Entries by adminkiara

KIARA: Proyek Jurrasic Park NTT Tunjukkan Wajah Asli Proyek KSPN

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 27 Oktober 2020 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyampaikan kritik tajam kepada Pemerintah Republik Indonesia yang telah dan tengah mengeksploitasi kawasan konservasi yang merupakan habitat Komodo di Pulau Rinca, yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. […]

KIARA: UU Cipta Kerja Inkonstitusional dan Ancam Masa Depan Masyarakat Bahari

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 14 Oktober 2020 – Sejak disahkannya UU Cipta Kerja yang juga dikenal sebagai Omnibus Law pada 5 Oktober 2020 oleh Pemerintahan Pusat dan DPR RI, polemik narasi UU Cipta Kerja menjadi topik utama diskursus di banyak sektor masyarakat sipil. Pengesahan UU Cipta Kerja yang […]

KIARA: UU Cipta Kerja Merampas Kedaulatan Masyarakat Bahari

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 8 Oktober 2020 – RUU Omnibus Law Cipta Kerja baru saja disahkan oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI pada Senin, 5 Oktober 2020. Pengesahan ini menjadi penanda bahwa investasi dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam di kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil akan semakin […]

RUU Cipta Kerja Disahkan, KIARA: Ini adalah Perampokan Terhadap Kedaulatan Masyarakat Bahari

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 6 Oktober 2020 – RUU Omnibus Law Cipta Kerja baru saja disahkan oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI satu hari lalu, tepatnya dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan pada Senin, 5 Oktober 2020. Pengesahan ini menjadi penanda bahwa investasi yang ditandai dengan eksploitasi sumber daya […]

14 Perusahaan Ekspor Benih Lobster Salahi Aturan, KIARA: Masalah Utamanya adalah Permen KP 12 Tahun 2020

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 25 September 2020 — Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) melontarkan kritik keras terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Komisi IV yang DPR sepakat mencabut sementara izin 14 eksportir benih bening lobster. Alasan pencabutan izin sementara itu dilakukan adanya fakta pelanggaran terhadap peraturan […]

UNTUK MENJAMIN HAK ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN PUBLIK TUNDA TAHAPAN PILKADA 2020

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KETERANGAN PERS Nomor: 038/Humas/KH/IX/2020   Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 diikuti oleh 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah yang terdiri dari pemilihan untuk tingkat provinsi sebanyak 9 (sembilan) wilayah, 224 (dua ratus dua puluh empat) pemilihan tingkat kabupaten, dan 37 (tiga puluh tujuh) kota di Indonesia. Tahapan demi […]

“Kekerasan & Penangkapan Sewenang-wenang Kembali Terjadi Terhadap 7 Nelayan, 1 Aktivis Lingkungan Dan 3 Jurnalis Pers Mahasiswa”

PERNYATAAN SIKAP KOALISI MASYARAKAT SIPIL SULSEL [YLBHI-LBH Makassar, Walhi Sulsel, JATAMNAS, Green Peace, KIARA, AJI Makassar, KontraS Sulawesi, KPA Sulsel, IGJ, ICEL, FIK-ORNOP, SP-AM, Sawit Watch, KRUHA, FMN, FORMAT, Hima Sejarah UNM, Fosis UMI, UPPM UMI, UKPM UNHAS, FPPI, FNKSDA Makassar, BEM FIS UNM, Lapar Sulsel, LAW Unhas, PPMI Makassar, BEM FIKP UNHAS, IM3I, Pembebasan, […]

KIARA Kecam Penangkapan Nelayan, Aktivis Lingkungan dan Mahasiswa di Makassar

SIARAN PERS BERSAMA Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Koalisi Selamatkan Laut Indonesia Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Sulawesi Selatan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)   Jakarta, 12 September 2020 – KIARA bersama dengan Koalisi Selamatkan Laut Indonesia, Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Sulawesi Selatan, serta berbagai organisasi koalisi masyarakat sipil di Sulawesi Selatan mengecam penangkapan sewenang-wenang […]

Kecam Penjualan Pulau Pendek di Sultra, KIARA: itu Bertentangan dengan Konstitusi

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 1 September 2020 – Penjualan pulau-pulau kecil terus saja terjadi di Indonesia. Pekan ini, isu penjualan Pulau Pendek di Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara, menjadi perbincangan publik. Bahkan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menyatakan bahwa warga boleh menjual Pulau Pendek untuk kepentingan investasi, asal […]