Penulis: Dodo

Laut untuk Rakyat, tanpa Intervensi Politik

Oleh: Rosiful Amirudin *) Selama berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun, orientasi pembangunan negeri ini selalu berpijak pada konsep daratan (kontinen). Cukup lama bangsa ini berpaling dari laut. “Orang darat” beramai-ramai menjadikan laut sebagai halaman belakang rumah. (Khudori dalam Opini bertajuk “Gus Dur dan Amnesia Kelautan”) Sudah terlalu lama negara Indonesia sebagai negeri bahari memunggungi laut. Terlalu lama meninggalkan potensi kelautan dan perikanan Indonesia berujung pada kerugian negara yang besar. Praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia bedasarkan Pusat Data dan Informasi Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengakibatkan negara merugi sampai dengan 5,2 miliar dolar AS per tahun...

Read More

Residents fight for land ownership on pari Island

Jakarta, Monday June 12,2017 Residents have been forced to leave Pari Island PT Bumi Pari Asri claims to have right-to build certificates Residents have no official certificates for their land For tourists, pari Island is praised as one of the most beautiful destination in the thousand Island, Jakarta, with ist white sand shores and pristine water that hardly hides the splendor of the seabed. But for locals, the island that the have lifed on for generation may son be a part of their history as a company has been forcing them to leave their homes. Claiming rights to 90...

Read More

Kasus PT Garam Bukti Gagalnya Perlindungan kepada Petambak

JAKARTA — Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyebutkan kasus dugaan penyalahgunaan importasi dan distribusi garam oleh PT Garam merupakan bentuk kegagalan melindungi petambak garam Indonesia.  Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati, Ahad (10/6), mengatakan tindakan penyalahgunaan izin tersebut jelas melanggar Peraturan Menteri Perdagangan 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Importasi Garam. Susan menyatakan, sudah jelas tertuang di aturan itu bahwa importir garam industri dilarang memperdagangkan atau memindahtangankan garam industri kepada pihak lain. “Dampaknya tiga juta petambak garam, baik laki-laki dan perempuan menjadi semakin sulit bersaing di pasar nasional dan semakin terpuruk,” katanya. Tertangkapnya Direktur Utama PT Garam, Achmad Boediono pada...

Read More

Pengumuman Perubahan Susunan Pengurus Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Periode 2017-2020

Pengumuman Perubahan Susunan Pengurus Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Periode 2017-2020   Kepada Yth. Bapak/Ibu, Saudara, Rekan, dan Sahabat, Puji Syukur ke Hadirat Tuhan YME, KIARA  telah msenyelenggarakan Pertemuan Nasional VII sebagai forum anggota tertinggi pada tanggal 19 Mei 2017.  Pertemuan Nasional ini memilih dan menetapkan kepengurusan baru KIARA untuk periode 2017-2020, terdiri dari: (1) Dewan Presidium KIARA Periode 2017-2020: Dwi Astuti, Sukarman, Ony Mahardika, Sutrisno, Nus Ukru; (2) Sekretaris Jenderal KIARA Periode 2017-2020: Sdri. Susan Herawati Romica. Sehubungan dengan keputusan dan ketetapan tersebut, diharapkan Bapak/Ibu, Saudara, Rekan, dan Sahabat, dapat melakukan komunikasi langsung berkenaan dengan hal-hal keorganisasian Perkumpulan KIARA. Pada kesempatan ini pula, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada Dewan Presidium dan Sekjen KIARA periode 2015-2017. Semoga kerjasama yang telah terjalin, terus terjalin dan menguatkan upaya menegakkan Konstitusi demi kesejahteraan nelayan. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas waktu dan perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami,   Dewan Presidium                                                            Sekretaris Jenderal   Dwi Astuti                                                            Susan Herawati Romica Sukarman Ony Mahardika Sutrisno Nus...

Read More

Hari Nelayan 2017: Negara Wajib Lindungi dan Berdayakan Masyarakat Pesisir

JAKARTA, 6 April 2017 – Hari nelayan merupakan momentum penting untuk mendorong negara agar melindungi dan memberdayakan masyarakat pesisir. Pasalnya, Undang-Undang (UU) nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam telah disahkan oleh DPR RI serta Pemerintah pada tanggal 15 Maret 2016. Namun, sejalan disahkannya Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam justru kasus perampasan ruang hidup nelayan dan pemiskinan terstruktur terjadi di pesisir Indonesia. Hingga hari ini, nelayan harus berhadapan dengan proyek pengurukan laut atau reklamasi yang terjadi di 16 wilayah pesisir (lihat lampiran) dan merampas ruang kehidupan bagi...

Read More

PETISI

Video

Loading...

Follow E-Book

Flag Counter