BANTUAN PANGAN UNTUK NELAYAN SULAWESI SELATAN TERDAMPAK COVID-19

BANTUAN PANGAN DI PULAU SIOMPU BUTON SELATAN

BANTUAN PANGAN DI PULAU SIOMPU BUTON

BANTUAN PANGAN DI PULAU SIOMPU BUTON

BANTUAN PANGAN DESA WAWOANGI BUTON SELATAN

BANTUAN PANGAN DESA WAWOANGI BUTON SELATAN

BANTUAN PANGAN DESA WAWOANGI BUTON SELATAN

BANTUAN PANGAN DI PULAU KAPOTA WAKATOBI

BANTUAN PANGAN DI PULAU KAPOTA WAKATOBI

14 Perusahaan Ekspor Benih Lobster Salahi Aturan, KIARA: Masalah Utamanya adalah Permen KP 12 Tahun 2020

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id

 

Jakarta, 25 September 2020 — Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) melontarkan kritik keras terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Komisi IV yang DPR sepakat mencabut sementara izin 14 eksportir benih bening lobster. Alasan pencabutan izin sementara itu dilakukan adanya fakta pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh ke-14 perusahaan tersebut.

Bentuk pelanggaran yang dimaksud adalah perusahaan eksportir memanipulasi jumlah benih yang akan diekspor dari Indonesia ke Vietnam. Di atas kertas, jumlah benih yang akan diekspor dilaporkan sebanyak 1,5 juta benih, tetapi ada sekitar 1,12 juta benih yang tidak dilaporkan.

Menurut Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, praktik manipulasi yang dilakukan oleh 14 perusahaan itu terjadi karena merasa diberikan legitimasi oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. “Dengan demikian, akar persoalannya adalah terletak pada Permen KP No. 12 Tahun 2020. Aturan ini harus segera dicabut,” tegasnya.

Lebih lanjut, dalam pandangan Susan, manipulasi data ekspor benih lobster yang dilakukan oleh 14 perusahaan menambah deretan persoalan serius sejak diterbitkannya Permen KP No. 12 Tahun 2020 sejak awal bulan Mei 2020. Sebelumnya, persoalan yang muncul seiring dengan terbitnya Permen tersebut adalah ketiadaan kajian ilmiah, ketidakterbukaan penetapan perusahaan ekspor yang jumlahnya terus bertambah, ketiadaan partisipasi nelayan lobster dalam perumusan kebijakan ini, serta keterlibatan banyak politisi yang memiliki perusahaan ekspor benih lobster mendapatkan izin ekspor.

“Deretan persoalan itu akan terus terjadi pada masa-masa ke depan jika Permen ini tidak segera dicabut,” tambah Susan Herawati.

Selanjutnya, Susan mengatakan bahwa pencabutan izin sementara terhadap 14 perusahaan tetapi tanpa mencabut izin budidayanya merupakan bentuk nyata lemahnya penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam sektor kelautan dan perikanan.

“Dalam konteks penegakan hukum, seharusnya 14 perusahaan sebagai pelaku pelanggaran diberikan sanksi berat berupa pencabutan izin dan memasukan nama-nama perusahaan tersebut dalam daftar hitam supaya ada efek jera, apalagi bentuk pelanggarannya adalah melakukan manipulasi,” ungkap Susan.

Susan mendesak bentuk pemberian sanksinya berupa dicabutnya seluruh izin perusahaan mulai dari siklus budidaya sampai dengan izin ekspor secara permanen. “Jika tidak diberikan sanksi tegas secara permanen, banyak pelaku ekspor lobster akan melakukan hal serupa,” pungkasnya. (*)

 

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

“Kekerasan & Penangkapan Sewenang-wenang Kembali Terjadi Terhadap 7 Nelayan, 1 Aktivis Lingkungan Dan 3 Jurnalis Pers Mahasiswa”

PERNYATAAN SIKAP

KOALISI MASYARAKAT SIPIL SULSEL

[YLBHI-LBH Makassar, Walhi Sulsel, JATAMNAS, Green Peace, KIARA, AJI Makassar, KontraS Sulawesi, KPA Sulsel, IGJ, ICEL, FIK-ORNOP, SP-AM, Sawit Watch, KRUHA, FMN, FORMAT, Hima Sejarah UNM, Fosis UMI, UPPM UMI, UKPM UNHAS, FPPI, FNKSDA Makassar, BEM FIS UNM, Lapar Sulsel, LAW Unhas, PPMI Makassar, BEM FIKP UNHAS, IM3I, Pembebasan, ELF Unhas, KisSa UIN, KNTI, Alinasi Mahasiswa UMI, Aliansi Mahasiswa Makassar, Federasi Mahasiswa UNHAS, Persaudaraaan Perempuan Nelayan Indonesia dan Aliansi Bara-Baraya Bersatu]

“Kekerasan & Penangkapan Sewenang-wenang Kembali Terjadi Terhadap 7 Nelayan, 1 Aktivis Lingkungan Dan 3 Jurnalis Pers Mahasiswa”

Setelah peristiwa kekerasan, penangkapan dan perusakan perahu pada 23 Agustus 2020, terhadap tiga orang Nelayan Pulau Kodingareng, Kota Makassar. Hari ini, Sabtu 12 September 2020, peristiwa serupa kembali terjadi.

Kronologi Peristiwa

Sabtu, 12 September sekitar pukul 06.00 Wita kapal milik PT. Boskalis kembali melakukan aktvitas tambang pasir di daerah copong (wilayah tangkap nelayan), kegiatan ini menimbulkan reaksi dari masyarakat/nelayan Pulau Kodingareng.

Tepat pukul 07.30 ratusan nelayan yang didominasi oleh ibu-ibu bersama mahasiswa/aktivis lingkungan dan jurnalis pers mahasiswa bergerak menuju lokasi tambang untuk melakukan aksi protes dengan menggunakan 3 jolloro (perahu tradisional berukuran besar) dan 45 lepa-lepa (perahu tradisional berukuran kecil).

Pukul 08.33 Wita massa aksi tiba di lokasi tambang langsung menggelar aksi demonstrasi berupa orasi ilmiah dan pembentangan spanduk yang berisi penolakan kegiatan tambang. Puluhan perahu nelayan kemudian mengelilingi kapal tambang dengan maksud menghentikan/mengusir kapal. Maka pada pukul 08.50, kapal milik Boskalis meninggalkan lokasi tambang. Disusul puluhan perahu nelayan kembali ke Pulau Kodingareng.     

Sekitar pukul 09.40 Wita, saat nelayan dalam perjalanan pulang, tiba-tiba perahu nelayan dihadang oleh dua speedboat milik Polairud Polda Sulsel. Perahu nelayan kemudian dipepet/ditabrak dan alat kendali perahu (stir) dirusak. Perahu terus didorong hingga penumpang/nelayan yang ada di atas hampir terjatuh ke laut. Kemudian Polairud menarik paksa dan menangkap nelayan, mahasiswa aktivis lingkungan dan jurnalis pers mahasiswa yang berada di atas perahu tersebut.

Tercatat dalam peristiwa tersebut sebanyak 11 (sebelas) orang ditangkap. Diantaranya, 7 (tujuh) nelayan, yaitu: Nawir, Asrul, Andi Saputra, Irwan, Mustakim, Nasar dan Rijal. 1 (satu) nelayan mengalami kekerasan hingga berdarah di bagian wajah. Selain itu, 1 (satu) mahasiswa aktivis lingkungan bernama Rahmat yang sedang merekam kejadian ikut ditangkap dan mengalami kekerasan; dipukul di bagian wajah dan badan, ditendang dan lehernya diinjak. Lalu handphone milik Rahmat yang dipake merekam jatuh ke laut saat hendak disita oleh Polairud.     

Sementara itu, 3 (tiga) orang mahasiswa yang ditangkap merupakan jurnalis pers mahasiswa yang sedang melakukan peliputan aksi, yaitu: Hendra dari Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UKPM-UH), Mansur dan Raihan dari Unit Kegiatan Penerbitan dan Penulisan Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UPPM UMI). Sebelum ditarik paksa, mahasiswa tersebut memperlihatkan kartu pers. Polisi tak menghiraukan dan tetap menangkap mahasiswa tersebut.

Selanjutnya, pukul 14.10 Wita, ratusan masyarakat/nelayan hendak menuju kantor Dit. Polairud Polda Sulsel untuk melakukan aksi protes terhadap tindakan penangkapan. Namun anak buah kapal (ABK) yang akan ditumpangi tidak bersedia mengangkut para nelayan, karena menadapat ancaman dari pihak Polairud. Jika nekat mengangkut akan ditangkap.

Analisis Hukum

Secara tegas, penggunaan kekuatan dengan menggunakan senjata api maupun alat lainnya merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka (vide; Ps. 8 ayat 2 Perkap No. 1/2009).

Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindak Kepolisian, aparat polisi hanya boleh menggunakan kekuatan dengan kendali tangan kosong keras ketika pelaku bertindak aktif, dalam artian tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk melepaskan diri atau melarikan diri. Dan menggunakan kendali senjata tumpul ketika pelaku bertindak agresif, dalam artian bertindak menyerang aparat polisi, masyarakat, harta benda atau kehormatan kesusilaan.

Sedangkan faktanya, peristiwa penangkapan terjadi setelah aksi demonstrasi dan kapal milik Boskalis sudah pulang. Dalam artian sudah tidak ada aksi dan saat itu para nelayan dalam perjalanan pulang ke Pulau Kodingareng.  Sehingga tidak ada tindakan-tindakan bersifat aktif apalagi agresif.

Dengan demikian, tindakan kekerasan dan penangkapan Polairud Polda Sulsel sangat berlebihan dalam artian belum diperlukan dan masih dapat dihindari. Masih terdapat pilihan tindakan lain untuk melakukan penegakan hukum demi menghindari tindakan yang dapat merugikan korban.

Berdasarkan uraian diatas, tindakan Aparat Polairud Polda Sulsel tersebut diduga melanggar prinsip-prinsip penggunaan kekuatan berdasarkan Pasal 3 Perkap. No. 1 tahun 2009:  a). prinsip nesesitas dimana penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi; b). prinsip proporsionalitas, dimana penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan; dan c). masuk akal (reasonable), dimana tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Di lain sisi, hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata karena memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dilindungi oleh Pasal 66 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Serangkain aksi protes nelayan Kodingareng mesti dipandang sebagai wujud perjuangan untuk mempertahankan lingkungan hidup yang baik dan sehat, oleh karena kegiatan tambang pasir telah nyata merusak ekosistem laut.

Peristiwa ini berawal dari peristiwa enam bulan terakhir, tepatnya tanggal 13 Februari 2020 PT. Boskalis melakukan kegiatan tambang pasir laut. Fakta mana, nelayan Pulau Kodingareng sebagai terdampak langsung dari kegiatan tambang, tidak pernah dilibatkan pada tahap perencanaan, baik dalam bentuk sosialisasi maupun konsultasi publik. Pasir laut tersebut digunakan untuk material urugan reklamasi Makassar New Port (MNP) sebagai proyek strategis nasional. Lokasi tambang pasir, tepat berada di wilayah tangkap ikan nelayan yang dikenal dengan nama copong. Akibatnya, nelayan kehilangan hasil tangkapan karena. Di sisi lain, secara nyata terjadi kerusakan ekosistem laut-terumbu karang, kekeruhan air laut dan gelombang tinggi. Dampak dari semua itu adalah hilangnya mata pencaharian nelayan yang menyebabkan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup dasar-belanja rumah tangga & biaya sekolah anak

Berdasarkan hal-hal di atas, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan mendesak:

  1. Direktur Polairud Polda Sulsel untuk segera membebaskan 11 orang nelayan, aktivis lingkungan dan jurnalis pers mahasiswa yang ditangkap;
  2. Direktur Polairud Polda Sulsel untuk tidak melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang ditangkap tanpa pendampingan dari penasehat hukum;
  3. Komnas HAM RI dan Kompolnas RI untuk segera melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran HAM oleh aparat Polairud Polda Sulsel yang bertugas;
  4. Polda Sulsel Cq. Dit. Polairud Polda Sulsel untuk menghentikan kriminalisasi terhadap nelayan Kodingareng yang tengah mempertahankan hak atas hidup dan kehidupannya;
  5. Mendesak Gubernur Sulsel untuk menghentikan kapal milik Boskalis dan mencabut izin tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan;
  6. Hentikan reklamasi Makassar New Port karena telah menghilangkan ruang hidup nelayan pesisir Makassar;
  7. Mendesak Kementerian Kelautan Perikanan RI untuk mencabut PERDA SULSEL 2 tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  8. Mendesak Pemerintah Daerah Provinsi Sulsel melindungi hak-hak tradisional nelayan wilayah perairan spermonde sebagaimana diatur dalam UU 7 tahun 2016.

 

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Makassar, 12 September 2020

Narahubung:

0853 9512 2233-Edy Kurniawan (LBH Makassar)

0822 9393 9591-Muhammad Al-Amin (WALHI Sulsel)

0821 9174 8798-Afif (KIARA)

0813 1978 9181-Melky (JATAM)

0813 4210 0642-Kiki (KPA Sulsel)

0813 5581 3549-Afif (UPPM UMI)

0852 4041 2019-Ahmad (ASP)

 

 

 

 

 

 

 

 

KIARA Kecam Penangkapan Nelayan, Aktivis Lingkungan dan Mahasiswa di Makassar

SIARAN PERS BERSAMA

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

Koalisi Selamatkan Laut Indonesia

Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Sulawesi Selatan

Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)

 

Jakarta, 12 September 2020 – KIARA bersama dengan Koalisi Selamatkan Laut Indonesia, Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Sulawesi Selatan, serta berbagai organisasi koalisi masyarakat sipil di Sulawesi Selatan mengecam penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Polairud Sulawesi Selatan terhadap tujuh orang nelayan, satu aktivis lingkungan dan tiga orang mahasiswa yang bertugas sebagai jurnalis pers di Makassar Sulawesi Selatan.

Penangkapan secara sewenang-wenang dilakukan terhadap nelayan yang bernama Nawir, Asrul, Andi Saputra, Irwan, Mustakim, Nasar dan Rijal. Satu orang nelayan mengalami kekerasan hingga berdarah di bagian wajah. Selain itu, aktivis lingkungan bernama Rahmat yang sedang merekam kejadian ikut ditangkap dan mengalami kekerasan. Ia dipukul di bagian wajah dan badan, ditendang dan lehernya diinjak. Telepon genggam milik Rahmat yang digunakan untuk merekam jatuh ke laut saat hendak disita oleh Polairud.    

Sementara itu, tiga orang mahasiswa yang ditangkap merupakan jurnalis pers mahasiswa yang sedang melakukan peliputan aksi, yaitu: Hendra dari Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UKPM-UH), Mansur dan Raihan dari Unit Kegiatan Penerbitan dan Penulisan Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UPPM UMI). Sebelum ditarik paksa, mahasiswa tersebut memperlihatkan kartu pers. Polisi tak menghiraukan dan tetap menangkap mahasiswa tersebut.

Peristiwa penangkapan ini terjadi setelah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat, aktivis lingkungan dan mahasiswa terhadap proyek pertambangan pasir yang dilakukan oleh kapal milik Boskalis di Perairan Spermonde, khususnya di kawasan yang dekat dengan Pulau Kodingareng Lompo.

Demonstrasi ini merupakan akumulasi dari aktivitas pertambangan pasir sejak enam bulan lalu, terhitung tanggal 13 Februari 2020, di mana PT Boskalis melakukan kegiatan tambang pasir laut untuk kepentingan pembangunan proyek Makassar New Port (MNP) seluas 1.428 hektare dengan cara direklamasi. Akibat terdampak serius oleh proyek ini, nelayan Pulau Kodingareng melakukan perlawanan tanpa henti.

Pusat Data dan Informasi KIARA (2020) mencatat, jika penambangan pasir dilakukan sejak 13 Februari sampai dengan Agustus, maka aktivitas tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan. Jika satu bulan rata-rata berjumlah 30 hari, maka PT Boskalis telah menambang pasir selama, kurang lebih, 200 hari.

Selama 200 hari ini, kapal PT Boskalis telah menambang pasir sebanyak 21.300.000 m³ pasir laut dari perairan Spermonde, khususnya yang dekat dengan pulau Kodingareng Lompo. Kalkulasinya, angka 21.300.000 m³ berasal dari kapasitas pengangkutan kapal Boskalis sebanyak 35.500 m³ yang dilakukan selama tiga kali dalam satu hari dan berlangsung selama 200 hari.

“Volume pasir sebanyak 12.300.000 m³ bukanlah jumlah yang sedikit. Ini pasti menghancurkan ekosistem perairan yang menjadi rumah ikan dan rumah biodiversitas laut yang kaya. Dampak panjang dari kerusakan ini akan sangat serius,” ungkap Ahmad Fakar, Koordinator Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Sulawesi Selatan.

 

RZWP3K harus Dievaluasi dan Dicabut

Menurut Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, apa yang terjadi di Pulau Kodingareng adalah dampak dari kebijakan tata ruang laut sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039. “Untuk mengakomodasi proyek strategis nasional, Perda RZWP3K Sulawesi Selatan mengalokasikan reklamasi untuk proyek MNP dan tambang pasir laut,” terangnya.

Di Indonesia, tambah Susan, RZWP3K merupakan bentuk perampasan ruang hidup nelayan, perempuan nelayan, dan seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Di dalamnya, berbagai proyek reklamasi, tambang pasir, PLTU, dan proyek skala besar lainnya. “Namun, pada saat yang sama, RZWP3K tidak meletakan hak nelayan sebagai prioritas utama dalam penataan ruang laut,” katanya.

Pusat Data dan Informasi KIARA (2019) mencatat, sejumlah persoalan yang terdapat dalam RZWP3K, yaitu: pertama, tidak menempatkan masyarakat pesisir sebagai aktor utama pengelola sumber daya kelautan dan perikanan; kedua, alokasi ruang hidup masyarakat pesisir sangat kecil dibandingkan dengan alokasi ruang untuk kepentingan pelabuhan, industri, reklamasi, pertambangan, pariwisata, konservasi, dan proyek lainnya; ketiga, penyusunan peraturan zonasi hanya memberikan kepastian hukum untuk kepentingan pebisnis; keempat, dengan banyaknya yang mengakomodasi proyek tambang, peraturan zonasi tidak mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem laut; kelima, mencampuradukkan kawasan tangkap nelayan tradisional dengan kawasan pemanfaatan umum lainnya. Hal ini meningkatkan risiko nelayan ditabrak kapal-kapal besar.

“Karena hanya mementingkan proyek, RZWP3K kerap memicu konflik di banyak tempat di Indonesia. Apa yang terjadi di Makassar adalah bukti nyata Perda RZWP3K menjadi biang keladi konflik ruang laut,” ungkap Susan.

Hal penting lainnya yang tidak banyak diperhitungkan dalam RZWP3K, khususnya RZWP3K Sulawesi Selatan adalah persoalan kebencanaan. Di dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Pusat Studi Gempa Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang bekerja sama dengan sejumlah lembaga dan universitas di Indonesia seperti LIPI, AIPI, BMKG, BNPB, UGM, UI, dan ITB, disebutkan bahwa di Selat Makassar terdapat sesar gempa dengan jenis sesar naik laut.

“Dengan kata lain, RZWP3K Sulawesi Selatan tidak mempertimbangkan kerentanan bencana alam yang ada di Selat Makassar. Ironisnya, luasan tambang pasir laut malah dialokasikan seluas 9.355,49 hektar,” imbuh Susan,

Berdasarkan hal itu, KIARA mendesak pemerintah Indonesia mengevaluasi seluruh Perda RZWP3K yang telah disahkan, khususnya RZWP3K Sulawesi Selatan, karena terbukti merampas hak-hak nelayan, perempuan nelayan, dan seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia serta tidak mempertimbangkan risiko bencana alam.

“Berkaca pada kasus tambang pasir di Perairan Spermonde yang berdampak terhadap nelayan di Pulau Kodingareng, RZWP3K Sulawesi Selatan terbukti penuh dengan persoalan. Kami mendesak Perda RZWP3K di Indonesia dievaluasi dan dicabut,” pungkas Susan. (*)

 

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA/Anggota Koalisi Selamatkan Laut Indonesia, +62 821-1172-7050

Ahmad Fakar, Koordinator Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Sulawesi Selatan, +62 852-4041-2019

Masnuah, Sekretaris Jenderal Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), +62 852-2598-5110

KIARA KAMPANYEKAN BAU BUSUK OLIGARKI DI BALIK PEMBAHASAN RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

Jakarta, 8 Juli 2020 – Di tengah ancaman penyebaran Covid-19 yang terus menerus memakan korban jiwa, Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI malah mengebut pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Hal ini merupakan hal yang sangat ironis. Kenapa RUU ini tetap dikebut pembahasannya? Ada kepentingan siapa di balik pembahasan ini?

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebut bahwa dikebutnya pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah ancaman penyebaran pandemi Covid-19 menunjukkan Pemerintah dan DPR RI telah kehilangan hati nurani. Pada saat yang sama, percepatan pembahasan RUU ini mengindikasikan adanya bau busuk kepentingan oligarki yang akan mengeksploitasi sumber daya alam, baik di darat maupun di laut Indonesia.

“RUU ini disusun dan dibahas bukan untuk melindungi masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam Indonesia. Sebaliknya, RUU disusun untuk memanjakan kepentingan oligarki di Indonesia yang telah lama menguasai proses pembuatan kebijakan di negara ini,” ungkap Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA.

Atas dasar itu, KIARA menggelar kampanye penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja dengan cara menjajakan ikan-ikan yang telah lama mati dan memiliki bau yang tidak sedap. Bau ikan-ikan ini merupakan simbol kuatnya bau busuk oligarki yang berada di balik penyusunan dan pembahasan RUU Cipta Kerja,” jelasnya.

Lebih jauh, menurut Susan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja memiliki banyak kecacatan, baik dari aspek formil maupun materil. Secara hukum, RUU ini jelas-jelas bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945. Tak hanya itu, RUU Omnibus Law Cipta Kerja memiliki bahaya jika disahkan karena hanya memberikan karpet merah kepada investasi, khususnya investasi asing yang akan mengeksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan. “Pada titik inilah, nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir tidak lepas dari ancaman RUU ini,” tambahnya.

Susan menjelaskan, diantara dampak yang akan dialami oleh masyarakat pesisir jika rancangan omnibus law disahkan adalah sebagai berikut: Pertama, nelayan-nelayan kecil maupun nelayan tradisional yang menggunakan perahu di bawah 10 gross tonnage serta menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dipaksa harus mengurus perizinan perikanan tangkap. Tak hanya itu, rancangan omnibus law menyamakan nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan nelayan skala besar, yakni nelayan yang menggunakan perahu di atas 10 gross tonnage. Dengan disamakannya posisi nelayan kecil dengan nelayan besar, maka kewajiban perlindungan yang harus diberikan oleh negara kepada nelayan menjadi hilang.

Kedua, RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini menguatkan posisi tata ruang laut, sebagaimana diatur dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Dalam praktiknya, RZWP3K tidak menempatkan nelayan serta perempuan nelayan sebagai aktor utama pengelola sumber daya kelautan dan perikanan. Tak hanya itu, RUU Omnibus Law juga hanya memberikan kepastian hukum untuk kepentingan oligarki, investor asing, dan para pebisnis skala besar.

Dalam jangka panjang, RUU ini akan mendorong terjadinya krisis pangan di tengah-tengah masyarakat, khususnya pangan laut yang merupakan sumber protein hewani yang berasal dari ikan, yang sangat penting dan dibutuhkan oleh berbagai elemen masyarakat.

Atas dasar itu, Susan mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan pembahasan dan mencabut RUU Omnibus Law Cipta Kerja serta tidak pernah memasukannya kembali ke dalam program legislasi nasional. Pada saat yang sama, Susan mengajak masyarakat untuk terus menerus memantau perkembangan pembahasan RUU ini dan turun ke jalan untuk menghentikan pembahasannya.

“Kami meminta Pemerintah dan DPR RI untuk segera menghentikan pembahasan RUU yang akan mempertaruhkan masa depan sumber daya alam Indonesia. Kepada masyarakat, mari tetap kita kawal dan turun ke jalan,” pungkas Susan. (*)

 

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

Dokumentasi Foto-foto pada saat Aksi di Depan Gedung DPR / MPR RI 

Keterlibatan Politisi dalam Ekspor Benih Lobster, KIARA: Menteri Edhy Harus Di-reshuffle

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

 

Jakarta, 6 Juli 2020 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) kembali melontarkan kritik terhadap kebijakan izin ekspor benih lobster yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, melalui Peraturan Menteri (Permen) No. 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia pada awal bulan Mei 2020.

Kritik ini disampaikan merespon temuan investigasi yang dilakukan oleh Majalah Tempo edisi 6-12 Juli 2020 yang bertajuk Pesta Benur Menteri Edhy. Di dalam investigasi tersebut, Majalah Tempo menyebut sejumlah nama politisi partai politik yang terlibat dan berada di balik sejumlah perusahaan yang ditetapkan sebagai eksportir benih lobster.

Menyikapi temuan tersebut, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati menyatakan bahwa sejak awal kebijakan izin ekspor benih lobster ini melalui Peraturan Menteri (Permen) No. 12 Tahun 2020 penuh dengan masalah, mulai dari kajian ilmiah, ketidakterbukaan penetapan perusahaan ekspor yang jumlahnya terus bertambah, ketiadaan partisipasi nelayan lobster dalam perumusan kebijakan ini. “Keterlibatan sejumlah nama politisi partai politik, menambah daftar masalah lainnnya dari kebijakan Menteri Edhy ini,” ungkap Susan.

Keterlibatan sejumlah nama politisi partai politik di balik perusahaan ekspor benih lobster membantah klaim Menteri Edhy yang selalu mengatasnamakan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan lobster, yang akan meningkat jika pintu ekspor benih lobster dibuka luas.

“Kesejahteraan nelayan lobster yang selalu diklaim akan meningkat, pasca dibukanya pintu ekspor semakin terbantah karena yang diuntungkan oleh kebijakan ini hanya perusahaan-perusahaan dan politisi yang ada di belakangnya,” tegas Susan.

Susan mengutip data Bea dan Cukai yang menyebut perusahaan eksportir hanya membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp15.000 per 60.000 ekor benih. “Jika perusahaan eksportir menjual benih Rp139.000 per ekor, dan membayar PNBP Rp15.000, maka alangkah besarnya angka keuntungan perusahaan ekspor dengan mendapatkan keuntungan Rp8.340.000.000. Pada titik inilah kebijakan ini hanya menjadikan benih lobster sebagai objek eksploitasi dari Kebijakan Menteri KP, Edhy Prabowo,” terang Susan.

Keterlibatan para politisi di balik perusahaan ekspor benih lobster merupakan ironi kebijakan publik yang seharusnya diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran nelayan, menjadi untuk sebesar-besar kemakmuran para pengusaha dan politisi. “Inilah ironi besar kebijakan publik KKP. Nelayan hanya menjadi korban eksploitasi, tetapi pengusaha dan politisi tetap menjadi aktor pertama penerima keuntungan kebijakan ini,” ungkapnya.

Lebih jauh Susan mendesak Menteri Edhy Prabowo untuk di-reshuffle dari kabinet karena terbukti tidak bekerja untuk kepentingan masyarakat, khususnya nelayan lobster. Sebaliknya ia bekerja untuk para pengusaha dan politisi.

“Edhy Prabowo sudah tak pantas duduk di kursi Menteri KP karena tidak bekerja untuk kepentingan masyarakat, khususnya nelayan lobster. Ia harus direshuffle dan diganti oleh Menteri yang memiliki keberpihakan terhadap nelayan di seluruh Indonesia,” pungkas Susan. (*)

 

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

Lampiran 1

Daftar politisi yang terlibat di balik perusahaan izin ekspor benih lobster

Nama Asal Partai/lembaga Nama Perusahaan
Fahri Hamzah Eks. politisi Partai Keadilan Sejahtera. Sekarang menjadi petinggi Partai Gelora PT. Nusa Tenggara Budidaya
Hashim Djojohadikusumo Petinggi Partai Gerindra PT Bima Sakti Mutiara
Rahayu  Saraswati Djojohadikusumo Anak Hashim Djojohadikusumo, Politisi Partai Gerinda PT Bima Sakti Mutiara
Iwan Darmawan Aras Politisi Partai Gerinda, Wakil Ketua Komisi Infrastruktur DPR 2019 – 2024 PT Agro Industri Nasional
Eka Sastra Anggota Komisi Perindustrian DPR 2019 – 2024 Politisi Partai Golkar PT Agro Industri Nasional
Sakti Wahyu Trenggono Wakil Menteri Pertahanan PT Agro Industri Nasional
Eko Djalmo Asmadi Mantan Dirjen Pengawasan SDKP KKP PT Agro Industri Nasional
Sugiono Anggota Komisi Pertahanan DPR 2019 – 2024, Petinggi Partai Gerinda PT Agro Industri Nasional
Sudaryono Petinggi Partai Gerinda PT Agro Industri Nasional
Rauf Purnama Petinggi Partai Gerinda PT Agro Industri Nasional
Dirgayuza Setiawan Petinggi Partai Gerinda PT Agro Industri Nasional
Hariyadi Mahardika Petinggi Partai Gerinda PT Agro Industri Nasional
Simon Aloysius Mantiri Politisi Partai Gerinda PT Agro Industri Nasional
 

Berefek Masif, Kiara Minta Tindak Tegas Pelaku Pencemaran Teluk Balikpapan

Jakarta – Pencemaran akibat tumpahan minyak yang terjadi di Teluk Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, kini telah menginjak hari yang ke-10. Meski terhitung mulai Sabtu (31/3) telah memasuki hari ke-10, namun tanda-tanda penegakan hukum terhadap kasus pencemaran ini belum terlihat. Padahal, tumpahan minyak mentah jenis solar milik Pertamina itu, telah mencemari 7.000 hektar, dengan panjang pantai terdampak di sisi Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara mencapai sekitar 60 kilometer. Tak hanya itu, cemaran minyak mentah jenis solar ini telah mencapai perairan Jakarta. Cemaran minyak mentah ini berasal dari pipa bawah laut terminal Lawe-Lawe ke fasilitas refineery PT Pertamina. Akibatnya, sebanyak lima orang tewas serta masyarakat pun mengeluhkan mual dan pusing karena bau minyak menyengat. Pusat Data dan Informasi Kiara mencatat, Kawasan Mangrove seluas 34 hektar di Kelurahan Kariangau tercemar, 6.000 pohon mangrove di Kampung Atas Air Margasari dan 2.000 bibit mangrove warga Kampung Atas Air Margasari mati. Pada saat bersamaan biota laut seperti kepiting mati di Pantai Banua Patra. Melihat dampaknya yang sangat massif dan berbahaya tersebut, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mempertanyakan langkah penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran ini. Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyatakan bahwa pencemaran Teluk Balikpapan tidak bisa dilihat sebagai bencana lokal, melainkan sebagai bencana nasional. “Ini adalah bencana sosial-ekologi nasional. Pelaku pencemaran harus segera diproses secara hukum. Adapun masyarakat terdampak harus segera mendapatkan pemulihan dari Pertamina dan Pemerintah. Terlebih lagi sampai menyebabkan lima orang meninggal dunia. Ini kejahatan,” tegasnya. Lebih jauh, Susan mengungkapkan kerugian akibat rusaknya kawasan mangrove di Balikpapan. “KIARA memiliki perhatian khusus terhadap mangrove di Indonesia. Selain karena pohon ini memiliki fungsi sosial, ekonomi, biologi, dan kimiawi, mangrove juga memiliki fungsi yang sangat baik untuk menyerap karbon. Keberadaan mangrove sangat penting untuk menghadapi perubahan (krisis) iklim,” tuturnya. Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat, satu hektar pohon mangrove mampu menyerap karbon sebanyak 38,8 ton pertahun. Artinya jika 34 hektar kawasan mangrove di Teluk Balikpapan rusak, maka sebanyak setiap tahun akan ada 1.319,2 ton karbon yang tidak tidak terserap. “Artinya jika dalam lima tahun pencemaran tidak diselesaikan maka akan ada 6.596,6 ton karbon yang tidak terserap karena rusaknya mangrove di Teluk Balikpapan,” kata Susan. Ironinya, pelaku pencemaran laut acap kali tidak mendapatkan sanksi yang seimbang atas kerusakan yang sudah disebabkan, “Contohnya saja Laut Timur, bagaimana sanksi yang diberikan pemerintahan RI kepada PT PTTEP perlu dipertanyakan. Jangan jadikan laut Indonesia sebagai tempat sampah besar. Karena masyarakat pesisir punya hak konstitusional, yaitu hak untuk mendapatkan laut yang bersih dan sehat,” tutup Susan. Sumber: http://maritimnews.com/berefek-masif-kiara-minta-tindak-tegas-pelaku-pencemaran-teluk-balikpapan/

Hari Perempuan Internasional : Suara Laki-laki Dukung Aksi Kesetaraan Hak Perempuan

Jakarta, 8 Maret 2018“Aku, kamu!” / “Rebut kesetaraan!” “Setara dan toleran!” / “Yes!” “Jam malam perempuan!” / “No!” “Politik, Pemilu dan Pilkada!” / “Bebas dari SARA!” Deretan yel-yel diteriakkan orator dari atas kendaraan berpengeras suara. Semua peserta aksi bersama yang tergabung dalam Parade Juang Perempuan Indonesia dengan lantang menjawab. Peringatan ‘Hari Perempuan Internasional’ yang jatuh pada hari ini, Kamis (8/3), dimanfaatkan para organisasi maupun komunitas untuk menyuarakan tuntutan maupun gagasannya. Semuanya bermuara pada satu hal yakni kesetaraan.
Tak hanya didominasi kaum perempuan, laki-laki pun juga tampak dalam aksi sembari meneriakkan yel-yel dengan tak kalah bersemangat.
Ditemui di sela aksi, salah satu dari demonstran tersebut, yakni Subono mengatakan bahwa aksi hari ini tak melulu membicarakan kaum perempuan khususnya kaum buruh. Karena ketika bicara buruh, kata aktivis dari Federasi Serikat Buruh Kerakyatan itu, maka hal ini pun juga menyangkut semua buruh termasuk laki-laki. “Mereka yang bekerja tidak sesuai target, dapat pinalti. Itu ada yang pantatnya ditabok kayak anak kecil. Ada juga yang enggak dapat target harus pulang larut tapi enggak dihitung lembur,” cerita Subono pada CNNIndonesia.com di sela aksi di depan gedung DPR, Kamis (8/3). Selain itu, buruh kerap harus membawa pulang pekerjaannya demi mengejar target. Akibatnya, ia mau tidak mau anggota keluarga ikut turun tangan. Saat mati listrik di pabrik, lanjutnya, buruh memang diminta istirahat, tapi setelah listrik menyala mereka diminta kembali bekerja tanpa memperhatikan waktu. “Kondisi ini sulit. Saatnya perempuan tidak boleh diam. Pria-pria harus mendukung. Kalau kembali lagi permasalahannya bukan cuma soal perempuan,” tegasnya.
Selain Subono, Wahyudin dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) turut bergabung dalam aksi. Ia prihatin akan kekerasan yang dialami kaum perempuan baik dalam relasi keluarga maupun pekerjaan. “Saya ikut aksi ini karena saya mendukung perempuan. Mereka harus diperlakukan sama, adil,” kata pria yang akrab disapa Wahyu ini. Sebagai organisasi yang menaungi para nelayan, Kiara melihat aksi yang dilakukan hari ini menjadi momentum untuk menuntut pemerintah agar mengakui peranan perempuan nelayan. Nibras, staf program Kiara menuturkan dalam proses pra produksi, produksi dan pasca produksi perikanan kaum perempuan menempati 80 persen porsi kerja atau setara dengan 18 jam kerja. Menurutnya, perempuan nelayan hanya dianggap ibu rumah tangga sehingga selayaknya ia membantu suami. Padahal, ada perempuan yang benar-benar melaut. “Kami juga ingin mendorong perempuan nelayan agar bisa mendapat kartu nelayan,” katanya.
Hal tersebut disampaikan Nibras, karena kartu nelayan selama ini dimiliki nelayan laki-laki. Kartu tersebut bermanfaat untuk mengakses asuransi dan aneka bantuan pemerintah. Jika sang suami meninggal, maka istri kesulitan mengakses bantuan karena tak memiliki kartu. Nibras bercerita baru-baru ini pihaknya melakukan advokasi terhadap perempuan nelayan yang berjuang mendapatkan kartu nelayan di Tambak Polo, Demak, Jawa Tengah. Syarat untuk mendapatkan kartu ialah Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus berstatus sebagai nelayan. Sedangkan perempuan yang berstatus ibu rumah tangga harus mengubah status pekerjaannya. Setelah melalui diskusi panjang dengan Camat, akhirnya mereka bersedia mengubah status pekerjaan dari ibu rumah tangga menjadi nelayan. “Banyak yang bias pemikiran bahwa nelayan itu laki-laki, padahal perempuan nelayan pun ada dan peran mereka besar,” tandasnya.
(rah)
Editor: Elise Dwi Ratnasari

Perempuan Nelayan Sikka Dirikan Organisasi

Maumere, NTT– Perempuan Nelayan di Sikka akhirnya mendirikan organisasi sebagai wadah perjuangan bersama. Organisasi yang diberi nama Ikatan Perempuan Nelayan Sikka (IPNES) tersebut dibentuk pada Kamis (22/6/2017) lalu di Puskolap Jiro Jaro, Tanali, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka. IPNES dibentuk oleh 31 perempuan yang berasal dari sejumlah desa dan kelurahan yang terletak di pesisir Kabupaten Sikka yakni Waioti, Kota Uneng, Reroroja, Nangahale, Sikka, Lela dan Maulo’o. Struktur Kepengurusan IPNES adalah sebagi berikut, Margaretha Lenny Riti selaku ketua, Agustina Nona selaku sekretaris, Dahlia selaku bendahara dan Novi yang akan mengelola publikasi. Sementara itu, dipilih juga koordinator wilayah sesuai dengan wilayah pesisir yakni Yaya selaku kordinator wilayah utara, Elisabeth Noran Soge selaku koordinator wilayah selatan, serta Katarina Dolora yang bertanggungjawab atas bidang pemberdayaan. Pembentukan IPNES difasilitasi oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bersama mitra lokalnya, Wahana Tani Mandiri (WTM) melalui Progran Rigth to Food yang didanai Oxfam. Sebelumnya, para perempuan nelayan tersebut terlebih dahulu mengikuti Pelatihan Kepemimpinan yang berlangsung sejak Selasa (20/6/2017) sampai dengan Kamis (22/6/2017). Direktur WTM, Winfridus Keupung melalui press release kepada VoxNtt.com pada Jumat (23/6/2017) menyatakan selama ini nelayan selalu dilupakan dalam hal pendampingan karena mereka selalu berada di di laut. Oleh karena itu, ada pemikiran untuk mempersatukan dan meningkatkan kapasitas nelayan melalui kaum perempuan. “Ini menjadi pintu masuk untuk mencapai hal tersebut adalah melalui kaum perempuan nelayan,” terang Winfridus.   Sumber: http://voxntt.com/2017/06/24/perempuan-nelayan-sikka-dirikan-organisasi/

Laut untuk Rakyat, tanpa Intervensi Politik

Oleh: Rosiful Amirudin *) Selama berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun, orientasi pembangunan negeri ini selalu berpijak pada konsep daratan (kontinen). Cukup lama bangsa ini berpaling dari laut. “Orang darat” beramai-ramai menjadikan laut sebagai halaman belakang rumah. (Khudori dalam Opini bertajuk “Gus Dur dan Amnesia Kelautan”) Sudah terlalu lama negara Indonesia sebagai negeri bahari memunggungi laut. Terlalu lama meninggalkan potensi kelautan dan perikanan Indonesia berujung pada kerugian negara yang besar. Praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia bedasarkan Pusat Data dan Informasi Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengakibatkan negara merugi sampai dengan 5,2 miliar dolar AS per tahun dikarenakan adanya penangkapan ikan secara ilegal. Nilai itu tidak saja dihitung dari total ikan tangkapan, tetapi juga potensi pendapatan dari pajak dan kerusakan ekosistem akibat penangkapan ikan secara ilegal. Hal ini diperburuk dengan maraknya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, serta praktik-praktik transhipment atau alih muat di perairan Indonesia yang sesungguhnya praktik tersebut telah dilarang dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Di sisi lain, hingga hari ini Indonesia masih menghadapi tantangan besar lain seperti maraknya perbudakan serta pelanggaran administrasi perizinan perkapalan yang memperburuk kerugian negara. Butuh upaya ekstra negara, untuk mengembalikan potensi kelautan dan perikanan untuk kemakmuraan rakyat Indonesia. Sektor perikanan dan kelautan selama ini tidak menjadi  fokus perhatian pemerintah, sehingga banyak sekali permaasalahan yang mengendap pada sektor ini. Belum juga termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor laut. Pembangunan sumberdaya manusia menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir yang selama ini menjadi masyarakat kelas dua. Kekayaan sektor laut Indonesia tidak menjamin masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor laut juga akan turut sejahtera, justru sebaliknya. Dari 10.666 desa-desa pesisir di Indonesia yang menjadi ruang hidup masyarakat nelayan tradisional, pembudidaya ikan, petambak garam, perempuan nelayan, dan pelestari ekosistem pesisir merupakan wilayah yang rentan konflik agraria. Konflik agraria tersebut rata-rata disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang bersifat sektoral serta tidak komprehensif. Mengembalikan kedaulatan perikanan dan kelautan RI menjadi salah satu agenda utama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Pengembalian kedaulatan Maritim Indonesia tidak sekedar menenggelamkan kapal asing yang melakukan pelaanggaran akan tetapi juga termasuk bagaimana memikirkan kelanjutan ekosistem dan sumberdaya laut benar-benar untuk jangka panjang. Mengingat, penggunanan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan justru sangat merugikan ekosistem laut Indonesia. Tercatat, selama tahun 2016, Menteri Susi melakukan penenggelaman kapal sebanyak 115 kapal ilegal, yang sebagian besar berasal dari Vietnam. Menteri Susi juga memberlakukan moratorium perizinan usaha perikanan tangkap dan revisi peraturan usaha perikanan tangkap. Beberapa bulan terakhir, konflik pasca-penerbitan Permen KP No. 2 Tahun 2015 mengenai Pelarangan Alat Tangkap yang tidak ramah lingkungan, menarik perhatian khalayak ramai. Alat tangkap yang tidak ramah lingkungan memang, selama ini, kerap bebas dari jerat hukum petugas keamanan. Minimnya penegakan hukum terhadap pelaku pengguna alat tangkap yang tidak ramah lingkungan berpengaruh kepada sumber daya ikan yang menjadi deplesi atau berkurang drastis. Sisi positif dari penerbitan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan ialah bagaimana sumberdaya laut dan ekosistem dasar laut benar-benar terpulihkan dari kerusakan serta keberlanjutannya untuk jangka panjang. Banyaknya penolakan dari kalangan nelayan di sekitar Pantai Utara Jawa, menjadi tersendatnya berlakunya Peraturan Menteri tersebut. Penolakan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti juga tidak hanya dari kalangan nelayan, melainkan juga politisi partai politik pada tahun terakhir dalam masa perpanjangan berlakunya regulasi tersebut. Moratorium dari implementasi Permen KP No. 2 Tahun 2015 menjadi pekerjaan rumah besar bagi bangsa ini. Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat, setidaknya terjadi 40 kasus konflik horizontal antara nelayan akibat pro dan kontra. Implementasi Permen KP No.2 Tahun 2015 juga terhambat pada solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah, khususnya pada penggantian alat tangkap kepada nelayan terdampak. Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mencatat terdapat ada kekeliruan dalam pendistribusian alat tangkap oleh Pemerintah yang merupakan bagian dari solusi dari Permen KP tersebut. Banyaknya distribusi alat tangkap yang tidak tepat sasaran, serta lambatnya penggantian alat tangkap oleh pemerintah, menjadikan banyaknya nelayan yang memilih untuk menjadi pekerja perikanan di kapal domestik maupun non domestik. Terdapat sebagian nelayan yang terdampak menyatakan persetujuannya berlakunya regulasi tersebut, asalkan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah benar-benar terealisasi dengan baik supaya mereka dapat melaut kembali.  Keberlanjutan ekosistem untuk masa depan menjadi tanggung jawab bersama semua kalangan, bukan hanya pemerintah, melainkan juga nelayan juga berperan penting dalam menjaganya. Salah satu cara dalam praktik illegal fishing yakni praktik transhipment (olah muatan ditengah laut). Praktik tersebut menjadi modus para penjahat perikanan untuk menyelundupkan hasil tangkapannya. Larangan ini pun sebenarnya sudah dicantumkan pada pasal 41 (3) UU No. 45 Tahun 2009. “setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaraatkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk”. Upaya untuk membenahi sektor perikanan dan kelauatan RI harus didukung oleh semua pihak. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah benar adanya untuk keberlanjutan yang jangka panjang. Walaupun pastinya banyak penolakan oleh sebagian kalangan masyarakat. Mengingat berbagai moratorium yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin esok hari masyarakat Indonesia dapat mengkonsumsi ikan serta mendapatkan kemanfaatan secara ekonomi dalam waktu yang lama. Permasalahan penggunaan cantrang atau alat tangkap, seharusnya tidak dibawa ke ranah politik  untuk kepentingan sementara dan kepentingan orang tertentu. Permasalahan alat tangkap ini menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk ribuan ABK kapal yang bergantung pada kapal-kapal di sepanjang Pantai Utara Jawa. Pada saat bersamaan, butuh kemauan negara untuk menyiapkan solusi komprehensif dan adil, salah satunya dengan memastikan bahwa setiap nelayan tradisional yang terdampak dari implementasi Permen KP No. 2 Tahun 2015 dapat tetap melaut dengan rasa aman. Sudah terlalu lama kekayaan laut Indonesia hanya untuk segelintir orang, sudah waktunya kekayaan alam laut benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya dan masyarakat luas pada umunya. Laut yang sehat untuk mewujudkan negara yang sejahtera dan kuat. *) Penulis adalah Legal Officer Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
Red: Agus Yulianto
Sumber: http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/06/15/orl4jr396-laut-untuk-rakyat-tanpa-intervensi-politik