Aktivis Gelar Aksi Diam Di Depan Istana Negara
Kecewa Pelestarian Laut Gunakan Utang Luar Negeri

RMOL. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menggelar aksi diam di depan Istana Negara, Jakarta, kemarin. Mereka mendesak pemerintah untuk mengevaluasi proyek konservasi laut, karena membebani keuangan negara dan mengebiri masyarakat adat serta nelayan tradisional.

Selain menggelar aksi diam, para aktivis juga menyerahkan petisi bersama ‘’Lestarikan Laut dengan Kearifan Lokal, Bukan Hutang/Bantuan Asing’ kepada Presiden SBY melalui Sekretaris Negara di Jalan Veteran, Jakarta, kemarin.

Petisi yang diluncurkan selama 21 hari (11-31 Juli 2013) melalui media jejaring sosial ini telah didukung sedikitnya 123 organisasi dan individu. Mereka berkumpul sejak pukul 16.00 WIB sore. Massa melakukan aksinya dengan berdiam diri dan menyerahkan petisinya ke Sekretaris Negara.

Sekertaris Jenderal Kiara Abdul Halim mengatakan, data Kiara menyebutkan saat ini terdapat skema dan praktik perluasan kawasan konservasi perairan seluas 20 juta hektar di tahun 2020. Langkah ini dilakukan dengan menggunakan dana utang luar negeri dan mengesampingkan partisipasi nelayan tradisional.

“Kiara mendesak Presiden SBY agar mengedepankan dan memastikan pengelolaan sumber daya laut berdasarkan kearifan lokal yang sudah dilakoni masyarakat adat dan nelayan tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, Kiara juga mendesak Presiden SBY untuk mengevaluasi proyek konservasi laut yang terbukti membebani keuangan negara. “Kami mendesak pemerintah membatalkan kelanjutan Program Manajemen dan Rehabilitasi Terumbu Karang (Coremap) III. Program yang awalnya dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu dinilai sarat utang luar negeri, terindikasi ada kebocoran dana, dan tidak menyejahterakan nelayan tradisional,” katanya.

Aktivis Kiara Selamet Daroyni menyatakan, pengelolaan sumber daya laut yang lestari dan berkelanjutan sudah diterapkan sejak abad ke-16 oleh masyarakat adat yang tersebar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Kiara mencatat diantaranya Sasi di Maluku, Bapongka di Sulawesi Tengah, Awig-awig di Bali dan Nusa Tenggara Barat, serta Ola Nua di Nusa Tenggara Timur.

Menurutnya, masyarakat perikanan tradisional menyadari bahwa kelestarian dan keberlanjutan sumber daya ikan merupakan prasyarat terwujudnya kehidupan yang sejahtera dan adil. “Apalagi mereka mendapati betapa besarnya manfaat sumber daya laut bagi kehidupannya,” katanya.

Sementara itu, dalam beberapa kesempatan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap yakin bahwa tidak ada penyimpangan, termasuk indikasi kebocoran dana Program Coremap III sebagaimana yang diutarakan oleh LSM Kiara.

Lanjutnya, semua dana yang dialokasikan selama dua tahap tersebut, dan berjalan sejak tahun 2003 sampai 2011 sudah diperiksa BPK dan auditor independen. “Overall (secara keseluruhan), Coremap bisa dikatakan sukses,”  kata Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudirman Saad.

Sumber: http://www.rmol.co/read/2013/08/02/120681/Aktivis-Gelar-Aksi-Diam-Di-Depan-Istana-Negara-

%d blogger menyukai ini: