Kalau Berpihak Kepada Kedaulatan Nelayan dan Perempuan Nelayan, Susi Harusnya Tak Keluarkan Izin

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Kalau Berpihak Kepada Kedaulatan Nelayan dan Perempuan Nelayan, Susi Harusnya Tak Keluarkan Izin Jakarta, 20 Desember 2018 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengecam langkah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang telah mengeluarkan izin lokasi untuk pembuatan AMDAL (Analisis Read more…

KIARA: Impor Garam Bukan Solusi tapi Dampak dari Mandeknya Tata Kelola Garam Indonesia

Siaran Pers Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)   KIARA: Impor Garam Bukan Solusi tapi Dampak dari Mandeknya Tata Kelola Garam Indonesia Jakarta, 11 Agustus – Impor garam sebanyak 75.000 ton dari Australia merupakan dampak dari mandeknya tata kelola garam Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat bahwa impor garam Read more…

Siaran Pers KIARA, 28 Januari 2016: Gubernur DKI Jakarta Privatisasi Teluk Jakarta

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id Gubernur DKI Jakarta Privatisasi Teluk Jakarta Jakarta, 28 Januari 2016. Gubernur DKI Jakarta bersikukuh melaksanakan proyek hutang senilai lebih dari Rp540 triliun atau setara dengan USD40 miliar di Teluk Jakarta, yakni reklamasi pantai dan pembangunan 17 pulau buatan. Sedikitnya 8 perusahaan properti Read more…

Siaran Pers Bersama Nelayan Mendatangi DPRD dan Mengadu Ke Presiden

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KNTI, Solidaritas Perempuan, LBH Jakarta, YLBHI, KPI, ICEL, KIARA, WALHI) Perempuan Nelayan dan Nelayan Tradisional: Hentikan Pembahasan Raperda RZWP3K dan Kawasan Strategis Pantura Jakarta Jakarta, 28 Januari 2016. Perempuan nelayan dan nelayan tradisional meminta DPRD DKI menghentikan pembahasan Raperda RZWP3K dan Kawasan Strategis Read more…

id_IDIndonesian
en_USEnglish id_IDIndonesian