Hasil Temu Akbar Masyarakat Pesisir Deklarasi untuk Ditindaklanjuti Pemerintah

Jakarta-Kamis (19/10) acara Temu Akbar Masyarakat Pesisir Indonesia yang diselenggarakan dari Selasa (16/10) telah berakhir. Acara yang diinisiasikan oleh Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), setidaknya dihadiri oleh perwakilan nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan dan udang, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir serta masyarakat adat pesisir yang berasal dari 13 provinsi di Indonesia. Seratus orang perwakilan masyarakat pesisir dan nelayan, telah mendiskusikan nasib sedikitnya delapan juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup secara langsung dan tidak langsung dari sektor kelautan dan perikanan. Acara Temu Akbar Masyarakat Pesisir, ditutup dengan pembacaan deklarasi Masyarakat Pesisir Berdaulat, Mandiri, dan Sejahtera. Adapun deklarasi tersebut berupa: 1. Bertekad terus melestarikan sumber daya kelautan Indonesia untuk generasi hari ini dan masa depan 2. Kami mendesak negara untuk memastikan tidak lagi ada perampasan ruang hidup masyararakat pesisir Indonesia 3. Aktif mendorong Negara menegakkan Konstitusi guna memastikan kemandirian bangsa, kedulatan pangan, dan pemenuhan hak-hak konstitusi nelayan. Susan Herawati selaku Sekretaris Jendral (sekjen) KIARA, menyampaikan ada beberapa hal yang ia tekankan dalam deklarasi ini yaitu, isu mengenai perlindungan terhadap masyarakat pesisir dan nelayan. “Kriminalisasi terhadap masyarakat pesisir dan nelayan semakin marak, negara harus memberikan proteksi terhadap pejuang agraria dimanapun,” tuturnya. Setalah itu, Susan juga menekankan agar tidak ada lagi perampasan lahan dan laut masyarakat pesisir maupun masyarakat adat. “Keberpihakan pemerintah harus kepada masyarakat pesisir bukan kepada koorporasi dan investor,” ujarnya. Lalu, isu lainnya yang ditekankan mengenai impor garam, Susan menuntut Susi Pujiastuti selaku mentri kelautan dan perikanan mempunyai sikap yang memihak terhadap masyarakat pesisir. Ia mengatakan meski pengaturan tata kelola garam dari kementerian perdagan adalah peran KKP yang dipimpin Susi bisa menentang kebijakan yang tidak adil tersebut, “ibu Susi harus berdampingan bersama masyarakat pesisir untuk menentang kebijakan tersebut.” Susan juga menambahkan, masyarakat pesisir harus difasilitasi teknologi untuk menunjang hasil panen garam, agar garam masyarakat pesisir berkualitas baik dan dapat bersaing dengan garam impor. Terakhir, Susan juga menuntut pemerintah memberikan solusi untuk kasus gagal panen udang yang disebabkan penyakit white faces disease. “Deklarasi ini akan kami kirimkan ke Kementrian, Kelautan, dan Perikanan (KKP), Kementrian Perdagangan (kemendag), Kementrian Priwisata, serta akan kami usahakan tembus ke Presiden Jokowidodo, untuk segera diproses segala tuntutan kami,” ujar Susan. Jumiati salah satu Nelayan dari Serdang Bedagai, Medan, Sumatera Utara mengatakan, melalui acara Temu Akbar Masyarakat Pesisir Indonesia ia bisa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah mengenai keresahan masyarakat pesisir dan nelayan. Selain itu, menurutnya melalui acara ini ia dapat bersilaturahmi dengan masyarakat pesisir lainnya. “Kita jadi tahu bahwa banyak nelayan yang memperjuangkan nasib yang sama. “ Yaitu memperjuangkan hak hidup dan memperjuangkan ekosistem laut untuk generasi yang akan datang,“ ujar ibu dari tiga anak itu. Seperti Susan, Jumiati juga berharap segala tuntutan masyarakat pesisir segera diproses dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Penulis : Uly Mega Septiani Editor : Musfarayani

AKSI MASYARAKAT PESISIR: SERUKAN NEGARA BEBASKAN PESISIR DARI KOORPORASI YANG RAKUS DAN MERUSAK

Jakarta-Rabu (18/10) – Sebanyak 100 kelompok nelayan dan pesisir Indonesia yang dikoordinir oleh KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) mengadakan aksi tebar garam di Taman Demokrasi, depan istana Merdeka, Jakarta. Sebagai tanda protes kebijakan impor garam yang membuat petani garam yang tinggal di wilayah pesisir semakin terpuruk. Dalam aksi sebelumnya, masyarakat nelayan dan pesisir baik perempuan dan laki-laki, dari Aceh-Papua juga melakukan aksi saling bergandengan tangan dan berorasi di depan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mereka meminta Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP untuk ikut menentang beroperasinya sejumlah perusahaan tambang di wilayah pesisir yang merusak lingkunngan dan menyingkirkan kehidupan masyarakat pesisir dan nelayan. Para nelayan dan warga pesisir juga menyerahkan hasil Deklarasi Masyarakat Pesisir Berdaulat, Mandiri, dan Sejahtera. “Hari ini, saudara-saudara kita dari pesisir, dan nelayan dari Aceh hingga Papua juga menyerukan Ibu Susi dan negara segera turun tangan dan bersikap tegas terhadap perilaku korporasi yang telah menggerus pesisir kita, mengkriminalisasikan para nelayan dan warga pesisir yang mempertahankan wilayah hidupnya secara lestari. Kami ingin negara lebih tegas bertindah dan ada di pihak yang seharusnya. Yaitu nelayan, warga pesisir, garda terdepan penjaga laut dan pesisir kita, penjaga kedaulatan laut dan pangan protein kita,” jelas Susan Herawati, Sekretaris Jendral (Sekjen) KIARA, dalam aksi bersama tersebut. Salah satu peserta yang memberikan orasi dan memberikan kesaksian adalah Ibu Fitriati, 28, ibu rumah tangga, warga pesisir Kecamatan Pasanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dimana wilayah Gunung Tumpang Pitu kini mulai rusak sejak kehadiran PT BSI (Bumi Susksindo) salah satu anak perusahaan tambang emas milik pengusaha Sandiaga Uno, menambangnya. “Saban hari kami mendengar suara ledakan. Sempat juga terjadi longsor dan menyebabkan laut kami menjadi putih susu. Jauh sebelum mereka datang kami baik dan sejahtera. Kami tidak perlu melaut jauh dalam mencari ikan. Kami khawatir dengan masa depan anak-anak kami. Tentang alam yang dulunya begitu baik menghidupi kami kini harus diganti dengan tambang. Emas itu tidak setimpal dengan yang telah diberikan Gunung Tumpang Pitu kepada kami,” jelas Fitriati sambil tidak tertahankan lagi mengeluarkan air mata, disambut yel-yel dukungan dari para peserta aksi lainnya. Bebebrapa peserta perempuan juga tidak bisa lagi menahan harunya. Mengingat yang dialami Fiitriati kurang lebih serupa dengan yang dialami mereka. Aksi ini memang lebih banyak menyoroti kebijakan negara yang yang tidak berpihak dan memiskinkan nelayan adalah tema besar aksi ini. Mulai dari konversi hutan bakau, reklamasi kawasan pesisir, proyek pertambangan di pesisir dan pulau-pulau kecil, maraknya industri priwisata yang menggusur pemukiman, penggunaan alat produksi yang merusak dan maraknya pembangunan yang merusak ekosistem laut, mangakibatkan tangkapan ikan berkurang drastis. Syahrul Hidayat, salah satu nelayan dari Pulau Pari mengatakan, banyak kebijakan dari pemerintah hanya sekedar slogan. Karena pada kenyataannya kebijakan tersebut belum terealisasikan dengan baik. Bahkan menurut Syahrul kebijakan perintah tidak berpihak kepada masyarakat pesisir. “Kebijakan pemerintah hanya menguntungkan koorporasi,” ujarnya. Ia juga menambahkan, “ jika keberpihakan pemerintah tidak kepada masyarakat, maka masyarakat pesisir akan mati dimakan koorporasi.” Tuturnya dengan mengebu-gebu sambil mengepal tangannya keatas. Masih menyoroti soal perampasan ruang hidup masyarakat pesisir, Rois nelayan Muara Angke yang juga menampaikan reklamasi di teluk jakarta menyebabkan kerusakan laut. Menurutnya, reklamasi juga menyebabkan nelayan sulit untuk mencari ikan. “Reklamasi merusak laut, nelayan tidak butuh reklamasi, tolak reklmasi,” teriak lantang pria berusia 22 tahun itu. Fransiskus Kawai, nelayan dari Papua di depan KKP dengan bergelora menyuarakan, Papua merupakan pemilik nelayan miskin terbanyak di Indonesia. Ia mengatakan nelayan Papua miskin karena laut Papua tercemar oleh limbah penambangan perusahaan Freeport. “Limbah freeport merusak laut, memiskinkan nelayan Papua, tenggelamkan perusahaan tambang yang merusak laut,” teriaknya. Susan selaku Sekertaris Jendral KIARA juga menambahkan contoh terdekat yang terjadi di Pulau Pari tidak diserahkan kepada masyarakat pesisir tapi diserahkan kepada investor. Susan juga memberikan dorongan semngata ia menyatakan, akan terus berjuang menyuarakan suara masyarakat pesisir. “Bukan negara yang mengatur kita, kini kita yang akan mengatur Negara,” tutupnya. Setelah itu aksi ini ditutup dengan pembacaan tuntutan aksi oleh Fitriati, salah satu nelayan Tumpang Pitu yang masih memperjuangkan lingkungan hidupnya dari jerat pertambangan emas yang merusak ekosistem laut. Tuntutan tersebut berupa : 1. Bertetad terus melestarikan sumber daya kelautan Indonesia untuk generasi hari ini dan masa depan. 2. Kami mendesak negara untuk memastikan tidak ada lagi perampasan ruang hidup masyarakat pesisir Indonesia. 3. Aktif mendorong negara menegakkan konstitusi guna memastikan kemandirian bangsa, kedaulatan pangan, dan pemenuhan hak-hak konstitusi nelayan. Penulis : Uly Mega Septiani Editor : Musfarayani

Hentikan Kriminalisasi Terhadap Nelayan dan Masyarakat Pesisir

Jakarta, Selasa (16/10)– Nelayan Indonesia pada masa kini bukan hanya menghadapi masalah perubahan iklim yang ekstrim, tetapi yang lebih besar lagi yaitu menghadapi para investor tambang yang menggerus kehidupan mereka di pesisir dan menghancurkan sumber kehidupan mereka. Bahkan sejumlah kasus masyarakat pesisir dan nelayan dikiriminalisasi karena menentang kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan mereka karena aktivitas tambang yang merusak pesisir. Demikian diungkapkan oleh Susan Herawati, Sekretariat Jenderal (Sekjen), KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), pada diskusi Panel dalam acara Temu Akbar Masyarakat Pesisir dengan tema, “ Masyarakat Pesisir Indonesia Berdaulat, Mandiri, dan Sejahtera, di Goethe Institute Indonesia, Selasa (16/10). Temu Akbar yang akan berlangsung hingga Kamis nanti (18/10) ini dihadiri sekitar 150 nelayan dari Aceh hingga Papua, juga menghadirkan lima narasumber lainnya yaitu Agus Darmawan dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Laut Kementerian Perikanan dan Pesisir (KPP), Ivanovich Agusta dari Kapusdatin Kemendesa PDTT, Bafian Faiz dari Perhimpunan Penambak Plasma Udang Windu (P3UW), dan Alisa Wahid dari Wahid Institute pada dialog yang digelar di hari pertama ini. Dalam diskusi di hari pertama kegiatan ini bahkan beberapa nelayan juga mengungkapkan sulitnya ruang gerak mereka di laut setelah digempur sejumlah perusahaan tambang yang masuk di wilayah pesisir tempat hidup mereka.  Fitriyati, 28, salah satu ibu warga pesisir dari Tumpang Pitu (pesisir selatan Banyuwangi), Jawa Timur, mengungkapkan kondisi desanya yang kini terampas ruang hidupnya. “Perusahaan pertambangan emas itu menyebabkan kami kini sulit mencari ikan, dan lingkungan kami pun sudah sangat tercemar. Kami harus mendengar ledakan-ledakan yang menghancurkan tebing dan kadang longsor yang membuat laut kami seperti “kopi susu”.  Ketika kami ingin membela kehidupan kami, kami dikriminalisasi dan dituduh PKI,” jelasnya. Fitriani sendiri baru saja beberapa bulan dibebaskan dari tahanan karena aktivitasnya bersama sejumlah warga yang menolak keberadaan tambang di pesisir desanya. “Saya hanya memikirkan anak-anak kami. Kami ingin mereka hidup dan berkembang di lingkungan yang baik dan sehat. Kami ingin negara hadir dan berada bersama rakyatnya bukan pada perusahaan-perusahaan yang telah merampas ruang hidup kami,” jelasnya dalam forum yang kemudian disambut dukungan teriakan semangat oleh para nelayan yang hadir. Kriminalisasi juga terjadi pada masyarakat pesisir dan nelayan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Dalam kasus tersebut nelayan tidak mendapatkan perlindungan atas tanah dan sumber daya lingkungan dan hak tenorial mereka seperti dihilangkan. Sebagai masyarakat pesisir kehidupan mereka sesungguhnya tidak hanya mencakup tentang laut dan perikanan tapi juga hak penguasaan tanah bagi nelayan.    Zonasi yang harus berpihak pada ekologi dan nelayan  Menanggapi hal tersebut, Agus Dermawan selaku Dirjen Pengelolaan Laut Kementrian, Kelautan, dan Perikanan (KKL) menyampaikan peran pemerintah dalam melakukan perlindungan kepada nelayan dan memberikan ruang sebesar mungkin agar masyarakat pesisir menjadi tuan rumah di lingkungannya sendiri, salah satunya dengan program Zoonasi. “Dengan program Zoonasi, nanti akan jelas pembagiannya, mana yang untuk perikanan, konservasi, pertambangan, dan pariwisata,” ujarnya. Senada dengan pemerintah pusat, menurut Ivanovich Agusta dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pemerintah daerah juga ikut membantu dalam mensejahterakan masyarakat pesisir.  Ivanovich mengatakan desa akan menyediakan layanan dasar seperti  dan akses supaya dapat menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir. Susan Herawati, sebagai sekjen KIARA mengingatkan kepada pemerintah agaknya banyak kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat pesisir. Seperti reklamasi, menurutnya reklamasi tidak dibutuhkan oleh nelayan Indonesia. Karena pulau-pulau yang ada di Indonesia sangat kaya ada sekitar 16,056. Lalu, Susan melanjutkan mengenai kebijakan zoonasi harusnya, dirumuskan bersama masyarakat yang ada di lingkungan pesisir, agar menguntungkan masyarakat bukan perusahaan. Senada dengan Susan, Nafian Faiz dari Perhimpunan Penambak Plasma Udang Windu (P3UW) menjabarkan pengalamannya ketika sempat bekerjasama dengan perusahaan tambak. Ia mengatakan perusahaan hanya mengambil untung dari nelayan. Ia juga mengajurkan kepada para seluruh hadirin, kalau bisa nelayan harus mandiri, tidak perlu ketergantungan kepada pemerintah atau perusahaan. “Dengan mandiri kita bisa berdaulat,” ujarnya Sementara narasumber lainnya,  Alissa Wahid memaparkan bagaimana kebijakan mendiang ayahnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ketika menjadi presiden dalam memandang kelautan. Alissa menjelaskan, Gus Dur sangat menjunjung jiwa kelautan bahkan menegaskan Indonesia harus lebih memperhatikan dunia baharinya lebih dalam. Temu akbar pesisir ini masih akan berlangsung hingga Kamis, 19 Oktober. Sementara Rabu (17/6), 150 nelayan akan melakukan aksi long march atraktif menuju Kementerian Perdagangan dan Istana Merdeka. Mereka akan menyoroti kebijakan garam.  Penulis : Uly Mega Septiani Editor : Musfarayani