PP NO. 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Unduh informasi terkait PP NO. 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR >>KLIK DISINI<<

PP NO. 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Unduh informasi terkait PP NO. 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR >>KLIK DISINI<<

PP No. 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Perikanan Indonesia

Unduh Informasi terkait PP No. 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Perikanan Indonesia >>KLIK DISINI<<

350 Koperasi Terima Bantuan Kapal

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah mendata 350 koperasi nelayan sebagai calon penerima 1.719 kapal bantuan senilai Rp 900 miliar untuk tahun 2016. Koperasi penerima bantuan itu terjaring dari 1.052 koperasi nelayan di Tanah Air. Direktur Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Syafril Fauzi, di Jakarta, Selasa (4/10), mengemukakan, program bantuan kapal tahap I menurut rencana disalurkan kepada 170 koperasi, sedangkan bantuan kapal tahap II direncanakan untuk 180 koperasi. Ia menambahkan, jumlah koperasi yang telah diusulkan sebagai calon penerima bantuan kapal sebanyak 488 koperasi. Namun, pihaknya terus melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kelayakan koperasi-koperasi tersebut. “Tidak semua usulan koperasi penerima bantuan harus dipenuhi. Kami juga harus memperhitungkan sumber daya ikan,” ujar Syafril. Bantuan 1.719 kapal untuk koperasi nelayan meliputi 18 kapal berukuran 30 gros ton (GT), 73 kapal ukuran 20 GT, dan 1.628 kapal ukuran 3-10 GT. Pemerintah menetapkan 25 jenis desain kapal dengan mempertimbangkan model kapal nelayan di daerah. Kapal-kapal ikan diupayakan dibangun mendekati lokasi galangan kapal. Hingga kini, ada 80 galangan kapal yang mengikuti penawaran pengadaan kapal ikan lewat katalog eletronik (e-katalog). Menurut Syafril, koperasi nelayan yang telah memenuhi standar kelayakan penerima bantuan kapal tetapi belum mendapatkan kapal pada tahun ini akan dicadangkan untuk penerimaan bantuan kapal pada tahun 2017. Menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim, program ini dikhawatirkan membuat proyek tersebut berjalan serampangan pada tiga bulan terakhir tahun 2016. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar mengejar target proyek. Sumber: Kompas, 5 Oktober 2016. Halaman 17

Jumlah Kapal Dipangkas: Anggaran Berkurang dari Rp 1,9 Triliun Jadi Rp 900 Miliar

JAKARTA, KOMPAS – Kementerian Kelautan dan Perikanan memangkas pengadaan kapal bantuan untuk koperasi nelayan dari 3.450 kapal menjadi 1.719 kapal. Anggaran pengadaan kapal juga dipotong dari Rp 1,9 triliun menjadi kisaran Rp 800 miliar-Rp 900 miliar. Adapun pembangunan kapal yang semula dijadwalkan dimulai pada awal Agustus 2016 ditunda menjadi September 2016. Proses pengerjaan kapal yang mundur ini membuat target penyelesaian pengadaan kapal juga molor dari November 2016 menjadi Desember 2016. “Target (pengadaan) dievaluasi lagi karena ada pemotongan anggaran kementerian. Di samping itu, kami tidak ingin memaksakan proses lelang yang nantinya malah tidak selesai,” ujar Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Minhadi Noer Sjamsu di Jakarta, Minggu (2/10). Sebanyak 1.719 kapal yang akan diadakan KKP itu terdiri dari 18 kapal berukuran 30 gross ton (GT), 73 kapal berukuran 20 GT, dan 1.628 kapal berukuran 3-10 GT. Pengadaan kapal dilakukan melalui katalog elektronik (e-katalog) yang terbagi dalam tiga tahap. Pada tahap I lelang pengadaan kapal, realisasi 500 kapal dari target 931 kapal. Hingga saat ini, ada 80 galangan kapal yang mengikuti penawaran pengadaan kapal ikan melalui e-katalog. Pemerintah menetapkan 25 jenis desain kapal dengan mempertimbangkan model kapal nelayan di daerah. Kapal-kapal ikan ini diupayakan untuk dibangun di galangan kapal yang dekat dengan lokasi penyebaran kapal nantinya. Adapun biaya pengadaan kapal berukuran 30 GT sekitar Rp 1,7 miliar per unit, sedangkan kapal ukuran 3 GT Rp 50 juta-Rp 60 juta per unit. Biaya pengadaan kapal ini bisa lebih besar untuk wilayah di luar Jawa. Sebab, sebagian besar material kapal dipasok dari Jawa. Kendala Menurut Minhadi, masih ada kendala pengadaan kapal, antara lain sanggahan dari galangan kapal. Oleh karena itu, pihaknya akan mengevaluasi kondisi tersebut. Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengemukakan, penurunan target pengadaan kapal menunjukkan bahwa KKP tidak memiliki strategi besar. Strategi ini berkenaan dengan upaya KKP memberdayakan masyarakat nelayan. Kiara mengkhawatirkan proyek pengadaan kapal yang tidak disiapkan dengan matang akan berjalan serampangan. Pada akhirnya, hal itu justru merugikan masyarakat nelayan penerima bantuan. “Pemerintah perlu mawas diri berkenaan dengan penetapan target-target di bidang pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya pemberdayaan masyarakat nelayan. Perlu kajian secara matang dan mendalam untuk proyek semacam ini daripada menyebut angka-angka yang bombastis,” ujarnya. Sumber: Kompas, 3 Oktober 2016. Halaman 18

Siaran Pers Bersama: Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Mesti Berbasis Gotong-royong, Bukan Hutang Bank

Siaran Pers Bersama
Perhimpunan Petambak Pengusaha Udang Wilayah Lampung
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Mesti Berbasis Gotong-royong,

Bukan Hutang Bank

 Lampung, 2 Oktober 2016. Dalam perayaan Hari Ulang Tahun XVIII Perhimpunan Petambak Pengusaha Udang Wilayah Lampung (P3UW Lampung) di Kampung Bumi Dipasena Agung, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, masyarakat pembudidaya udang Bumi Dipasena membuktikan program-program pemberdayaan yang berbasis semangat gotong-royong jauh lebih besar tingkat keberhasilannya ketimbang mendorong masyarakat pesisir berhutang kepada perbankan. Perayaan hari lahir organisasi petambak udang di Lampung ini juga dihadiri oleh Bapak Hannan Abdul Rozzak, Bupati Tulang Bawang beserta jajaran pemerintahannya. Nafian Faiz, Ketua P3UW Lampung mengatakan, “Pembudidaya udang Bumi Dipasena telah menunjukkan dengan pola budidaya udang berbasis gotong-royong, kemajuan bersama lebih mudah diraih. Bahkan keuntungan yang diperoleh setiap siklus budidaya Udang Vannamei mencapai 3-4 kali lipat. Hal ini disebabkan oleh adanya kesadaran bersama mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi mesti diselesaikan secara kolektif, bukan orang per orang”. Sebagaimana diketahui, sejak mendeklarasikan pemutusan Kemitraan Inti-Plasma dengan PT. Aruna Wijaya Sakti, anak perusahaan PT. Central Proteinaprima, pada tahun 2011, banyak kemajuan yang digapai oleh 6.500 petambak udang Bumi Dipasena yang tergabung di dalam P3UW Lampung (lihat Tabel 1). Menariknya, kemajuan ini didorong oleh program donasi Rp1.000 per kilogram hasil panen udang yang diterapkan oleh P3UW Lampung dan dikelola secara terbuka. Tabel 1. Kemajuan Bumi Dipasena Pasca Gotong-royong
No Bidang Bentuk Kemajuan
1 Penyiapan Infrastruktur Pendukung Budidaya Udang Petambak udang Bumi Dipasena bisa melakukan revitalisasi mandiri berkat pembelian excavator secara tunai
2 Pola Bagi Hasil Petambak udang hidup lebih sejahtera dikarenakan memiliki wadah usaha bersama, yakni Koperasi Petambak Bumi Dipasena. Melalui koperasi inilah, petambak udang terbebas dari hutang dan pemerasan hak oleh kelompok pemodal
3 Kesehatan Masyarakat Petambak udang memiliki sarana ambulans dan tenaga medis yang beroperasi secara reguler
4 Pendidikan Petambak udang memiliki cadangan biaya pendidikan yang mencukupi dengan adanya skema bagi hasil yang menguntungkan kedua belah pihak yang bekerja sama. Bahkan, P3UW Lampung memberikan beasiswa kepada anak-anak petambak udang
Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Oktober 2016), diolah dari Testimoni Petambak Udang Bumi Dipasena di dalam HUT XVIII P3UW Lampung, 2 Oktober 2016 Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA yang turut hadir di dalam perayaan HUT XVIII P3UW Lampung, menegaskan, “Pertambakan udang Bumi Dipasena melalui konsep Ekonomi Pancasila berbasis gotong-royong yang dikembangkan sejak tahun 2011 menuai pengakuan dari masyarakat internasional. Hal ini menunjukkan bahwa Kemitraan Inti-Plasma sudah usang. Karena penindasan manusia atas manusia lainnya justru terjadi, seperti yang dialami oleh petambak udang di Wachyuni Mandira dan Bratasena”. Oleh karena itu, tambah Halim, pemerintah mesti mengubah paradigma pemberdayaan masyarakat pesisir: bukan mendorong masyarakat untuk berhutang, melainkan memfasilitasi masyarakat pesisir menjalankan usaha dengan pola bagi hasil melalui koperasi secara gotong-royong. Salah satu jalannya adalah menempatkan perbankan nasional sebagai mitra usaha/investor, bukan kreditor.***   Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Nafian Faiz, Ketua P3UW Lampung +62 811 7227 199 Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA di +62 815 53100 259