Mendukung Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan ANSU: PEMERINTAH DAERAH SUMATERA UTARA DITUNTUT UNTUK ATUR LARANGAN TRAWL

Siaran Pers Bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) Forum Masyarakat-Adat Pesisir

    Medan, 6 Februari 2018. Setelah menggelar aksi menuntut pelarangan trawl dan seluruh alat yang merusak sumber daya perikanan di depan kantor DPRD Sumatera Utara, Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) menuntut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera membuat aturan yang melarang dan memberikan sanksi yang tegas bagi pengguna alat tangkap ikan yang merusak. Tuntutan ini disampaikan oleh Sutrisno, Ketua ANSU, di Medan, Sumatera Utara pada Selasa (6/2/2018). Menurutnya, selama ini wilayah perairan Sumatera Utara sering dijadikan target penangkapan ikan oleh para pengguna trawl dan seluruh jenis alat tangkap merusak. “Akibat aktivitas ini, sejumlah kawasan perairan di Sumatera Utara mengalami kerusakan dan mengalami overfishing. Nelayan-nelayan tradisional di sini menjadi korban praktik ini,” tuturnya. DPRD Sumatera Utara menyampaikan 4 sikap tertulis yang akan segera disampaikan kepada Presiden RI, Joko Widodo dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti. Adapun sikap tersebut adalah pertama, DPRD Sumatera Utara akan menyiapkan Peraturan Daerah tentang Perikanan dan Kelautan; Kedua, DPRD Sumatera Utara mendukung semua upaya nelayan Sumatera Utara untuk mengelola wilayah pesisir secara berkelanjutan; Ketiga, DPRD Sumatera Utara sepakat untuk menghapus semua yang dilarang oleh PermenKP No 2 tahun 2015; Keempat, DPRD Sumatera Utara sepakat melakukan penegakan hukum di laut Sumatera Utara. Sutrisno menambahkan, baru-baru ini nelayan tradisional menangkap 6 Unit mini trawl pada tanggal 11 Januari 2018 lalu di Perairan Sungai Padang, Medang Deras, Kabupaten Batubara. “Para pengguna trawl dan seluruh alat tangkap merusak berani karena tidak ada aturan yang tegas pada tingkat daerah. Komitmen yang disampaikan oleh DPRD tersebut, harapannya dapat melindungi ruang penghidupan nelayan tradisional Indonesia dan paling penting adalah dalam perumusan aturan larangan alat tangkap yang merusak nanti, organisasi nelayan wajib dilibatkan dan harus berbicara atas nama nelayan tradisional” tambahnya. Senada dengan itu, Susan Herawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) meminta seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki kawasan perairan laut menyusun aturan yang melarang penggunaan seluruh alat tangkap merusak.  “Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memelihara keberlanjutan sumberdaya perikanan. Sesuai dengan kewenangannya, perlu segera disusun peraturan daerah atau peraturan gubernur,” tegasnya. Selain untuk melindungi keberlanjutan sumberdaya perikanan, tambah Susan, peraturan daerah sangat penting guna menghindari konflik antar nelayan di level akar rumput. “Kasus konflik nelayan Jawa yang menangkap ikan di Perairan Timika dengan masyarakat nelayan Mimika Wee jangan sampai terulang di tempat lain. Ada banyak korban yang jatuh akibat tidak adanya peraturan daerah yang mengurus ini,” ungkapnya. Pengelolaan wilayah pesissir yang berkelanjutan seharunya dimaknai bukan hanya sekedar mengatur alat tangkap saja, tapi juga komitmen besar negara untuk menghentikan praktik industri ekstraktif di pesisir dan pulau-pulau kecil seperti reklamasi ataupun tambang yang berpotensi merampas wilayah tangkap nelayan. Sementara itu, Bona Beding, Koordinator Masyarakat Adat Pesisir menyatakan, adanya kelalaian negara dalam melakukan proteksi bagi nelayan tradisional Indonesia. “Penggunaan alat tangkap yang merusak sudah terjadi berpuluh-puluh tahun, tapi baru lewat keluarnya PermenKP No 02 tahun 2015. Artinya ada pembiaran yang terjadi cukup lama”  ujar Bona Beding. Pelarangan alat tangkap yang merusak harus segera diatur di tingkat daerah, maka kawasan perairan di wilayah Indonesia Timur adalah kawasan yang paling terancam. “Kondisi perairan di kawasan Indonesia barat sudah rusak parah dan over exploitation karena penggunaan alat tangkap merusak. Olehnya, seluruh pemerintah daerah di Indonesia timur harus segera menetapkan peraturan,” imbuhnya. Bona Beding bersama seluruh masyarakat adat pesisir, siap melindungi kawasan laut di Indonesia timur dari ancaman penggunaan alat tangkap merusak. “Kami siap melawan perusak laut,” pungkasnya.   Info lebih lanjut: Sutrisno, Aliansi Nelayan Sumatera Utara-Federasi Serikat Nelayan Nusantara di 081264516204 Susan Herawati, KIARA di 082111727050 Bona Beding, Forum Masyarakat-Adat Pesisir Indonesia di 081218789744

Tolak Alat Tangkap yang merusak, ANSU Dukung Permen KP 2/2015

Medan, 5 Februari 2018 – Ribuan nelayan tradisional yang tergabung  dalam Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) menggelar aksi demonstrasi di Kota Medan untuk menolak penggunaan alat tangkap yang merusak sumberdaya perikanan di seluruh perairan Indonesia. Aksi ini dilakukan dalam rangka mendukung Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia serta Permen No. 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Sutrisno, Juru Bicara ANSU, menyatakan bahwa nelayan yang hari ini melakukan aksi terhitung lebih dari 5 ribu orang. Tuntutannya adalah menolak penggunaan alat tangkap yang merusak sumber daya perikanan. Di antara alat-alat tangkap itu ialah  Pukat tarik (seine nets) yang meliputi dogol (danish seines), scottish seines, pair seines, cantrang, dan lampara dasar; pukat hela (trawls), yang meliputi pukat hela dasar (bottom trawls), pukat hela dasar berpalang (beam trawls), pukat hela dasar berpapan (otter trawls), pukat hela dasar dua kapal (pair trawls), nephrops trawl, pukat hela dasar udang (shrimp trawls), pukat udang, pukat hela pertengahan (midwater trawls), pukat hela pertengahan berpapan (otter trawls), pukat ikan, pukat hela pertengahan dua kapal (pair trawls), pukat hela pertengahan udang (shrimp trawls), dan pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls); dan perangkap, yang meliputi Perangkap ikan peloncat. Sutrisno, yang juga merupakan Ketua Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN), menyesalkan upaya penggunaan cantrang atau trawl kembali mengemuka di ruang publik meski sudah dilarang oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. “Kami menyesalkan aksi Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) yang menolak kebijakan larangan cantrang. Perwakilan ANNI kemudian diterima Presiden Joko Widodo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Istana Negara,” ungkapnya. “Hasil keputusan dari aksi tersebut adalah operasi cantrang hanya diperbolehkan di Pantai Utara Jawa, tidak bisa menambah kapal, bersedia didata untuk pergantian alat  tangkap dan tidak melakukan markdown kapasitas ukuran kapal,” tuturnya. Ia menambahkan keputusan itudipahami salah oleh sebagian pihak seolah cantrang dilegalkan. Dampaknya, operasi trawl dan sejenisnya makin marak beroperasi khususnya di Sumatera Utara. “Ini dibuktikan dengan bukti itu ditunjukkan dengan ditangkapnya 6 unit mini trawl pada tanggal 11 Januari 2018  di Perairan Sungai Payang, Medang Deras, Kabupaten Batubara oleh Masyarakat Nelayan Tradisional Batubara (Mantab),” tandas dia. Berdasarkan hal ini, ANSU menuntut pemerintah untuk penegakan hukum tanpa pandang bulu. “Hukum harus ditegakan tanpa pandang bulu karena ini sangat berkaitan dengan keberlanjutan sumberdaya perikanan di Indonesia,” tegasnya. Di dalam aksi ini, ANSU menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, baik Pusat ataupun Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:
  1. Menolak keras operasi trawl dan sejenisnya maupun dengan nama lain seperti cantrang sekaligus mendukung kebijakan larangan alat tangkap yang merusak termasuk alat tangkap cantrang di seluruh wilayah penangkapan ikan Republik Indonesia khususnya di Sumatera Utara.
  2. Mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar pro aktif mengawasi operasi trawl dan melaksanakan pendataan alat tangkap yang dilarang hingga proses pengalihan alat tangkap selesai.
  3. DPRD Provinsi Sumatera Utara harus mengawasi proses alih alat tangkap dan membuat anggaran pengawasan di laut dalam pelaksanaan kebijakan larangan alat tangkap merusak.
  4. Meminta agar DPRD Propinsi Sumatera Utara menyusun peraturan daerah tentang larangan alat tangkap trawl dan sejenisnya serta zona penangkapan ikan sesuai Peraturan Menteri 71/2016.
  5. Meminta DPRD Propinsi Sumatera Utara menyurati Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dengan menyertakan pernyataan sikap ALIANSI NELAYAN SUMATERA UTARA ini sebagai wujud keberpihakan wakil rakyat kepada nelayan tradisional di Sumatera Utara.
  6. Meminta Kepolisian Republik Indonesia cq Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan penegakan hukum atas pelarangan alat tangkap trawl dan sejenisnya atau dengan nama lain cantrang.
  7. Mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan segera membuat surat edaran bahwasanya cantrang hanya berlaku di pantai utara Jawa sampai proses peralihan alat tangkapnya selesai.
  8. Menolak seluruh aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung penggunaan alat tangkap atau trawl di seluruh indonesia
Beberapa kelompok nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) ini antara lain Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN), Serikat Nelayan Sumatera Utara (SNSU), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), Masyarakat Nelayan Tradisional Batrik (Mantab), Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Serikat Nelayan Merdeka (SNM), dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Rep: Anung/MN Sumber; http://maritimnews.com/tolak-alat-tangkap-yang-merusak-ansu-dukung-permen-kp-2-2015/