“BERKACA DARI KASUS KEPULAUAN RIAU, KPK HARUS PERIKSA SELURUH PROYEK REKLAMASI DI INDONESIA”

KIARA, 12 Juli 2019 –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun atas dugaan korupsi izin lokasi rencana megaproyek reklamasi Gurindam 12 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Padahal proyek reklamasi ini tidak masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020. Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat total dana yang dibutuhkan untuk proyek ini mencapai Rp 886 miliar dan pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun rincian anggaran khusus yang dikucurkan untuk proyek reklamasi ini sebesar Rp 487,9 miliar pada 2018, Rp 179 miliar pada 2019, dan Rp 220 miliar pada 2020. Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA meminta KPK mengusut tuntas praktik korupsi perizinan reklamasi di Provinsi Kepulauan Riau ini, mulai dari unsur pemerintah, pengembang, sekaligus sejumlah perusahaan yang terlibat dalam pertambangan pasir di kawasan ini. “Banyak pihak terlibat dalam kasus ini. KPK jangan membiarkan satu pihak pun lolos. Semuanya mesti disanksi, mulai dari Gubernur sampai dengan perusahaan pengembang dan penambang pasir,” ungkapnya. Ironinya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sedang mendorong pengesahan Peraturan Daerah (PERDA) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) untuk dibahas di Paripurna DPRD Kepri. Di dalam Draft Perda RZWP3K tersebut ada beberapa pihak yang mengajukan izin pemanfaatan laut untuk proyek reklamasi agar diakomodir di dalam RZWP3K. Lebih lanjut, Susan menyebut sejumlah perusahaan yang selama ini terlibat dalam aktivitas reklamasi di Kepulauan Riau, yaitu: PT Guna Karya Nusantara, PT Mitra Tama Daya Alam Bintan, PT Bukit Lintang Karimun, PT Kim Jaya Utama, PT Indospora Bumi Persada, PT Yuliana Jaya, PT Combol Bahari Perkasa, PT Merak Karimun Lestari, dan PT Sarana Trans Sejahtera. “KPK harus memeriksa semua perusahaan ini,” pintanya. Di sisi lain, KPK juga harus mengambil sikap tegas kepada oknum yang turut tertangkap tangan yaitu Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri dan Budi Hartono sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Pemprov Kepri. “KKP dan DKP adalah rumah bagi nelayan dan perempuan nelayan Indonesa. Dengan terlibatnya kepala Dinas Kelautan Perikanan Pemprov KEPRI dalam OTT ini sebenarnya menjadi preseden buruk bagi Indonesia. KKP sibuk menangkap pencuri ikan di laut Indonesia, pada saat bersamaan, kedaulatan kita juga dicuri dari dalam oleh oknum-oknum di dalam rumah kita sendiri. Laut dijual beli untuk kepentingan segelintir oknum, ini harusnya menjadi catatan bagi KKP khususnya” Tambah Susan. Susan mengingatkan, praktik reklamasi di Kepulauan Riau bukanlah hal baru. Faktanya, telah sejak lama, sejumlah pihak di provinsi ini terlibat penjualan pasir untuk proyek reklamasi di Singapura. Sepanjang 24 tahun (1978-2002) praktik pengerukan pasir telah menimbulkan banyak kerugian, bukan saja aspek teritorial tapi juga ekonomi, perdagangan dan lingkungan hidup. “Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat, kerugian yang dialami Indonesia mencapai 42,38 miliar dolar Singapura atau Rp237 triliun akibat penambangan pasir untuk reklamasi di Singapura,” ungkapnya. Belajar dari kasus reklamasi Kepulauan Riau, Susan meminta KPK memeriksa seluruh proyek reklamasi di Indonesia yang tercatat lebih dari 40 lokasi di kawasan pesisir Indonesia. “Pada tahun 2018, KIARA mencatat proyek reklamasi tersebar di 41 kawasan pesisir Indonesia. Ada banyak persoalan dalam proyek ini, mulai dari penyuapan, pelanggaran hukum, perusakan lingkungan, penghilangan mata pencaharaian nelayan, pencemaran laut, dan lain sebagainya. Dengan kewenangannya, KPK harus memeriksa seluruh proyek ini,” tegasnya. Penangkapan Gubernur Kepulauan Riau merupakan pesan kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia supaya tidak bermain-main dengan perizinan reklamasi yang saat ini massif diberikan. “Ini adalah pesan penting untuk seluruh kepala daerah supaya tidak mudah mengobral perizinan reklamasi,” pungkas Susan. (*)  

LAMPIRAN 1. SEBARAN PROYEK REKLAMASI DI INDONESIA 

No Nama Lokasi Kota/Kabupaten Provinsi Luasan (Ha) Jumlah Keluarga Nelayan Terdampak
  1 Pesisir Pulau Serangan   Denpasar   Bali   379   691
2 Teluk Benoa Badung Bali 700 260.387
    3 Pesisir Pantai kota Bandar Lampung     Lampung   Bandar Lampung     1.447     192.708
  4 Teluk Tangerang   Tangerang   Banten   9.000   1.800
5 Teluk Jakarta Jakarta Utara DKI Jakarta 5.153 25.000
  6   Pantai Marina   Semarang Jawa Tengah   200   1.600
7 Pantai Gresik Jawa Timur Jawa Timur 2.000 12.000
  8 Pantai Kenjeran   Surabaya   Jawa Timur   320   2.753
  9 Pesisir Lamongan   Lamongan   Jawa Timur   62   22.730
      10 Pesisir Surabaya (Perluasan Bandara Djuanda)       Sidoarjo       Jawa Timur       4.000       1.113
  11 Pantai Balikpapan   Balikpapan Kalimantan Timur   484   1.800
  12 Pesisir Pulau Sebatik   Kalimantan Utara Kalimantan Utara 600   20.322
  13   Pantai Batam   Kepulauan Riau Kepulauan Riau   747   5.656
  14   Pantai Bintan   Kepulauan Riau Kepulauan Riau   3   1.478
  15 Pesisir Pulau Karimun   Kepulauan Riau Kepulauan Riau   2   3.578
  16 Pesisir Pulau Nipah   Pulau Nipah Kepulauan Riau   10   100
  17 Pantai Kalumata   Ternate Maluku Utara   24   651
  18   Pantai Swering   Ternate Maluku Utara   38,33   34.582
   
  19   Pantai Daruba   Pulau Morotai Maluku Utara   17,5   596
    20     Pantai Bima   Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat     46,25     1.266
    21   Pantai Balauring     Lembata Nusa Tenggara Timur     1.875     175
    22     Teluk Kupang     Kota Kupang Nusa Tenggara Timur     2.000     1.700
    23     Pesisir Alok     Sikka Nusa Tenggara Timur     6     989
  24   Pantai Sorong   Kota Sorong Papua Barat   25   40.554
  25 Pantai Manakarra   Kab. Mamuju Sulawesi Barat   12   20.454
  26 Ajungan Pantai Losari   Makasar Sulawesi Selatan   4.000   4.690
  27   CPI Makasar   Makasar Sulawesi Selatan   4.500   4.690
  28   Pantai Buloa   Makasar Sulawesi Selatan   250   109
  29 Pantai Bulukumba   Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan   62,28   3.133
  30   Pantai Toli-toli   Kab. Tolitoli Sulawesi Tengah   8,9   2.472
  31   Teluk Palu   Kota Palu Sulawesi Tengah   200   2.000
  32   Blok Donggala   Kab. Donggala Sulawesi Tengah   36.635   9.629
  33   Pantai kalasey   Kab. Minahasa Sulawesi Utara   179,7   153
  34   Pesisir Kema Kab. Minahasa Utara Sulawesi Utara   1.000   1.820
  35   Teluk Manado   Kota Manado Sulawesi Utara   271,3   29.500
    36 Pesisir Pantai Girian- Tanjung Merah     Kota Bitung     Sulawesi Utara     534     14.144
   
  37 Pantai Alar Pondang   Minahasa Selatan Sulawesi Utara   1   –
  38 Padang City Bay   Kota Padang Sumatera Barat   62   16.000
  39   Tanjung Carat   Kab. Banyu Asin Sumatera Selatan   2.918   530
  40   Kuala Tanjung   Kab. Batubara Sumatera Utara   200   2.121
  41 Pantai Olo Belawan   Medan Sumatera Utara   50,17   1.689
    Jumlah   79.348   747.363
   

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050