Siaran Pers : Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ)

Pada hari selasa, 21 November 2017 Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) dan 15 Nelayan Teluk Jakarta menggugat Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor SK 1697/HGB/BPN-09.05/2016 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Kapuk Naga Indah Atas Tanah Pulau D Seluas 312 Hektar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Koalisi memohon agar pengadilan membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1697/HGB/BPN-09.05/2016. Secara garis besar ada 5 (lima) alasan mengapa kami mengajukan gugatan :

Pertama, Pemberian HGB dilakukan pada saat moratorium reklamasi berlangsung, pada saat pemberian HGB Kementerian Lingkungan Hidup masih menjatuhkan Sanksi Administratif paksaan pemerintah berupa penghentian sementara seluruh kegiatan PT Kapuk Naga Indah pada Pulau 2B (C) dan Pulau 2A (D) dipantai Utara Jakarta melalui SK Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor : SK. 354/MenLHK/Setjen/Kum.9/5/2016 tanggal 10 Mei 2016. Sudah seharusnya pemberian HGB juga tidak dapat diberikan.

Kedua, Pemberian HGB cacat hukum karena tidak memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis, tidak memiliki Peraturan Daerah rencana Zonasi Wilyah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan tidak memiliki rencana tata ruang kawasan Strategis Pantai Utara sebagai dasar penting proses perizinan reklamasi dan pemamfaatan lahannya.

Ketiga, pemberian HGB hanya untuk kepentingan dan menguntungkan bisnis PT Kapuk Naga Indah (PIK), tidak ada kepentingan sosial atau kepentingan umum. Hal ini bertentangan dengan UU Pokok Agararia yang menyatakan keberadaan tanah difungsikan untuk kepentingan social.

Keempat, Pemberian HGB tidak didasarkan kepada UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilyah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, UU No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, sehingga akan berakibat kepada lingkungan ekosistem teluk Jakarta dan kehidupan nelayan.

Kelima, Pemberian HGB dilakukan secara pelayanan super cepat atau kilat dan akal-akalan, Koalisi mencatat bahwa permohonan HGB diajukan PT Kapuk Naga Indah pada tanggal 23 Agustus 2017 kemudian pada tanggal 23 Agustus 2017 atau pada hari itu juga secara langsung diterbitkan SK pemberian HGB yang ditandatangani oleh kepala BPN Jakarta Utara Kasten Situmorang, S.H. Koalisi juga menemukan akal-akalan dalam pertimbangan surat keputusan yang terbit tanggal 23 Agustus 2017, didalam surat keputusan tersebut terdapat alasan penerbitan didasarkan pemeriksaan fisik lokasi pulau D yang dilakukan pada tanggal 24 agustus 2017. Sangat aneh Surat Keputusan yang terbit pada tanggal 23 Agustus 2017 namun mencantumkan pemeriksaan fisik lokasi pada tanggal 24 Agustus 2017.

Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, KSTJ telah mengajukan keberatan atas penerbitan HGB ke Menteri Agraria Tata Ruang namun tidak ada itikad baik dari kementerian. Kami juga sudah mengadu ke Ombudsman RI yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Kami lakukan gugatan ini sebagai langkah hukum agar reklamasi dihentikan. Gugatan telah diterima dengan nomor register 249/G/2017/PTUN-JKT. Setelah ini kami menunggu jadwal persidangan.

Demikian rilis ini kami sampaikan untuk diberitakan. Terima kasih

Narahubung :

Nelson Simamora (081396820400 / LBH Jakarta)
Tigor Hutapea (081287296684 / KIARA)
Ohiyonghi M (085777070735 / ICEL)

Siaran Pers Bersama
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
Lembaga Pengembangan Sumberdaya Nelayan (LPSDN)

Lombok, 19 November 2017. Banjir besar menerjang pemukiman masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Timur, Nusa tenggara barat sejak 18 November 2017. Perlindungan bagi masyarakat pesisir mutlak dibutuhkan masyarakat, termasuk bantuan terhadap usaha perikanan dan pergaraman rakyat yang rusak akibat banjir.

Banjir yang disebabkan intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan Bendungan Pandandure di Kabupaten lombok timur melebihi kapasitas. Akses jalan dan jembatan terputus, beberapa rumah nelayan pun rusak dan ambruk. Nelayan dilokasi terjadinya bencana telah mengungsi.

Amin Abdullah, Koordinator LPSDN menuturkan “Kami butuh perhatian pemerintah, khususnya KKP. Kami harus mengungsi ke Kecamatan dan kami berharap pemerintah turun dan memfasilitasi kami dengan bantuan langsung berupa Sembako, pakaian layak pakai, dan obat-obatan”.

Masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok timur mayoritas mengantungkan kehidupannya dalam usaha perikanan dan pergaraman. Namun, Banjir telah membuat tambak garam dan tambak bandeng masyarakat rusak parah. Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA menyampaikan bahwa “Perlindungan kepada nelayan, pembudi daya ikan dan Petambak garam pada masa bencana ini sangatlah di butuhkan dalam upaya membantu nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam
menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman dalam situasi bencana banjir saat ini”.

Untuk itu, KIARA kembali mengingatkan pemerintah untuk secara maksimal memberikan upaya kebertahanan bagi masyarakat ditengah bencana karena sampai waktu yang belum di tentukan, masyarakat nelayan di instruksikan tidak dapat melaut pasca bencana alam yang terjadi.

Selain itu, Susan Herawati menuturkan, pentingnya kehadiran Dinas Kelautan dan perikanan
setempat dalam upaya pemulihan usaha perikanan dan pergaraman masyarakat yang rusak akibat Banjir. Hal ini seperti telah dimandatkan dalam UU no 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudidaya ikan dan Petambak garam. Upaya preventif atau mitigasi juga diperlukan dalam menghadapi kemungkinan adanya curah hujan yang tinggi di masa yang akan datang, termasuk didalamnya jaminan perlindungan terhadap masyarakat pesisir.

Informasi Lebih Lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, 082111727050
Amin Abdullah, LPSDN Lombok Utara, 081805785720

Siaran Pers
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

3 Orang Nelayan Pulau Pari Divonis 6 Bulan Penjara, Catatan Merah Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Nelayan

Jakarta, 8 November 2017 – Pada hari Selasa, 7 November 2017 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus vonis 6 (enam) bulan penjara kepada 3 nelayan Pulau Pari, yaitu Mustaqfirin alias Boby, Mastono Alias Baok dan Bahrudin alias Edo karena dianggap bersalah melakukan pungutan liar kepada wisatawan di Pantai Perawan. Majelis hakim menilai ketiga nelayan ini tidak berhak melakukan pemungutan biaya masuk.

Ironinya, ketiga nelayan dituduh telah terbukti melanggar pasal 368 ayat 1 KUHP dengan unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain tanpa hak dan dilakukan memaksa orang.

KIARA menilai putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Putusan majelis hakim juga bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil yang menegaskan bahwa masyarakat pesisir memiliki hak untuk mengelola dan mendapatkan manfaat dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Warga Pulau Pari telah berpuluh-puluh tahun menetap, membuka wisata dan mengelola secara mandiri. Uang hasil dari wisatawan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pantai perawan sisanya untuk membayar petugas kebersihan, membangun mushola dan membantu anak yatim. Pengelolaan ini dilakukan mandiri tanpa keterlibatan pemerintah.

Pasal 4 huruf C dan D UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengakui pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil dapat dilakukan oleh masyrakat dengan tujuan tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan dan meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya. Bahkan Pasal 61 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menuntut Pemerintah untuk mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional dan kearifan lokal dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Putusan Makhamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 juga telah memberikan pengakuan hak bagi nelayan untuk berdaulat atas wilayah sendiri. Mandat dari putusan MK adalah Negara harus menjamin terpenuhinya 4 hak konstitusional nelayan Indonesia salah satunya hak untuk mengelola pesisir dan pulau-pulau kecil.

KIARA menilai Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghasilkan dua catatan merah atas gagalnya Negara dalam memastikan perlindungan hak-hak nelayan Indonesia. Pertama, negara gagal melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman privatisasi dari investasi
dan korporasi. Kedua, Negara gagal mengakui dan melindungi hak-hak nelayan mengelola wilayah pesisir dan pulau kecil. Presiden Joko Widodo yang menyampaikan laut sebagai masa depan bangsa tampaknya hanya menjadikan laut dan pesisir sebatas jargon semata. Kepulauan seribu masuk dalam proyek KSPN yang berarti masyarkat pulau-pulau kecil terancam oleh investasi.

Berdasarkan kasus diatas KIARA mendesak kepada pemerintah Pertama untuk segera melakukan review terhadap proyek-proyek strategis nasional yang merampas hak-hak konstitusional nelayan. Kedua memastikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat pesisir dengan implemetasi UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam melalui penyusunan panduan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditujukan kepada seluruh aparat pemerintahan dan aparat penegak hukum.

Demikian pres rilis ini disampaikan untuk diberitakan.

Narahubung:
Susan Herawati / Sekjen KIARA (082111727050)
Tigor Hutapea / Deputi Advokasi Hukum dan Kebijakan KIARA (081287296684