Entries by adminkiara

Tolak Omnibus Law KIARA: Masyarakat Pesisir Wajib Menolak RUU Omnibus Law

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 4 Februari 2020 – Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kini telah memasuki hari ke-100, terhitung sejak pelantikannya yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019 lalu. Salah satu hal penting yang didorong oleh Jokowi pada 100 hari pemerintahannya adalah pengesahan […]

Evaluasi Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020 KIARA: Lima Tahun Poros Maritim Dunia, Perampasan Ruang Hidup Terus Terjadi

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 28 Januari 2020 – Sejak digaungkan pada kampanye pemilihan Presiden tahun 2014, dan dimasukkan oleh Presiden Joko Widodo ke dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2015-2019, poros maritim dunia menjadi arah baru penataan ruang laut sekaligus kebijakan perikanan nasional. Di dalam konsep poros maritim dunia, nelayan […]

Mangrove Biologi, Ekologi, Rehabilitasi dan Konservasi

Mangrove adalah kehidupan, ini adalah nilai penting bagi masyarakat bahari Indonesia. Bapak Rignolda Djamaludin secara khusus menuliskan buku bertajuk “Mangrove Biologi, Ekologi, Rehabilitasi, dan Konservasi” sebagai bentuk perlawanan atas masifnya pengerusakan mangrove yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. silahkan download buku mangrove disini  Salam Keadilan Perikanan !  

KIARA: Soal Natuna Sudah Selesai, Saatnya Bicara Kedaulatan Bahari Indonesia

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 16 Januari 2020 – Kapal asing Tiongkok sudah menjauh dari perairan Natuna, Kepulauan Riau. Tensi diplomatik antara Indonesia dan China sudah tidak panas seperti sebelumnya. Namun apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia guna menegakkan kedaulatan di perairan yang berbatasan dengan laut China Selatan […]

KIARA: MASYARAKAT PESISIR JAKARTA TERDAMPAK BANJIR PALING PARAH

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 4 Januari 2020 – Memasuki pergantian tahun 2019 ke tahun 2020, masyarakat Indonesia khususnya yang berada di bagian barat Pulau Jawa, harus berhadapan curah hujan yang sangat deras. Curah hujan sangat deras di penghujung tahun 2019 melanda terutama di bagian barat Pulau Jawa. Akibatnya […]

KIARA: Wacana Ekspor Benih Lobster Berdampak Negatif Bagi Perekonomian Nasional

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 18 Desember 2019 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo untuk menghentikan wacana ekspor benih lobster yang berasal dari Indonesia ke luar negeri. Alasannya, hal itu akan mendorong eksploitasi sumberdaya perikanan di perairan Indonesia semakin tidak terkendali. Pada […]

TEMUI KKP, KIARA BERSAMA NELAYAN TRADISIONAL MENOLAK LAUT INDONESIA DIRUSAK

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 16 Desember 2019 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bersama dengan Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN), Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU), Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) Muara Angke menemui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia untuk menyampaikan penolakan atas wacana […]

Ranperda Zonasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kalimantan Timur Akan Rampas Ruang Hidup Nelayan

Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari Rancangan Perda RZWP3K Kalimantan Timur Siaran Pers   Jakarta, 27 November 2019 – Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari menyampaikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur yang dibahas di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 27 November 2019. Perda Zonasi […]

AMUK BAHARI: RANCANGAN PERDA ZONASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KALIMANTAN TIMUR WAJIB DITOLAK

Siaran Pers Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari   Jakarta, 20 November 2019 – Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari menyampaikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur yang dibahas di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 27 November 2019. Perda Zonasi Provinsi Kalimantan Timur wajib ditolak […]

TOLAK SERTIFIKASI NELAYAN KIARA: RENCANA SERTIFIKASI NELAYAN MELECEHKAN IDENTITAS BANGSA BAHARI

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 12 November 2019 – Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan melakukan sertifikasi terhadap profesi nelayan mendapatkan penolakan dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyatakan bahwa masyarakat bahari, khususnya nelayan skala kecil atau nelayan tradisional, nelayan yang […]