Penulis: kiara

Siaran Pers KIARA, 28 Januari 2016: Gubernur DKI Jakarta Privatisasi Teluk Jakarta

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id Gubernur DKI Jakarta Privatisasi Teluk Jakarta Jakarta, 28 Januari 2016. Gubernur DKI Jakarta bersikukuh melaksanakan proyek hutang senilai lebih dari Rp540 triliun atau setara dengan USD40 miliar di Teluk Jakarta, yakni reklamasi pantai dan pembangunan 17 pulau buatan. Sedikitnya 8 perusahaan properti mengantongi izin reklamasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (lihat Tabel 1). Di antara kedelapan pengembang ini, terdapat PT Muara Wisesa Samudera (anak perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk./APLN) yang memperoleh jatah pembangunan Pulau G. Untuk mereklamasi perairan seluas 161 hektare, perusahaan ini menggandeng investor asal Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Singapura. Di dalam Pulau G, akan disediakan 70.000 tempat tinggal, mal, perkantoran, apartemen, dan perumahan pinggir pantai sebanyak 90.000. Anak perusahaan APLN ini melaksanakan pembangunan Pulau G setelah mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra. Padahal surat keputusan ini bertentangan dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Di dalam Pasal 34 disebutkan, (1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi; (2) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan: (a)...

Read More

Siaran Pers Bersama Nelayan Mendatangi DPRD dan Mengadu Ke Presiden

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KNTI, Solidaritas Perempuan, LBH Jakarta, YLBHI, KPI, ICEL, KIARA, WALHI) Perempuan Nelayan dan Nelayan Tradisional: Hentikan Pembahasan Raperda RZWP3K dan Kawasan Strategis Pantura Jakarta Jakarta, 28 Januari 2016. Perempuan nelayan dan nelayan tradisional meminta DPRD DKI menghentikan pembahasan Raperda RZWP3K dan Kawasan Strategis Pantura Jakarta. Pembahasan tersebut tidak partisipatoris, tanpa melibatkan masyarakat dan tidak terbuka kepada publik. Terlebih bagi perempuan yang tidak diakui identitasnya sebagai perempuan nelayan, sehingga tidak pernah dilibatkan dalam berbagai ruang pengambilan keputusan. Padahal kedua regulasi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan perempuan. Teluk Jakarta telah berada dalam situasi kritis dengan ditandai dengan kematian ikan yang terus-terusan berulang. Namun tidak ada upaya pemerintah yang jelas untuk memulihkan kondisi dan terjadi sebaliknya. Proyek reklamasi diteruskan dan akan beban Teluk Jakarta bertambah buruk dengan dibebani proyek Giant Sea Wall. Ditambah lagi penurunan muka tanah yang tinggi sehingga memperhebat bencana banjir. Pemerintah seharusnya berupaya merevitalisasi dan memulihkan kondisi Teluk Jakarta demi berlangsungnya kehidupan masyarakat nelayan, maupun masyarakat umum lainnya. Alih-alih memulihkan kondisi, pemerintah sebaliknya justru menjual kehidupan masyarakat pesisir, melalui proyek reklamasi. Diteruskannya reklamasi, salah satunya dengan Proyek Giant Sea Wall, tentunya akan menjadikan beban Teluk Jakarta bertambah buruk. Hal ini akan diperparah dengan penurunan muka tanah yang tinggi sehingga memperparah bencana banjir yang akan dialami masyarakat Jakarta. Meskipun mengalami situasi yang sama, namun dampak yang berbeda dirasakan oleh perempuan di wilayah pesisir...

Read More

Siaran Pers KIARA, 20 Januari 2016: Menteri Perdagangan Gadaikan Kepentingan Nasional Petambak Garam ke Pasar

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan – KIARA www.kiara.or.id   MENTERI PERDAGANGAN GADAIKAN  KEPENTINGAN NASIONAL PETAMBAK GARAM KE PASAR Jakarta, 20 Januari 2015. Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/9/2012 tentang Ketentuan Impor Garam. Terbitnya aturan ini menomorduakan garam rakyat dengan mengutamakan importasi garam, baik untuk konsumsi maupun industri. Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan menegaskan, “Aturan Menteri Perdagangan bertentangan dengan Nawacita agar urusan garam diurus oleh bangsa sendiri. Adanya perubahan aturan ini mencederai mandat yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Apalagi aturan ini akan mematikan sentra-sentra...

Read More

PETISI

Video

Loading...

Follow E-Book

Flag Counter