KIARA, 12 Juli 2019 –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun atas dugaan korupsi izin lokasi rencana megaproyek reklamasi Gurindam 12 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Padahal proyek reklamasi ini tidak masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.

Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat total dana yang dibutuhkan untuk proyek ini mencapai Rp 886 miliar dan pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun rincian anggaran khusus yang dikucurkan untuk proyek reklamasi ini sebesar Rp 487,9 miliar pada 2018, Rp 179 miliar pada 2019, dan Rp 220 miliar pada 2020.

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA meminta KPK mengusut tuntas praktik korupsi perizinan reklamasi di Provinsi Kepulauan Riau ini, mulai dari unsur pemerintah, pengembang, sekaligus sejumlah perusahaan yang terlibat dalam pertambangan pasir di kawasan ini. “Banyak pihak terlibat dalam kasus ini. KPK jangan membiarkan satu pihak pun lolos. Semuanya mesti disanksi, mulai dari Gubernur sampai dengan perusahaan pengembang dan penambang pasir,” ungkapnya.

Ironinya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sedang mendorong pengesahan Peraturan Daerah (PERDA) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) untuk dibahas di Paripurna DPRD Kepri. Di dalam Draft Perda RZWP3K tersebut ada beberapa pihak yang mengajukan izin pemanfaatan laut untuk proyek reklamasi agar diakomodir di dalam RZWP3K.

Lebih lanjut, Susan menyebut sejumlah perusahaan yang selama ini terlibat dalam aktivitas reklamasi di Kepulauan Riau, yaitu: PT Guna Karya Nusantara, PT Mitra Tama Daya Alam Bintan, PT Bukit Lintang Karimun, PT Kim Jaya Utama, PT Indospora Bumi Persada, PT Yuliana Jaya, PT Combol Bahari Perkasa, PT Merak Karimun Lestari, dan PT Sarana Trans Sejahtera. “KPK harus memeriksa semua perusahaan ini,” pintanya.

Di sisi lain, KPK juga harus mengambil sikap tegas kepada oknum yang turut tertangkap tangan yaitu Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri dan Budi Hartono sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Pemprov Kepri.

“KKP dan DKP adalah rumah bagi nelayan dan perempuan nelayan Indonesa. Dengan terlibatnya kepala Dinas Kelautan Perikanan Pemprov KEPRI dalam OTT ini sebenarnya menjadi preseden buruk bagi Indonesia. KKP sibuk menangkap pencuri ikan di laut Indonesia, pada saat bersamaan, kedaulatan kita juga dicuri dari dalam oleh oknum-oknum di dalam rumah kita sendiri. Laut dijual beli untuk kepentingan segelintir oknum, ini harusnya menjadi catatan bagi KKP khususnya” Tambah Susan.

Susan mengingatkan, praktik reklamasi di Kepulauan Riau bukanlah hal baru. Faktanya, telah sejak lama, sejumlah pihak di provinsi ini terlibat penjualan pasir untuk proyek reklamasi di Singapura. Sepanjang 24 tahun (1978-2002) praktik pengerukan pasir telah menimbulkan banyak kerugian, bukan saja aspek teritorial tapi juga ekonomi, perdagangan dan lingkungan hidup. “Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat, kerugian yang dialami Indonesia mencapai 42,38 miliar dolar Singapura atau Rp237 triliun akibat penambangan pasir untuk reklamasi di Singapura,” ungkapnya.

Belajar dari kasus reklamasi Kepulauan Riau, Susan meminta KPK memeriksa seluruh proyek reklamasi di Indonesia yang tercatat lebih dari 40 lokasi di kawasan pesisir Indonesia. “Pada tahun 2018, KIARA mencatat proyek reklamasi tersebar di 41 kawasan pesisir Indonesia. Ada banyak persoalan dalam proyek ini, mulai dari penyuapan, pelanggaran hukum, perusakan lingkungan, penghilangan mata pencaharaian nelayan, pencemaran laut, dan lain sebagainya. Dengan kewenangannya, KPK harus memeriksa seluruh proyek ini,” tegasnya.

Penangkapan Gubernur Kepulauan Riau merupakan pesan kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia supaya tidak bermain-main dengan perizinan reklamasi yang saat ini massif diberikan. “Ini adalah pesan penting untuk seluruh kepala daerah supaya tidak mudah mengobral perizinan reklamasi,” pungkas Susan. (*)

 

LAMPIRAN 1. SEBARAN PROYEK REKLAMASI DI INDONESIA 

No	Nama Lokasi	Kota/Kabupaten	Provinsi	Luasan (Ha)	Jumlah Keluarga Nelayan Terdampak
1	Pesisir Pulau Serangan	Denpasar	Bali	379	691
2	Teluk Benoa	Badung	Bali	700	260.387
3	Pesisir Pantai kota Bandar Lampung	Lampung	Bandar Lampung	1.447	192.708
4	Teluk Tangerang	Tangerang	Banten	9.000	1.800
5	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	DKI Jakarta	5.153	25.000
6	Pantai Marina	Semarang	Jawa Tengah	200	1.600
7	Pantai Gresik	Jawa Timur	Jawa Timur	2.000	12.000
8	Pantai Kenjeran	Surabaya	Jawa Timur	320	2.753
9	Pesisir Lamongan	Lamongan	Jawa Timur	62	22.730
10	Pesisir Surabaya (Perluasan Bandara Djuanda)	Sidoarjo	Jawa Timur	4.000	1.113
11	Pantai Balikpapan	Balikpapan	Kalimantan Timur	484	1.800
12	Pesisir Pulau Sebatik	Kalimantan Utara	Kalimantan Utara	600	20.322
13	Pantai Batam	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	747	5.656
14	Pantai Bintan	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	3	1.478
15	Pesisir Pulau Karimun	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	2	3.578
16	Pesisir Pulau Nipah	Pulau Nipah	Kepulauan Riau	10	100
17	Pantai Kalumata	Ternate	Maluku Utara	24	651
18	Pantai Swering	Ternate	Maluku Utara	38,33	34.582

 

 

19	Pantai Daruba	Pulau Morotai	Maluku Utara	17,5	596
20	Pantai Bima	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat	46,25	1.266
21	Pantai Balauring	Lembata	Nusa Tenggara Timur	1.875	175
22	Teluk Kupang	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	2.000	1.700
23	Pesisir Alok	Sikka	Nusa Tenggara Timur	6	989
24	Pantai Sorong	Kota Sorong	Papua Barat	25	40.554
25	Pantai Manakarra	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	12	20.454
26	Ajungan Pantai Losari	Makasar	Sulawesi Selatan	4.000	4.690
27	CPI Makasar	Makasar	Sulawesi Selatan	4.500	4.690
28	Pantai Buloa	Makasar	Sulawesi Selatan	250	109
29	Pantai Bulukumba	Kab. Bulukumba	Sulawesi Selatan	62,28	3.133
30	Pantai Toli-toli	Kab. Tolitoli	Sulawesi Tengah	8,9	2.472
31	Teluk Palu	Kota Palu	Sulawesi Tengah	200	2.000
32	Blok Donggala	Kab. Donggala	Sulawesi Tengah	36.635	9.629
33	Pantai kalasey	Kab. Minahasa	Sulawesi Utara	179,7	153
34	Pesisir Kema	Kab. Minahasa Utara	Sulawesi Utara	1.000	1.820
35	Teluk Manado	Kota Manado	Sulawesi Utara	271,3	29.500
36	Pesisir Pantai Girian- Tanjung Merah	Kota Bitung	Sulawesi Utara	534	14.144

 

 

37	Pantai Alar Pondang	Minahasa Selatan	Sulawesi Utara	1	–
38	Padang City Bay	Kota Padang	Sumatera Barat	62	16.000
39	Tanjung Carat	Kab. Banyu Asin	Sumatera Selatan	2.918	530
40	Kuala Tanjung	Kab. Batubara	Sumatera Utara	200	2.121
41	Pantai Olo Belawan	Medan	Sumatera Utara	50,17	1.689
Jumlah				79.348	747.363

 

 

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050