Jelang Pemilu 2014, Minim Capres Berwacana Bahari

 

Penulis: Anwar Iqbal

Jakarta, JMOL ** Dinamika pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sepanjang 2013 tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan nelayan. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan nyatanya semakin memperlebar jarak kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya.

Hal di atas tersampaikan dalam forum diskusi yang diselenggarakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bertajuk ‘Refleksi 2013 dan Proyeksi 2014 kelautan dan Perikanan: Mencari Pemimpin Bervisi Kelautan’ di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta (7/1).

Menurut Sekjen KIARA, Abdul Halim, dalam enam tahun belakangan terjadi peningkatan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), namun peningkatan tersebut berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan nelayan tradisional dan minimnya kreativitas program.

“Jika dirata-rata, anggaran KKP 6 tahun terakhir sebesar Rp 4,97 triliun, dengan kenaikan rata-rata sebesar Rp 0,4 triliun/tahun. Hanya saja kecenderungan peningkatan anggaran ini tidak dibarengi dengan visi menyejahterakan masyarakat nelayan tradisional. Sebaliknya, fluktuasi anggaran justru tidak disertai dengan kreativitas program,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mencontohkan bahwa di dalam anggaran KKP tahun 2014 yang besarnya Rp 5,6 triliun, hanya sebesar Rp 258 miliar atau 0,01 persen yang dialokasikan untuk pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil.

Kondisi demikian hendaknya menjadi perhatian serius dan tantangan bagi pemerintah terkait regulasi baru yang akan diberlakukan di ASEAN pada 2015, yaitu pemberlakuan pasar tunggal ASEAN atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

“Khususnya dalam sektor perikanan dalam skema Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, akan ada pemberlakuan sertifikasi untuk produk perikanan budidaya yang disebut Good Aquaculture Practices (GAP). Sebanyak lebih dari 4,5 juta pembudidaya dan 2,3 juta nelayan Indonesia bakal berhadapan dengan situasi tersebut. Apakah mereka sudah siap?” tanya Halim.

Berkaitan dengan tahun politik 2014 di mana akan ada pergantian kepemimpinan, KIARA tidak melihat adanya visi kelautan yang diperdebatkan atau diwacanakan para Calon Presiden yang akan maju.

“Dari perdebatan Calon Presiden 2014 paling tidak satu tahun terakhir ini, hanya terfokus pada siapa, dari partai apa, dan bagaimana dia akan berkoalisi. Tidak pernah diwacanakan bagaimana arah pembangunan ekonomi Indonesia sebagai Republik Bahari, Negara kelautan dengan 70 persen wilayah laut,” pungkasnya.

Editor: Arif Giyanto

Sumber: http://jurnalmaritim.com/2014/1/465/jelang-pemilu-2014-minim-capres-berwacana-bahari

%d blogger menyukai ini: