KIARA Kecam Anies Soal Penerbitan 932 IMB di Pulau Reklamasi

Jakarta, 16 Juni 2019. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikan (KIARA) mengecam kebijakan Gubernur Anies Baswedan menerbitkan 932 sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di atas lahan reklamasi pulau C dan D.

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menilai penerbitan 932 IMB yang terdiri dari 409 rumah, 212 rumah kantor dan 311 bangunan lainnya itu mencerminkan Anies tidak serius dalam memperbaiki Teluk Jakarta.

“Gubernur DKI Jakarta saat ini beserta timnya tak punya itikad baik untuk memulihkan Teluk Jakarta. Lebih jauh, hal ini akan semakin berdampak terhadap 25 ribu nelayan di Teluk Jakarta,” kata Susan melalui keterangannya.

Susan menyebut penerbitan IMB melawan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2010 yang melarang privatisasi dan komersialisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Melanjutkan proyek reklamasi melalui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) atau menghentikannya. Jika dilanjutkan, maka Gubernur melawan masyarakat. Namun, jika dihentikan maka ia berpihak kepada masyarakat dan masa depan Teluk Jakarta,” tegasnya.

Sebelumnya, Anies mengklaim penerbitan IMB itu berbeda kasus dengan penghentian reklamasi itu sendiri.

“IMB ini bukan soal reklamasi jalan atau berhenti, tapi IMB adalah soal izin pemanfaatan lahan hasil reklamasi dengan cara mendirikan bangunan. Dikeluarkan atau tidak IMB, kegiatan reklamasi telah dihentikan. Jadi, IMB dan Reklamasi adalah dua hal yang berbeda,” kata Anies, Kamis (13/6/2019).

 

Menurut Anies, dirinya telah menunaikan janji kampanyenya untuk menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Dari 17 pulau yang akan dibuat, Anies menyebut Pemprov DKI sudah menyegel 4 pulau yang sudah terlanjur terbentuk akibat reklamasi.

Kemudian, 4 pulau reklamasi yang sudah terlanjur dibuat itu akan dimanfaatkannya untuk kepentingan publik. Maka dari itu penerbitan IMB ini adalah upaya pemanfaatan, bukan melanjutkan reklamasi, tutur Anies tanggapi kecaman KIARA soal penerbitan 932 IMB.

 

Silfa Humairah Utami | Stephanus Aranditio

Sumber Berita: https://www.suara.com/news/2019/06/16/131859/kiara-kecam-anies-soal-penerbitan-932-imb-di-pulau-reklamasi

Protes Penerbitan 932 IMB, Kiara Beri Dua Opsi ke Pemprov DKI Jakarta

Jakarta, 15 Juni 2019 – Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan surat izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 bangunan di Pulau Reklamasi diprotes.

Kali ini protes datang dari kelompok masyarakat yang menamakan diri Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara).

Sekadar informasi, peruntukan 932 IMB itu terdiri atas 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor, dan 311 bangunan lainnya yang belum selesai dibangun.

Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati menilai penerbitan 932 IMB menunjukkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan beserta Tim Gubernur untuk Percepatan Pembagunan (TGUPP) tidak bekerja serius untuk masa depan restorasi Teluk Jakarta sekaligus keberlanjutan kehidupan ribuan nelayan di Teluk Jakarta.

“Dengan terbitnya 932 IMB di Pulau D, masyarakat semakin tahu bahwa Gubernur DKI Jakarta saat ini beserta timnya tak punya itikad baik untuk memulihkan Teluk Jakarta. Lebih jauh, hal ini akan semakin berdampak terhadap 25 ribu nelayan di Teluk Jakarta,” tutur Susan lewat keterangan persnya, Sabtu (15/6/2019).

Dia menilai reklamasi Teluk Jakarta melanggar hukum dan bertentangan dengan sejumlah Undang-undang, di antaranya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 jo UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Penerbitan 932 IMB di Pulau D jelas-jelas melawan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 yang melarang privatisasi dan komersialisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” lanjut Susan.

Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta saat ini tidak memiliki pilihan lain, kecuali menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang terbukti merusak eksosistem Teluk Jakarta dan merugikan nelayan.

“Kini, Gubernur DKI Jakarta hanya memiliki dua pilihan, yakni melanjutkan proyek reklamasi melalui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) atau menghentikannya. Jika dilanjutkan, maka Gubernur melawan masyarakat. Namun, jika dihentikan maka dia berpihak kepada masyarakat dan masa depan Teluk Jakarta,” tuturnya.

Kiara mengajak seluruh elemen masyarakat ikut aktif memantau perkembangan Reklamasi Teluk Jakarta karena proyek ini berdampak luas dan juga jangka panjang.

“Reklamasi Teluk Jakarta adalah persoalan bersama. Mari terlibat aktif memantau hal ini karena karena konstitusi memandatkan bahwa kekayaan alam yang terdiri dari tanah, air, udara, dan apapun yang terkandung di dalam tanah harus dikelola oleh negara dan ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tutupnya.

 

Reporter: Komaruddin Bagja Arjawinangun

Sumber Berita: https://metro.sindonews.com/read/1411790/171/protes-penerbitan-932-imb-kiara-beri-dua-opsi-ke-pemprov-dki-jakarta-1560569943

KIARA Menilai Penyegelan yang Dilakukan Anies Hanya Janji Palsu dengan Terbitnya IMB Pulau Reklamasi

Jakarta, Kamis 13 Juni 2019 – Dikabarkan, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan ratusan Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah mewah dan rumah kantor (ruko) di Pulau Reklamasi Jakarta Utara.

Padahal, sebelumnya, diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyegel pulau-pulau yang dibangun sejak era Pemerintahan Soeharto itu.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati mengatakan, penyegelan yang dilakukan Anies saat hanyalah adegan untuk mengelabuli rakyatnya.

“Kami sudah kira, sewaktu Anies Baswedan menyegel pulau reklamasi, kami melihatnya hanya sebatas gimik atau janji palsu di atas pulau palsu,” ujar Susan, saat dihubungi, Kamis (13/6/2019).

Ia berharap, Anies Baswedan tetap konsisten melakukan penyegelan Pulau Reklamasi ini dan tidak membuka peluang bagi siapapun untuk menyerobot lahan tersebut.

“Konsisten disegel dan tidak ada upaya untuk kembali membuka peluang kepemilikan pulau oleh siapapun,” kata Susan.

Sementara hingga saat Pemprov DKI Jakarta sendiri belum mau memberikan klarifikasi terkait dugaan penerbitan ratusan IMB di Pulau Reklamasi.

“Nanti ya,” kata Anies Baswedan singkat, ketika ditanya IMB Pulau Reklamasi, di Balai Kota, Rabu (12/6/2019) kemarin.

Sebelumnya, terbetik kabar, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan ratusan sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah mewah dan rumah kantor (ruko) di pulau reklamasi di Jakarta Utara.

Padahal, sebelumnya, diketahui bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menyegel pulau-pulau yang dibangun sejak era Pemerintahan Soeharto itu.

Wakil ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengaku belum mendengar terkait penerbitan IMB di Pulau Reklamasi.

Menurutnya, IMB baru bisa diterbitkan setelah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dibahas dan disahkan oleh para anggota dewan.

Namun, hingga saat ini, M Taufik mengatakan Perda RZWP3K itu belum pernah diserahkan dan dibahas oleh anggota DPRD DKI Jakarta.

“Saya baru dengar (adanya penerbitan IMB).”

“Saya belum tahu.”

“Setahu saya, mekanisme IMB itu kan harus sesuai ketentuan yang ada kemudian bila dia melanggar ada denda,” ujar Taufik saat dikonfirmasi, Kamis (13/6/2019).

Tetapi, oleh karena di atas Pulau Reklamasi ini sudah terlanjur didirikan berbagai bangunan sebelum Anies menyegelnya beberapa waktu lalu, jadi menurut Taufik penerbitan IMB tidak mesti menunggu perda RZWP3K disahkan.

Pasalnya dengan menerbitkan IMB, maka Pemprov DKI bisa memungut pajak atas bangunan tersebut.

“Ya ini kan barangnya sudah ada. Kan ini ada progresnya tersendiri. Ini barangnya sudah ada. Sebaiknya memang dipungut (pajak) kalau gak nanti rugi juga. Pemda rugi,” kata Taufik.

Diketahui Anies telah mencabut perizinan 13 dari 17 Pulau Reklamasi. Namun empat pulau dilanjutkan, tetapi pengelolaannya diambilalih oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Jakpro.

Aktivitas di Pulau Maju terus berlanjut meski sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menyegel pulau reklamasi yang di antaranya bernama Pulau Maju itu.

Sebelumnya, terungkap, pasca disegel dari aktivitas komersil dan dibuka untuk umum oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, sejumlah pulau reklamasi antara lain Pulau C, Pulau D dan Pulau G atau kini disebut Pulau Kita, Pulau Maju, dan Pulau Bersama itu kian tidak terpantau.

Anies Baswedan, bahkan terlihat cuek, ketika mendapati laporan banyaknya pedagang di sana.

Tidak ingin ambil pusing atas fenomena yang terjadi, Anies Baswedan menyebutkan, wujud pelanggaran seperti berdagang tanpa izin sudah menjadi hal umum.

Terlebih, Pulau Maju kini merupakan sebuah pulau terbuka yang dapat dikunjungi warga umum.

Anies Baswedan pun menyebut pelanggaran yang terjadi merupakan hal lumrah yang terjadi di Ibu Kota.

Namun, ditekankannya, penindakan pelanggaran harus dilakukan, terkecuali aktivitas berdagang yang menurutnya jauh dari pelanggaran masif yang umum terjadi di DKI Jakarta.

“Ya se-Jakarta ini. Begitu sebuah tempat dijadikan tempat terbuka, maka siapa saja bisa melakukan aktifitas apa saja. Nah, menurut saya di situ yang harus fair kita, begitu ada pelanggaran, ada laporan kita tindak,” ungkap Anies Baswedan kepada wartawan di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (24/1/2019).

“Pengawasan tentu kita lakukan, tapi kalau kita bicara tentang orang berdagang di Jakarta, maka kalau bicara tentang jumlah pendaftar pelanggaran massif tuh,” tambahnya.

Dalam wawancara, Anies terkesan mengabaikan pengawasan ketiga pulau reklamasi era Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu.

Sebab, diungkapkannya, tidak ada satu orang petugas yang menjaga ataupun mengawasi ketiga pulau buatan di pesisir Ibu Kota itu, hingga saat ini.

“Tidak ada Satpol PP khusus di daerah situ semuanya, sudah dikatakan sebagai wilayah yang terbuka. Justru dengan terbuka itulah kita bisa dapatkan laporan, coba kalau itu tidak terbuka, kita gak tau laporan,” ungkap Anies.

“Ini kejadian ini ada di mana saja dan kejadian membuka usaha tanpa ijin ada di banyak tempat. Begitu ada laporan kita tindak, jadi bukan wajar. Wajarnya kalo kita bertindak itu (penindakan), itu wajar, pelanggarannya itu, harusnya bukan kewajaran bahwa itu banyak terjadi (lahan dikuasai pedagang liar), iya,” katanya.

Akan tetapi, ketika ditanyakan mengenai pengawasan ataupun rencana inspeksi mendadak dengan datang secara langsung, Anies mengaku, tidak mau.

Karena keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan pulau reklamasi tersebut tidak penting.

“Nggak usah lah, tidak sepenting itu,” katanya.

Seperti diketahui, sebelumnya, Anies Baswedan telah menyegel ketiga pulau reklamasi yakni Pulau C, Pulau D dan Pulau G atau kini disebut Pulau Kita, Pulau Maju dan Pulau Bersama secara langsung pada bulan Juli 2018 lalu.

Anies menyegel ketiganya lantaran seluruh bangunan yang berdiri di ketiga pulau belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Tercatat, ada sebanyak 932 bangunan di Pulau Kita dan Pulau Maju yang terdiri dari 409 unit rumah, 212 unit ruko, dan 313 unit ruko, sedangkan Pulau Bersama hanya berupa daratan kosong. 

Penulis: Anggie Lianda Putri
Editor: Gede Moenanto
Sumber Berita: https://wartakota.tribunnews.com/2019/06/13/kiara-menilai-penyegelan-yang-dilakukan-anies-hanya-janji-palsu-dengan-terbitnya-imb-pulau-reklamasi?page=4.

Politisasi Cantrang ala Sandi: Diprotes Susi dan Koalisi Nelayan

Jakarta, 28 Maret 2019 – Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno berjanji akan mengizinkan kembali penggunaan cantrang bagi nelayan. Di hadapan pendukungnya, di Kecamatan Bronding, Lamongan, Jawa Timur, ia meminta agar jangan sampai alasan lingkungan malah membatasi nelayan untuk mencari ikan.

Sandiaga bahkan mengatakan pelarangan cantrang yang selama ini diterapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dinilai merugikan nelayan. Namun, janji tersebut menuai protes di media sosial karena dianggap menafikan dampak lingkungan.

Salah satu yang memprotesnya adalah akun Twitter @rebornblessing. Ia menulis “Jika ekosistem rusak dan ikan nyaris punah, yang dirugikan adalah nelayan, anak cucu kita juga. Seorang pemimpin harus punya pandangan luas, pandangan yang jauh ke depan, bukan hanya masa memimpin 5 tahun.”

Sementara akun @NoName71906370 menulis “Jangan hanya karena kita memperhatikan nelayan, lantas membuat lingkungan jadi rusak ~.”

Tak hanya netizen, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun berkomentar pendek. “Kasihan...,” tulis Susi menanggapi janji Sandiaga dalam akun Twiter miliknya @susipudjiastuti.

Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Gari Primananda mengatakan paslon nomor urut 02 ini memang memilih untuk berfokus pada kesejahteraan rakyat terlebih dahulu. Sebab, mereka menyoroti akibat dari pelarangan cantrang itu, pendapatan nelayan sempat menurun.

Kendati demikian, Gari Primananda memastikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan itu, mereka akan tetap memperhatikan aspek lingkungan.

“Fokus Prabowo-Sandi itu lebih ke kesejahteraan rakyat. Bagaimana memudahkan nelayan menangkap ikan, tetapi tetap memperhatikan aspek lingkungan,” ucap Gari saat dihubungi reporter Tirto, pada Rabu (27/3/2019).

Lagi pula, kata Gari, cantrang ini nantinya diberikan kepada nelayan kecil ketimbang yang besar. Sehingga penggunaan cantrang itu dilakukan dalam skala kecil yang ia anggap tidak sampai merusak seperti ketika digunakan nelayan besar.

Ia menilai nelayan-nelayan kecil memang perlu difasilitasi dengan metode penangkapan yang modern. Jika dikhawatirkan pemberian cantrang ini merusak, kata dia, maka nelayan yang ditemui Prabowo-Sandi umumnya memiliki kesadaran untuk tidak mengganggu ekosistem yang ada lantaran erat dengan kearifan lokal yang dimiliki.

“Dengan memberi hak tersebut menurut kami tidak akan merusak ekosistem yang ada di laut karena sasarannya nelayan kecil,” ucap Gari.

Dikritik Koalisi Nelayan

Namun, Ketua Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Marthin Hadiwinata menampik bila Sandiaga menganggap nelayan membutuhkan cantrang untuk melaut. Menurut dia, sejak 2015 nelayan justru telah sepakat dan mendukung langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melarang penggunaan cantrang di kalangan nelayan.

“Ini kemunduran karena teman-teman nelayan sudah lama sepakat untuk mengganti alat-alatnya. Waktu dikeluarkan peraturan melarang itu, kami sudah sepakat dan mendukung,” kata Marthin saat dihubungi reporter Tirto, pada Rabu (27/3/2019).

Marthin mengatakan nelayan telah tahu betul bila alat tangkap cantrang itu dapat merusak ekosistem terutama dasar laut.

“Dalam prinsip ini merusak. Dia mengubah kesetimbangan ekosistem. Karena alat tangkapnya merusak, memang harusnya dilarang,” ucap Marthin.

Berdasarkan kajian Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), beberapa dampak yang ditimbulkan cantrang ini di antaranya adalah mematikan spesies-spesies ikan, baik kecil, besar, maupun endemik lantaran cantrang menangkap tanpa tebang pilih.

Di sisi lain, dampaknya pada dasar laut juga merusak terumbu karang yang notabene menjadi tempat ikan beranak-pinak. Dengan kata lain, kerusakan ini dikhawatirkan dapat menyebabkan nelayan ke depannya malah semakin sulit mencari ikan.

Sebab, walaupun saat ini para nelayan mendapat tangkapan ikan dalam jumlah fantastis, tapi hal itu hanya dalam jangka pendek.

Akibatnya nelayan dipastikan harus mencari ikan ke lokasi perairan yang lebih jauh dari pantai. Dari semula hanya butuh 1-3 mil dari pantai sudah bisa mendapatkan ikan, kini nelayan perlu pergi minimal 4 mil dari pantai sehingga ongkos melaut juga tentu menjadi lebih tinggi.

Karena itu, Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati menyayangkan janji tersebut. Susan mengatakan Sandiaga tak seharusnya menggunakan nelayan sebagai objek politik bahkan menganggap lingkungan laut boleh dikorbankan untuk alasan ekonomi.

Susan menilai, semangat yang ditawarkan Sandi justru merusak dan melawan identitas nelayan yang sesungguhnya. Bahkan jika langkah itu diterapkan, ia yakin bukannya produktivitas yang terjadi, melainkan krisis ikan.

“Sangat disayangkan dalam politik, lingkungan dan nelayan jadi komoditas banget, ya. Untuk mengkatrol suara kemudian keluar statement seperti itu,” ucap Susan saat dihubungi reporter Tirto.

Ia menambahkan “Tolong berhenti jadikan nelayan dan lingkungan sebagai komoditas politik. Soal ekologi tidak ada toleransi. Apa pun itu alasannya, alat tangkap seperti itu [cantrang] merusak.”

Disamping itu, Susan juga meragukan bila terpilih nanti, Sandiaga mampu membenahi masalah cantrang ini. Sebab, meski larangan ini sudah lama diterapkan dalam Permen Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015, kata dia, tapi kenyataannya mereka yang melanggar sejak peraturan diterbitkan tak kunjung mendapat sanksi maupun penegakan hukum.

“Ini, kan, keliatan watak pengusahanya. Kalau dia terpilih, dia watak dan orientasinya business as usual. Tapi bukan berarti yang calon nomor 1 bersih, dia juga ada dosa ekologi,” ucap Susan.

Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz
Sumber Berita: https://tirto.id/politisasi-cantrang-ala-sandi-diprotes-susi-dan-koalisi-nelayan-dkoh

Memperkuat Eksistensi Masyarakat Adat Pesisir di Tengah Geliat Pembangunan

 

Interaksi masyarakat adat pesisir dengan sumberdaya kelautan dalam kurun waktu yang relatifl ama, berhasil menciptakan praktik kearifan lokal yang dipertahankan secara turun-temurun. Namun kebijakan dan program pembangunan, yang dinilai bias darat, perlahan-lahan meminggirkan mereka dari ruang hidup dan ruang kelolanya. Sehingga, penguatan dan revitalisasi kelembagaan masyarakat adat pesisir perlu segera dilakukan.

Penilaian tersebut disampaikan dalam Lokakarya Masyarakat Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang digelar di Manado. Kegiatan itu dihadiri komunitas masyarakat adat pesisir dari beberapa daerah, seperti Aceh, Nusa Tenggara Timur ,Nusa Tenggara Barat dan Maluku.

Susan Herawati, Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai, lokakarya itu merupakan momentum untuk membahas hak tenur masyarakat adat pesisir dalam mengelola sumberdaya perikanan dan kelautan. Pembahasan terkait hak tersebut menjadi penting karena maraknya praktik perampasan ruang hidup dikawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Menurut catatan Kiara, saat ini setidaknya terdapat penolakan reklamasi di 42 wilayah pesisir dan tambang di 26 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Ancaman terhadap ruang hidup dan ruang kelola masyarakat adat pesisir juga hadir lewat proyek konservasi laut yang telah mencapai 20 juta hektar, serta ekspansi perkebunan kelapa sawit lebih dari 600 ribu hektar.

“Selama ini pengelolaan sumberdaya perikanan hanya dilihat sebagai pengelolaan komoditas semata. Padahal ,didalamnya ada isu ruang hidup dan isu hak asasi manusia yang perlu dilindungi negara,”terangSusan,Senin(04/03/2019).

Lokakarya Masyarakat Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diselenggarakan di Manado, Sulut pada awal Maret 2019. 

Persoalan lain adalah luputnya pembahasan mengenai masyarakat adat pesisir dalam sejumlah peraturan maupun perundang-undangan dinegara ini. Susan mencontohkan, dalam UU No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, tak ada definisi atau penjelasan mengenai masyarakat adat pesisir. Padahal, kekhasan masyarakat adat pesisir harusnya jadi pembeda dari nelayan kecil dan nelayan tradisional.

Begitu pula perumusan RUU Masyarakat Adat yang dianggap terlampau bias darat dan mengesampingkan eksistensi masyarakat adat dipesisir. Dia juga melihat adanya kerancuan dalam RUU Keanekaragaman Hayati, yang berpotensi memisahkan masyarakat adat dengan ruang kelolanya.

“(RUU Keanekaragaman Hayati) tidak melihat tradisi dan adat-istiadat. Apalagi istilah konservasi yang digunakan negara berbeda dengan yang digunakan masyarakat adat pesisir, ”terang Susan.

PerbedaanKonsep

Dipaksakannya konsep pembangunan darat disektor kelautan dan perikanan, diyakini menjadi sebab luputnya agenda perlindungan masyarakat adat pesisir. Dampaknya, masyarakat adat pesisir tidak lagi menjadi pelaku utama pembangunan didaerah masing-masing. Mereka malah sering dituduh eksplotatif dan jadi obyek kriminalisasi.

“Peminggiran-peminggiran selalu terjadi, kriminalisasi, tidak boleh tangkap ini-tangkap itu. Sehingga wadah lokal musnah karena tekanan dari atas yang mementingkan lembaga non adat. Kemudian, mulai hilang instrumen yang asli, lokal, manusiawi, dan komprehensif,” terang Bona Beding, Koordinator Forum Masyarakat Adat Pesisir.

Padahal, masyarakat adat pesisir memiliki pemaknaan tersendiri mengenai sumberdaya laut. Sebab, bagi mereka, laut adalah subyek bukan obyek. Sehingga, ia bukan semata-mata menjadi tempat memanfaatkan sumberdaya tapi juga menjadi bagian tak terpisahkan, misalnya melalui nilai-nilai luhur.

“Laut itu mama. Dia melahirkan dan membesarkan. Sehingga, kata berburu tidak tepat. Kami hanya mengambil yang sudah dilahirkan dan dibesarkan oleh mama,” ujar Bona.

Bona Beding menyampaikan pemaparan dalam Lokakarya Masyarakat Adat Pesisir di Manado, Maret 2019.

Forum Masyarakat Adat Pesisir diinisasi pada akhir 2017 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pertemuan awal dihadiri perwakilan komunitas adat dari beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Lamalera, Sulawesi Utara, Maluku, Lombok, Kupang dan Papua.

Melalui forum itu, masyarakat adat pesisir diharap dapat menjadi pelaku utama pembangunan disektor kelautan dan perikanan. Serta, menghadirkan negara untuk menjamin hak konstitusional masyarakat adat pesisir.

“Yang menjadi perhatian kami, kenapa forum ini dilahirkan, karena negara coba menggeneralisir laut dalam bahasa tata ruang dan pengelolaan dilaut,” terang Rignolda Djamaluddin, Direktur Perkumpulan Kelompok Pengelola Sumberdaya Alam (Kelola).

Pada kenyataannya, menurut dia, sebelum negara membuat regulasi, masyarakat adat pesisir sudah membangun komunitas dengan karakter masing-masing. Mereka juga telah mempertahankan nilai lintas generasi dalam interaksi dengan sumberdaya alam.

“Bahwa komunitas itu telah berkembang secara majemuk, itu urusan dinamika sosial. Masyarakat adat pesisir menuntut negara untuk mengenal kehidupan mereka. Jangan sampai negara membuat regulasi, tapi masyarakat adat pesisir dianggap tidak ada,” ujar Rignolda.

Lemahnya pengetahuan mengenai nilai-nilai tersebut, sering kali menimbulkan kesalahan interpretasi pada praktik-praktik tradisional masyarakat adat pesisir. Rignolda mencontohkan Mane’e, tradisi penangkapan ikan masyarakat pulau Kakorotan, yang kini lebih dikenal sebagai obyek wisata.

Mane’e cukup teruji oleh masyarakat pulau Kakorotan untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terbatas. Sekarang, praktik itu lebih dikenal sebagai obyek pariwisata, bukannya pola pemanfaatan sumberdaya alam berbasis kearifan lokal,” jelasnya.

RekomendasiLokakarya

Lokakarya Masyarakat Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, melahirkan sejumlah rekomendasi, diantaranya inventarisasi komunitas adat peisisir, fokus advokasi serta identifikasi kebijakan yang berpotensi mengancam kedaulatan masyarakat adat pesisir.

Arman Manila, Direktur Jaringan Pengembangan Kawasan Pesisir (JPKP) memaparkan, untuk menjaga atau merevitalisasi kedaulatan ruang hidup dan ruang kelola masyarakat adat pesisir, diperlukan intervensi sistem tenurial yang dianggap terlampau bias darat.

“Ruang hidup bisa didapat tapi ruang kelola tidak. Contohnya, kita memiliki pohon kelapa, tapi tanahnya milik orang lain. Berarti kita hanya sebagai pemangku pohon kelapa, tapi tidak punya hak kepemilikan tanah. Ini yang perlu diperhatikan,” terang Arman.

Kemudian, inventarisasi masyarakat adat pesisir harus memperhatikan praktik penangkapan tradisional, serta kearifan lokal yang diatur hukum adat. Selain itu, penting pula identifikasi regulasi yang menimbulkan persoalan diwilayah penangkapan tradisional dan praktik kearifan lokal.

“Ini menjadi penting, karena kedepannya akan banyak kebijakan yang masuk diwilayah laut dan pesisir,” pungkas Arman.

Sumber: https://www.mongabay.co.id/2019/03/15/memperkuat-eksistensi-masyarakat-adat-pesisir-di-tengah-geliat-pembangunan/

 

Rilis Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia Perundingan ASEAN RCEP ke-23 di Bangkok, Thailand 20-24 July 2018

RCEP Hanya Muluskan Agenda Korporasi dan Investor Bukan Agenda Kesejahteraan Ekonomi Rakyat

Bangkok, 23 July 2018-Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi merupakan gabungan dari Civil Society Organization(CSOs) Indonesia ikut menyoroti perundingan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) ke-23 di Bangkok, Thailand. Beberapa perwakilan CSOs yang ikut ke Bangkok, Thailand diantaranya, Indonesia for Global Justice (IGJ), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Solidaritas Perempuan, Serikat Petani Indonesia (SPI), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), GRAIN, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

Sementara perwakilan CSOs yang melakukan intervensi dalam pertemuan dengan para negosiator RCEP tanggal 23 Juli 2018, yakni Rachmi Hertanti dariIndonesia for Global Justice (IGJ), Dinda Nuur Annisaa Yuradari Solidaritas Perempuan, dan Nibras Fadhlillahdari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). 

Beberapa tuntutan kelompok masyarakat sipil mengarah pada isu hangat yang menjadi masalah dan kekhawatiran masyarakat terhadap perundingan RCEP, diantaranya: isu partisipasi publik dalam perundingan perdagangan bebas, isu ancaman kedaulatan pangan, isu investasi kaitannya dengan mekanisme ISDS dan perampasan ruang/lahan akibat investasi, isu gender, isu sustainable development.

Bab Investasi Ancam Kehidupan Rakyat dan Kedaulatan Negara

Pembahasan mengenai bab investasi dalam RCEP mengarah pada perlindungan terhadap investor yang berlebihan, sehingga memungkinkan investor untuk menggugat negara dengan mekanisme ISDS (investor state dispute settlement). Selain itu, terbuka nya investasi asing di sektor vital bisa berujung pada ruang eksploitasi sumber daya di Indonesia. Karena nya, dalam negosiasi perundingan RCEP ini para negosiator tidak boleh memuat aturan-aturan yang merugikan rakyat dan negara terkait dengan bab investasi.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice, Rachmi Hertanti menyampaikan bahwa ada beberapa catatan merah yang harus diperhatikan oleh negosiator terkait dengan perundingan bab investasi di dalam RCEP. “3 isu investasi yang menjadi garis merah untuk para negosiator, sepereti aturan ISDS, performance requirements, dan Export Taxes terkait dengan unprocessed materials. Hal-hal tersebut tidak boleh dimuat di dalam RCEP.  Jika negosiator tetap memasukan aturan-aturan redlines tersebut, maka RCEP harus ditolak”, tegas Rachmi.

Rachmi menjelaskan mekanisme gugatan investor asing terhadap negara atau dikenal dengan Investor-State Dispute Settlement (ISDS) hanya akan bertentangan dengan Konstitusi dan peraturan nasional, serta akan meningkatkan risiko fungsi pengaturan Negara untuk melindungi kepentingan nasional dan kemunduran untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

“Kami mendesak pada negosiator Indonesia untuk tetap pada komitmenya untuk mereview ISDS yang mengedepankan perlindungan hak rakyat ketimbang hak investor asing. Indonesia sudah punya pengalaman di gugat investor asing sebanyak 8 kali dengan mekanisme ISDS. Dan Pemerintah Indonesia sudah menyadari bahwa ISDS ini akan menghilangkan ruang kebijakan negara serta mengesampingkan Konstitusi. Sehingga, jika RCEP tetap memasukan aturan perlindungan investor dan ISDS maka ini akan menjadi kemunduran bagi proses progresif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak 2012 dalam mereview aturan ISDS”, terang Rachmi. 

Point performance requirements dalam bab investasi juga menjadi catatan penting dari IGJ kepada negosiator RCEP. Dimana, aturan ini sangat penting bagi strategi pengembangan industrialisasi nasional di Indonesia. IGJ mendesak negosiator RCEP untuk menghormati hak negara berkembang, khususnya Indonesia, untuk tetap dapat menerapkan kebijakan batasan pada kepemilikan (mayoritas) asing, pembatasan penggunaan pekerja asing di beberapa posisi kunci, menerapkan persyaratan konten lokal (seperti penggunaan sumber daya lokal dan pekerja), dan menetapkan pembatasan ekspor atas bahan mentah dalam komoditas mineral.

“peraturan-peraturan tersebut merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa investasi yang masuk akan secara efektif berkontribusi terhadap pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing, nilai tambah industri lokal, dan meningkatkan lapangan kerja lokal di Indonesia”, tutup Rachmi. 

Wujudkan Perdagangan Yang Adil dan Setara

Masyarakat sipil Indonesia juga mendesak agar mewujudkan perdagangan yang adil dan setara termasuk bagi perempuan berbasis pada prinsip kerja sama dan solidaritas, di mana kebutuhan dan partisipasi rakyat menjadi spirit utama di dalamnya. Selama ini, sistem ekonomi dan perdagangan telah menempatkan perempuan mengalami diskriminasi dan marjinalisasi yang berlapis.

Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Dinda Nuur Annisaa Yura mengungkapkan bahwa RCEP akan mempertajam kesenjangan dan ketidakadilan terhadap perempuan.  Salah satunya dalam aspek kesenjangan upah. “Kesenjangan upah perempuan dan laki-laki di Asia adalah salah satu yang tertinggi di dunia, yaitu dengan rata-rata 20%. Sementara untuk negara-negara RCEP kesenjangan beragam, dari 3%-60%, ungkap Dinda

“Bab Investasi dalam RCEP akan membuat pemerintah tidak bisa berdaulat dalam menerapkan keputusan atau tindakan hukum, termasuk kebijakan tindakan afirmatif untuk memperbaiki kesenjangan gender ini.” lanjutnya

Tidak berhenti di situ, investasi asing juga sudah masuk di sektor air di Jakarta dan memberikan dampak pada hilangnya hak-hak dasar warga negara. “Kita seharusnya belajar bagaimana privatisasi air di Jakarta telah mengakibatkan terlanggarnya hak rakyat atas air,” tegas Dinda.

Harga air mahal, dengan kuantitas yang sering mati/kecil, dan kualitas air yang buruk. Hal ini memberikan beban berlapis bagi perempuan yang biasanya mengemban peran untuk memastikan kebutuhan air bagi keluarga. Tak hanya itu, kualitas air yang buruk juga mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan.

Dinda juga menyampaikan keprihatinan mendalam pada RCEP. Menurutnya, semua perjanjian perdagangan bebas yang tidak memihak pada rakyat, terutama kelompok yang paling rentan termasuk perempuan, hanya akan membawa kondisi negara-negara seperti Indonesia, pada pemiskinan, pelanggaran hak asasi manusia, dan hilangnya kedaulatan rakyat, terlebih perempuan. “Bagi sebagian orang, RCEP mungkin hanya bicara tentang biaya dan keuntungan, tentang menjual atau membeli, tentang huruf dan angka. Namun bagi sebagian besar rakyat, dan khususnya perempuan ini adalah tentang hidup atau mati.” pungkasnya.

Investasi Asing Rampas Hak dan Kesejahteraan Nelayan Kecil

Di sektor perikanan dan investasi asing dalam kaitannya dengan kesejahteraan nelayan kecil, Nibras Fadhlillah dariKoalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan(KIARA)mengungkapkan bahwa di Indonesia, ada lebih dari 8 juta rumah tangga nelayan skala kecil yang akan mendapatkan dampak negatif dari RCEP. Karena, RCEP akan semakin membuka investasi asing di sektor sumber daya perikanan, pesisir, dan laut yang akan meningkatkan potensi konflik antara perusahaan perikanan industri besar dengan nelayan skala kecil dan masyarakat pesisir.

Keterbukaan investasi di sektor perikanan dan kelautan juga berdampak pada banyak mata pencaharian nelayan skala kecil yang diambil alih oleh investor asing dan sektor swasta, yang membuat banyak dari nelayan kecil harus mengubah pekerjaan mereka. Hal ini dikarenakan, investasi asing hanya akan meningkatkan potensi perampasan ruang-ruang kehidupan bagi nelayan, baik itu dalam bentuk pembangunan pulau-pulau artifisial (reklamasi), pembangunan industri parwisata, pertambangan, dan berbagai aktivitas ekstratif lainnya di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, ungkap Nibras”.

RCEP hanya akan membuat kehidupan nelayan skala kecil lebih buruk. Karena, kebijakan akan mengikat dan berpihak pada investor asing dan sektor swasta untuk memperluas liberalisasi pasar. Kelompok nelayan skala kecil lokal akan mengalami kesulitan karena pada akhirnya mereka akan dipaksa berhadapan dengan perusahaan asing dan sektor swasta baik di pasar domestik maupun ekspor. Bahkan, negosiasi tentang rules of origin (ROO) dalam RCEP tidak akan memberi nelayan skala kecil untuk mendapatkan keuntungan dalam perdagangan internasional. Justru, lebih membuka kesempatan bagi kapal bendera asing untuk menangkap ikan di perairan Indonesia. tegas Nibras”.

Selain itu, Nibras juga mengungkapkan RCEP akan mengubah mekanisme kedaulatan pangan menjadi komersialisasi. Dan mengeksploitasi lebih banyak sumber daya kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, kami mengingatkan kepada semua Negara yang terlibat dalam RCEP, khususnya Indonesia, agar membuat kebijakan yang tidak membawa dampak negatif kepada produsen skala kecil, tetapi lebih diarahkan untuk memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan agar menjadi lebih baik. Serta, mengutamakan keberlangsungan bagi produsen skala kecil dan melindungi kedaulatan pangan di dalam negeri. ungkap Nibras”.

 

 Narahubung:

Rachmi Hertanti, Indonesia for Global Justice, +62817-4985-180

Dinda Nuur annisaa Yura, Solidaritas Perempuan, +62818-1872-2510

Nibras Fadhlillah, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, +62822-2658-3640

Sumber: http://igj.or.id/rilis-kelompok-masyarakat-sipil-indonesia-perundingan-asean-rcep-ke-23-di-bangkok-thailand-20-24-july-2018/

Rizal Ramli: Nelayan Perempuan Perlu Diberi Asuransi

Jakarta, 09 September 2017: Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli mengakui pentingnya keberadaan nelayan perempuan di Indonesia. Untuk menjaga kesejahteraan nelayan tersebut, Rizal berharap pemerintah segera memberikan asuransi kepada seluruh nelayan perempuan sebesar Rp60 juta per orangnya.

Hal ini diutarakan oleh Rizal saat menghadiri acara Festival Perempuan Nelayan yang diinisiasi oleh Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara) di Gondangdia, Jakarta, Sabtu (9/9/2017).

Menurut Rizal, peran nelayan perempuan sangat penting, terutama saat menjadi nelayan tambak di laut. Mereka juga bisa membantu suaminya untuk mendapat penghasilan. Namun nelayan perempuan belum mendapat perlindungan atau jaminan atas pekerjaannya tersebut.

“Mereka memang perlu dibantu oleh pemerintah dan menurut saya cara yang paling efektif kalau semua nelayan termasuk nelayan tambak perempuan diberikan fasilitas asuransi. Asuransi dasar, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan atau meninggal di laut,” jelas Rizal.

Program asuransi menurut Rizal sudah sangat membantu kaum nelayan perempuan. Sekarang ini, ia menilai keberadaan nelayan perempuan masih tidak dipandang penting oleh pemerintah. Sebaiknya pemerintah bisa memberikan besaran asuransi yang layak.

“Besarannya misalnya Rp60 juta. Program tersebut sangat menolong. Kalau semua nelayan bisa mendapat fasilitasi asuransi​ itu sudah pertolongan yang sangat luar biasa,” terang Rizal.

Di acara yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan Brahmantya Setyamurti Poerwadi mengakui bahwa perlakuan kepada nelayan perempuan masih belum seimbang. Namun, hingga saat ini, Kementerian Perikanan dan Kelautan masih terus melakukan sosialisasi terhadap pentingnya peran nelayan perempuan.

Terakhir bertandang ke daerah Wakatobi, Sulawesi Tenggara, ia menerangkan bahwa banyak perempuan di sana yang mengidap penyakit karena kekurangan gizi. Atas dasar ini, KKP sendiri mendukung adanya program pemberian asuransi kepada para nelayan perempuan.

Ia menyampaikan, hingga saat ini pemberian asuransi kepada nelayan laki-laki sudah berjalan. Hal itu untuk membantu para istri nelayan agar bisa terjamin kehidupannya. Di samping itu, pemberian asuransi kepada perempuan pun sudah mulai berjalan “Asalkan dia berprofesi sebagai nelayan,” kata Brahmantya.

Menurut Brahmantya, pemberian asuransi bukan berdasar gender, tetapi pada basis pekerjaan individu tersebut. Sepanjang mereka pergi melaut dan memang berprofesi sebagai nelayan, sebaiknya mereka mendaftar agar mendapatkan asuransi dari pemerintah.

“Tapi harus clear ya. Kalau KTP-nya (berprofesi) ibu rumah tangga, ya nggak bisa,” tegas dia.

 

Sumber: https://tirto.id/rizal-ramli-nelayan-perempuan-perlu-diberi-asuransi-cwis

Pemerintah Diminta Mengembangkan Peran Perempuan Nelayan

Jakarta: Program pemberdayaan perempuan nelayan harus lebih digencarkan. Itu penting untuk melesatkan peran perempuan nelayan dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan Tanah Air.

“Payung hukumnya sudah tersedia. Banyak program yang dialokasikan untuk kelompok pengolah dari pemasar yang notabene perempuan nelayan juga sudah dilakukan,” kata DIrektur Eksekutif Center of Maritims Studies for Humanities Abdul Halim seperti dilansir Antara, Rabu 6 September 2017.

Salah satu program tersebut ialah pengolahan rajungan. Nelayan di hilir bisa disambungkan dengan aktivitas pengolahan oleh ibu-ibu. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan cara itu, yakni peningkatan kualitas olahan, tingkat higienitas dan pengamanan, serta memastikan rantai nilai produk olahan ikan dapat terhubung dengan baik.

Sebelumnya, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengingatkan besarnya peran perempuan nelayan dalam mengembangkan pangan sektor kelautan dan perikanan. Negara perlu memberi pengakuan lebih terhadap mereka.

“Fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perempuan nelayan memiliki kontribusi besar bagi perekonomian keluarga dan masyarakat sampai dengan 100 persen,” kata Susan.

Menurut Susan, keberadaan perempuan nelayan belum mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari negara. Padahal, diperkirakan ada puluhan juta perempuan nelayan di Indonesia.

Dia mencontohkan seorang perempuan nelayan asal Pulau Sabangko, Sulawesi Selatan, Nurlina, yang sejak kecil sudah melaut untuk mencari nafkah. Sayangnya, Nurlina tak pernah mendapat bantuan mesin dan kapal hanya karena dia perempuan, meski sudah 20 tahun melaut.

Ada pula perempuan nelayan asal Gresik, Jawa Timur, Iswatun Khasanah, yang telah melaut sejak 17 tahun lalu. Ia melaut untuk menggantikan sang ayah yang tak lagi kuat menangkap ikan di perairan utara Jawa.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) Masnuah mendesak pemerintah segera mengakui dan memberikan perlindungan serta menyediakan skema pemberdayaan bagi perempuan nelayan di seluruh Indonesia. “Perempuan nelayan mesti diakui dengan diberikan kartu nelayan.”

 

Sumber: http://news.metrotvnews.com/news/zNPdwaVN-pemerintah-diminta-mengembangkan-peran-perempuan-nelayan

Cabut Subsidi Solar, KIARA: Susi Korbankan Jutaan Nelayan Kecil

Jakarta, – Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengecam rencana Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang ingin menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bagi nelayan.

Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati, menilai rencana tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Sebelumnya, Susi menyatakan, rencana ini dikarenakan selama ini, subsidi solar hanya dinikmati oleh pengusaha saja. Susan pun menyebut alasan Susi sebagai argumentasi yang tidak relevan dan tidak tepat sasaran karena sejatinya, yang menjadi masalah utama adalah kesalahan pemerintah dalam tata kelola penyediaan hingga distribusi solar bersubsidi.

“Seharusnya Menteri Susi memperbaiki tata kelolanya, bukan dengan cara pintas menghapus total subsidi sehingga mengorbankan jutaan nelayan kecil yang sangat membutuhkan bahan bakar bersubsidi,” ucap Susan seperti yang tertera dalam siaran pers Kiara, Rabu (2/8).

Padahal dalam UU 7/2016, pemerintah diwajibkan memberi perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan kecil dalam penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan guna mengembangkan usaha mereka.

Selain itu, pemerintah juga harus menjamin kepastian usaha yang berkelanjutan bagi nelayan, salah satunya dengan ketersediaan bahan bakar dan sumber energi lainnya yang dapat dijangkau oleh nelayan kecil.

Bagi nelayan kecil, jelas Susan, keberadaan solar subsidi merupakan hal yang penting dalam beraktivitas sebagai nelayan.

“Kiara memprediksi akibat dari pencabutan subsidi solar akan membuat nelayan kecil gulung tikar hingga berhenti menjadi nelayan karena kalah dengan industri perikanan yang memiliki modal yang besar,” paparnya.

Rep: Nebby

Sumber: http://www.jakartarakyat.web.id/cabut-subsidi-solar-kiara-susi-korbankan-jutaan-nelayan-kecil/

Cabut Subsidi Solar, KIARA: Menteri Susi Gagal Lindungi Nelayan Kecil

Jakarta, 2 Agustus 2017 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pudjiastuti menghapus total subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bagi nelayan adalah bentuk kegagalan pemerintah menjalankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Menurut Sekjen KIARA, Susan Herawati, UU No 7 Tahun 2016 telah memandatkan kepada pemerintah segera memberikan perlindungan dan pemberdayaan khususnya bagi nelayan kecil (kapal dibawah 10 GT) dalam penyedian prasarana dan sarana yang dibutuhkan.

“Itu untuk mengembangkan usaha dan memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, salah satunya dengan ketersediaan bahan bakar dan sumber energi lainnya yang dapat dijangkau oleh nelayan kecil,” ujar Susan di Jakarta, (2/8).

Sambungnya, alasan Menteri Susi mencabut subsidi solar kerena selama ini dinikmati pengusaha menunjukan bahwa selama ini telah terjadi tata kelola yang salah dalam penyedian hingga distribusi solar bersubsidi.

“Seharusnya Menteri Susi memperbaiki tata kelolanya bukan dengan cara pintas menghapus total subsidi sehingga mengorbankan jutaan nelayan kecil yang sangat membutuhkan bahan bakar bersubsidi,” tandasnya.

Bagi nelayan kecil keberadaan solar subsidi merupakan hal yang penting dalam beraktivitas sebagai nelayan. KIARA memprediksi akibat dari pencabutan subsidi solar akan membuat nelayan kecil gulung tikar hingga berhenti menjadi nelayan karena kalah dengan industri perikanan yang memiliki modal yang besar.

“Menteri Susi seharusnya segera menjalankan UU No 7 Tahun 2016 dengan melindungi nelayan kecil melalui tata kelola yang baik dalam menyediakan bahan bakar. Kementerian Kelautan Perikanan harus berkordinasi dengan Kementerian ESDM untuk segera memperbaiki tata kelola penyedian hingga penyaluran BBM Subsidi bagi nelayan kecil,” imbuh dia.

Masih kata Susan, langkah yang dapat dilakukan adalah Pertama mengkaji kembali Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2014 yang membolehkan Kapal 30 GT mendapatkan subsidi solar, adanya permen ini kerap kali dijadikan celah bagi pengusaha perikanan menggunakan solar subsidi guna industrinya. Kedua mengeluarkan aturan penyediaan dan distribusi solar subsidi hanya diperuntukan bagi kapal dengan ukuran 10 GT.

“Ketiga membangun prasarana pengisian bahan bakar diwilayah nelayan kecil sesuai dengan mandat UU No 7 Tahun 2016, Keempatmelakukan pendataan dan melakukan kerja sama dengan nelayan kecil dalam distribusi solar bersubsidi,” pungkasnya.

Rep: Adit/MN

Sumber: http://maritimnews.com/cabut-subsidi-solar-kiara-menteri-susi-gagal-lindungi-nelayan-kecil/