Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

Jakarta, 22 April 2020 – Laut merupakan entitas ekologis yang sangat penting di planet bumi. Kondisi lautan yang sehat dan bersih merupakan kunci keseimbangan kehidupan yang harus terus dijaga. Tak hanya itu, laut yang sehat dan bersih adalah ‘bank’ pangan serta sumber protein penting bagi lebih dari 7 miliar manusia yang hari ini mendiami bumi. 

Namun, keberlanjutan ekosistem laut sedang mengalami keterancaman yang sangat serius, yang dibuktikan oleh hilangnya kandungan oksigen (deoksigenasi) di dalam laut dunia akibat krisis iklim yang disebabkan oleh aktivitas destruktif manusia. Fakta deoksigenasi, telah dilaporkan oleh sebuah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu International Union for the Conservation of Nature (IUCN) pada tahun 2019 lalu.

Di Indonesia, ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, juga mengalami keterancaman serius, yang dibuktikan dengan maraknya proyek reklamasi pantai lebih dari 40 titik. Pada saat yang sama, ekspansi proyek pertambangan nikel, pasir laut, dan juga batu bara, juga menghancurkan masa depan lautan Indonesia.  

Kehancuran ekosistem lautan Indonesia, akan semakin parah jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja disahkan oleh Pemerintah dan DPR RI, mengingat RUU ini hanya menempatkan laut sebagai target invetasi, dalam arti objek eksploitasi atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam peringatan hari bumi 2020 yang setiap tahun diperingati dan dirayakan pada tanggal 22 April, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak Pemerintah Indonesia untuk menghentikan penghancuran ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang akan dilegalisasi oleh Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

“Kami mendesak Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang kini dilakukan oleh DPR RI untuk dihentikan. Selain itu, kami meminta Presiden Jokowi untuk mencabut Surat Presiden yang telah ia kirimkan kepada DPR RI,” tegas Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati.

Menurut Susan, melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil sangat-sangat terancam. Ia memberikan contoh, di dalam RUU Omnibus Law yang merevisi pasal 26A UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, disebutkan: “Dalam rangka penanaman modal asing, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.”

“Pasal tersebut menghilangkan syarat-syarat penting, terutama pertimbangan sosial, ekologis, dan juga budaya. Dengan demikian, perlindungan ekosistem pesisir laut, dan pulau-pulau kecil, akan semakin masif dengan disahkannya RUU ini,” ungkap Susan.

Meski di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja menyebutkan pasal mengenai konservasi laut, tambah Susan, namun hal tersebut menunjukkan kebingungan pemerintah. Selain karena konsepnya top-down dan berbasis utang luar negeri, konservasi laut adalah proyek ditujukan untuk melayani kepentingan korporasi untuk mengeksploitasi sumber daya genetik, salah satunya untuk kepentingan industri farmasi.

Tak hanya itu, kawasan-kawasan konservasi laut yang selama ini telah ditetapkan justru dijadikan kawasan pariwisata skala besar dengan nama Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). “Bagaimana mungkin konservasi laut akan disandingkan dengan eksploitasi laut? Pasal-pasal yang mengatur eksploitasi pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil jauh lebih banyak dari pasal konservasi laut,” tutur Susan.

Dengan demikian, RUU Omnibus Law Cipta Kerja hanya akan memperparah kehancuran ekosistem lautan Indonesia di masa depan yang merupakan bagian penting dari planet bumi. “Atas dasar itu kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menolak RUU ini,” pungkas Susan. (*)

Informasi lebih lanjut

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

Hari Nelayan 2020

Jakarta, 06 April 2020 – Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membacakan Surat Presiden (Surpres) rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja pada Rapat Paripurna kedua dalam masa persidangan III Tahun 2019-2020, Kamis (02/04/2020) lalu, maka RUU ini resmi akan dibahas sebagai prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020.

Pembahasan RUU Omnibus Cipta Kerja di tengah penyebaran Covid-19 yang mengancam seluruh lapisan masyarakat di Indonesia merupakan sebuah ironi. Alih-alih menyusun langkah-langkah serius dan terukur untuk menangani penyebaran Covid-19, DPR RI bersama Pemerintah malah menjadikan situsi saat ini sebagai kesempatan untuk membahas RUU Omnibus Law yang jelas-jelas akan merugikan masyarakat, khususnya keluarga nelayan di Indonesia. 

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, menjelaskan bahwa pada hari nelayan 2020 ini, keberadaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja merupakan ancaman serius bagi kehidupan nelayan dan pelaku perikanan rakyat di Indonesia. “Lebih dari 2.2 juta nelayan dan 6 juta pelaku perikanan rakyat di Indonesia terancam oleh RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena isinya sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan mereka,” tegasnya.    

Lebih jauh, Susan memerinci tujuh ancaman RUU Omnibus Law Cipta Kerja bagi nelayan sebagai berikut: pertama, menyamakan nelayan skala kecil dan nelayan tradisional dengan nelayan skala besar. Implikasinya nelayan-nelayan skala kecil dan nelayan tradisional, yang menggunakan perahu di bawah 10 GT serta menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, dipaksa harus mengurus perizinan perikanan tangkap sebagaimana nelayan skala besar. Pada titik ini, pengurusan izin penangkapan ikan akan semakin mempersulit kehidupan nelayan skala kecil dan nelayan tradisional di Indonesia.

Kedua, memberikan kemudahan izin bagi kapal-kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, khususnya di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif. Dampaknya, nelayan skala kecil dan nelayan tradisional harus bersaing dengan kapal-kapal asing di laut Indonesia untuk menangkap ikan.

Ketiga, mendorong ekspansi pembangunan pelabuhan skala besar di kawasan pesisir Indonesia. Dampaknya, tak sedikit kawasan pemukiman nelayan serta kawasan tangkap nelayan yang akan dirampas atas nama pembangunan, investasi serta pertumbuhan ekonomi.

Keempat, mendorong perluasan kawasan konservasi laut di Indonesia yang telah mencapai 20 juta hektar pada tahun 2019. Ke depan, pemerintah akan terus memperluas proyek konservasi laut seluas 32 juta hektar sampai dengan tahun 2030. Dalam praktiknya, proyek ini terbukti tak bisa menjawab kebutuhan nelayan karena sifatnya top-down.

Kelima, mendorong massifnya impor ikan dan garam masuk ke Indonesia tanpa batas. Dengan demikian, RUU ini akan mendorong liberalisasi sektor perikanan di Indonesia. Dampaknya, kehidupan nelayan dan pelaku perikanan rakyat semakin sulit.

Keenam, mewajibkan nelayan untuk memperoleh izin pengelolaan dalam rangka melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan. RUU ini menyamakan nelayan dengan entitas bisnis besar yang akan melakukan aktivitas bisnis di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ketujuh, menguatkan posisi tata ruang laut, sebagaimana diatur dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (RZWP3K) yang tidak menempatkan nelayan sebagai aktor utama pengelola sumber daya kelautan dan perikanan, tidak mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan serta ekosistem laut, serta hanya memberikan kepastian hukum hanya untuk investor.

Berdasarkan kajian tersebut, Susan mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera mencabut RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena hanya akan memperparah kehidupan nelayan di Indonesia. Dalam pada itu, Pemerintah seharusnya menjalankan mandat utamanya untuk hadir melalui implementasi Undang-Undang 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

 “Yang dibutuhkan oleh nelayan adalah laut yang sehat dan bersih, bukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. DPR RI dan Pemerintah harus segera mencabut RUU tersebut dan fokus melakukan penanganan terhadap penyebaran Covid-19,” pungkasnya. (*)

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

Di tengah kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan akibat penyebaran Covid-19, DPR agendakan sidang paripurna membahas Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law Cipta Kerja. Publik mempertanyakan urgensi Surpres tersebut.

Jakarta, 02 April 2020 – Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, mempertanyakan urgensi Surpres Omnibus Law Cipta Kerja yang dibacakan pada sidang paripurna DPR ditengah kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan akibat penyebaran Covid-19 yang terus menginfeksi banyak orang di Indonesia.

“Pemerintah dan DPR RI telah kehilangan hati nuraninya. Pada saat banyak orang terinfeksi dan meninggal akibat Covid-19, mereka malah membacakan Surpres Omnibus Law Cipta Kerja sebagai tanda RUU ini akan dipercepat pembahasannya. Apa urgensinya bagi masyarakat?” katanya.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak DPR RI untuk mencabut Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law Cipta Kerja yang dibahas pada Rapat Paripurna kedua dalam masa persidangan III Tahun 2019-2020. Rapat tersebut digelar pada hari ini, Kamis (02/04/2020).   

Menurut Susan, Pemerintah dan DPR seharusnya lebih memfokuskan diri untuk merealisasikan sejumlah langkah penting dalam menangani penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia yang telah membunuh 1600 orang itu. “Korban Covid-19 terus bertambah dan tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan, DPR dan Pemerintah seharusnya fokus membahas upaya pencegahan,” tegasnya. 

Susan menambahkan, Covid-19 juga memberikan ancaman serius bagi kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pelaku perikanan rakyat lainnya. Oleh karena itu, upaya penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 juga harus diprioritaskan untuk masyarakat pesisir.

“Nelayan dan pelaku perikanan rakyat lainnya adalah masyarakat yang rentan terkena Covid-19. Sudah saatnya DPR dan Pemerintah memberikan perhatian serius bagi mereka yang memiliki kerentanan tinggi,” ungkapnya.

Di tengah situasi dan kondisi yang kini semakin sulit akibat penyebaran Covid-19, KIARA mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir untuk terus mengawasi kerja-kerja DPR dan Pemerintah. Pada saat yang sama Pemerintah dan DPR didesak untuk tidak menggunakan situasi saat ini sebagai kesempatan untuk membahas agenda-agenda yang akan merugikan rakyat.

“KIARA mendesak DPR dan pemerintah untuk tidak menggunakan situasi seperti saat ini sebagai kesempatan untuk bersidang membahas agenda yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir,” pungkas Susan. (*)

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050