KIARA: RUU NELAYAN HARUS PRIORITASKAN PESISIR PERBATASAN

1 Juli 2015

Moneter.co – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dapat memprioritaskan masyarakat pesisir, termasuk nelayan perbatasan.

“Draf RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan versi 1 Juni 2015 belum menempatkan upaya pencegahan terhadap pelanggaran kedaulatan negara dan kesejahteraan nelayan di wilayah perbatasan sebagai prioritas,” kata Sekjen Kiara Abdul Halim dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, selama ini kerap muncul insiden penghinaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan warga negaranya oleh pihak negara tetangga.

Ia mengungkapkan, selama 3 tahun (2009-2011), sedikitnya 63 nelayan ditangkap oleh aparat Negeri Jiran.

“Dalam pada itu, penghinaan, pemukulan dan penyiksaaan seringkali dialami oleh nelayan tradisional Indonesia yang tertangkap. Di sinilah pentingnya menempatkan upaya pencegahan sebagai tujuan utama dilindungi dan diberdayakannya nelayan tradisional di wilayah perbatasan,” tuturnya.

Sebelumnya, Kiara mengatakan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (RUU Nelayan) harus ditujukan untuk menghapus mispersepsi atau kesalahpahaman terkait nelayan tradisional.

“RUU ini merupakan tantangan pemerintah untuk menghapus tiga misperspesi yang dialamatkan kepada nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya dan petambak garam,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim, Rabu (17/6).

Menurut Abdul Halim, tiga mispersepsi itu adalah dalam tingkatan pendapatan, nelayan bukanlah kelompok yang termiskin di dalam masyarakat.

Ia mengemukakan bahwa kemiskinan nelayan karena adanya tengkulak yang memanfaatkan peluang itu dari absennya negara dalam memastikan pelayanan hak-hak dasar dan program peningkatan kesejahteraan nelayan tepat sasaran.

Mispersepsi kedua, ujar dia, adalah kerentanan nelayan semakin besar akibat ketidakpastian sistem produksi (melaut, mengolah hasil tangkapan, dan memasarkannya) dan perlindungan terhadap wilayah tangkapnya.

Di Indonesia, lanjut Abdul Halim, Menteri Kelautan dan Perikanan dimandatkan oleh Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan untuk menjalankan usaha perikanan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

“Ketidakmampuan pemangku kebijakan mengejawantahkan mandat UU inilah yang berujung pada tingginya resiko kegagalan ekonomi, kebijakan dan institusi masyarakat nelayan,” ucapnya.

Sekjen Kiara juga mengatakan, mispersepsi ketiga adalah terkait marjinalisasi sosial dan politik oleh kekuasaan berimbas kepada minimnya akses masyarakat nelayan terhadap pelayanan hak-hak dasar, misalnya kesehatan, pendidikan, akses air bersih, sanitasi, serta pemberdayaan ekonomi.

Sumber: http://moneter.co/kiara-ruu-nelayan-harus-prioritaskan-pesisir-perbatasan/

Kiara: RUU Nelayan Harus Prioritaskan Pesisir Perbatasan

Jakarta (Antara) Rab, 1 Juli 2015 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dapat memprioritaskan masyarakat pesisir, termasuk nelayan perbatasan.

“Draf RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan versi 1 Juni 2015 belum menempatkan upaya pencegahan terhadap pelanggaran kedaulatan negara dan kesejahteraan nelayan di wilayah perbatasan sebagai prioritas,” kata Sekjen Kiara Abdul Halim dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, selama ini kerap muncul insiden penghinaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan warga negaranya oleh pihak negara tetangga. Ia mengungkapkan, selama 3 tahun (2009-2011), sedikitnya 63 nelayan ditangkap oleh aparat Negeri Jiran.

“Dalam pada itu, penghinaan, pemukulan dan penyiksaaan seringkali dialami oleh nelayan tradisional Indonesia yang tertangkap. Di sinilah pentingnya menempatkan upaya pencegahan sebagai tujuan utama dilindungi dan diberdayakannya nelayan tradisional di wilayah perbatasan,” tuturnya.

Sebelumnya, Kiara mengatakan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (RUU Nelayan) harus ditujukan untuk menghapus mispersepsi atau kesalahpahaman terkait nelayan tradisional.

“RUU ini merupakan tantangan pemerintah untuk menghapus tiga misperspesi yang dialamatkan kepada nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya dan petambak garam,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim, Rabu (17/6).

Menurut Abdul Halim, tiga mispersepsi itu adalah dalam tingkatan pendapatan, nelayan bukanlah kelompok yang termiskin di dalam masyarakat.

Ia mengemukakan bahwa kemiskinan nelayan karena adanya tengkulak yang memanfaatkan peluang itu dari absennya negara dalam memastikan pelayanan hak-hak dasar dan program peningkatan kesejahteraan nelayan tepat sasaran.

Mispersepsi kedua, ujar dia, adalah kerentanan nelayan semakin besar akibat ketidakpastian sistem produksi (melaut, mengolah hasil tangkapan, dan memasarkannya) dan perlindungan terhadap wilayah tangkapnya.

Di Indonesia, lanjut Abdul Halim, Menteri Kelautan dan Perikanan dimandatkan oleh Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan untuk menjalankan usaha perikanan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

“Ketidakmampuan pemangku kebijakan mengejawantahkan mandat UU inilah yang berujung pada tingginya resiko kegagalan ekonomi, kebijakan dan institusi masyarakat nelayan,” ucapnya.

Sekjen Kiara juga mengatakan, mispersepsi ketiga adalah terkait marjinalisasi sosial dan politik oleh kekuasaan berimbas kepada minimnya akses masyarakat nelayan terhadap pelayanan hak-hak dasar, misalnya kesehatan, pendidikan, akses air bersih, sanitasi, serta pemberdayaan ekonomi.(fr)

Sumber: http://id.news.qa1p.global.media.yahoo.com/kiara-ruu-nelayan-harus-prioritaskan-pesisir-perbatasan-161525496.html

Siaran Pers RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan  

RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Butuh Langkah Preventif untuk Menjaga Kedaulatan Negara

dan Menyejahterakan Nelayan di Perbatasan

 

Langkat, 1 Juli 2015. Sedikitnya 50 nelayan tradisional yang melaut di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia mendesak DPR-RI untuk mengakomodasi situasi dan kondisi yang mereka hadapi dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan. Hal ini disampaikan di dalam Rembug Pesisir bertajuk “Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Wilayah Perbatasan Indonesia – Malaysia” yang diselenggarakan oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada tanggal 29 Juni – 1 Juli 2015. Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA menegaskan, “Draf RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan versi 1 Juni 2015 (lihat Tabel 1) belum menempatkan upaya pencegahan terhadap pelanggaran kedaulatan negara dan kesejahteraan nelayan di wilayah perbatasan sebagai prioritas. Hal ini berdampak pada munculnya insiden penghinaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan warga negaranya. Selama 3 tahun (2009-2011), sedikitnya 63 nelayan ditangkap oleh aparat negeri jiran. Dalam pada itu, penghinaan, pemukulan dan penyiksaaan seringkali dialami oleh nelayan tradisional Indonesia yang tertangkap. Di sinilah pentingnya menempatkan upaya pencegahan sebagai tujuan utama dilindungi dan diberdayakannya nelayan tradisional di wilayah perbatasan”. Tabel 1. Draf Pasal Tentang Bantuan di Wilayah Perbatasan dan Lintas Negara

Bagian Keenam

Bantuan di Wilayah Perbatasan dan Lintas Negara

Pasal 32

(1) Pemerintah Pusat berkewajiban melakukan pendampingan terhadap Nelayan Kecil yang mengalami permasalahan Penangkapan Ikan di wilayah perbatasan dan/atau teritorial negara lain.
(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bantuan hukum dan perlindungan dari ancaman atau gangguan pihak negara lain.
(3) Pemberian bantuan hukum dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.
Sumber: Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Kecil versi DPR-RI tertanggal 1 Juni 2015
Muhammad Iqbal, pendamping nelayan tradisional di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia asal Langkat, Sumatera Utara, mengatakan, “Situasi dan kondisi nelayan yang melaut di wilayah perbatasan amatlah memprihatinkan. Rasa cemas, khawatir tertangkap, dan ancaman tindak kekerasan terus menghantui nelayan di perbatasan. Alhasil, tingginya ongkos melaut seringkali tidak sebanding dengan penghasilan yang diperoleh. Lebih parah lagi, saat tertangkap aparat negeri jiran, pemerintah justru tidak memberikan upaya perlindungan yang maksimal. Kami berharap RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan menyelesaikan kesulitan yang kami hadapi dan memberi rasa aman bagi nelayan di wilayah perbatasan negara”. Di dalam Rembug Pesisir, nelayan tradisional di wilayah perbatasan mengusulkan bentuk-bentuk perlindungan dan pemberdayaan yang harus difasilitasi oleh Negara (lihat Tabel 2). Hasil rembug ini akan disampaikan kepada Ketua Komisi IV DPR-RI sebagai bahan penyempurnaan Naskah Akademik dan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Jakarta. Tabel 2. Skema Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Wilayah Perbatasan
Bentuk-Bentuk Perlindungan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan
Penegakan hukum atas maraknya pemakaian alat tangkap trawl di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia, baik oleh nelayan domestik maupun negeri jiran Pelatihan pemakaian teknologi GPS, radio dll
Distribusi informasi cuaca dan wilayah potensi ikan bagi nelayan di perbatasan Pelatihan keterampilan kerja di bidang ekonomi kreatif untuk mengantisipasi cuaca ekstrem dan bencana di kawasan perbatasan lainnya
Patroli keamanan laut rutin dilakukan Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil laut
Jaminan perlindungan jiwa dan kesehatan Pelatihan paralegal
Bantuan hukum Pelatihan pengenalan tapal batas Indonesia dengan negara tetangga
Sumber: Hasil Rembug Pesisir bertajuk “Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Wilayah Perbatasan Indonesia – Malaysia” yang diselenggarakan oleh KIARA di Langkat, Sumatera Utara, pada tanggal 29 Juni – 1 Juli 2015
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Muhammad Iqbal, Pendamping Nelayan Perbatasan Indonesia-Malaysia asal Langkat, Sumatera Utara di +62 822 7601 1000   Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA di +6 815 53100 259