Siaran Pers
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
www.kiara.or.id
KIARA: Anggaran Meningkat dan Serapan Minus,
Pengelolaan APBN KKP Perlu Diperbaiki
Jakarta, 20 Agustus 2015. Presiden Joko Widodo telah menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 di DPR-RI pada Jumat (14/8) sore. Di dalam RAPBN 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun: dari 10,597,8 triliun (APBN-P 2015) menjadi Rp15.801,2 triliun (RAPBN 2016).
Kenaikan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan di dalam RAPBN 2016 dipergunakan untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, yakni mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meletakkan fondasi pembangunan yang berkualitas. Alokasi anggaran ini menurun dibandingkan usulan KKP yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, yakni sebesar Rp22.515,7 triliun.
Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA mengatakan, “Bertambahnya anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan bagi Republik Indonesia. Sayangnya, kesejahteraan masyarakat pesisir belum sungguh-sungguh diprioritaskan, mulai dari nelayan kecil, perempuan nelayan, pembudidaya, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir”.
Tabel 1. Program dan Alokasi Anggaran KKP
| No |
Program |
Anggaran (miliar) |
| 1 |
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP |
652.832.336 |
| 2 |
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP |
135.169.265 |
| 3 |
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap |
6.405.078.909 |
| 4 |
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya |
1.919.065.768 |
| 5 |
Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan |
3.201.684.018 |
| 6 |
Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan |
2.869.182.621 |
| 7 |
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil |
3.575.066.908 |
| 8 |
Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan |
988.675.822 |
| 9 |
Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan |
1.992.020.408 |
| 10 |
Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan |
776.934.033 |
Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Agustus 2015), diolah dari Nota Keuangan RAPBN 2016
Fakta lain, kenaikan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2010-2014 tidak dibarengi oleh kemampuan menyerap anggaran dengan baik (lihat Tabel 2). “Patut disayangkan mesin birokrasi KKP tidak memiliki kesanggupan melakukan penyerapan anggaran dengan baik. Akibatnya, anggaran yang dialokasikan justru minus serapan sebesar Rp141,3 miliar (tahun 2010), Rp383,3 miliar (2011) dan Rp28,6 miliar (2013). Potensi minus serapan ini bisa kembali terjadi di tahun 2015. Indikasinya, hingga Juni 2015 baru berkisar 11,4 persen dari total alokasi APBN-P KKP tahun 2015 sebesar Rp 10,597 triliun,” tambah Halim.
Tabel 2. Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010-2014 (miliar rupiah)
| |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
| APBN-P |
3.280,8 |
5.559,2 |
5.914,1 |
6,598,3 |
5.748,7 |
| LKPP |
3.139,5 |
5.176,0 |
5,954.5 |
6,569,7 |
5.865,7 |
| Selisih |
(-) 141.3 |
(-) 383,2 |
(+) 40,4 |
(-) 28,6 |
(+) 117 |
Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Agustus 2015), diolah dari Nota Keuangan APBNP 2010-2014 dan Nota Keuangan RAPBN 2016
Oleh karena itu, “KIARA mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperbaiki kinerja anggarannya agar kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat pesisir tidak diabaikan dan tertunda sedemikian lama. Terlebih alokasi anggarannya sangat kecil di dalam APBN 2015, yakni 5,2 persen. Dengan perkataan lain, perlu ada perbaikan sistem pengelolaan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan,” tutup Halim.***
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA
di +62 815 53100 259 
