M.Riza Damanik
Sekretaris Jenderal KIARA; Pemohon I Uji Materi UU No.27 Tahun 2007

DITENGAH sedang bergesernya praktik liberalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia: dari ruang darat ke laut. Mahkamah Konstitusi, Kamis 16 Juni 2011, membatalkan pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Diatas kertas, kebijakan mengkavling ruang hidup nelayan tradisional dan masyarakat adat: perairan pesisir dan pulau-pulau kecil—dibatalkan.

Gagasan
Rabu, 15 Juni 2011 | 20:22:57 WIB

Rancangan Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 tengah dibahas. Lebih dari 8,5 juta penduduk Jakarta, tak terkecuali para nelayan, berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta mengutamakan nilai keadilan dan keselamatan warga dalam proses pembahasan ranperda tersebut.