Siaran Pers

Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan

www.kiara.or.id

Hari Nusantara 2021 KIARA: Potret Kehidupan Nelayan Tradisional Semakin Terancam Akibat Regulasi Pemerintah Pusat

Jakarta, 13 Desember 2021 – Disetiap tanggal 13 Desember, masyarakat Indonesia
memperingati Hari Nusantara. Hari Nusantara memiliki makna yang mendalam bagi
penegasan dan pengakuan kedaulatan laut Indonesia. Kedaulatan Indonesia atas ruang
lautnya dicetuskan melalui Deklarasi Djuanda, deklarasi yang menyatakan kepada
dunia bahwa wilayah laut Indonesia adalah termasuk wilayah laut sekitar, diantara dan
di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menegaskan bahwa pada Hari Nusantara
2021, kehidupan nelayan yang menjaga dan meneruskan semangat Deklarasi Djuanda
saat ini semakin terancam dan tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah.
“KIARA mencatat hingga hari ini banyak nelayan dan perempuan nelayan menghadapi
ragam ancaman akibat dari berbagai regulasi yang tengah dan telah disusun oleh
Pemerintah Pusat yang tidak berpihak terhadap nelayan tradisional-kecil, khususnya
Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) maupun Keputusan dan Peraturan
Menteri,” ungkapnya.

Susan menjelaskan, salah satu sumber masalah regulasi yang dimaksud adalah UU No.
11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, atau yang lebih dikenal dengan omnibus law atau
UU CK. Narasi nelayan di dalam UU CK menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak
lagi mengakui identitas politik dari nelayan tradisional dan menempatkan statusnya
sama dengan pelaku usaha perikanan dalam skala yang lebih besar.

“UU Cipta Kerja merevisi ketentuan mendasar yang melekat pada nelayan kecil,
sehingga tidak ada ketentuan yang jelas antara nelayan kecil dengan nelayan besar.
Kriteria yang jelas terhadap nelayan kecil sangat penting karena terkait perlakuan
khusus untuk mereka, seperti berhak mendapat subsidi, modal, dan sebagainya dari
pemerintah. Nelayan kecil juga tidak diwajibkan memiliki izin karena menggunakan
alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan. Hal ini berpotensi menimbulkan
konflik baru karena nelayan besar juga dapat menikmati perlakuan khusus yang selama
ini hanya diberikan terhadap nelayan kecil,” tegas Susan.

UU CK memiliki berbagai regulasi turunannya. Salah satunya adalah PP No. 85 Tahun
2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. PP ini akan memungut tarif PNBP praproduksi (sebelum berlayar/melaut) sebesar 5% kepada para pelaku perikanan yang
ukuran kapalnya mulai dari 5 gross ton (GT). PP ini juga mengakomodir kepentingan
untuk melakukan eksploitasi dan perampasan ruang secara terstruktur melalui tarif atas
jenis PNBP yang berasal dari reklamasi dan tambang pasir.

“Seharusnya, negara menargetkan pungutan PNBP perikanan ini kepada para pelaku
perikanan skala besar, yang menggunakan kapal di atas 10 GT. Nelayan tradisional dan
nelayan kecil yang menggunakan kapal di bawah 10 GT sudah seharusnya dibebaskan
dari pungutan PNBP. Terkait dengan reklamasi dan tambang pasir yang hari ini seolaholah dilegalkan melalui PNBP menambah penderitaan nelayan yang terjadi di pesisir
dan pulau-pulau kecil. Salah satu contohnya adalah perampasan wilayah tradisional
nelayan dan kriminalisasi yang terjadi akibat pertambangan pasir di perairan
Spermonde untuk menyuplai kebutuhan reklamasi Makassar New Port,” tegas Susan.

Regulasi turunan lainnya yang saat ini sedang disusun oleh Pemerintah Pusat dalam hal
ini Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Rancangan Keputusan Menteri
Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) tentang Penangkapan Ikan Terukur. Rancangan
Kepmen KP tersebut akan membatasi penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan
sistem kuota tangkapan ikan (catch limit). Di dalam rancangan tersebut, 11 WPP-NRI
akan dibagi menjadi tiga (3) zona yaitu 1). zona fishing industry (di 6 WPP-NRI); 2).
zona nelayan lokal (di 4 WPP-NRI); dan 3). zona spawning and nursery (di 1 WPPNRI).

Susan menjelaskan, “rancangan regulasi ini hanya akan memfasilitasi kepentingan
investasi perikanan skala industri dalam target mengenjot PNBP semata. Selain itu juga
akan melanggengkan ketidakadilan, serta mendorong nelayan tradisional dan atau
nelayan skala kecil berkompetisi dengan kapal-kapal besar di perairan Indonesia.
Bagaimana mungkin di dalam rancangan Kepmen KP ini ada sistem konsesi hingga 20
tahun seperti yang terjadi di industri ekstraktif pertambangan? Sistem konsesi akan
sangat berdampak bagi ekosistem perikanan karena akan melegalkan privatisasi
penguasaan sumber daya perikanan dalam jangka waktu panjang bagi pemilik modal
besar dan/atau oligarki disektor perikanan”.

Berbagai regulasi yang tengah dan telah disusun, imbuh Susan, tidak berujung pada
perlindungan ruang hidup lebih dari 2,5 juta nelayan di Indonesia yang sangat
bergantung kepada sumber daya kelautan dan perikanan. KKP seharusnya merumuskan
kebijakan yang berpihak bagi kehidupan nelayan tradisional-kecil yang jumlahnya lebih
dari 90 persen dari seluruh pelaku perikanan di Indonesia. Regulasi tersebut akan
semakin memperburuk keberlanjutan dan kelestarian ekosistem serta sumber daya
kelautan dan perikanan di tengah terjadinya krisis iklim di Indonesia.

“Alih-alih melindungi kehidupan nelayan tradisional dan nelayan skala kecil, KKP
justru melindungi kepentingan bisnis para investor yang ingin menguasai sumber daya
kelautan dan perikanan Indonesia. Pada titik inilah regulasi yang tengah dan telah
disusun oleh KKP harus dievaluasi secara mendasar dan mendalam. Sangat perlu untuk
ditegaskan ulang bahwa nelayan tradisional-kecil adalah rights holder (pemegang hak)
sumber daya kelautan dan perikanan, Artinya, negara khususnya para pemangku
kebijakan mengkhianati Deklarasi Djuanda yang menjadikan laut sebagai lading
investasi tanpa mempertimbangkan relasi nelayan dan perempuan nelayan yang
holistik” pungkasnya. (*)

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati,  Sekretaris Jenderal KIARA, 0821-1172-7050

Fickerman,  Staff Program KIARA, +62 823-6596-7999

Muhammad AK,  Deputi Advokasi dan Program KIARA, +62 821-9174-8798

Nibras Fadhlillah,  Monitoring dan Evaluasi KIARA, +62 822-2658-3640

Siaran Pers Bersama

Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

Demak, Rabu 20 Oktober 2021 — Masyarakat Dukuh Timbulsloko melakukan gerakan penanaman mangrove di wilayah pesisir utara Jawa Tengah sebagai upaya pembenahan atau restorasi lingkungan dan pantai di wilayah setempat menghadapi krisis iklim yang melanda. Tidak dapat dipungkiri apabila saat ini masyarakat pesisir di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, sedang menghadapi ancaman serius akibat krisis iklim serta dampak dari abrasi ketinggian air laut yang menyebabkan desa-desa di wilayah pesisir utara Jawa Tengah tenggelam.

Dukuh Timbulsloko RW 7, Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dengan jumlah penduduk sebanyak 213 KK dan 557 jiwa merupakan salah satu desa yang tenggelam selama 5 tahun terakhir. Tidak sedikit lahan pertanian, perkebunan, maupun pertambakan, yang sebelumnya menjadi lahan mata pencaharian utama masyarakatnya, hilang tenggelam bersama air lautan akibat dari abrasi besar yang terjadi di wilayah desa mereka. Tidak dapat dikesampingkan kemudian hal ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat pesisir di wilayah pesisir utara Jawa Tengah, khususnya Dukuh Timbul Sloko. Tidak sedikit masyarakat petani dan nelayan yang harus beralih profesi menjadi buruh bangunan, karyawan pabrik dan sebagainya. Perubahan ini tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat, juga tingkat pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap derajat pekerjaan yang didapatkan.

Sebagian masyarakat desa yang tetap bersikeras untuk menetap atau mendiami di wilayah tersebut menjadi salah satu bentuk kritik terhadap pola kebijakan pembangunan yang salah urus, sekaligus mengingatkan kepada para pemangku kebijakan bahwa ada sejarah tanah dan air yang lekat bagi masyarakat desa tersebut yang seharusnya menjadi prioritas dalam menentukan arah pembangunan. Sudah seharusnya pemerintah dapat melakukan pembangunan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di wilayah tersebut, khususnya harapan dan kepentingan masyarakat setempat yang perlu diprioritaskan.

Pada dasarnya, krisis iklim bukan hanya persoalan terhadap meningkatnya air laut setiap tahunnya, namun juga pertanggungjawaban dari para pemangku kebijakan dalam menyikapi tata kelola pesisir dan pulau-pulau kecil yang harus mempertimbangkan relasi manusia dan alam yang holistik.

Selama dua tahun terakhir, melalui Forum Masyarakat Dukuh Timbulsloko (FMDT), masyarakat desa membangun solidaritas secara swadaya dan gotong royong untuk bisa beradaptasi dan mempertahankan tempat tinggal mereka dengan membangun rumah panggung, jalan, jembatan dari kayu, hanya untuk memudahkan akses aktivitas warga sehari-hari. Tidak hanya itu, masyarakat juga melakukan peninggian area pemakaman desa dengan bantuan alat berat yang diberikan oleh Dinas PU setempat.

Selain dari upaya pembangunan fasilitas publik desa, upaya lainnya yang juga dilakukan oleh masyarakat bersama dengan FMDT adalah dengan melakukan upaya restorasi pantai melalui gerakan penanaman sejuta mangrove. Hal ini dikarenakan masyarakat Dukuh Timbulsloko yang mengharapkan wilayah Dukuh Timbulsloko masih bisa terselamatkan dan dapat dipertahankan apabila dilakukan perbaikan atau restorasi lingkungan setempat.

Sebelumnya warga sudah melakukan pemetaan untuk mengukur kedalaman air rob yang akan ditanami magrove, dan mencari titik-titik tertentu yang menjadikan jalur air laut masuk ke kampung, lalu tempat-tempat tersebut nantinya akan ditanami pohon mangrove. Hal ini bertujuan agar dapat menahan masuknya air laut dan gelombang air sehingga dapat mencegah abrasi yang akan memperparah keadaan wilayah pesisir.

Gerakan pembangunan fasilitas publik maupun gerakan penanaman sejuta mangrove ini merupakan gerakan swadaya dari rakyat untuk rakyat. Sehingga dapat dilihat kemudian solidaritas yang terbangun kuat antar warga dalam membenahi lingkungan dan membangun harapan akan terselamatkannya desa mereka dari krisis iklim yang ada. Gerakan FMDT ini mendapat dukungan dari kawan-kawan lintas organisasi dan jaringan, Ketua DPRD Demak dan Pemerintah Daerah Demak.

Dalam acara penanaman sejuta mangrove, FMDT tidak hanya melakukan gerakan penanaman mangrove, namun juga melakukan tebar bibit kerang, penyerahan bantuan bibit mangrove dari Gerakan Rakyat bantu Rakyat dan Ketua DPRD Demak, penyerahan bantuan modal usaha budidaya kerang dari Baznas Demak, dan pemberian sembako terhadap masyarakat Dukuh Timbulsloko dari Bupati Demak.

Meskipun mendapat bantuan, masyarakat Dukuh Timbulsloko mengharapkan pemerintah dapat memberikan solusi terbaik terhadap penyelamatan desa-desa tenggelam yang ada di wilayah pesisir utara Jawa Tengah, juga dapat memikirkan kemudian konsep pembangunan yang lebih berkelanjutan dan holistik yang mengedepankan kepentingan lingkungan dan sosial masyarakat setempat.

Informasi lebih lanjut

Ma’ruf, Koordinator FMDT, 085641703128

Masnuah, Koordinator FMDT, 085225985110

Siaran Pers

Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

Hak Atas Kesehatan Masyarakat Pesisir Selama Pandemi Diabaikan Negara

Jakarta, 27 September 2021 — Masyarakat Pesisir yang terdiri dari nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya ikan petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, serta masyarakat adat pesisir, merupakan kelompok yang sangat rentan saat menghadapi gelombang pandemi yang menghantam Indonesia sejak awal 2020 lalu.

Pusat Data dan Informasi KIARA (2021) mencatat sejumlah dampak pandemi bagi kehidupan masyarakat pesisir, di antaranya sebagai berikut: pertama, terputusnya rantai dagang nelayan dengan pasar, terutama di Kawasan-kawasan pulau kecil Indonesia yang ekonominya sangat tergantung pada Kawasan pulau besar; kedua, jatuhnya harga ikan karena nelayan hanya menjual ikan tangkapannya di kawasan terbatas, berupa perkampungan yang merupakan Kawasan tinggal nelayan atau perkampungan tetangga yang merupakan Kawasan agraris; ketiga, nelayan mengalami kerugian secara ekonomi karena tidak mendapatkan income yang memadai pada saat yang sama, hasil tangkapan mereka menurun drastis akibat krisis iklim yang terus memburuk; keempat, di sejumlah wilayah di Indonesia, masyarakat pesisir harus menghadapi ancaman perampasan ruang berupa ekspansi proyek skala besar seperti pertambangan pasir dan reklamasi yang menghancurkan Kawasan tangkap mereka; kelima, di atas semua itu, perempuan nelayan adalah kelompok yang paling menderita karena beban kehidupan mereka semakin berlipat dalam rangka memenuhi ekonomi keluarga.

Beberapa bulan setelah pandemi menghantam pemerintah Indonesia menggencarkan program vaksinasi, termasuk di Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang menjadi tempat tinggal masyarakat pesisir. “Berbagai temuan di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan represif dengan cara memaksa dan tanpa memberikan pilihan adalah cara kerja dari program vaksinasi ini. Akhirnya, secara psikologis masyarakat pesisir berada dalam ketakutan,” ungkap Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA.

Contoh pendekatan represif ini, lanjut Susan Herwati, dapat ditemui di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta dan daerah lainnya di pesisir Indonesia, dimana nelayan dan perempuan nelayan dipaksa ikut program vaksinasi. Jika tidak ikut, mereka diancam tidak akan diberikan bantuan sosial dari Pemerintah.

Cara-cara semacam itu, mendapatkan legitimasinya dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

“Isi perpres tentang vaksinasi corona ini menetapkan sanksi bagi mereka yang menolak vaksinasi corona, sebagaimana diatur dalam Pasal 13A Ayat 4. Terdapat 3 jenis sanksi administratif yang bisa dijatuhkan kepada penolak vaksinasi corona, yakni: Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau denda,” kata Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA.

Susan menilai, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 bertentangan dengan sejumlah aturan lebih tinggi, diantaranya Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Pasal 4 & 5) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kesehatan” & “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, serta memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau dan juga setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.

“Dengan demikian, hak atas kesehatan masyarakat pesisir selama pandemi ini diabaikan oleh negara,” pungkas Susan. (*)

Informasi lebih lanjut

Muhammad AK, Deputi Advokasi dan Program KIARA, +62 821-9174-8798

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

Jakarta, 3 Juli 2021 – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, pada tanggal 18 Juni 2021 lalu.

Permen ini dikeluarkan untuk merevisi sejumlah regulasi sebelumnya, yaitu: 1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rumpon; 2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Andon Penangkapan Ikan; 3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun  2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas; dan 4) Keputusan Menteri Nomor 06 Tahun 2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

KIARA mencatat bahwa Permen No. 18 Tahun 2021 ini memiliki perbedaan krusial dengan regulasi sebelumnya, khususnya Permen KP Nomor 59 Tahun  2020. Diantara perbedaan yang penting adalah Permen 18 tahun 2021 tidak menyebutkan dengan jelas definisi nelayan secara umum dengan nelayan kecil. Pasal 1 ayat 17 menyebut nelayan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan. Sementara itu, pasal 18 menyebut nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.

“Hilangnya klasifikasi nelayan secara umum dengan nelayan kecil akan memberikan implikasi yang serius, dimana nelayan-nelayan skala kecil dengan menggunakan alat tangkap sederhana harus bersaing dengan nelayan-nelayan skala besar yang menggunakan alat tangkap yang eksploitatif,” ungkap Sekretris Jenderal KIARA, Susan Herawati.

Catatan kedua, lanjut Susan, Permen KP 18 Tahun 2021 memasukan alat tangkap ikan jaring tarik berkantong, sebagaimana tertulis dalam Pasal 6 ayat 1 (b) poin 4, sebagai alat tangkap ikan yang diperbolehkan. Padahal, cara kerja alat tangkap ikan ini memiliki kesamaan dengan alat tangkap cantrang yang terbukti merusak sumber daya laut. Kesamaan cara kerja kedua alat tangkap ikan ini dapat dilihat di lampiran Permen ini. “Kami menilai, alat tangkap ikan jaring tarik berkantong ini alat tangkap ini adalah cantrang yang diganti namanya,” katanya.

Catatan ketiga yang disampaikan KIARA terhadap Permen KP No. 18 Tahun 2021 ini adalah penggunaan alat tangkap jaring tarik berkantong diizinkan untuk digunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 yaitu Perairan Laut Kepulauan Riau hingga Laut Natuna pada zona di atas 30 mil, dan WPPNRI 712 yaitu Laut Utara Pulau Jawa.

Dengan memberikan izin penggunaan jaring tarik berkantong diberikan di WPPNRI 711 dan 712, KKP terus mendorong eksploitasi sumber daya ikan di kawasan tersebut demi memanjakan para pengusaha perikanan skala besar yang rata-rata berada di kawasan utara Pulau Jawa.

Menurut Susan, Permen KP No. 18 Tahun 2021 tidak mempertimbangkan keberadaan sebanyak 7.066 nelayan skala kecil di Kepulauan Natuna dan 470.020 nelayan skala kecil yang berada di sepanjang pantai utara Pulau Jawa yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya ikan untuk hidupnya.

“Permen ini semakin memperberat ancaman kehidupan nelayan skala kecil di Kepulauan Natuna dan kawasan utara Pulau Jawa yang harus berhadapan dengan dampak buruk krisis iklim dan ekspansi proyek reklamasi serta proyek tambang pasir,” jelas Susan.

Tak dorong transisi ke alat tangkap ramah lingkungan

Persoalan lain yang dicatat oleh KIARA dari Permen KP No. 18 Tahun 2021 adalah persoalan cantrang yang mendapatkan penolakan dari berbagai elemen pelaku perikanan di Indonesia, tidak diselesaikan oleh Permen ini. Cantrang ditolak karena terbukti tidak ramah lingkungan dan merusak keberlanjutan sumber daya perikanan di perairan Indonesia.

“Alih-alih mendorong transisi ke alat tangkap yang ramah lingkungan, Permen ini malah terlihat melanjutkan watak ekstraktif dan eksploitatif cantrang pada alat tangkap ikan yang lain,” imbuh Susan.

Permen ini mengabaikan temuan KKP sendiri yang dipublikasikan dalam dokumen Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir tahun 2018 yang menyebut cantrang dan berbagai jenis alat tangkap merusak lainnya dapat menyebabkan tiga hal, yaitu: mendorong penangkapan ikan yang tidak efektif dan eksploitatif, menghancurkan terumbu karang yang menjadi rumah ikan, dan memicu konflik sosial-ekonomi nelayan di tingkat akar rumput.

KIARA mendesak KKP untuk mendorong pendataan kapal-kapal pengguna cantrang dan alat tangkap merusak sejenis serta menggantinya dengan alat tangkap ramah lingkungan yang disesuaikan dengan kondisi perairan masing-masing.

“Transisi inilah yang tidak dijalankan oleh dua menteri KP sebelumnya. Menteri KP sekarang harus memastikan transisi ini berjalan supaya tidak ada lagi konflik yang terjadi,” tegas Susan. (*)

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

Jakarta, 24 Mei 2021 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyampaikan kritik tajam kepada Pemerintah Indonesia yang memilih kebijakan impor pangan, yang jumlahnya terus mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Diantara komoditas yang terus diimpor dari negara lain adalah garam, dan sejumlah komoditas lainnya.

Pusat Data dan Informasi KIARA (2021) menyebut, impor garam secara kumulatif pada empat bulan pertama (kuartal) tahun 2021 tercatat sebanyak 379.910 ton atau naik 19,60 persen dibandingkan kuartal pertama tahun 2020 yang tercatat hanya sebanyak 317.642 ton. Realisasi impor tersebut naik 275 persen dari Februari 2021 yang hanya sebanyak 79.929 ton. Jika dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun sebelumnya, impor garam naik 54,02 persen, di mana pada Maret 2020 komoditas ini hanya 194.608 ton.

Menanggapi fakta ini, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati mempertanyakan keseriusan pemerintah Indonesia dalam hal mewujudkan kedaulatan pangan nasional. “Jika pemerintah Indonesia terus memilih impor sebagai kebijakan pemenuhan pangan nasional, maka kebijakan tersebut akan menghancurkan kedaulatan pangan sekaligus mempercepat krisis pangan dalam waktu dekat,” tegasnya.

Menurut Susan, impor garam di Indonesia semakin terus mengalami kenaikan dan tidak bisa ditinggalkan karena pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. “PP ini tidak berpihak terhadap kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan petambak garam Indonesia. Sebaliknya PP tersebut semakin mempermudah impor komoditas perikanan dan pergaraman yang selama ini hanya menguntungkan segelintir orang yakni pengimpor,” jelas Susan.

Selanjutnya, impor garam semakin dipermudah dengan disahkannya UU No. 11 tahun 202 tentang Cipta Kerja. Pada pasal 37 ayat 1 UU Cipta Kerja disebut bahwa Pemerintah Pusat mengendalikan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman. Lalu, pasal ini dijabarkan dalam PP No. 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perikanan dan Kelautan dan  Perikanan pasal 289 yang menyebut tidak ada batasan waktu impor garam.

Menurut Susan, UU Cipta Kerja dan PP 27 tahun 2021 tetap mengizinkan impor garam, meskipun di Indonesia sedang berada pada musim panen garam. Pemerintah tinggal menyusun neraca pergaraman nasional di tingkat Kementerian Perekonomian. “UU Cipta Kerja dan PP 27 tahun 2021 semakin memperburuk masa depan kedaulatan pangan nasional, khususnya pergaraman Indonesia. Indonesia akan menjadi negara importir garam terbesar dan tergantung kepada negara lain,” imbuhnya.

Bagaimana dengan Nasib Petambak Garam Nasional?

Tingginya angka impor garam kuartal pertama tahun 2021 ini tak lepas dari keputusan Pemerintah Indonesia melalui rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 25 Januari 2021 lalu yang akan mengimpor garam sebanyak 3,07 ton.

Jika dilihat tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2017 pemerintah Indonesia telah mengimpor garam dari Australia sebanyak 2,29 juta ton. Lalu, pada tahun 2018, impor garam dari Australia mengalami peningkatan menjadi 2,6 juta ton. Pada tahun 2020, impor garam dari Australia tercatat sebanyak 2,22 juta ton.

Adapun dari China, pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia mengimpor garam sebanyak 568 ton. Pada tahun 2020 impor garam dari China meningkat menjadi 1,32 ribu ton. Sementara itu, impor garam dari India tercatat sebanyak 719,55 ribu ton pada 2019. Pada tahun 2020 tercatat hanya 373,93 ribu ton.

“Angka-angka impor itu akan semakin besar jika datanya kita tarik semakin jauh ke belakang. Poin utamanya, sejak lama pemerintah Indonesia siapapun presidennya tidak memiliki perhatian untuk memperkuat petambak garam nasional,” ungkap Amin Abdullah, Dewan Presidium Persatuan Petambak Garam Indonesia (PPGI).

Amin membantah klaim pemerintah yang menyebut produksi garam nasional tidak memadai untuk mejawab kebutuhan garam industri. Baginya, para petambak garam Indonesia telah mampu membuat garam berkualitas tinggi untuk kebutuhan industri. Bahkan pada saat musim hujan, mereka bisa memproduksi garam dengan jumlah ratusan ton.

Impor garam yang terus berulang setiap tahun membuktikan Pemerintah Indonesia telah gagal membangun kedaulatan pangan serta tak berpihak kepada petambak garam nasional. “Kebijakan impor garam ini menunjukkan politik pangan Pemerintah Indonesia yang hanya menguntungkan importir besar garam dan negara asing seperti Australia, China dan India,” kata Amin.

Amin mengkhawatirkan, kebijakan impor garam yang telah disahkan oleh UU Cipta Kerja dan PP 27 tahun 2021 ini akan terus membuat jumlah petambak garam semakin menyusut. Menurutnya, pada tahun 2012, jumlah petambak garam di Indonesia tercatat sebanyak 30.668 orang. Namun, di dalam dokumen statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir Indonesia tahun 2020, jumlah petambak tercatat hanya sebanyak 19.503 orang.

“Dalam waktu kurang dari 10 tahun, lebih dari 10 ribu orang yang tidak lagi berprofesi sebagai petambak garam akibat kebijakan pemerintah Indonesia yang tidak berpihak kepada mereka. Pada masa yang akan datang, jumlah petambak garam di Indonesia akan terus menurun akibat kebijakan impor yang tidak menguntungkan kehidupan petambak garam,” pungkas Amin.  (*)

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

Amin Abdullah, Dewan Presidium Persatuan Petambak Garam Indonesia (PPGI), +62 818-0578-5720