RUU Perlindungan Nelayan: Pengakuan Hak-Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir Harus Jadi Prioritas

Rabu, 17 Juni 2015 Jakarta, Villagerspost.com –  Dimulainya pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan disambut baik oleh sedikitnya 2,2 juta jiwa nelayan yang bergerak di sektor perikanan tangkap dan sejumlah 3,5 juta jiwa pembudidaya. Pembahasan RUU Perlindungan Nelayan ini juga mendapat sambutan dari petambak garam dan para perempuan nelayan. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Komisi IV di Gedung Nusantara, Selasa (16/6) sore kemarin. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim mengatakan, pembahasan RUU Perlindungan Nelayan ini adalah momentum baik bagi negara untuk mengakui dan memuliakan pahlawan protein sekaligus produsen pangan bagi kebutuhan nasional, yakni nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya dan petambak garam. “Selama ini profesi mereka banyak diabaikan,” kata Halim dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Rabu (17/6). Bertolak dari draf Naskah Akademik dan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang disiapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR-RI per tanggal 1 Juni 2015, menurut Halim, mulai terlihat jelas upaya menghadirkan negara untuk melindungi dan menyejahterakan para pahlawan ini. Di dalam RDPU, KIARA yang tergabung di dalam Koalisi untuk Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir menyampaikan bahwa RUU ini merupakan tantangan pemerintah untuk menghapus tiga mispersepsi yang dialamatkan kepada nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya dan petambak garam. Pertama, dalam tingkatan pendapatan, nelayan bukanlah yang termiskin (the poorest of the poor). “Fakta yang terpampang jelas adalah absennya negara dalam memastikan pelayanan hak-hak dasar dan program peningkatan kesejahteraan nelayan tepat sasaran sehingga tengkulak (middle man) memanfaatkan peluang ini. Alhasil, prinsip survival of the fittest  berlaku di perkampungan nelayan,” jelas Halim. Kedua, kerentanan nelayan semakin besar akibat ketidakpastian sistem produksi (melaut, mengolah hasil tangkapan, dan memasarkannya) dan perlindungan terhadap wilayah tangkapnya. Di Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan dimandatkan oleh Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan untuk menjalankan usaha perikanan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. “Ketidakmampuan pemangku kebijakan mengejawantahkan mandat UU inilah yang berujung pada tingginya resiko kegagalan ekonomi, kebijakan dan institusi masyarakat nelayan,” tegas Halim. Pada tahun 2010, KIARA mendapati nelayan memiliki tumpukan utang hingga Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanpa bisa mengangsur ke tengkulak di Desa Gebang Kulon, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, sampai dengan hari ini. “Dalam situasi inilah, perempuan nelayan berperan penting selama 17 jam per hari untuk menopang kebutuhan hidup keluarga dengan kontribusi sebesar 48 persen,” papar Halim. Ketiga, marjinalisasi sosial dan politik oleh kekuasaan berimbas kepada minimnya akses masyarakat nelayan terhadap pelayanan hak-hak dasar, misalnya kesehatan, pendidikan, akses air bersih, sanitasi, dan pemberdayaan ekonomi. “Tiga mispersepsi di atas adalah pekerjaan rumah pemerintah bekerjasama dengan masyarakat kelautan dan perikanan skala kecil untuk diselesaikan. Tanpa dilatari spirit untuk mengakui dan memuliakan pahlawan protein sekaligus produsen pangan tersebut, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan hanya akan menjadi lembaran negara tanpa meninggalkan jejak kesejahteraan di 10.666 desa pesisir,” tambah Halim. Di kesempatan yang sama, Budi Laksana, Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) mengatakan, RUU ini harus melihat kekhususan hak yang dimiliki oleh nelayan, baik sebagai warga negara maupun pelaku perikanan skala kecil. “Jika hal ini terumuskan dengan baik, maka UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan akan menjadi pintu masuk sejarah bangsa Indonesia dalam upaya mengakui dan menyejahterakan nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya dan petambak garam,” ujarnya. Pasca penyampaian pokok-pokok pikiran Koalisi untuk Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir, KIARA dan SNI menyerahkan Naskah Akademik, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, serta catatan kritis atas draf DPR-RI per tanggal 1 Juni 2015 versi masyarakat sipil yang disusun secara partisipatif bersama dengan organisasi nelayan, perempuan nelayan, petambak garam, pembudidaya dan pelestari ekosistem pesisir di bagian barat, tengah dan timur Indonesia kepada pimpinan rapat RDPU Viva Yoga Mauladi. Sumber: http://villagerspost.com/todays-feature/ruu-perlindungan-nelayan-pengakuan-hak-hak-nelayan-dan-masyarakat-pedesaan-pesisir-harus-jadi-prioritas/

RUU Perlindungan Nelayan Sedang Dibahas di DPR

Rabu, 17 Juni 2015 Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menyambut baik dan ikut membahas Rancangan Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, siang tadi. Sekretaris Jenderal Koalisi untuk Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir (KIARA) Abdul Halim di Jakarta mengatakan ini momentum baik bagi negara untuk mengakui dan memuliakan pahlawan protein sekaligus produsen pangan bagi kebutuhan nasional yakni nelayan, perempuan nelayan, pembudi daya, dan petambak garam. Selama ini pekerjaan sebagai nelayan banyak diabaikan. Koalisi untuk Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir, menyampaikan bahwa rancangan undang-undang itu merupakan tantangan pemerintah untuk menghapus tiga salah persepsi yang dialamatkan kepada nelayan. Pertama, menurut dia, dalam tingkatan pendapatan, nelayan bukanlah yang termiskin (the poorest of the poor). Masalahnya selama ini negara mengabaikan hak-hak dasar dan program peningkatan kesejahteraan nelayan, sehingga tengkulak (middle man) memanfaatkan peluang ini. Kedua, kerentanan nelayan semakin besar akibat ketidakpastian sistem produksi (melaut, mengolah hasil tangkapan, dan memasarkannya) dan perlindungan terhadap wilayah tangkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan dimandatkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan untuk menjalankan usaha perikanan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran di Indonesia. Ketiga, marjinalisasi sosial dan politik oleh kekuasaan berimbas kepada minimnya akses masyarakat nelayan terhadap pelayanan hak-hak dasar, misalnya kesehatan, pendidikan, akses air bersih, sanitasi, dan pemberdayaan ekonomi. ” Tanpa dilatari spirit untuk mengakui dan memuliakan pahlawan protein sekaligus produsen pangan tersebut, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan hanya akan menjadi lembaran negara tanpa meninggalkan jejak kesejahteraan di 10.666 desa pesisir,” ujar Halim. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana mengatakan rancangan undang-undang itu ini harus melihat kekhususan hak yang dimiliki oleh nelayan, baik sebagai warga negara maupun pelaku perikanan skala kecil. Jika hal ini terumuskan dengan baik, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan akan menjadi pintu masuk sejarah Indonesia dalam upaya mengakui dan menyejahterakan nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya dan petambak garam, ujar dia. (Antara) Rep: Mulyani Hasan Sumber: http://geotimes.co.id/ruu-perlindungan-nelayan-sedang-dibahas-di-dpr/

Menteri Susi Lapor Interpol soal Kapal Hai Fa

Rimanews – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku telah melapor ke Interpol soal kapal MV Hai Fa, yang diawaki warga Tiongkok dan dilaporkan telah kembali ke negara asalnya setelah divonis denda karena membawa ikan ilegal. “Kami sudah melaporkan Hai Fa kepada Interpol,” kata Susi Pudjiastuti kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (15/06/2015). Menurut Susi, kapal tersebut seharusnya tetap dinyatakan bersalah karena menyalahi sejumlah regulasi pelayaran internasional. Sebagaimana diketahui, Pengadilan Tinggi Maluku telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon terkait kasus kapal MV Hai Fa dengan memvonis denda terhadap nakhoda kapal tersebut dengan denda bernilai hingga sebanyak Rp200 juta. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan berbagai pihak untuk terus mewaspadai banyaknya kapal buatan asing yang mengincar sumber daya laut termasuk komoditas perikanan di kawasan perairan Republik Indonesia. “Bayangkan, ada 6.000 lebih kapal eks-asing yang masih berkeliaran di luar perairan Indonesia pascapemberlakuan moratorium,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Kamis (21/05) lalu. Kapal-kapal itu, ujar Abdul Halim, dinilai bisa menjelma menjadi kapal-kapal baru yang kembali mencuri ikan dan menjarah sumber daya di perairan nasional. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan hampir seluruh kapal eks-asing yang digunakan untuk menangkap ikan di kawasan perairan Indonesia diduga terlibat di dalam aktivitas pencurian ikan. “Hampir 99,99 persen kapal eks-asing terlibat dalam illegal fishing. Setidaknya tidak melaporkan hasil tangkapan,” kata Susi Pudjiastuti. Pemerintah melalui KKP sejak November 2014 telah melarang kapal eks asing mencari ikan di perairan Indonesia dengan menerbitkan kebijakan moratorium perizinan penangkapan ikan untuk kapal eks-asing yang beroperasi di kawasan perairan nasional. Editor : Dede Suryana Sumbera: http://m.nasional.rimanews.com/peristiwa/read/20150615/218741/Menteri-Susi-Lapor-Interpol-soal-Kapal-Hai-Fa

Siaran Pers Bersama KIARA dan SEAFish for Justice, 10 Juni 2015

Masyarakat Ekonomi ASEAN

ASEAN Mesti Fokus Sejahterakan 200 Juta Pelaku Perikanan Skala Kecil di Asia Tenggara dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut

Nay Pyi Taw, Myanmar, 10 Juni 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN akan resmi diberlakukan di akhir tahun 2015. Dengan jumlah penduduk sebanyak 600 juta jiwa dan luas lautan 13 juta km2, sedikitnya 200 juta jiwa menggantungkan penghidupan dan pangannya kepada pengelolaan sumber daya perikanan secara langsung maupun tidak, baik perikanan tangkap dan budidaya. Dalam pada itu, negara-negara anggota ASEAN menghadapi problem yang sama, di antaranya pencurian ikan, kerusakan ekosistem pesisir dan laut, perdagangan ikan yang tidak memberikan kesejahteraan kepada pelaku perikanan skala kecil, serta tingginya angka kemiskinan di 173,000 km garis pantai tenggara Asia ini. Di tahun 2012, produksi perikanan budidaya negara-negara ASEAN mencapai 25,5 juta ton. Tak mengherankan jika ASEAN ditempatkan sebagai produsen terbesar makanan laut dunia (lihat Tabel 1). Bertolak dari fakta-fakta tersebut, The 7th ASEAN Fisheries Consultative Forum digelar di Nay Pyi Taw, Myanmar, pada tanggal 8-9 Juni 2015. Di dalam forum regional ini, SEAFish for Justice/KIARA diberi kesempatan untuk menyampaikan pemikirannya tentang Securing Sustainable Small Scale Fisheries. Tabel 1. Volume Produksi dan Peringkat Negara-Negara ASEAN 2012
No Nama Negara Volume Produksi (Ton) Peringkat Dunia
Perikanan Tangkap
1 Indonesia 5,420,247 2
2 Vietnam 2,418,700 9
3 Myanmar 2,332,790 10
4 Filipina 2,127,046 12
5 Thailand 1,612,073 14
6 Malaysia 1,472,239 15
  TOTAL 15,383,095
Perikanan Budidaya
7 Vietnam 4,209,415 3
8 Indonesia 3,067,660 4
9 Thailand 1,233,877 7
10 Myanmar 855,169 10
11 Filipina 790,894 11
TOTAL 10,157,015
Sumber: Pusat Data dan Informasi SEAFish for Justice/KIARA (Juni 2015), diolah dari SOFIA (FAO, 2014) Abdul Halim, Koordinator Regional SEAFish for Justice menegaskan, “Pelaku perikanan skala kecil mendominasi profil masyarakat negara-negara di Asia Tenggara. Di dalamnya, perempuan nelayan berperan penting. Dalam pada itu, angka kemiskinan (< USD 2) di wilayah pedesaan juga sangat tinggi, meski mengalami penurunan: dari 90% di tahun 1988 menjadi 60% di tahun 2011. Tingginya angka kemiskinan ini menjadi gambaran mengenai keharusan hadirnya kebijakan dan implementasi program regional di bidang kelautan dan perikanan yang memfasilitasi kepentingan masyarakat pelaku perikanan skala kecil”. SEAFish for Justice mencatat prosentase celah kemiskinan (poverty gaps) yang menurun drastis dalam kurun waktu 7 tahun, yakni 2005-2011 (lihat Tabel 2). Terkecuali Laos yang trennya negatif: -0,04. Angka ini menunjukkan 2 hal: pertama, celah kemiskinan mulai menipis; dan kedua, dibutuhkan sumber daya khusus untuk lepas dari kemiskinan, misalnya, masyarakat Kamboja membutuhkan USD 1,43 dan seterusnya. Tabel 2. Celah Kemiskinan (Poverty Gaps) di Asia Tenggara 2005-2011
Negara 2005 2008 2010 2011
Kamboja 6,80 4,39 1,70 1,43
Indonesia 4,59 4,73 3,28 2,68
Laos 7,89 8,71 8,43 7,93
Malaysia 0,01 0,00 0,00 0,00
Filipina 5,53 4,04 3,95 3,86
Thailand 0,19 0,04 0,04 0,03
Timor Leste 9,54 8,66 5,78 7,55
Vietnam 6,63 3,74 0,98 0,85
Sumber: ASEAN, 2011 dan Bank Dunia, 2014 Sebagaimana diketahui, pada tahun 2020 pemimpin negara-negara anggota ASEAN menyepakati adanya visi bersama untuk mewujudkan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang berorientasi ke luar, hidup damai, stabil dan sejahtera, serta terikat satu sama lain di dalam kemitraan pembangunan yang dinamis dan komunitas yang saling perduli. Dalam konteks inilah, perikanan memainkan peranan penting. “Tingginya angka produksi perikanan di ASEAN berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan pelaku perikanan skala kecilnya, baik nelayan maupun pembudidaya. Untuk itulah, dibutuhkan intervensi kebijakan dan implementasi program perikanan di tingkat ASEAN yang memfasilitasi pelaku perikanan skala kecil, khususnya perempuan nelayan, untuk memastikan: (1) ketersediaan sumber daya ikan; (2) teknologi dan infrastruktur; (3) keterampilan teknis dan fungsional; (4) informasi dan pengetahuan berkenaan dengan produksi dan perdagangan; (5) akses pasar domestik dan internasional; dan (6) pelayanan kesehatan, pendidikan dan keuangan,” tutup Halim yang juga Sekretaris Jenderal KIARA.***   Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Abdul Halim, Koordinator Regional SEAFish for Justice/Sekretaris Jenderal KIARA di +62 815 53100 259

Siaran Pers Bersama KIARA dan SEAFish for Justice, 10 Juni 2015

Masyarakat Ekonomi ASEAN

ASEAN Mesti Fokus Sejahterakan 200 Juta Pelaku Perikanan Skala Kecil di Asia Tenggara dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut

Nay Pyi Taw, Myanmar, 10 Juni 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN akan resmi diberlakukan di akhir tahun 2015. Dengan jumlah penduduk sebanyak 600 juta jiwa dan luas lautan 13 juta km2, sedikitnya 200 juta jiwa menggantungkan penghidupan dan pangannya kepada pengelolaan sumber daya perikanan secara langsung maupun tidak, baik perikanan tangkap dan budidaya. Dalam pada itu, negara-negara anggota ASEAN menghadapi problem yang sama, di antaranya pencurian ikan, kerusakan ekosistem pesisir dan laut, perdagangan ikan yang tidak memberikan kesejahteraan kepada pelaku perikanan skala kecil, serta tingginya angka kemiskinan di 173,000 km garis pantai tenggara Asia ini. Di tahun 2012, produksi perikanan budidaya negara-negara ASEAN mencapai 25,5 juta ton. Tak mengherankan jika ASEAN ditempatkan sebagai produsen terbesar makanan laut dunia (lihat Tabel 1). Bertolak dari fakta-fakta tersebut, The 7th ASEAN Fisheries Consultative Forum digelar di Nay Pyi Taw, Myanmar, pada tanggal 8-9 Juni 2015. Di dalam forum regional ini, SEAFish for Justice/KIARA diberi kesempatan untuk menyampaikan pemikirannya tentang Securing Sustainable Small Scale Fisheries. Tabel 1. Volume Produksi dan Peringkat Negara-Negara ASEAN 2012
No Nama Negara Volume Produksi (Ton) Peringkat Dunia
Perikanan Tangkap
1 Indonesia 5,420,247 2
2 Vietnam 2,418,700 9
3 Myanmar 2,332,790 10
4 Filipina 2,127,046 12
5 Thailand 1,612,073 14
6 Malaysia 1,472,239 15
  TOTAL 15,383,095
Perikanan Budidaya
7 Vietnam 4,209,415 3
8 Indonesia 3,067,660 4
9 Thailand 1,233,877 7
10 Myanmar 855,169 10
11 Filipina 790,894 11
TOTAL 10,157,015
Sumber: Pusat Data dan Informasi SEAFish for Justice/KIARA (Juni 2015), diolah dari SOFIA (FAO, 2014) Abdul Halim, Koordinator Regional SEAFish for Justice menegaskan, “Pelaku perikanan skala kecil mendominasi profil masyarakat negara-negara di Asia Tenggara. Di dalamnya, perempuan nelayan berperan penting. Dalam pada itu, angka kemiskinan (< USD 2) di wilayah pedesaan juga sangat tinggi, meski mengalami penurunan: dari 90% di tahun 1988 menjadi 60% di tahun 2011. Tingginya angka kemiskinan ini menjadi gambaran mengenai keharusan hadirnya kebijakan dan implementasi program regional di bidang kelautan dan perikanan yang memfasilitasi kepentingan masyarakat pelaku perikanan skala kecil”. SEAFish for Justice mencatat prosentase celah kemiskinan (poverty gaps) yang menurun drastis dalam kurun waktu 7 tahun, yakni 2005-2011 (lihat Tabel 2). Terkecuali Laos yang trennya negatif: -0,04. Angka ini menunjukkan 2 hal: pertama, celah kemiskinan mulai menipis; dan kedua, dibutuhkan sumber daya khusus untuk lepas dari kemiskinan, misalnya, masyarakat Kamboja membutuhkan USD 1,43 dan seterusnya. Tabel 2. Celah Kemiskinan (Poverty Gaps) di Asia Tenggara 2005-2011
Negara 2005 2008 2010 2011
Kamboja 6,80 4,39 1,70 1,43
Indonesia 4,59 4,73 3,28 2,68
Laos 7,89 8,71 8,43 7,93
Malaysia 0,01 0,00 0,00 0,00
Filipina 5,53 4,04 3,95 3,86
Thailand 0,19 0,04 0,04 0,03
Timor Leste 9,54 8,66 5,78 7,55
Vietnam 6,63 3,74 0,98 0,85
Sumber: ASEAN, 2011 dan Bank Dunia, 2014 Sebagaimana diketahui, pada tahun 2020 pemimpin negara-negara anggota ASEAN menyepakati adanya visi bersama untuk mewujudkan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang berorientasi ke luar, hidup damai, stabil dan sejahtera, serta terikat satu sama lain di dalam kemitraan pembangunan yang dinamis dan komunitas yang saling perduli. Dalam konteks inilah, perikanan memainkan peranan penting. “Tingginya angka produksi perikanan di ASEAN berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan pelaku perikanan skala kecilnya, baik nelayan maupun pembudidaya. Untuk itulah, dibutuhkan intervensi kebijakan dan implementasi program perikanan di tingkat ASEAN yang memfasilitasi pelaku perikanan skala kecil, khususnya perempuan nelayan, untuk memastikan: (1) ketersediaan sumber daya ikan; (2) teknologi dan infrastruktur; (3) keterampilan teknis dan fungsional; (4) informasi dan pengetahuan berkenaan dengan produksi dan perdagangan; (5) akses pasar domestik dan internasional; dan (6) pelayanan kesehatan, pendidikan dan keuangan,” tutup Halim yang juga Sekretaris Jenderal KIARA.***   Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Abdul Halim, Koordinator Regional SEAFish for Justice/Sekretaris Jenderal KIARA di +62 815 53100 259

Satgas : Pelanggaran Peraturan Kapal Tertinggi Ada Di Maluku

Senin, 8 Juni 2015 Deputi Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Yunus Husein,  dalam rapat koordinasi dengan jajaran aparat penegak hukum dalam bidang tindak pidana penangkapan ikan ilegal di Ambon Kamis pekan lalu (04/06/2015) menjelaskan bahwa Maluku menempati urutan pertama jumlah pelanggaran kepatuhan kapal. “Perairan Maluku merupakan wilayah dengan angka pelanggaran tertinggi di Indonesia yang melibatkan 350 kapal bermasalah. Mayoritas pelanggaran terjadi di sekitar kepulauan Aru,” kata Yunus dalam siaran pers yang diterima Mongabay pada Senin (08/06/2015). Satgas menemukan bahwa 95 persen kapal-kapal bermasalah di perairan Maluku tersebut mempekerjakan nahkoda dan ABK asing tanpa surat-surat lengkap, memiliki banyak bendera, VMS yang tidak aktif sehingga posisi kapal tidak dapat diketahui. Kapal-kapal tersebut juga kerap melakukan transshipment ilegal dan membawa bahan bakar ilegal. Dalam kasus Benjina, terjadi tindak pidana ketenagakerjaan, imigrasi, perdagangan manusia dan kerja paksa. Dalam upaya pemetaan kepatuhan kapal, tim Satgas juga menemukan 200-an pelanggaran di Sulawesi Utara, 150 di Bali, 140 di Papua, 90 di Papua Barat, dan 60 pelanggaran di Kepulauan Riau. Sama halnya dengan pelanggaran di perairan Maluku, dengan tambahan pelanggaran seperti penangkapan dan ekspor ikan yang dilindungi, impor barang illegal, badan hukum fiktif serta mark-down ukuran berat  kapal. “Sesuai dengan strategi kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebanyak 62 kapal bermasalah telah ditenggelamkan guna memberikan efek gentar,” ujar Yunus. Dia menjelaskan satu kapal Malaysia ditenggelamkan di perairan Aceh; 28 kapal dari Malaysia, Thailand, Vietnam dan Indonesia di tenggelamkan di perairan Kepulauan Riau; satu kapal Malaysia di Sumatera Utara, 6 kapal dari Vietnam, Thailand dan Cina ditenggelamkan di Kalimantan; 9 kapal Indonesia ditenggelamkan di Papua, dan 17 kapal dari Filipina dan Indonesia di tenggelamkan di perairan Sulawesi Utara. Sedangkan Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim mengatakan ditemukannya laporan kapal ikan yang melanggar ketentuan Undang-undang No.45/2009 tentang Perikanan menunjukkan bahwa pencurian ikan (illegal, unreported and unregulated/IUU fishing) telah merugikan bangsa Indonesia dalam jumlah yang cukup besar. “KIARA menyebut sedikitnya Rp30 triliun dari ikan yang dicuri dan Rp80 triliun dari potensi pajak dan PNBP yang hilang,” kata Halim yang dihubungi Mongabay pada Senin (08/06/2015). ‎Dia melanjutkan laporan Satgas Illegal Fishing tersebut harus ditindaklanjuti dengan pengumuman kepada publik, perbaikan/penguatan kebijakan dan penindakan hukum secara tegas kepada kapal ikan, baik korporasi maupun perorangan ‎Mengenai penegakan hukumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan harus ambil peran aktif untuk melakukan dialog secara intensif dengan para penegak hukum, seperti Kepolisian RI, Panglima TNI (membawahi TNI AL), Bakamla, Jaksa Agung dan Hakim Pengadilan Perikanan Indonesia juga perlu meningkatkan kerjasama regional dan internasional dalam memerangi IUU Fishing. “Dalam konteks inilah, peran Pemerintah Indonesia harus lebih aktif, terutama menyediakan ruang dan insentif bagi masyarakat pelaku perikanan skala kecil dalam mengamankan perairan nasional dari ancaman kedaulatan, keberlanjutan sumber daya laut bagi kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya. Halim melihat koordinasi penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Menteri Kelautan belum cukup maksimal dan belum terkoordinasi dengan aparat penegakan hukum yang lain. Bahkan belum sepehaman. “‎Belum menusuk jantung pemahaman mereka,” tambahnya. Penguatan pengadilan perikanan Terkait penegakan hukum kasus kelautan dan perikanan, Mahkamah Agung (MA) didukung Uni Eropa dan United Nations Development Programme (UNDP) melakukan penguatan koordinasi dan penanganan perkara-perkara kelautan dan perikanan di Maluku. MA bekerja sama instansi terkait seperti KKP, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, Pengadilan Tinggi Maluku dan Pengadilan Negeri Ambon, menggagas upaya-upaya pembentukan tim ahli, perumusan modul pelatihan dan Panduan Teknis Lapangan serta pembentukan satuan pelatih, yang direncanakan rampung sebelum akhir 2015. “Upaya penegakan hukum bidang perikanan dan kelautan memiliki ruang lingkup yang sangat luas sehingga nomenklatur pengadilan perikanan mempersempit cakupan penanganan masalah ini karena terdapat banyak isu lain dalam penanganan perkara  perikanan dan kelautan.” jelas Kepala Bagian Program Pusdiklat Teknis Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA, Abdullah dalam rapat tim ahli di Ambon. Abdullah mengungkapkan bahwa kondisi penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan saat ini masih terhalang oleh penerapan pasal-pasal hukum yang sangat lemah, keterbatasan keterampilan dan pengetahuan penegak hukum dalam menerapkan dakwaan yang non-konvensional/korporasi, minimnya koordinasi antar penyidik dan antar kementerian-lembaga, dan penyimpangan dalam pelaksanaan eksekusi hasil putusan pengadilan. Selain itu, ada keterbatasan sumberdaya dan anggaran pemerintah dalam menangani perkara-perkara perikanan dan kelautan. Minimnya hakim dan jaksa yang telah bersertifikasi perikanan juga merupakan hambatan penanganan dan penyelesaian perkara. Untuk jaksa, selama ini belum ada penunjukan jaksa khusus perikanan, tetapi masih harus ditangani oleh jaksa umum yang juga menangangi kasus lain seperti tipikor. Selain itu, kemampuan Badiklat masih sangat terbatas dan tergantung dengan permintaan untuk pelatihan sertifikasi jaksa perikanan.  Hal ini mempengaruhi proses penyusunan tuntutan, dakwaan dan pembuktian yang dilakukan oleh kejaksaan. Sedangkan pakar peradilan UNDP, Bobby Rahman, menjelaskan bahwa kejahatan sektor kelautan dan perikanan merupakan kejahatan lintas sektor. Sehingga perlu perlu undang-undang lain untuk menjerat pelaku. “Ada begitu banyak pelanggaran terkait lainnya dalam perkara perikanan dan kelautan seperti pelanggaran undang-undang TPPU, suap, gratifikasi dan penghindaran pajak,” jelas Bobby. “Selain itu, banyak pula pelanggaran undang-undang pelayaran, pajak, imigrasi, perikanan, ekspor-impor, PMA, migas, kepabean, hayati, dan masih banyak lagi sehingga penguatan koordinasi jajaran penegak hukum dan pengadilan khusus perikanan harus bersifat mutlak.” Terkait pendekatan multidoor dalam penanganan perkara perikanan dan kelautan, Bobby menilai masih minim sekali koordinasi dan  pengetahuan tentang UU diluar bidang perikanan sehingga perlu merangkul pihak terkait lainnya serta mengintensifkan upaya-upaya pelatihan  teknis melibatkan Kepolisian (Reskrimsus dan Polair), KKP, PSDKP, TNI AL – Danlantamal, Kejaksaan, Pengadilan Perikanan, Bea Cukai, Imigrasi, Syahbandar Perikanan dan Syahbandar Umum dan Karantina. Oleh karena itu, MA dan KKP akan mengembangkan modul pelatihan yang mencakup isu-isu tata kelola perikanan (bentuk fisik kapal, bentuk perijinan), tipologi tindak pidana di laut, tindak pidana korporasi, hukum acara dan perundang-undangan yang terkait dengan perikanan/TP di laut, sistem pembuktian, persamaan persepsi tentang surat dakwaan, eksekusi (barang bukti dan denda), dan integrasi sistem penelusuran perkara. Berbagai pelatihan terpadu ini diharapkan bisa diberikan pada November 2015. Rep: Jay Fajar Sumber: http://www.mongabay.co.id/2015/06/08/satgas-pelanggaran-peraturan-kapal-tertinggi-ada-di-maluku/

Satgas : Pelanggaran Peraturan Kapal Tertinggi Ada Di Maluku

Senin, 8 Juni 2015 Deputi Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Yunus Husein,  dalam rapat koordinasi dengan jajaran aparat penegak hukum dalam bidang tindak pidana penangkapan ikan ilegal di Ambon Kamis pekan lalu (04/06/2015) menjelaskan bahwa Maluku menempati urutan pertama jumlah pelanggaran kepatuhan kapal. “Perairan Maluku merupakan wilayah dengan angka pelanggaran tertinggi di Indonesia yang melibatkan 350 kapal bermasalah. Mayoritas pelanggaran terjadi di sekitar kepulauan Aru,” kata Yunus dalam siaran pers yang diterima Mongabay pada Senin (08/06/2015). Satgas menemukan bahwa 95 persen kapal-kapal bermasalah di perairan Maluku tersebut mempekerjakan nahkoda dan ABK asing tanpa surat-surat lengkap, memiliki banyak bendera, VMS yang tidak aktif sehingga posisi kapal tidak dapat diketahui. Kapal-kapal tersebut juga kerap melakukan transshipment ilegal dan membawa bahan bakar ilegal. Dalam kasus Benjina, terjadi tindak pidana ketenagakerjaan, imigrasi, perdagangan manusia dan kerja paksa. Dalam upaya pemetaan kepatuhan kapal, tim Satgas juga menemukan 200-an pelanggaran di Sulawesi Utara, 150 di Bali, 140 di Papua, 90 di Papua Barat, dan 60 pelanggaran di Kepulauan Riau. Sama halnya dengan pelanggaran di perairan Maluku, dengan tambahan pelanggaran seperti penangkapan dan ekspor ikan yang dilindungi, impor barang illegal, badan hukum fiktif serta mark-down ukuran berat  kapal. “Sesuai dengan strategi kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebanyak 62 kapal bermasalah telah ditenggelamkan guna memberikan efek gentar,” ujar Yunus. Dia menjelaskan satu kapal Malaysia ditenggelamkan di perairan Aceh; 28 kapal dari Malaysia, Thailand, Vietnam dan Indonesia di tenggelamkan di perairan Kepulauan Riau; satu kapal Malaysia di Sumatera Utara, 6 kapal dari Vietnam, Thailand dan Cina ditenggelamkan di Kalimantan; 9 kapal Indonesia ditenggelamkan di Papua, dan 17 kapal dari Filipina dan Indonesia di tenggelamkan di perairan Sulawesi Utara. Sedangkan Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim mengatakan ditemukannya laporan kapal ikan yang melanggar ketentuan Undang-undang No.45/2009 tentang Perikanan menunjukkan bahwa pencurian ikan (illegal, unreported and unregulated/IUU fishing) telah merugikan bangsa Indonesia dalam jumlah yang cukup besar. “KIARA menyebut sedikitnya Rp30 triliun dari ikan yang dicuri dan Rp80 triliun dari potensi pajak dan PNBP yang hilang,” kata Halim yang dihubungi Mongabay pada Senin (08/06/2015). ‎Dia melanjutkan laporan Satgas Illegal Fishing tersebut harus ditindaklanjuti dengan pengumuman kepada publik, perbaikan/penguatan kebijakan dan penindakan hukum secara tegas kepada kapal ikan, baik korporasi maupun perorangan ‎Mengenai penegakan hukumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan harus ambil peran aktif untuk melakukan dialog secara intensif dengan para penegak hukum, seperti Kepolisian RI, Panglima TNI (membawahi TNI AL), Bakamla, Jaksa Agung dan Hakim Pengadilan Perikanan Indonesia juga perlu meningkatkan kerjasama regional dan internasional dalam memerangi IUU Fishing. “Dalam konteks inilah, peran Pemerintah Indonesia harus lebih aktif, terutama menyediakan ruang dan insentif bagi masyarakat pelaku perikanan skala kecil dalam mengamankan perairan nasional dari ancaman kedaulatan, keberlanjutan sumber daya laut bagi kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya. Halim melihat koordinasi penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Menteri Kelautan belum cukup maksimal dan belum terkoordinasi dengan aparat penegakan hukum yang lain. Bahkan belum sepehaman. “‎Belum menusuk jantung pemahaman mereka,” tambahnya. Penguatan pengadilan perikanan Terkait penegakan hukum kasus kelautan dan perikanan, Mahkamah Agung (MA) didukung Uni Eropa dan United Nations Development Programme (UNDP) melakukan penguatan koordinasi dan penanganan perkara-perkara kelautan dan perikanan di Maluku. MA bekerja sama instansi terkait seperti KKP, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, Pengadilan Tinggi Maluku dan Pengadilan Negeri Ambon, menggagas upaya-upaya pembentukan tim ahli, perumusan modul pelatihan dan Panduan Teknis Lapangan serta pembentukan satuan pelatih, yang direncanakan rampung sebelum akhir 2015. “Upaya penegakan hukum bidang perikanan dan kelautan memiliki ruang lingkup yang sangat luas sehingga nomenklatur pengadilan perikanan mempersempit cakupan penanganan masalah ini karena terdapat banyak isu lain dalam penanganan perkara  perikanan dan kelautan.” jelas Kepala Bagian Program Pusdiklat Teknis Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA, Abdullah dalam rapat tim ahli di Ambon. Abdullah mengungkapkan bahwa kondisi penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan saat ini masih terhalang oleh penerapan pasal-pasal hukum yang sangat lemah, keterbatasan keterampilan dan pengetahuan penegak hukum dalam menerapkan dakwaan yang non-konvensional/korporasi, minimnya koordinasi antar penyidik dan antar kementerian-lembaga, dan penyimpangan dalam pelaksanaan eksekusi hasil putusan pengadilan. Selain itu, ada keterbatasan sumberdaya dan anggaran pemerintah dalam menangani perkara-perkara perikanan dan kelautan. Minimnya hakim dan jaksa yang telah bersertifikasi perikanan juga merupakan hambatan penanganan dan penyelesaian perkara. Untuk jaksa, selama ini belum ada penunjukan jaksa khusus perikanan, tetapi masih harus ditangani oleh jaksa umum yang juga menangangi kasus lain seperti tipikor. Selain itu, kemampuan Badiklat masih sangat terbatas dan tergantung dengan permintaan untuk pelatihan sertifikasi jaksa perikanan.  Hal ini mempengaruhi proses penyusunan tuntutan, dakwaan dan pembuktian yang dilakukan oleh kejaksaan. Sedangkan pakar peradilan UNDP, Bobby Rahman, menjelaskan bahwa kejahatan sektor kelautan dan perikanan merupakan kejahatan lintas sektor. Sehingga perlu perlu undang-undang lain untuk menjerat pelaku. “Ada begitu banyak pelanggaran terkait lainnya dalam perkara perikanan dan kelautan seperti pelanggaran undang-undang TPPU, suap, gratifikasi dan penghindaran pajak,” jelas Bobby. “Selain itu, banyak pula pelanggaran undang-undang pelayaran, pajak, imigrasi, perikanan, ekspor-impor, PMA, migas, kepabean, hayati, dan masih banyak lagi sehingga penguatan koordinasi jajaran penegak hukum dan pengadilan khusus perikanan harus bersifat mutlak.” Terkait pendekatan multidoor dalam penanganan perkara perikanan dan kelautan, Bobby menilai masih minim sekali koordinasi dan  pengetahuan tentang UU diluar bidang perikanan sehingga perlu merangkul pihak terkait lainnya serta mengintensifkan upaya-upaya pelatihan  teknis melibatkan Kepolisian (Reskrimsus dan Polair), KKP, PSDKP, TNI AL – Danlantamal, Kejaksaan, Pengadilan Perikanan, Bea Cukai, Imigrasi, Syahbandar Perikanan dan Syahbandar Umum dan Karantina. Oleh karena itu, MA dan KKP akan mengembangkan modul pelatihan yang mencakup isu-isu tata kelola perikanan (bentuk fisik kapal, bentuk perijinan), tipologi tindak pidana di laut, tindak pidana korporasi, hukum acara dan perundang-undangan yang terkait dengan perikanan/TP di laut, sistem pembuktian, persamaan persepsi tentang surat dakwaan, eksekusi (barang bukti dan denda), dan integrasi sistem penelusuran perkara. Berbagai pelatihan terpadu ini diharapkan bisa diberikan pada November 2015. Rep: Jay Fajar Sumber: http://www.mongabay.co.id/2015/06/08/satgas-pelanggaran-peraturan-kapal-tertinggi-ada-di-maluku/

Hari Laut Sedunia, Masyarakat Indonesia Diminta Jaga Kelestarian Laut

Senin, 8 Juni 2015 Nay Pyi Taw, GATRAnews – Memperingati hari Kelautan Sedunia 2015 yang jatuh pada 8 Juni, masyarakat dunia diminta menjaga ekosistem laut demi generasi mendatang. Kondisi laut dunia saat ini sangat rentan dari ancaman kerusakan, seperti sampah, pencemaran industri, penangkapan ikan berlebih, reklamasi pantai dan pengasaman laut sebagai dampak perubahan iklim. “Saatnya masyarakat global bergegas menyelamatkan ekosistem laut yang terancam. Untuk itu, dibutuhkan langkah konkret untuk menghentikan dan memulihkan laut yang rusak dan tersisa. Apalagi laut menjadi sumber pangan yang kian strategis. Dalam konteks inilah, kebijakan yang konsisten dari pemerintah sangat dibutuhkan, misalnya moratorium proyek reklamasi pantai dan pembolehan dumping ke perairan nasional,” kata Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) sekaligus Koordinator Regional SEAFish (South East Asia Fish for Justice Network) di sela-sela The 7th ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF) di Nay Pyi Taw, Myanmar, 8-9 Juni 2015. Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat, saat ini sedikitnya 12,7 juta ton sampah dibuang ke sungai dan bermuara di lautan tiap tahun. Dari jumlah tersebut, terdapat 13.000 plastik mengapung di setiap kilometer persegi setiap tahunnya. “Ironisnya, Indonesia ditempatkan sebagai runner–up (posisi kedua) setelah Cina dari 20 negara yang paling banyak membuang sampah plastik ke laut setiap tahunnya. Disusul Filipina, Vietnam, Sri Lanka, Thailand, Mesir, Malaysia, Nigeria, dan Bangladesh. Menariknya, dalam siklus 11 tahun, jumlah plastik mengalami peningkatan dua kali lipat, dengan kemasan dan bungkus makanan atau minuman yang menjadi jenis sampah plastik terbesar,” kata Halim. Dalam konteks itulah, Halim mengatakan pihaknya bersama dengan Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN) menyelenggarakan Aksi Bersih-Bersih Pantai di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kegiatan ini akan dihadiri oleh pelajar tingkat SMP dan SMU, perempuan nelayan, nelayan dan masyarakat pesisir lainnya. Reporter: Januar Rizki Editor: Nur Hidayat Sumber: http://www.gatra.com/nusantara-1/nasional-1/150641-hari-laut-sedunia,-masyarakat-indonesia-diminta-jaga-kelestarian-laut.html 

Hari Laut Sedunia, Masyarakat Indonesia Diminta Jaga Kelestarian Laut

Senin, 8 Juni 2015 Nay Pyi Taw, GATRAnews – Memperingati hari Kelautan Sedunia 2015 yang jatuh pada 8 Juni, masyarakat dunia diminta menjaga ekosistem laut demi generasi mendatang. Kondisi laut dunia saat ini sangat rentan dari ancaman kerusakan, seperti sampah, pencemaran industri, penangkapan ikan berlebih, reklamasi pantai dan pengasaman laut sebagai dampak perubahan iklim. “Saatnya masyarakat global bergegas menyelamatkan ekosistem laut yang terancam. Untuk itu, dibutuhkan langkah konkret untuk menghentikan dan memulihkan laut yang rusak dan tersisa. Apalagi laut menjadi sumber pangan yang kian strategis. Dalam konteks inilah, kebijakan yang konsisten dari pemerintah sangat dibutuhkan, misalnya moratorium proyek reklamasi pantai dan pembolehan dumping ke perairan nasional,” kata Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) sekaligus Koordinator Regional SEAFish (South East Asia Fish for Justice Network) di sela-sela The 7th ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF) di Nay Pyi Taw, Myanmar, 8-9 Juni 2015. Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat, saat ini sedikitnya 12,7 juta ton sampah dibuang ke sungai dan bermuara di lautan tiap tahun. Dari jumlah tersebut, terdapat 13.000 plastik mengapung di setiap kilometer persegi setiap tahunnya. “Ironisnya, Indonesia ditempatkan sebagai runner–up (posisi kedua) setelah Cina dari 20 negara yang paling banyak membuang sampah plastik ke laut setiap tahunnya. Disusul Filipina, Vietnam, Sri Lanka, Thailand, Mesir, Malaysia, Nigeria, dan Bangladesh. Menariknya, dalam siklus 11 tahun, jumlah plastik mengalami peningkatan dua kali lipat, dengan kemasan dan bungkus makanan atau minuman yang menjadi jenis sampah plastik terbesar,” kata Halim. Dalam konteks itulah, Halim mengatakan pihaknya bersama dengan Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN) menyelenggarakan Aksi Bersih-Bersih Pantai di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kegiatan ini akan dihadiri oleh pelajar tingkat SMP dan SMU, perempuan nelayan, nelayan dan masyarakat pesisir lainnya. Reporter: Januar Rizki Editor: Nur Hidayat Sumber: http://www.gatra.com/nusantara-1/nasional-1/150641-hari-laut-sedunia,-masyarakat-indonesia-diminta-jaga-kelestarian-laut.html 

Siaran Pers Bersama, KIARA dan SEAFish, 8 Juni 2015: Selamatkan Ekosistem Laut dari Sampah Laut

Siaran Pers Bersama

KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) – www.kiara.or.id

SEAFish (South East Asia Fish for Justice Network) – www.seafishforjustice.org

Hari Kelautan Sedunia 2015

Selamatkan Ekosistem Laut dari Sampah Laut!

 

Nay Pyi Taw, 8 Juni 2015. Masyarakat global peringati Hari Kelautan Sedunia 2015 dengan pesan utama pulihkan ekosistem laut demi generasi mendatang dari ancaman kerusakan, seperti sampah, pencemaran industri, penangkapan ikan berlebih, reklamasi pantai dan pengasaman laut sebagai dampak perubahan iklim.

“Saatnya masyarakat global bergegas menyelamatkan ekosistem laut yang terancam. Untuk itu, dibutuhkan langkah konkret untuk menghentikan dan memulihkan laut yang rusak dan tersisa. Apalagi laut menjadi sumber pangan yang kian strategis. Dalam konteks inilah, kebijakan yang konsisten dari pemerintah sangat dibutuhkan, misalnya moratorium proyek reklamasi pantai dan pembolehan dumping ke perairan nasional,” kata Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) sekaligus Koordinator Regional SEAFish (South East Asia Fish for Justice Network) di sela-sela The 7th ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF) di Nay Pyi Taw, Myanmar, 8-9 Juni 2015.

Pusat Data dan Informasi KIARA (Juni 2015) mencatat, sedikitnya 12,7 juta ton sampah dibuang ke sungai dan bermuara di lautan tiap tahun. Dari jumlah tersebut, terdapat 13.000 plastik mengapung di setiap kilometer persegi setiap tahunnya. Ironisnya, Indonesia ditempatkan sebagai runner–up (posisi kedua) setelah Cina dari 20 negara yang paling banyak membuang sampah plastik ke laut setiap tahunnya. Disusul Filipina, Vietnam, Sri Lanka, Thailand, Mesir, Malaysia, Nigeria, dan Bangladesh.

Menariknya, dalam siklus 11 tahun, jumlah plastik mengalami peningkatan dua kali lipat, dengan kemasan dan bungkus makanan atau minuman yang menjadi jenis sampah plastik terbesar.

Dalam konteks itulah, KIARA bersama dengan Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN) menyelenggarakan Aksi Bersih-Bersih Pantai di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kegiatan ini akan dihadiri oleh pelajar tingkat SMP dan SMU, perempuan nelayan, nelayan dan masyarakat pesisir lainnya.***

 

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Sutrisno, Ketua Umum Federasi Serikat Nelayan Nusantara di +62 852 7502 1745

Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA/Koordinator Regional SEAFish di +62 815 53100 259