Siaran Pers Bersama

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Regional Sumatera Utara

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

Merehabilitasi Mangrove,

Jakarta, 15 Mei 2012. Upaya nelayan yang tergabung di dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) untuk merehabilitasi hutan mangrove pasca dikonversi menjadi perkebunan sawit di Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, terancam kriminalisasi dan intimidasi oleh perusahaan sawit setempat yang melakukan perambahan hutan. Ironisnya, tidak ada perlindungan dari pemerintah daerah setempat kepada nelayan.

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan

www.kiara.or.id

Jakarta, 9 Mei 2012. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebut empat kejanggalan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 145/G/2011/PTUN-JKT terkait Limbah Newmont. Putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta—yang diketuai oleh Bambang Heriyanto, SH. MH., dengan hakim anggota Andri Mosepa, SH. MH. dan Andry Asani, SH. MH—tidak mempertimbangkan efek buruk terhadap ekosistem perairan laut akibat dumping tailing PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT). Majelis Hakim malah memperkuat Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 92 Tahun 2011 yang memberikan Izin Dumping Tailing kepada PT. NNT.