Selasa, 21/09/2010 14:15:37 WIB
Oleh: Erna S. U. Girsang

JAKARTA: Pemerintah dinilai seharusnya tidak membatasi penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada nelayan, tetapi memperketat pengelolaan dan pengawasan BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Abdul Halim, Koordinator Program Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), menilai permintaan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kepada PT Pertamina (Persero) agar membatasi penjualan BBM bersubsidi kepada nelayan maksimal 25 kiloliter per bulan tidak adil.

Krisis Diplomasi RI-Malaysia

Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik
Selasa, 7 September 2010 | 16:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Perundingan Kinabalu telah menelurkan sejumlah kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia. Namun, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai tak ada kemajuan berarti yang diperoleh melalui perundingan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Sri Anifah bin Haji Aman itu.

"Kami menilai pertemuan Kinabalu tidak lebih maju dari lima belas pertemuan sebelumnya," ungkap Sekretaris Jenderal Kiara Riza Damanik kepada Kompas.com, Selasa (7/9/2010).