jelas adalah absennya negara dalam memastikan pelayanan hak-hak dasar dan program peningkatan kesejahteraan nelayan tepat sasaran sehingga tengkulak (middle man) memanfaatkan peluang ini. Alhasil, ia mengatakan prinsip survival of the fittest berlaku di perkampungan nelayan. Kedua, lanjutnya, kerentanan nelayan semakin besar akibat ketidakpastian sistem produksi (melaut, mengolah hasil tangkapan, dan memasarkannya) dan perlindungan terhadap wilayah tangkapnya. Menteri Kelautan danPerikanan dimandatkan oleh Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan untuk menjalankan usaha perikanan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran di Indonesia. Ketidakmampuan pemangku kebijakan mengejawantahkan mandat UU inilah yang berujung pada tingginya resiko kegagalan ekonomi, kebijakan dan institusi masyarakat nelayan. Ketiga, Halim mengatakan marjinalisasi sosial dan politik oleh kekuasaan berimbas kepada minimnya akses masyarakat nelayan terhadap pelayanan hak-hak dasar, misalnya kesehatan, pendidikan, akses air bersih, sanitasi, dan pemberdayaan ekonomi. “Tiga salah persepsi di atas adalah pekerjaan rumah pemerintah bekerja sama dengan masyarakat kelautan dan perikanan skala kecil untuk diselesaikan. Tanpa dilatari spirit untuk mengakui dan memuliakan pahlawan protein sekaligus produsen pangan tersebut, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan hanya akan menjadi lembaran negara tanpa meninggalkan jejak kesejahteraan di 10.666 desa pesisir,” ujar Halim, di Jakarta, Rabu (17/6). Sementara itu, Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana mengatakan RUU ini harus melihat kekhususan hak yang dimiliki oleh nelayan, baik sebagai warga negara maupun pelaku perikanan skala kecil. Jika hal ini terumuskan dengan baik, maka UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan akan menjadi pintu masuk sejarah Indonesia dalam upaya mengakui dan menyejahterakan nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya dan petambak garam, ujar dia. Sedikitnya 2,2 juta jiwa nelayan yang bergerak di sektor perikanan tangkap, 3,5 juta jiwa pembudidaya, perempuan nelayan dan petambak garam menyambut positif dimulainya pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang menjadi inisiatif DPR. (Ant) Rep: Karel Stefanus Ratulangi Sumber: http://www.aktual.com/diapresiasi-lsm-ikut-bahas-ruu-perlindungan-nelayan/

RUU Perlindungan Nelayan Harus Akui Hak-Hak Nelayan dan Pesisir

Kamis, 18 Juni 2015 JAKARTA, WOL – Sedikitnya 2,2 juta jiwa nelayan yang bergerak di sektor perikanan tangkap, 3,5 juta jiwa pembudidaya, perempuan nelayan dan petambak garam menyambut positif dimulainya pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang menjadi inisiatif DPR-RI. Koalisi untuk Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir melalui  Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA menegaskan, RUU Perlindungan Nelayan menjadi momentum mengakui dan memuliakan pahlawan protein sekaligus produsen pangan bagi kebutuhan nasional, yakni nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya dan petambak garam. Umtuk itu, Koalisi untuk Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir menyampaikan bahwa RUU ini merupakan tantangan pemerintah untuk menghapus 3 mispersepsi yang dialamatkan kepada nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya dan petambak garam. Pertama, dalam tingkatan pendapatan, nelayan bukanlah yang termiskin (the poorest of the poor). Fakta yang terpampang jelas adalah absennya Negara dalam memastikan pelayanan hak-hak dasar dan program peningkatan kesejahteraan nelayan tepat sasaran sehingga tengkulak (middle man) memanfaatkan peluang ini. Alhasil, prinsip survival of the fittest  berlaku di perkampungan nelayan. Kedua, kerentanan nelayan semakin besar akibat ketidakpastian sistem produksi (melaut, mengolah hasil tangkapan, dan memasarkannya) dan perlindungan terhadap wilayah tangkapnya. Ketiga, marjinalisasi sosial dan politik oleh kekuasaan berimbas kepada minimnya akses masyarakat nelayan terhadap pelayanan hak-hak dasar, misalnya kesehatan, pendidikan, akses air bersih, sanitasi, dan pemberdayaan ekonomi. “Tiga mispersepsi di atas adalah pekerjaan rumah pemerintah bekerjasama dengan masyarakat kelautan dan perikanan skala kecil untuk diselesaikan. Tanpa dilatari spirit untuk mengakui dan memuliakan pahlawan protein sekaligus produsen pangan tersebut, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan hanya akan menjadi lembaran negara tanpa meninggalkan jejak kesejahteraan di 10.666 desa pesisir,” tambah Halim. Budi Laksana, Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) mengatakan, “RUU ini harus melihat kekhususan hak yang dimiliki oleh nelayan, baik sebagai warga negara maupun pelaku perikanan skala kecil. Jika hal ini terumuskan dengan baik, maka UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan akan menjadi pintu masuk sejarah bangsa Indonesia dalam upaya mengakui dan menyejahterakan nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya dan petambak garam.” (wol/data2) Sumber: http://waspada.co.id/warta/ruu-perlindungan-nelayan-harus-akui-hak-hak-nelayan-dan-pesisir/

Kiara: RUU Nelayan Harus Hapus Mispersepsi

Kamis, 18 Juni 2015 WE Online, Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (RUU Nelayan) harus ditujukan untuk menghapus mispersepsi atau kesalahpahaman terkait nelayan tradisional. “RUU ini merupakan tantangan pemerintah untuk menghapus tiga misperspesi yang dialamatkan kepada nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya dan petambak garam,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim dalam siaran pers bersama di Jakarta, Rabu (17/6/2015). Menurut Abdul Halim, tiga mispersepsi itu adalah dalam tingkatan pendapatan, nelayan bukanlah kelompok yang termiskin di dalam masyarakat. Ia mengemukakan bahwa kemiskinan nelayan karena adanya tengkulak yang memanfaatkan peluang itu dari absennya negara dalam memastikan pelayanan hak-hak dasar dan program peningkatan kesejahteraan nelayan tepat sasaran. Mispersepsi kedua, ujar dia, adalah kerentanan nelayan semakin besar akibat ketidakpastian sistem produksi (melaut, mengolah hasil tangkapan, dan memasarkannya) dan perlindungan terhadap wilayah tangkapnya. Di Indonesia, lanjut Abdul Halim, Menteri Kelautan dan Perikanan dimandatkan oleh Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan untuk menjalankan usaha perikanan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. “Ketidakmampuan pemangku kebijakan mengejawantahkan mandat UU inilah yang berujung pada tingginya resiko kegagalan ekonomi, kebijakan dan institusi masyarakat nelayan,” katanya. Sekjen Kiara juga mengatakan, mispersepsi ketiga adalah terkait marjinalisasi sosial dan politik oleh kekuasaan berimbas kepada minimnya akses masyarakat nelayan terhadap pelayanan hak-hak dasar, misalnya kesehatan, pendidikan, akses air bersih, sanitasi, serta pemberdayaan ekonomi. Ia memaparkan, tiga mispersepsi di atas adalah pekerjaan rumah pemerintah yang bekerja sama dengan masyarakat kelautan dan perikanan untuk diselesaikan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana mengatakan, RUU itu harus melihat kekhususan hak yang dimiliki oleh nelayan, baik sebagai warga negara maupun pelaku perikanan skala kecil. “Jika hal ini terumuskan dengan baik, maka UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan akan menjadi pintu masuk sejarah bangsa Indonesia dalam upaya mengakui dan menyejahterakan nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya dan petambak garam,” kata Budi Laksana. (Ant) Editor: Cahyo Prayogo Foto: Sufri Yuliardi Sumber: http://wartaekonomi.co.id/berita61288/kiara-ruu-nelayan-harus-hapus-mispersepsi.html

Kiara: RUU Nelayan Harus Hapus Mispersepsi

Kamis, 18 Juni 2015 WE Online, Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (RUU Nelayan) harus ditujukan untuk menghapus mispersepsi atau kesalahpahaman terkait nelayan tradisional. “RUU ini merupakan tantangan pemerintah untuk menghapus tiga misperspesi yang dialamatkan kepada nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya dan petambak garam,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim dalam siaran pers bersama di Jakarta, Rabu (17/6/2015). Menurut Abdul Halim, tiga mispersepsi itu adalah dalam tingkatan pendapatan, nelayan bukanlah kelompok yang termiskin di dalam masyarakat. Ia mengemukakan bahwa kemiskinan nelayan karena adanya tengkulak yang memanfaatkan peluang itu dari absennya negara dalam memastikan pelayanan hak-hak dasar dan program peningkatan kesejahteraan nelayan tepat sasaran. Mispersepsi kedua, ujar dia, adalah kerentanan nelayan semakin besar akibat ketidakpastian sistem produksi (melaut, mengolah hasil tangkapan, dan memasarkannya) dan perlindungan terhadap wilayah tangkapnya. Di Indonesia, lanjut Abdul Halim, Menteri Kelautan dan Perikanan dimandatkan oleh Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan untuk menjalankan usaha perikanan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. “Ketidakmampuan pemangku kebijakan mengejawantahkan mandat UU inilah yang berujung pada tingginya resiko kegagalan ekonomi, kebijakan dan institusi masyarakat nelayan,” katanya. Sekjen Kiara juga mengatakan, mispersepsi ketiga adalah terkait marjinalisasi sosial dan politik oleh kekuasaan berimbas kepada minimnya akses masyarakat nelayan terhadap pelayanan hak-hak dasar, misalnya kesehatan, pendidikan, akses air bersih, sanitasi, serta pemberdayaan ekonomi. Ia memaparkan, tiga mispersepsi di atas adalah pekerjaan rumah pemerintah yang bekerja sama dengan masyarakat kelautan dan perikanan untuk diselesaikan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana mengatakan, RUU itu harus melihat kekhususan hak yang dimiliki oleh nelayan, baik sebagai warga negara maupun pelaku perikanan skala kecil. “Jika hal ini terumuskan dengan baik, maka UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan akan menjadi pintu masuk sejarah bangsa Indonesia dalam upaya mengakui dan menyejahterakan nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya dan petambak garam,” kata Budi Laksana. (Ant) Editor: Cahyo Prayogo Foto: Sufri Yuliardi Sumber: http://wartaekonomi.co.id/berita61288/kiara-ruu-nelayan-harus-hapus-mispersepsi.html

Tanpa Spirit Memuliakan Nelayan, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Akan Sia-sia

Kamis,  18 June 2015

KabariNews – Sedikitnya 2,2 juta jiwa nelayan yang bergerak di sektor perikanan tangkap, 3,5 juta jiwa pembudidaya, perempuan nelayan dan petambak garam menyambut positif dimulainya pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang menjadi inisiatif DPR-RI.

Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA menegaskan dalam siaran persnya, Rabu, (17/6) , “Inilah momentum baik bagi Negara untuk mengakui dan memuliakan pahlawan protein sekaligus produsen pangan bagi kebutuhan nasional, yakni nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya dan petambak garam. Selama ini profesi mereka banyak diabaikan. Bertolak dari draf Naskah Akademik dan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang disiapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR-RI per tanggal 1 Juni 2015, mulai terlihat jelas upaya menghadirkan Negara untuk melindungi dan menyejahterakan para pahlawan ini”.

Di dalam RDPU, KIARA yang tergabung di dalam Koalisi untuk Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir menyampaikan bahwa RUU ini merupakan tantangan pemerintah untuk menghapus 3 mispersepsi yang dialamatkan kepada nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya dan petambak garam. Pertama, dalam tingkatan pendapatan, nelayan bukanlah yang termiskin (the poorest of the poor). Fakta yang terpampang jelas adalah absennya Negara dalam memastikan pelayanan hak-hak dasar dan program peningkatan kesejahteraan nelayan tepat sasaran sehingga tengkulak (middle man) memanfaatkan peluang ini. Alhasil, prinsip survival of the fittest  berlaku di perkampungan nelayan.

Kedua, kerentanan nelayan semakin besar akibat ketidakpastian sistem produksi (melaut, mengolah hasil tangkapan, dan memasarkannya) dan perlindungan terhadap wilayah tangkapnya. Di Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan dimandatkan oleh Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan untuk menjalankan usaha perikanan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Ketidakmampuan pemangku kebijakan mengejawantahkan mandat UU inilah yang berujung pada tingginya resiko kegagalan ekonomi, kebijakan dan institusi masyarakat nelayan.

Pada tahun 2010, KIARA mendapati nelayan memiliki tumpukan hutang hingga Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanpa bisa mengangsur ke tengkulak di Desa Gebang Kulon, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, sampai dengan hari ini. Dalam situasi inilah, perempuan nelayan berperan penting selama 17 jam per hari untuk menopang kebutuhan hidup keluarga dengan kontribusi sebesar 48 persen.

Ketiga, marjinalisasi sosial dan politik oleh kekuasaan berimbas kepada minimnya akses masyarakat nelayan terhadap pelayanan hak-hak dasar, misalnya kesehatan, pendidikan, akses air bersih, sanitasi, dan pemberdayaan ekonomi.

“Tiga mispersepsi di atas adalah pekerjaan rumah pemerintah bekerjasama dengan masyarakat kelautan dan perikanan skala kecil untuk diselesaikan. Tanpa dilatari spirit untuk mengakui dan memuliakan pahlawan protein sekaligus produsen pangan tersebut, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan hanya akan menjadi lembaran negara tanpa meninggalkan jejak kesejahteraan di 10.666 desa pesisir,” tambah Halim.

Di kesempatan yang sama, Budi Laksana, Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) mengatakan, “RUU ini harus melihat kekhususan hak yang dimiliki oleh nelayan, baik sebagai warga negara maupun pelaku perikanan skala kecil. Jika hal ini terumuskan dengan baik, maka UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan akan menjadi pintu masuk sejarah bangsa Indonesia dalam upaya mengakui dan menyejahterakan nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya dan petambak garam”.

Pasca penyampaian pokok-pokok pikiran Koalisi untuk Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir, KIARA dan SNI menyerahkan Naskah Akademik, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, serta catatan kritis atas draf DPR-RI per tanggal 1 Juni 2015 versi masyarakat sipil yang disusun secara partisipatif bersama dengan organisasi nelayan, perempuan nelayan, petambak garam, pembudidaya dan pelestari ekosistem pesisir di bagian barat, tengah dan timur Indonesia kepada pimpinan rapat RDPU.

Pewarta: Harry Prasetyo

Sumber:  http://www.kabari.co.id/tanpa-spirit-memuliakan-nelayan-ruu-perlindungan-dan-pemberdayaan-nelayan-akan-sia-sia/4502

Siaran Pers Bersama Koalisi untuk Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir

  Siaran Pers Bersama Koalisi untuk Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir www.kiara.or.id  

Pengakuan Hak-Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir

Prioritas RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Jakarta, 17 Juni 2015. Sedikitnya 2,2 juta jiwa nelayan yang bergerak di sektor perikanan tangkap, 3,5 juta jiwa pembudidaya, perempuan nelayan dan petambak garam menyambut positif dimulainya pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang menjadi inisiatif DPR-RI. Hal ini terungkap di dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Komisi IV di Gedung Nusantara, Selasa (16/06) sore Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA menegaskan, “Inilah momentum baik bagi Negara untuk mengakui dan memuliakan pahlawan protein sekaligus produsen pangan bagi kebutuhan nasional, yakni nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya dan petambak garam. Selama ini profesi mereka banyak diabaikan. Bertolak dari draf Naskah Akademik dan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang disiapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR-RI per tanggal 1 Juni 2015, mulai terlihat jelas upaya menghadirkan Negara untuk melindungi dan menyejahterakan para pahlawan ini”. Di dalam RDPU, KIARA yang tergabung di dalam Koalisi untuk Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir menyampaikan bahwa RUU ini merupakan tantangan pemerintah untuk menghapus 3 mispersepsi yang dialamatkan kepada nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya dan petambak garam. Pertama, dalam tingkatan pendapatan, nelayan bukanlah yang termiskin (the poorest of the poor). Fakta yang terpampang jelas adalah absennya Negara dalam memastikan pelayanan hak-hak dasar dan program peningkatan kesejahteraan nelayan tepat sasaran sehingga tengkulak (middle man) memanfaatkan peluang ini. Alhasil, prinsip survival of the fittest  berlaku di perkampungan nelayan. Kedua, kerentanan nelayan semakin besar akibat ketidakpastian sistem produksi (melaut, mengolah hasil tangkapan, dan memasarkannya) dan perlindungan terhadap wilayah tangkapnya. Di Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan dimandatkan oleh Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan untuk menjalankan usaha perikanan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Ketidakmampuan pemangku kebijakan mengejawantahkan mandat UU inilah yang berujung pada tingginya resiko kegagalan ekonomi, kebijakan dan institusi masyarakat nelayan. Pada tahun 2010, KIARA mendapati nelayan memiliki tumpukan hutang hingga Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanpa bisa mengangsur ke tengkulak di Desa Gebang Kulon, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, sampai dengan hari ini. Dalam situasi inilah, perempuan nelayan berperan penting selama 17 jam per hari untuk menopang kebutuhan hidup keluarga dengan kontribusi sebesar 48 persen. Ketiga, marjinalisasi sosial dan politik oleh kekuasaan berimbas kepada minimnya akses masyarakat nelayan terhadap pelayanan hak-hak dasar, misalnya kesehatan, pendidikan, akses air bersih, sanitasi, dan pemberdayaan ekonomi. “Tiga mispersepsi di atas adalah pekerjaan rumah pemerintah bekerjasama dengan masyarakat kelautan dan perikanan skala kecil untuk diselesaikan. Tanpa dilatari spirit untuk mengakui dan memuliakan pahlawan protein sekaligus produsen pangan tersebut, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan hanya akan menjadi lembaran negara tanpa meninggalkan jejak kesejahteraan di 10.666 desa pesisir,” tambah Halim. Di kesempatan yang sama, Budi Laksana, Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) mengatakan, “RUU ini harus melihat kekhususan hak yang dimiliki oleh nelayan, baik sebagai warga negara maupun pelaku perikanan skala kecil. Jika hal ini terumuskan dengan baik, maka UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan akan menjadi pintu masuk sejarah bangsa Indonesia dalam upaya mengakui dan menyejahterakan nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya dan petambak garam”. Pasca penyampaian pokok-pokok pikiran Koalisi untuk Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir, KIARA dan SNI menyerahkan Naskah Akademik, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, serta catatan kritis atas draf DPR-RI per tanggal 1 Juni 2015 versi masyarakat sipil yang disusun secara partisipatif bersama dengan organisasi nelayan, perempuan nelayan, petambak garam, pembudidaya dan pelestari ekosistem pesisir di bagian barat, tengah dan timur Indonesia kepada pimpinan rapat RDPU, yakni Bapak Viva Yoga Mauladi.***   Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Budi Laksana, Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia di +62 813 1971 6775 Sutrisno, Ketua Umum Federasi Serikat Nelayan Nusantara di +62 852 7502 1745 Masnuah, Sekretaris Jenderal Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia +62 852 2598 5110 Sarli, Sekretaris Jenderal Persatuan Petambak Garam Indonesia +62 813 1317 7626 Nafian Faiz, Ketua Perhimpunan Petambak Pengusaha Udang Wilayah Lampung +62 812 7207 4075 Gunawan, Ketua Komite Pertimbangan Organisasi Indonesian Human Rights Committee for Social Justice +62 815 8474 5469 Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA di +62 815 53100 259   Catatan Editor:
  1. Koalisi untuk Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir terdiri dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN), Persatuan Petambak Garam Indonesia (PPGI), Perhimpunan Petambak Pengusaha Udang Wilayah (P3UW) Lampung, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
  2. Dimulai sejak Oktober 015, proses penyusunan naskah akademik dan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir versi Koalisi untuk Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir dimulai dengan diskusi terbatas di Indonesia bagian barat (bekerjasama dengan Serikat Nelayan Indonesia), Indonesia bagian tengah (bekerjasama dengan Federasi Serikat Nelayan Nusantara/anggota KIARA), dan Indonesia bagian timur (bekerjasama dengan Jaringan Pengembangan Kawasan Pesisir/anggota KIARA). 

RUU Perlindungan Nelayan: Pengakuan Hak-Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir Harus Jadi Prioritas

Rabu, 17 Juni 2015 Jakarta, Villagerspost.com –  Dimulainya pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan disambut baik oleh sedikitnya 2,2 juta jiwa nelayan yang bergerak di sektor perikanan tangkap dan sejumlah 3,5 juta jiwa pembudidaya. Pembahasan RUU Perlindungan Nelayan ini juga mendapat sambutan dari petambak garam dan para perempuan nelayan. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Komisi IV di Gedung Nusantara, Selasa (16/6) sore kemarin. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim mengatakan, pembahasan RUU Perlindungan Nelayan ini adalah momentum baik bagi negara untuk mengakui dan memuliakan pahlawan protein sekaligus produsen pangan bagi kebutuhan nasional, yakni nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya dan petambak garam. “Selama ini profesi mereka banyak diabaikan,” kata Halim dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Rabu (17/6). Bertolak dari draf Naskah Akademik dan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang disiapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR-RI per tanggal 1 Juni 2015, menurut Halim, mulai terlihat jelas upaya menghadirkan negara untuk melindungi dan menyejahterakan para pahlawan ini. Di dalam RDPU, KIARA yang tergabung di dalam Koalisi untuk Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir menyampaikan bahwa RUU ini merupakan tantangan pemerintah untuk menghapus tiga mispersepsi yang dialamatkan kepada nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya dan petambak garam. Pertama, dalam tingkatan pendapatan, nelayan bukanlah yang termiskin (the poorest of the poor). “Fakta yang terpampang jelas adalah absennya negara dalam memastikan pelayanan hak-hak dasar dan program peningkatan kesejahteraan nelayan tepat sasaran sehingga tengkulak (middle man) memanfaatkan peluang ini. Alhasil, prinsip survival of the fittest  berlaku di perkampungan nelayan,” jelas Halim. Kedua, kerentanan nelayan semakin besar akibat ketidakpastian sistem produksi (melaut, mengolah hasil tangkapan, dan memasarkannya) dan perlindungan terhadap wilayah tangkapnya. Di Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan dimandatkan oleh Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan untuk menjalankan usaha perikanan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. “Ketidakmampuan pemangku kebijakan mengejawantahkan mandat UU inilah yang berujung pada tingginya resiko kegagalan ekonomi, kebijakan dan institusi masyarakat nelayan,” tegas Halim. Pada tahun 2010, KIARA mendapati nelayan memiliki tumpukan utang hingga Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanpa bisa mengangsur ke tengkulak di Desa Gebang Kulon, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, sampai dengan hari ini. “Dalam situasi inilah, perempuan nelayan berperan penting selama 17 jam per hari untuk menopang kebutuhan hidup keluarga dengan kontribusi sebesar 48 persen,” papar Halim. Ketiga, marjinalisasi sosial dan politik oleh kekuasaan berimbas kepada minimnya akses masyarakat nelayan terhadap pelayanan hak-hak dasar, misalnya kesehatan, pendidikan, akses air bersih, sanitasi, dan pemberdayaan ekonomi. “Tiga mispersepsi di atas adalah pekerjaan rumah pemerintah bekerjasama dengan masyarakat kelautan dan perikanan skala kecil untuk diselesaikan. Tanpa dilatari spirit untuk mengakui dan memuliakan pahlawan protein sekaligus produsen pangan tersebut, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan hanya akan menjadi lembaran negara tanpa meninggalkan jejak kesejahteraan di 10.666 desa pesisir,” tambah Halim. Di kesempatan yang sama, Budi Laksana, Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) mengatakan, RUU ini harus melihat kekhususan hak yang dimiliki oleh nelayan, baik sebagai warga negara maupun pelaku perikanan skala kecil. “Jika hal ini terumuskan dengan baik, maka UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan akan menjadi pintu masuk sejarah bangsa Indonesia dalam upaya mengakui dan menyejahterakan nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya dan petambak garam,” ujarnya. Pasca penyampaian pokok-pokok pikiran Koalisi untuk Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir, KIARA dan SNI menyerahkan Naskah Akademik, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, serta catatan kritis atas draf DPR-RI per tanggal 1 Juni 2015 versi masyarakat sipil yang disusun secara partisipatif bersama dengan organisasi nelayan, perempuan nelayan, petambak garam, pembudidaya dan pelestari ekosistem pesisir di bagian barat, tengah dan timur Indonesia kepada pimpinan rapat RDPU Viva Yoga Mauladi. Sumber: http://villagerspost.com/todays-feature/ruu-perlindungan-nelayan-pengakuan-hak-hak-nelayan-dan-masyarakat-pedesaan-pesisir-harus-jadi-prioritas/