Pemberantasan Pencurian Ikan Harus Secara Terpadu

Sabtu, 11 Apr 2015

MedanBisnis – Tabanan. Pemberantasan tindak pidana pencurian ikan yang terjadi di berbagai titik di kawasan perairan Republik Indonesia harus dilakukan secara terpadu dan mendapatkan dukungan penuh pihak TNI dan Polri.

“Semua upaya pemberantasan “IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) Fishing” yang dilakukan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) tidak ada artinya tanpa dukungan di lapangan dari TNI AL dan Polri,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam rilis KKP yang diterima di Jakarta, Jumat (10/4).

Untuk itu, langkah KKP terkait dengan penanganan kasus Hai Fa juga mendapatkan dukungan anggota Komisi IV DPR yang berencana mengadakan rapat kerja gabungan dengan aparat penegak hukum.

Sejumlah kementerian dan instansi yang akan mengikuti rapat kerja tersebut antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, TNI Angkatan Laut dan KKP.

Komisi IV DPR juga telah meminta KKP memberikan data secara tertulis kepada berbagai pihak baik yang sudah terbukti maupun masih terindikasi terlibat dalam pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia.

Sebelumnya, Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno mengatakan pihaknya meminta kepada Presiden untuk menugaskan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang melakukan fungsi koordinasi.

“Saya meminta kepada bapak Presiden tadi akan diserahkan kepada Bakamla. Jadi semua harus ikut operasi Bakamla,” ujar Tedjo di Jakarta, Selasa (7/4). Dengan adanya koordinasi yang jelas maka setiap langkah yang dilakukan dalam upaya penanganan pencurian ikan dan penyelundupan ikan dapat dilakukan secara terpadu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim menegaskan pemberantasan pencurian ikan di perairan Republik Indonesia mesti dilakukan berbagai pihak terkait dengan koordinasi yang baik dan menyeluruh serta jangan ada ego sektoral.

“Pemberantasan praktik pencurian ikan patut dilakukan secara komprehensif, dimulai dengan merevisi kebijakan yang lemah, memperkuat koordinasi antarlembaga dengan menghilangkan ego sektoral, dan melakukan penuntutan dengan dasar hukum yang kuat,” kata Abdul Halim di Jakarta, Senin (6/4).

Untuk itu, menurut Abdul Halim, pemerintah juga harus dapat menyegerakan penyusunan peraturan pemerintah berkenaan dengan partisipasi masyarakat di dalam memerangi praktik “Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing” atau pencurian ikan di Tanah Air.

Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginginkan pemberantasan pencurian ikan di Tanah Air dapat dilakukan dengan mendahulukan peningkatan kesejahteraan nelayan yang ada di berbagai daerah. “KNTI mendesak Pemerintahan Jokowi-JK memperkuat strategi pemberantasan pencurian ikan dengan pendekatan kesejahteraan,” kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik di Jakarta, Minggu (5/4). (ant)

Sumber:

http://www.medanbisnisdaily.com/m/news/read/2015/04/11/157413/pemberantasan-pencurian-ikan-harus-secara-terpadu/

Kasus Benjina Ancam Produk Ekspor Perikanan Indonesia

Jum’at, 10 April 2015

JAKARTA, GRESNEWS.COM – Kasus perbudakan dan penyuapan yang dilakukan PT Pusaka Benjina Resources berbuntut. Tidak hanya menyentuh ranah hukum, kasus Benjina yang juga turut dieskpos media internasional, berpotensi mengancam produk impor perikanan Indonesia.

Kekhawatiran tersebut berlanjut pasca dipublikasikannya laporan investigatif terkait kasus perbudakan Benjina oleh media internasional Associated Press (AP) beberapa waktu lalu. Sekjen Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengatakan, jika kasus Benjina tidak segera ditangani melalui jalur hukum, maka dampak serius akan menimpa sektor ekspor perikanan Indonesia. Bahkan, ia khawatir, produksi perikanan yang hendak dikirim pemerintah ke luar negeri berpeluang diboikot negara luar.

“Kemungkinan boikot produk perikanan di pasar internasional bisa terjadi bilamana kasus Benjina tidak segera dituntaskan pemerintah,” kata Abdul kepada Gresnews.com, Jum’at (10/4).

Abdul menuturkan, praktik boikot produk perikanan pernah dialami perusahaan Thailand Charoen Phokpand Foods. Perusahaan milik Thailand tersebut ditengarai melakukan praktik pelanggaran di sektor perikanan sehingga berdampak pada pemboikotan produk ekspor. Abdul berharap, pemboikotan produksi perikanan tersebut tidak sampai dialami oleh Indonesia.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Susi mengaku cemas bilamana kasus Benjina mempengaruhi relasi Indonesia dengan negara-negara tujuan ekspor produk perikanan seperti Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa.

Susi menyadari, negara-negara tujuan ekspor perikanan Indonesia mayoritas sensitif terhadap praktek penyimpangan dan pelanggaran. Dalam keterangannya, Susi tak ingin produk perikanan Indonesia bernasib sama dengan komoditas sawit Indonesia yang sulit diekspor karena terjebak persoalan lingkungan.

“Pemerintah berkomitmen menindak setiap praktik perbudakan. Ini penting sekaligus menjadi pesan kepada dunia internasional bahwa Indonesia tidak akan melakukan pembiaran atas kasus perbudakan yang terjadi di perairan Indonesia,” tegas Susi.

Sebelumnya, Tim Satgas IUU Fishing Mas Achmad Santosa menurunkan tim untuk mengusut kasus pelanggaran Benjina di Kepulauan Aru, Maluku.

Achmad berharap keterlibatan dan dukungan sejumlah pihak dapat mempercepat waktu penyelidikan. Achmad mengaku, hingga kini tim satgas pun masih terus menelusuri fakta soal sejumlah pelanggaran HAM termasuk praktik perbudakan para ABK.

“Hingga kini tim satgas terus mendalami data dan informasi pelanggaran kapal eks asing milik Benjina,” kata Achmad.

Achmad menilai, kejahatan perbudakan kepada ABK masuk kategori pelanggaran HAM. Adapun indikasi lain dari praktik perbudakan tersebut yaitu kerja paksa sehingga penyelidikan turut melibatkan Institusi Kepolisian dan Komnas HAM.

Selain mencari fakta (fact finding) terkait kerja paksa, tim satgas terus melakukan analisis dan evaluasi terhadap kapal-kapal eks asing milik PT PBR.

Reporter : everd@gresnews.com Redaktur : Ramidi

Sumber:

http://www.gresnews.com/mobile/berita/ekonomi/150104-kasus-benjina-ancam-produk-ekspor-perikanan-indonesia/#sthash.0vqRdMWR.uxfs

Kebijakan Menteri Susi Dianggap Ancam Nasib Nelayan Kecil, Lho Kok?

Kebijakan Menteri Susi Dianggap Ancam Nasib Nelayan Kecil, Lho Kok? REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melarang aktivitas penangkapan ikan di bawah 4 mil wilayah laut menuai kecaman. Jika diterapkan, kebijakan ini sama saja membunuh kehidupan nelayan kecil. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim mengatakan, nelayan kecil hanya bisa beroperasi paling jauh 4 mil. Karena, perahu yang digunakan tidak menggunakan mesin atau berukuran di bawah 5 GT (gross tone). “Kalau dilarang, mau cari makan dari mana para nelayan kecil. Kebijakan ini keliru karena akan mematikan kehidupan masyarakat perikanan skala kecil,” kata Abdul kepada Republika, Jumat (9/1). Abdul menyampaikan, kehidupan nelayan kecil sudah sangat memprihatinkan. Dalam sehari, nelayan kecil paling banter hanya mendapat penghasilan Rp 100-150 ribu. Nelayan kecil tidak setiap hari bisa melaut karena tergantung dengan cuaca. Dalam setahun, nelayan kecil rata-rata hanya bisa melaut sebanyak 160 hari. Nelayan kecil, kata Abdul, sering mengutang di saat tidak melaut karena cuaca buruk. “Ketika ditutup, akses mereka hilang, utang menumpuk, mereka jadi tersandera. Ujung-ujungnya akan jadi budak bagi nelayan skala besar,” Abdul menambahkan. Seperti diketahui, Menteri KKP Susi berencana melarang aktivitas penangkapan ikan di bawah 4 mil wilayah laut. Susi ingin agar area itu hanya digunakan untuk pariwisata dan konservasi. Red: Bilal Ramadhan Rep: Satria Kartika Yudha Sumber: http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/01/09/nhwn46-kebijakan-menteri-susi-dianggap-ancam-nasib-nelayan-kecil-emlho-kokem

KIARA Soroti 65% Anggaran KKP Tidak Pro Pemberdayaan Nelayan

KIARA Soroti 65% Anggaran KKP Tidak Pro Pemberdayaan Nelayan

Pemerintah bersama dengan DPR Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Oktober 2014. APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2015 meningkat dibandingkan dengan tahun 2014: dari Rp5.784,7 triliun menjadi Rp6.368,7 triliun.

Di dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 dan Nota Keuangan APBN 2015,  dana yang dialokasikan untuk masyarakat dan pemerintah daerah di 34 provinsi hanya sebesar 34,8 persen dari Rp6.726.015.251.000. Dari pro­sentase di atas, 29,6 persen dialo­kasikan untuk pembangunan infra­struktur dan pengadaan barang dan jasa. Sementara upaya pem­berdayaan masyarakat berbentuk penyaluran dana tunai sebesar 5,2 persen untuk kelompok usaha garam, rumput laut, perikanan tangkap dan budidaya.

Dalam release yang diterima Maritim, Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA menegaskan bahwa, “Peningkatan produksi perikanan masih menjadi prioritas pemerintah. Tantangannya adalah selama ini kenaikan produksi tidak memberikan kesejahteraan kepada nelayan. Ditambah lagi daya saing produk perikanan dari kampung-kampung nelayan yang belum serius digarap. Ironisnya perluasan kawasan konservasi perairan juga dijadikan sebagai target pelaksa­naan anggaran. Akibatnya, luasan wilayah tangkap nelayan menyem­pit, modal melaut dan harga jual hasil tangkapan ikan tidak seban­ding. Dengan perkataan lain, politik anggaran Presiden Jokowi belum menyasar upaya perlindungan dan pemberdayaan untuk kesejah­teraan nelayan”.

Lebih parah lagi, pemerintah ikut terlibat dalam praktek pengrusakan ekosistem pesisir dan laut melalui reklamasi lahan di Kabupaten Kayong Utara (Kalimantan Barat) senilai Rp5 miliar dan lanjutan reklamasi kavling industri di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sebesar Rp731.850.000.

Mendapati politik anggaran di atas, tahun 2015 masih menjadi masa suram pembangunan ke­lautan dan perikanan bagi ma­syarakat perikanan skala kecil (nelayan, perempuan nelayan, petambak garam dan budidaya). 

 

Sumber: http://mediamaritim.com/index.php/kelautan/129-kiara-soroti-65-anggaran-kkp-tidak-pro-pemberdayaan-nelayan

2015 Masih Suram bagi Perikanan Skala Kecil

2015 Masih Suram bagi Perikanan Skala Kecil JAKARTA, JMOL Kendati anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2015 meningkat dibandingkan dengan tahun 2014, yakni dari Rp 5,7 triliun menjadi Rp 6, 3triliun. Namun, bagi pembangunan kelautan dan perikanan khususnya masyarakat skala kecil, masih menjadi masa suram. Pasalnya, politik anggaran Presiden Jokowi belum menyasar upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil. Di dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 dan Nota Keuangan APBN 2015, dana yang dialokasikan untuk masyarakat dan pemerintah daerah di 34 provinsi hanya sebesar 34,8 persen dari Rp6.726.015.251.000 anggaran yang dimiliki oleh KKP. Dari prosentase di atas, 29,6 persen dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa. Sementara upaya pemberdayaan masyarakat berbentuk penyaluran dana tunai sebesar 5,2 persen untuk kelompok usaha garam, rumput laut, perikanan tangkap dan budidaya. “Mendapati politik anggaran di atas, tahun 2015 masih menjadi masa suram pembangunan kelautan dan perikanan bagi masyarakat perikanan skala kecil, khususnya nelayan, perempuan nelayan, petambak garam dan budidaya,”ujar Sekretaris Jenderal KIARA Abdul Halim, dalam siaran persnya, Jumat (19/12). Menurut Halim, peningkatan produksi perikanan masih menjadi prioritas pemerintah. Tantangannya adalah selama ini kenaikan produksi tidak memberikan kesejahteraan kepada nelayan. Ditambah lagi daya saing produk perikanan dari kampung-kampung nelayan yang masih rendah karena belum serius digarap. Ironisnya perluasan kawasan konservasi perairan juga dijadikan sebagai target pelaksanaan anggaran. Akibatnya, luasan wilayah tangkap nelayan menyempit, modal melaut dan harga jual hasil tangkapan ikan tidak sebanding. Dengan perkataan lain, politik anggaran Presiden belum menyasar upaya perlindungan dan pemberdayaan untuk kesejahteraan nelayan. “Lebih parah lagi, pemerintah ikut terlibat dalam praktek pengrusakan ekosistem pesisir dan laut melalui reklamasi lahan seperti di Kabupaten Kayong Utara (Kalimantan Barat) senilai Rp5 miliar dan lanjutan reklamasi kavling industri di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sebesar Rp731.850.000. ,”tuturnya. Sumber: http://jurnalmaritim.com/2014/12/2015-masih-suram-bagi-perikanan-skala-kecil/

Mendongkrak Daya Saing Nelayan

Mendongkrak Daya Saing Nelayan

Koran SINDO   Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Penduduk yang berada di garis pantai (pesisir) banyak didominasi oleh nelayan yang menggantungkan hidup sektor perikanan. Sayangnya, mereka belum bisa berkuasa atas lautnya sendiri. Luasnya laut Indonesia dan panjangnya garis pantai seharusnya bisa lebih dinikmati masyarakat pesisir. Namun, banyak warga yang berprofesi sebagai nelayan tidak menikmati potensi laut Indonesia karena keterbatasan yang mereka hadapi, mulai keterbatasan teknologi penangkapan, modal, pengangkutan hasil tangkapan, hingga pengolahan hasil tangkap. Para nelayan Indonesia kalah dibanding nelayan asing yang sudah mempunyai teknologi yang lebih baik dan mampu menangkap ikan di luar teritorial negara mereka. Bahkan, banyak nelayan asing yang menangkap ikan di laut Indonesia yang kaya. Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Jakarta Siswanto Rusdi menyebutkan, perairan Indonesia sudah lama menjadi salah satu tempat favorit bagi kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan ilegal. Perlu waktu yang cukup lama agar kegiatan illegal fishing ini benar-benar bisa diberantas. Siswanto menyebutkan, nelayan internasional sudah biasa melengkapi peralatan untuk melaut dengan teknologi yang mampu mengarungi samudera. Daerah-daerah yang banyak menjadi tujuan penangkapan ikan adalah laut yang masuk zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang sangat luas. Untuk mencapai zona tersebut, mereka melengkapi kapal mereka dengan teknologi dan bahan bakar yang cukup. Kapal-kapal para nelayan internasional saat ini berbobot antara 200 GT (gros ton) hingga 500 GT. “Panjang kapal 200 GT saja berkisar 50–100 meter. Sementara, nelayan Indonesia masih menggunakan kapal tradisional yang umumnya kecil dan dengan teknologi yang terbatas,” jelas Siswanto. Pemerintah perlu memberikan perhatian pada sumberd aya nelayan, baik dari sisi teknologi dan modal. Peningkatan kapasitas nelayan selain akan menambah kesejahteraan mereka, juga bisa memfungsikan nelayan dalam melakukan pengawasan illegal fishing. Guna menerapkan strategi ini, nelayan Indonesia juga perlu dilengkapi dengan kapal besar dan teknologi yang lebih baik. Jika kapal nelayan sudah memenuhi standar, mereka akan sangat efektif untuk mengawasi laut Indonesia karena jumlah mereka cukup banyak. Bandingkan jika hanya mengandalkan kapal dan aparatur pemerintah yang sangat terbatas. Apalagi, para nelayan sudah menjadikan laut sebagai tempat kedua mereka. “Tidak ada yang meragukan kemampuan melaut para nelayan Indonesia, mereka sudah di tempat selama beradababad lamanya, namun kendala yang dihadapi mereka saat ini adalah teknologi. Jumlah mereka yang sangat besar, sangat efektif jika disinergikan untuk mencegah illegal fishing,” tambah Siswanto. Siswanto yakin, jika para nelayan dilengkapi dan dilatih menggunakan kapal dan teknologi yang cukup, kesejahteraan mereka juga akan terangkat. Selama ini nelayan Indonesia selalu terlilit utang. Banyak yang terjerat hutang yang salah satu syaratnya harus menjual hasil tangkapan pada pihak tertentu dengan harga murah. Jika kesejahteraan terangkat, maka akan mencegah illegal fishingsecara signifikan. Pemerintah memperkirakan kerugian yang dialami Indonesia akibat illegal fishingbisa mencapai Rp300 triliun setiap tahunnya. Baru-baru ini pemerintah terlihat melakukan sejumlah upaya untuk mencegah illegal fishing, seperti penenggelaman beberapa kapal. Namun, masih banyak kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Sementara, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim menambahkan, masalah yang dihadapi nelayan cukup kompleks. Selain karena kemampuan menangkap ikan, mereka tidak kuasa menentukan harga hasil tangkapan karena tersandera oleh tengkulak. Para tengkulak biasanya adalah mereka yang memonopoli pembelian ikan dan juga berasal dari perusahaan pengolahan yang mempunyai modal besar. Masalah lain yang dihadapi para nelayan adalah integrasi perikanan, mulai dari penangkapan, distribusi hingga pengolahan. Selama ini sentra penangkapan banyak terdapat di wilayah tengah dan timur Indonesia, sementara sentra produksi banyak berada di Indonesia bagian barat. Akibatnya, banyak hasil produksi (baik tangkap maupun budi daya) yang tidak terserap industri pengolahan. “Jarak antara sentra produksi dan pengolahan yang jauh banyak membuat banyak ikan mati sebelum sampai ke sentra produksi yang membuat harganya anjlok,” kata Halim kepada KORAN SINDO. Saat ini menurut Halim, masalah nelayan bertambah seiring kenaikan harga BBM. Selama ini modal penangkapan ikan lebih banyak dihabiskan untuk konsumsi BBM, sehingga ketika BBM naik biaya pun bertambah. “BBM menghabiskan sekitar 70% dari biaya nelayan. Harga yang naik ini tidak diikuti kenaikan harga ikan yang membuat nelayan semakin merana,”tambah Halim. Halim meminta pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat bagi nelayan. Dalam kebijakan BBM misalnya, seharusnya nelayan bisa menikmati subsidi yang lebih besar dibanding yang lain. Dia meminta, jangan sampai alasan penyelewengan membuat harga BBM bagi nelayan naik, karena seharusnya pemerintah memberikan solusi pada distribusi, bukan menaikkan harga BBM.   Sumber:http://www.koran-sindo.com/read/940494/162/mendongkrak-daya-saing-nelayan

Pemberian izin kapal Vietnam di Indonesia dikecam

Pemberian izin kapal Vietnam di Indonesia dikecam

Pemerintah Indonesia memberi izin kepada hampir 2.000 kapal nelayan Vietnam untuk berlindung di perairan Indonesia. Namun langkah tersebut dikecam oleh pegiat lingkungan hidup.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membenarkan telah memberi izin kepada para nelayan Vietnam tersebut untuk berlindung selama tidak mencuri ikan Indonesia.

“Kita kan juga mau diplomasi baik, but it doesn’t mean we’re gonna let them do it. Jadi surat resmi (pemberian izin) saya layangkan,” kata Susi Pudjiastuti kepada wartawan BBC Indonesia Rizki Washarti.

Pemberian izin ini bermula ketika pemerintah Provinsi Ba Ria-Vung Tau, Vietnam, melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Ho Chi Minh City meminta izin kepada pemerintah Indonesia agar hampir 2.000 kapal nelayan Vietnam dapat berlindung di perairan Indonesia akibat cuaca buruk.

“Kita menerima nota diplomatik (permohonan berlindung) itu. Lalu atas arahan dari bapak Konsul Jenderal, nota diplomatik itu kita teruskan kepada pemerintah pusat, kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata juru bicara KJRI Ho Chi Minh City, Desy Nurmala Sari, Jumat (19/12).

Cuaca

Alasan pemerintah Vietnam soal cuaca buruk ditanggapi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Andi Eka Sakya. Dia mengatakan memang ada kemungkinan gelombang setinggi di atas tiga meter di sekitar pulau Natuna, pekan depan.

Namun, lepas dari adanya kemungkinan cuaca buruk, pemerintah Indonesia semestinya bisa menempuh jalan lain.

Dengan memberikan izin kepada nelayan Vietnam untuk berlindung di Indonesia, tidak ada yang bisa menjamin mereka tidak mencuri ikan Indonesia, kata pegiat dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim.

“Mestinya pemberian izin itu ditunda terlebih dahulu dan berkomunikasi langsung dengan Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta untuk meminta upaya penyelamatan dan pemulangan nelayan-nelayan Vietnam tersebut,” kata pegiat dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim.

Pemberian izin kepada nyaris 2.000 kapal Vietnam untuk berlindung di perairan Indonesia mengemuka dua pekan setelah Angkatan Laut Indonesia menenggelamkan tiga kapal asal Vietnam pelaku penangkapan ikan secara ilegal di perairan Kepulauan Riau.   Sumber: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/12/141219_kapal_vietnam_berlindung?SThisFB

Indonesian new minister vows to crack down upon illegal fishing

Indonesian new minister vows to crack down upon illegal fishing Pewarta: Andi Abdussalam   Jakarta (ANTARA News) – Marine Affairs and Fisheries Minister Susi Pudjiastuti has vowed to step up efforts to curb illegal fishing in Indonesian waters, which has caused losses worth trillions of rupiah to the state and disadvantaged traditional fishermen. The minister stated that foreign vessels have continued to conduct illegal fishing activities in Indonesian maritime territories such as in the waters of Maluku, Sumatra, and the Indian Ocean. She expressed regret on the rampant illegal fishing practices occurring in Indonesian waters and called on Indonesian fishing businesses to become more self-reliant. “Do you not want to become independent in your own waters? Why should any foreigner take advantage of it (Indonesias sea resources),” she noted on Sunday. She had previously pledged to take action against those involved in illegal fishing practices in Indonesian waters. The minister expressed her commitment to crack down upon illegal fishing activities as it harmed the interests and reduced the income of the state. In a bid to fight this menace and to eliminate instruments disadvantaging the nation, the minister plans to amend regulations in the marine and fisheries sector, among several others. “I want to revise many ministerial regulations. The president has allowed us to go ahead with the amendments. All can be revised to make it better,” Susi Pudjiastuti remarked after a meeting with President Joko Widodo, or Jokowi, last Friday. She explained that the regulations to undergo revision included the one concerning the loading and unloading of ships at sea, along with changes in the tariff charged for permits given to ships for conducting fishing in Indonesian waters. The Peoples Coalition for Fishery Justice (Kiara) had earlier urged the marine and fishery minister to revise several regulations that were hindering the development of the marine and fisheries sector. “Revise the policy that allows foreigners to take control of the coastal areas and small islands,” Coalition secretary general Abdul Halim pointed out. Halim sought for the revision of Ministerial Regulation Number 26 of 2013 on Sea Fishing in order to make it more beneficial for the local fishermen. In this regard, the minister revealed that President Jokowi had urged her to continue carrying out improvements in the marine affairs and fisheries sector, so that it can reap benefits for the people and reduce losses incurred by the state. The state has suffered losses from poaching, the abuse of licenses, and policies that benefit large fishing trawlers such as the fuel subsidy offered to vessels with a capacity of over 30 deadweight tonnage. Besides that, the government is also imposing a moratorium on issuing fishing licenses for large trawlers. She said her ministry would impose a moratorium on the issuance of licenses for large fishing trawlers in 2014. “I want a moratorium on licenses issued for big fishing trawlers until the end of 2014,” she stated at a meeting earlier with members of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry. “The plan of the minister for marine affairs and fisheries to impose a moratorium must be followed up with efforts to eliminate illegal fishing in the countrys waters,” Riza Damanik, the advisory board chairman of the Indonesian Traditional Fishermen Association (KNTI), noted on Sunday. According to Kiara, the state lost Rp101 trillion to illegal fishing activities between January and August 2014, during which a total of 1.6 million tons were illegally fished from Indonesian waters. Most of the foreign fishing boats that poached in Indonesian waters came from Vietnam, Malaysia, Thailand, the Philippines, Taiwan, Hong Kong, and China, according to Selamet Daroyni of Kiara. Riza Damanik explained that the crackdown on illegal fishing in Indonesian waters could be carried out by checking the licenses of fishing boats that were previously owned by foreigners. He said that although they have obtained a license from the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, some of the former foreign ships are still being operated by foreign crew. The other step to curtail illegal fishing in Indonesia waters is to review the deadweight tonnage of the ships to see whether the tonnage complies with that declared in the license. “From here, under-reported tonnage, the volume of fish caught, and fuel leakage could be recorded,” he pointed out. The government is also planning to lift fuel subsidy for large fishing trawlers with deadweight of over 30 Gross Tonnage (GT). “It is obvious that the state suffers about Rp11 trillion worth losses,” Minister Susi Pudjiastuti remarked. She explained that the figure was derived from the calculation of 5,329 ships with deadweight of over 30 GT, which had procured licenses from the marine affairs and fisheries ministry. It is believed that the government spent some Rp11.5 trillion in subsidy on the fishery industry, while its non-tax revenues from the ships was only some Rp300 billion. Therefore, according to the minister, revenues and spending on the subsidy for them were not balanced. She said she had passed an instruction to revise the fuel subsidy regulation on fishing vessels to restore the balance. The state should have much larger revenue in the form of taxes from the fishing vessels that use subsidized fuel in Indonesia. However, the policy of lifting fuel oil subsidy should not be imposed on ships with deadweight of less than 30 GT as small fishermen, who are often marginalized, so far, use ships with a tonnage size below 30 GT. “The government may not eliminate fuel subsidy for small fishermen,” Riza Damanik reported on Sunday. He noted that his side supported the governments plan to lift the subsidy for large fishing trawlers with a deadweight tonnage of over 30 GT. Yet, he did not agree with it if the subsidy for ships below 30 GT, which were often used by small or traditional fishermen, was also abolished. In the meantime, Secretary General of Kiara Abdul Halim has urged the government to improve the welfare of fishermen. “Efforts to improve their prosperity must be maximized,” he noted. He pointed that there is bound to be increased optimism if the Coordinating Minister for Maritime affairs Indroyono Susilo and the Marine Affairs and Fisheries Minister Susi Pudjiastuti worked for the welfare of the fishermen. Abdul Halim expressed hope that the two ministers will not be swayed by foreign interests. Over the past decade, the interests of the nation had often been overlooked in favor of foreign parties. “Our main concern is that if the officials fail to differentiate between the interests of the nation and their personal interests, and more importantly, the interests of foreigners,” Abdul Halim added. (T.A014/INE/KR-BSR/O001)   Sumber : http://www.antaranews.com/en/news/96371/indonesian-new-minister-vows-to-crack-down-upon-illegal-fishing

Alih Muatan di Laut Indikator Kuat Pencurian Ikan

Alih Muatan di Laut Indikator Kuat Pencurian Ikan   JAKARTA (HN) -Praktik transhipment atau alih muatan kapal di tengah laut dinilai merupakan indikator kuat tindak pidana pencurian ikan di berbagai negara termasuk juga di Indonesia. “FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB) juga menggarisbawahi bahwa ‘transhipment’ adalah indikator terkuat terjadi ‘IUU fishing’ (pencurian ikan),” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Hakim di Jakarta, Rabu (3/12). Apalagi, menurut dia, sekitar 30 persen IKAN yang diperdagangkan dari Indonesia ke pasar-pasar dunia diindikasikan mengandung IUU Fishing. Meski demikian sejumlah asosiasi perikanan yang menolak larangan “transhipment” karena dikhawatirkan komoditas ikan yang ditangkap dapat cepat basi. Abdul Halim pun mengingatkan para pengusaha perikanan terkait dengan UU No 45/2009 tentang Perikanan. “Baca kembali UU Perikanan, ‘pengelolaan sumber daya perikanan berdasarkan sistem bisnis perikanan: pra melaut, melaut, pengolahan, dan pemasaran,” katanya. Ia menegaskan seharusnya pengusaha perikanan sudah memiliki rencana komplet hulu ke hilir dari penangkapan hingga pengolahan dan penjualan. “Indonesia harus meniru Norwegia, tidak lagi jual barang mentah, tetapi olahan,” tegasnya. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan negara-negara tetangga membeli ikan langsung di pelabuhan-pelabuhan Indonesia, bukan melalui alih muatan kapal di laut. “Kita mau mereka (negara-negara tetangga) membeli langsung dari kita,” kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Senin (1/12). (ajg)   Sumber: http://harnas.co/2014/12/03/alih-muatan-di-laut-indikator-kuat-pencurian-ikan

Alih Muatan di Laut Indikator Kuat Pencurian Ikan

Alih Muatan di Laut Indikator Kuat Pencurian Ikan   JAKARTA (HN) -Praktik transhipment atau alih muatan kapal di tengah laut dinilai merupakan indikator kuat tindak pidana pencurian ikan di berbagai negara termasuk juga di Indonesia. “FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB) juga menggarisbawahi bahwa ‘transhipment’ adalah indikator terkuat terjadi ‘IUU fishing’ (pencurian ikan),” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Hakim di Jakarta, Rabu (3/12). Apalagi, menurut dia, sekitar 30 persen IKAN yang diperdagangkan dari Indonesia ke pasar-pasar dunia diindikasikan mengandung IUU Fishing. Meski demikian sejumlah asosiasi perikanan yang menolak larangan “transhipment” karena dikhawatirkan komoditas ikan yang ditangkap dapat cepat basi. Abdul Halim pun mengingatkan para pengusaha perikanan terkait dengan UU No 45/2009 tentang Perikanan. “Baca kembali UU Perikanan, ‘pengelolaan sumber daya perikanan berdasarkan sistem bisnis perikanan: pra melaut, melaut, pengolahan, dan pemasaran,” katanya. Ia menegaskan seharusnya pengusaha perikanan sudah memiliki rencana komplet hulu ke hilir dari penangkapan hingga pengolahan dan penjualan. “Indonesia harus meniru Norwegia, tidak lagi jual barang mentah, tetapi olahan,” tegasnya. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan negara-negara tetangga membeli ikan langsung di pelabuhan-pelabuhan Indonesia, bukan melalui alih muatan kapal di laut. “Kita mau mereka (negara-negara tetangga) membeli langsung dari kita,” kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Senin (1/12). (ajg)   Sumber: http://harnas.co/2014/12/03/alih-muatan-di-laut-indikator-kuat-pencurian-ikan