KIARA: UU Cipta Kerja Inkonstitusional dan Ancam Masa Depan Masyarakat Bahari

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id

 

Jakarta, 14 Oktober 2020 – Sejak disahkannya UU Cipta Kerja yang juga dikenal sebagai Omnibus Law pada 5 Oktober 2020 oleh Pemerintahan Pusat dan DPR RI, polemik narasi UU Cipta Kerja menjadi topik utama diskursus di banyak sektor masyarakat sipil. Pengesahan UU Cipta Kerja yang terburu-buru ini memperlihatkan tidak adanya komunikasi juga keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil Indonesia, khususnya kaum buruh, petani, nelayan serta masyarakat pesisir lainnya.

Sejak awal diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 sampai dengan disahkannya pada Oktober 2020, proses pembahasan isi dan narasi UU Cipta Kerja tidak pernah dipublikasikan secara transparan. Ditambah lagi, pembahasan UU Cipta Kerja juga tidak melibatkan publik juga masyarakat yang terdampak, seperti nelayan, perempuan nelayan dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Padahal dengan adanya UU Cipta Kerja ini, masyarakat pesisir Indonesia termasuk di dalamnya adalah nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir menjadi salah satu aktor yang paling terdampak dan terancam kehidupannya. Akan tetapi ironisnya, hanya para asosiasi pengusaha dan pengusaha pemilik kepentingan yang masuk di dalam Satuan Gugus Tugas (Satgas) Omnibus Law bentukan Pemerintah Pusat.

Hal ini tentu memperlihatkan bahwa UU Cipta Kerja hanya akan membawa serta memuluskan kepentingan dari kelompok-kelompok elit Indonesia saja, seperti para pengusaha pemegang kepentingan dan para investor. “Tidak adanya keterlibatan publik dan masyarakat yang terdampak dalam proses perumusan dan pembahasan UU Cipta Kerja ini memperlihatkan bahwa proses pengesahan UU Cipta Kerja telah menyalahi konstitusi yang seharusnya menempatkan rakyat Indonesia sebagai pemegang kepentingan utama dalam pembuatan kebijakan dan undang-undang di Indonesia,” kata Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA.

Tidak hanya itu, telah disebutkan sejak awal inisiasi UU Cipta Kerja, tujuan utama dibentuknya undang-undang ini adalah untuk membuka keran investasi sebesar-besarnya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian nasional Indonesia. Namun ironisnya, praktik pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah ini tidak berpihak dengan kepentingan rakyat kecil, khususnya masyarakat pesisir, apalagi dalam permasalahan lingkungannya.

 

Proyeksi Ancaman Omnibus Law UU Cipta Kerja

Pada dasarnya, praktik eksploitasi sumber daya alam dan perampasan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah banyak terjadi selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Namun dengan disahkannya UU Cipta Kerja, hal ini hanya akan meningkatkan praktik perampasan, serta mengakselerasi penghancuran lingkungan juga sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Dengan meningkatnya praktik perampasan ruang melalui UU Cipta Kerja ini, hal ini juga berdampak pada semakin meningkatnya konflik agraria yang terjadi di tingkatan akar rumput serta praktik-praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap nelayan, perempuan nelayan dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya,” jelas Susan Herawati.

Ironisnya, diskursus polemik terkait UU Cipta Kerja masih terfokus pada diskursus permasalahan pada sektor ketenagakerjaan saja padahal undang-undang ini memiliki kecacatan yang lebih kompleks dan menyasar banyak sektor, khususnya sektor perikanan dan kelautan. Salah satu contohnya adalah penghilangan identitas politik nelayan tradisional. Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah Indonesia seakan tidak lagi mengakui identitas politik dari nelayan tradisional dan menempatkan statusnya sama dengan pelaku usaha perikanan dalam skala yang lebih besar.

Secara lebih jelasnya, UU Cipta Kerja merevisi ketentuan mendasar yang melekat pada nelayan kecil, sehingga tidak ada ketentuan yang jelas antara nelayan kecil dengan nelayan besar. Di dalam revisi tersebut menyebutkan bahwa “nelayan kecil” adalah “orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan”. Sedangkan di dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 (tentang Perikanan), Pasal 1 ayat (11) dengan jelas menyebutkan dan mengkategorikan nelayan kecil adalah yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 GT.

Kriteria yang jelas terhadap nelayan kecil sangat penting karena terkait perlakuan khusus untuk mereka, seperti berhak mendapat subsidi, modal, dan sebagainya dari pemerintah. Nelayan kecil juga tidak diwajibkan memiliki izin karena menggunakan alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan. Dengan dihapusnya kriteria tersebut berpotensi menimbulkan konflik baru karena nelayan besar juga dapat menikmati perlakuan khusus yang selama ini hanya diberikan terhadap nelayan kecil.

Tidak hanya itu, banyak sekali pasal-pasal perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan yang kemudian dipangkas dan dirubah narasinya sehingga memberikan adanya ambiguitas persepsi terhadap pasal-pasal tersebut. Perampasan kekuasaan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah juga akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap beberapa kebijakan yang pada awalnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, seperti kebijakan RZWP3K yang kemudian kewenangannya diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Hal ini tentu akan mempermudah investor untuk mendapatkan perizinan dalam mengeksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selain itu, praktik privatisasi dan liberalisasi yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan semakin marak dengan adanya UU Cipta Kerja, seperti yang tertera pada Pasal 18 angka 22 yang menyebutkan bahwa “dalam rangka penanaman modal asing, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal”. Dalam pasal tersebut, UU Cipta Kerja menghapus kewajiban mengutamakan kepentingan nasional dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang sebelumnya diatur pada Pasal 26A ayat (2) UU No.27 Tahun 2007 jo UU No.1 Tahun 2014. Pada poin ini, UU Cipta Kerja:

  1. Menciptakan pintu masuk yang luas kepada investor untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang terkandung dalam pulau-pulau kecil
  2. Memperparah konflik perampasan ruang hidup dan sumber daya alam serta privatisasi yang yang telah terjadi diberbagai pulau-pulau kecil

Proyeksi lain dari disahkannya UU Cipta Kerja dalam sektor perikanan adalah akan adanya peningkatan praktik IUU Fishing di perairan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan sanksi yang semakin lemah kepada kapal-kapal berbendera asing yang melakukan praktik IUU fishing dan mengeksploitasi sumber daya perikanan Indonesia. Di dalam UU No.31 Tahun 2004 (tentang Perikanan) Pasal 93 dengan tegas menyebutkan bahwa sanksi yang diberikan terhadap kapal berbendera asing yang melakukan pelanggaran dalam melaut dan/atau menangkap ikan adalah sanksi pidana dan sanksi denda. Sedangkan di UU Cipta Kerja sanksi yang diberikan hanya sekedar sanksi administratif saja. Secara lebih lanjut Susan menyatakan bahwa, “Apabila sanksi terhadap pelaku IUU fishing juga pelanggaran HAM di atas kapal penangkapan ikan hanya bersifat administrasial saja, maka para pelaku tersebut dapat dengan mudah untuk kembali ke dalam industri perikanan dengan nama yang berbeda. Namun praktek produksi yang eksploitatif terhadap sumber daya laut juga pada pekerjanya akan terus berlangsung”.

“Oleh karena itu, sudah seharusnya seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat memahami isu UU Cipta Kerja ini dalam konteks yang lebih luas dan berjuang bersama untuk menolak disahkannya UU Cipta Kerja,” pungkas Susan. (*)

 

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

RUU Cipta Kerja Disahkan, KIARA: Ini adalah Perampokan Terhadap Kedaulatan Masyarakat Bahari

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

 

Jakarta, 6 Oktober 2020 – RUU Omnibus Law Cipta Kerja baru saja disahkan oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI satu hari lalu, tepatnya dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan pada Senin, 5 Oktober 2020. Pengesahan ini menjadi penanda bahwa investasi yang ditandai dengan eksploitasi sumber daya alam di kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil akan semakin masif ditemui di lapangan.

Pada saat yang sama, masyarakat pesisir atau masyarakat bahari yang terdiri dari nelayan tradisional/nelayan skala kecil, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir semakin terancam hidupnya.

UU ini dalam pembahasannya sangat tidak transparan karena tidak melibatkan masyarakat yang akan terdampak, khususnya masyarakat pesisir atau masyarakat bahari Indonesia. Dengan kata lain, tak ada transparansi dan partisipasi publik dalam perumusan UU ini. Bahkan tak jarang, UU ini dibahas secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh publik.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, menyatakan bahwa Pemerintah dan DPR RI telah mengkhianati amanat UUD 1945, yang memberikan mandat, diantaranya untuk menciptakan kesejahteraan bersama serta mencerdaskan kehidupan berbangsa. Sebaliknya, melalui UU ini, Pemerintah dan DPR RI akan menciptakan ketidakadilan, krisis sosial dan krisis lingkungan hidup semakin parah.

“Bagi kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, UU ini adalah ancaman yang sangat besar, dimana investor mendapatkan kemudahan investasi tanpa harus adanya persyaratan sosial, ekologis, dan budaya. Dampaknya, kehancuran bagi kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil akan semakin masif terjadi,” tegas Susan Herawati.

Dalam catatan KIARA, UU Cipta Kerja akan menghancurkan keberlanjutan ekosistem di kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Pada saat yang sama, masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut harus menghadapi ancaman penggusuran dan kehilangan ruang hidup.

“UU Cipta Kerja akan  terus menggusur ruang hidup nelayan dan masyarakat pesisir atau masyarakat bahari lainnya. Ini adalah perampokan terhadap kedaulatan masyarakat bahari,” tambah Susan Herawati.

Lebih jauh, KIARA mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus melakukan penolakan serta perlawanan terhadap UU Cipta Kerja yang jelas-jelas hanya akan menguntungkan investor, baik domestik maupun asing.

“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berjuang menolak dan melawan UU Cipta Kerja yang akan menzalimi hak-hak masyarakat, khususya masyarakat bahari,” pungkas Susan. (*)

 

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

UNTUK MENJAMIN HAK ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN PUBLIK TUNDA TAHAPAN PILKADA 2020

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KETERANGAN PERS

Nomor: 038/Humas/KH/IX/2020

 

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 diikuti oleh 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah yang terdiri dari pemilihan untuk tingkat provinsi sebanyak 9 (sembilan) wilayah, 224 (dua ratus dua puluh empat) pemilihan tingkat kabupaten, dan 37 (tiga puluh tujuh) kota di Indonesia. Tahapan demi tahapan pemilu telah dilaksanakan dan saat ini memasuki tahap pendaftaran pasangan calon. Selanjutnya memasuki tahapan yang paling krusial yaitu penetapan calon yang diikuti deklarasi calon pilkada damai, masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan calon terpilih yang akan melibatkan massa yang banyak, sedangkan pada sisi lain kondisi penyebaran COVID-19 belum dapat dikendalikan dan mengalami trend yang terus meningkat terutama dihampir semua wilayah penyelenggara Pilkada.

Berdasarkan data resmi dari pemerintah (www.covid19.go.id) tertanggal 10 September 2020 terus menunjukkan peningkatan sebaran. Perkembangan kasus kumulatif per 10 September 2020 menunjukan peningkatan sebesar 3.861 kasus, seperti di Provinsi Sumatera Barat menjadi 3.124 kasus, Jambi 309 kasus, Bengkulu 400 kasus, Kepulauan Riau 1.340 kasus, Kalimantan Tengah 2.887 kasus, Kalimantan Selatan 9.078 kasus, Kalimantan Utara 458 kasus, Sulawesi Utara 4.064 kasus dan Sulawesi Tengah 261 kasus. Hal ini sangat berpengaruh terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, karena kesehatan dan keselamatan baik penyelenggara, paslon dan pemilih dipertaruhkan.

Berdasarkan data Rekap Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan 2020 tanggal 4-6 September 2020 yang dikeluarkan oleh KPU RI, terdapat 728 Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) sudah terdaftar dan telah diterima. Sebanyak 59 bapaslon diantaranya terkonfirmasi positif COVID-19, demikian halnya jumlah penyelenggara yang terkonfirmasi positif terus meningkat diantaranya Anggota KPU RI, para petugas KPU dan Bawaslu yang bertugas di lapangan, bahkan Bawaslu menjadi klaster di Boyolali, karena 70 Pengawas Pemilu Positif COVID-19. Begitupun dengan petugas RT/RW yang membantu PPS dalam pemuktahiran data pemilih (PPDP) pada saat melakukan test rapid hasilnya reaktif. Hal ini menunjukkan klaster baru Pilkada benar adanya. Pelaksanaan protokol kesehatan yang diwajibkan dalam setiap tahapan belum diterapkan secara maksimal dan banyak terjadi pelanggaran. Sampai saat ini Bawaslu mencatat 243 dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam proses pendaftaran bapaslon kepala daerah.

Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pembentukan regulasi ini didasari pada kondisi faktual bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan peristiwa luar biasa dan berimplikasi pada jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang meningkat dan meluas, serta berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia yang mewajibkan untuk melakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang, dengan pertimbangan sebagai berikut :

  1. Bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional.
  2. Bahwa dalam rangka upaya, penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa, baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020 agar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota, dan Wakil Walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.

Dalam Pasal 201 A Perppu No. 2 Tahun 2020 yang mengatur mengenai Penundaan Pemungutan Suara, menyatakan bahwa “Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1)” Jo. Pasal 201 ayat (3) menyatakan bahwa “dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 A ”Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.”

Dengan belum terkendalinya penyebaran covid-19 bahkan jauh dari kata berakhir saat ini maka Penundaan Tahapan Pilkada memiliki landasan yuridis yang kuat, selain itu bila tetap dilaksanakan tahapan selanjutnya, dikhawatirkan akan semakin tidak terkendalinya penyebaran covid-19 semakin nyata, dari segi hak asasi manusia hal ini berpotensi terlanggarnya hak-hak antara lain:

  1. Hak untuk hidup (right to life), bahwa apabila tetap dilaksanakan Penyelenggaraan Pemilukada Serentak 2020 untuk menjamin hak memilih dan dipilih, justru akan menjadi ancaman terhadap hak asasi manusia lain yang bersifat absolut yakni terutama hak untuk hidup. Mengingat hak untuk hidup ini sebagai bagian dari hak yang tidak dapat dicabut (nonderogable right) yang dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945, Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 6 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menegaskan keabsolutannya untuk tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk kondisi darurat.
  2. Hak atas kesehatan, merupakan salah satu fundamental right yang juga mempengaruhi kualitas kehidupan dan perkembangan peradaban sebuah bangsa sehingga tidak dapat diremehkan perlindungan dan pemenuhannya. Pengaturan jaminan hak atas kesehatan ditetapkan dalam Pasal 28H UUD 1945, Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 12 ayat (1) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (diratifikasi dengan UU No. 11 Tahun 2005) dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Secara umum regulasi tersebut mengamanatkan kepada Negara melalui pemerintah untuk mengakui dan menjamin hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental.
  3. Hak atas rasa aman, menekankan kewajiban kepada pemerintah untuk memberikan jaminan atas perlindungan diri, kehormatan, martabat dan hak miliknya, serta perlindungan dari ancaman terhadap ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 dan Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Oleh karena itu, Negara melalui pemerintah dituntut untuk melindungi hak atas rasa aman warga negara terutama untuk wilayah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

Penundaan ini juga seiring dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh UN tentang Policy brief on election COVID-19 bahwa pemilu yang dilakukan secara periodik bebas dan adil tetap menjadi suatu hal yang penting, namun harus lebih memperhatikan kesehatan dan keamanan publik (human security) dengan menimbang pada keadaan darurat yang terjadi saat ini.

Oleh karena itu, Komnas HAM merekomendasi kepada:

  1. KPU, Pemerintah dan DPR untuk melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pilkada lanjutan sampai situasi kondisi penyebaran covid-19 berakhir atau minimal mampu dikendalikan berdasarkan data epidemologi yang dipercaya.
  2. Seluruh proses yang telah berjalan tetap dinyatakan sah dan berlaku untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para peserta pilkada.

Demikian rekomendasi ini disampaikan, sebagai bagian dari pemajuan penegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

 

Jakarta, 11 September 2020

Tim Pemantau Pilkada 2020

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Hairansyah (+6281349620366)

Amiruddin (+62811140875)

Rilis ke 5 Penundaan Pilkada 2020

  KEBIJAKAN MENTERI KP TAK BERPIHAK KEPADA NELAYAN, KIARA SEGEL KANTOR KKP

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

 

Jakarta, 13 Juli 2020 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang merupakan representasi dari masyarakat bahari, yang terdiri dari nelayan tradisional dan nelayan skala kecil, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir, melakukan aksi damai untuk mempertanyakan komitmen atas arah kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo yang dinilai tidak berpihak kepada nelayan tradisional, nelayan, skala kecil, pembudidaya ikan, serta aktor perikanan rakyat lainnya. Aksi damai tersebut diartikulasikan dalam bentuk penyegelan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, menjelaskan bahwa penyegelan kantor KKP merupakan simbol perlawanan dan ketidakpercayaan dari masyarakat bahari terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan oleh Menteri KP, Edhy Prabowo. “Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri KP adalah Permen KP No.12 Tahun 2020 yang mengizinkan ekspor benih lobster ke luar negeri. Adapun kebijakan yang akan dikeluarkan adalah revisi Permen KP No. 71 Tahun 2016 yang akan mengizinkan kembali penggunaan alat tangkap merusak seperti cantrang di perairan Indonesia,” jelasnya.

Menurut Susan, dalam masa jabatannya yang belum genap satu tahun, Edhy Prabowo tidak bekerja untuk kedaulatan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat bahari sebagaimana dimandatkan oleh UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudiaya Ikan, dan Petambak Garam. Sebaliknya, ia malah bekerja untuk investor dan para pemain besar di sektor perikanan.

“Alih-alih menegakkan kedaulatan kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat bahari, Edhy malah mengeluarkan kebijakan yang memperkaya para investor dan pengusaha besar perikanan. Hingga saat ini, kita tidak pernah tahu apa saja program dan capaian yang menjadi target KKP selama periode ini.” tegas Susan.

KIARA juga menyoroti kebijakan Edhy Prabowo yang mendorong eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan, sebagaimana yang terdapat dalam izin benih lobster dan izin penggunaan cantrang yang akan dikeluarkan. “Kami juga melihat, kebijakan Menteri KP tidak mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan,” tambahnya.

Kebijakan izin ekspor benih lobster dan akan melegalkan kembali penggunaan cantrang merupakan dua dari 18 kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Menteri Edhy. Susan mempertanyakan mengapa Edhy tidak merevisi sejumlah regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri KP sebelumnya yang terbukti bertentangan dengan UU dan mengancam kehidupan masyarakat serta keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

“Diantara regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri KP Periode 2014-2019 yang wajib direvisi adalah Permen KP No. 3 Tahun 2018 yang akan mengeksplotasi kawasan-kawasan inti konservasi serta Permen 25 Tahun 2019 yang mengizinkan reklamasi di seluruh pesisir Indonesia. Kenapa Edhy tak memprioritaskan untuk merevisi kedua Permen tersebut?” tanya Susan.

Tak hanya itu, KIARA mengecam pernyataan-pernyataan Edhy yang dianggap kontra produktif dan menjadi bola panas di masyarakat. Di antara pernyataan yang dimaksud adalah terkait permisifnya sikap Edhy terkait penjualan Pulau Malember di Sulawesi Barat. Edhy pernah berkata: “Mau dengan siapa saja, yang penting menguntungkan, kita akan kasih tempat.” Pernyataan lainnya yang disorot adalah terkait dengan isu cantrang. Edhy pernah berkata: “Bagaimana mungkin bisa ketarik karang itu, kan tidak masuk akal kalau cantrang merusak karang?”

“Pernyataan-pernyataan semacam itu menunjukkan bahwa Edhy Prabowo tidak memahami persoalan yang dihadapi oleh nelayan di lapangan sekaligus tidak pernah membaca hasil-hasil riset yang pernah dipublikasikan. Edhy tidak memiliki bagaimana masyarakat bahari memiliki relasi yang intim dengan sumber daya kelautan dan perikanan, ada tradisi dan budaya di dalamnya. Sayangnya, ini tidak dipahami.” imbuh Susan.

Lebih jauh, Susan mendesak Edhy untuk mundur dari posisinya sebagai Menteri KP jika tidak bisa bekerja untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan sekaligus menegakkan kedaulatan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat bahari di Indonesia sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi dan UU No. 7 Tahun 2016. “Jika Edhy Prabowo tak bisa bekerja sebagaimana mandat konstitusi dan UU No. 7 Tahun 2016, sebaiknya Edhy mundur dari posisinya sebagai Menteri KP, biar nelayan dan perempuan nelayan saja yang memimpin KKP.” pungkasnya

 

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

 

KIARA KAMPANYEKAN BAU BUSUK OLIGARKI DI BALIK PEMBAHASAN RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

Jakarta, 8 Juli 2020 – Di tengah ancaman penyebaran Covid-19 yang terus menerus memakan korban jiwa, Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI malah mengebut pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Hal ini merupakan hal yang sangat ironis. Kenapa RUU ini tetap dikebut pembahasannya? Ada kepentingan siapa di balik pembahasan ini?

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebut bahwa dikebutnya pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah ancaman penyebaran pandemi Covid-19 menunjukkan Pemerintah dan DPR RI telah kehilangan hati nurani. Pada saat yang sama, percepatan pembahasan RUU ini mengindikasikan adanya bau busuk kepentingan oligarki yang akan mengeksploitasi sumber daya alam, baik di darat maupun di laut Indonesia.

“RUU ini disusun dan dibahas bukan untuk melindungi masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam Indonesia. Sebaliknya, RUU disusun untuk memanjakan kepentingan oligarki di Indonesia yang telah lama menguasai proses pembuatan kebijakan di negara ini,” ungkap Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA.

Atas dasar itu, KIARA menggelar kampanye penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja dengan cara menjajakan ikan-ikan yang telah lama mati dan memiliki bau yang tidak sedap. Bau ikan-ikan ini merupakan simbol kuatnya bau busuk oligarki yang berada di balik penyusunan dan pembahasan RUU Cipta Kerja,” jelasnya.

Lebih jauh, menurut Susan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja memiliki banyak kecacatan, baik dari aspek formil maupun materil. Secara hukum, RUU ini jelas-jelas bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945. Tak hanya itu, RUU Omnibus Law Cipta Kerja memiliki bahaya jika disahkan karena hanya memberikan karpet merah kepada investasi, khususnya investasi asing yang akan mengeksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan. “Pada titik inilah, nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir tidak lepas dari ancaman RUU ini,” tambahnya.

Susan menjelaskan, diantara dampak yang akan dialami oleh masyarakat pesisir jika rancangan omnibus law disahkan adalah sebagai berikut: Pertama, nelayan-nelayan kecil maupun nelayan tradisional yang menggunakan perahu di bawah 10 gross tonnage serta menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dipaksa harus mengurus perizinan perikanan tangkap. Tak hanya itu, rancangan omnibus law menyamakan nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan nelayan skala besar, yakni nelayan yang menggunakan perahu di atas 10 gross tonnage. Dengan disamakannya posisi nelayan kecil dengan nelayan besar, maka kewajiban perlindungan yang harus diberikan oleh negara kepada nelayan menjadi hilang.

Kedua, RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini menguatkan posisi tata ruang laut, sebagaimana diatur dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Dalam praktiknya, RZWP3K tidak menempatkan nelayan serta perempuan nelayan sebagai aktor utama pengelola sumber daya kelautan dan perikanan. Tak hanya itu, RUU Omnibus Law juga hanya memberikan kepastian hukum untuk kepentingan oligarki, investor asing, dan para pebisnis skala besar.

Dalam jangka panjang, RUU ini akan mendorong terjadinya krisis pangan di tengah-tengah masyarakat, khususnya pangan laut yang merupakan sumber protein hewani yang berasal dari ikan, yang sangat penting dan dibutuhkan oleh berbagai elemen masyarakat.

Atas dasar itu, Susan mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan pembahasan dan mencabut RUU Omnibus Law Cipta Kerja serta tidak pernah memasukannya kembali ke dalam program legislasi nasional. Pada saat yang sama, Susan mengajak masyarakat untuk terus menerus memantau perkembangan pembahasan RUU ini dan turun ke jalan untuk menghentikan pembahasannya.

“Kami meminta Pemerintah dan DPR RI untuk segera menghentikan pembahasan RUU yang akan mempertaruhkan masa depan sumber daya alam Indonesia. Kepada masyarakat, mari tetap kita kawal dan turun ke jalan,” pungkas Susan. (*)

 

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

Dokumentasi Foto-foto pada saat Aksi di Depan Gedung DPR / MPR RI 

PULAU MALAMBER DI SULAWESI BARAT DIJUAL, KIARA-JATAM: UNGKAP & TEGAKKAN HUKUM BAGI PENJUAL DAN PEMBELI PULAU

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur

Jakarta, 22 Juni 2020 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengecam keras praktik penjualan pulau kecil yang bernama pulau Malamber, di gugusan Kepulauan Balabalakang, Sulawesi Barat yang melibatkan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Provinsi Kalimantan Timur, sebagai pembelinya. Secara administrasi, Pulau Malamber berada di Kecamatan Balabalakang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Namun secara geografis, kepulauan ini berada di Selat Makassar di lepas pantai timur Kalimantan, tepatnya di tengah-tengah antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi

Gugusan pulau Balabalakang tercatat seluas 1,47 km2 yang mayoritas dihuni oleh suku bajau, sebuah suku yang dikenal hidup di kawasan perairan. Selat-selatnya yang dangkal memberikan keuntungan berupa hasil perikanan yang melimpah. Karena keindahan alamnya dan melimpahnya sumber daya perikanan, tak sedikit pihak-pihak yang ingin memiliki pulau-pulau di kawasan ini. Penjualan pulau Malamber adalah salah satu bukti dari hal tersebut.

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyatakan bahwa praktik penjualan pulaupulau kecil di Indonesia, baik kepada asing maupun non asing, telah melanggar konstitusi Republik Indonesia, khususnya Pasal 33 ayat 3 yang tertulis: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

“Dengan demikian, penjualan pulau kecil itu bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia, dimana pulau tidak bisa dimiliki secara perseorangan. Di dalam falsafah konstitusi Republik Indonesia yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam, tidak dikenal konsep private ownership, kepemilikan pribadi” tegas Susan.

Menurut Susan, Kepemilikan pulau kecil secara pribadi di dalam wilayah Indonesia adalah tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 36, 37, 42, 43, 44 dan 45 dari UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam UU ini juga ditetapkan bahwa batas pasang atas pulau dan batas pasang bawah pulau adalah milik publik dan tidak dapat diperjualbelikan. Lebih jauh diatur pula bahwa pulau-pulau kecil hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan riset, pendidikan, dan wisata bahari.

Susan mendesak berbagai pihak yang terlibat di dalam praktik penjualan pulau malamber untuk segera diusut dan dihukum secara tegas karena telah melanggar konstitusi Republik Indonesia.

“Tak ada yang kebal hukum. Semua warga negara sama di hadapan hukum. Baik penjual maupun pembeli pulau Malember, keduanya harus disanksi dengan berat,” pungkasnya.

Sementara itu Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, Pradarma Rupang menduga seiring dengan rencana Pemindahan Ibu Kota Baru, penjualan tanah bahkan pulau mungkin saja makin massif terjadi, hal tersebut dimanfaatkan oleh segelintir pejabat lokal1 untuk mendulang keuntungan atau memperkuat posisi politik dia di masa datang. Kepulauan Balabalakang akan menjadi strategis jika megaproyek IKN itu betul-betul terlaksana. Lokasinya yang berdekatan dengan kawasan IKN akan menjadi jalur penting khususnya bagi arus logistik di wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Tengah serta menjadi wilayah transit yang dikunjungi oleh sejumlah diplomat dan wisatawan.

Indikasi ini bisa dilihat dari ramainya frekuensi pengusaha properti yang melakukan survey mencari tanah di kawasan di sekitar IKN2 yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan. Indikasi lainnya yakni dengan mudah didapati di sejumlah tempat warga beramai-ramai memasang papan pemberitahuan yang menjelaskan kepemilikan lahan, tidak hanya di wilayah daratan juga nampak di sejumlah kawasan pesisir teluk balikpapan yang merupakan wilayah ekosisistem esensial mangrove.

Kekhawatiran privatisasi ruang publik dan masyarakat pesisir di sekitar teluk Balikpapan bukanlah isu belaka.

Dari amatan JATAM Kaltim, sepanjang Pantai balikpapan telah di kapling dan diberikan izin melakukan penimbunan berkedok proyek Coastal Road sepanjang 8.500 meter dari pelabuhan Semayang hingga ujung landasan bandara Sepinggan dan dengan lebar 100 meter kearah laut. Proyek ambisius ini bukan untuk warga Balikpapan, ia akan menghilangkan sempadan pantai dan merampas ruang nelayan serta masyarakat pesisir. Proyek ini diberikan kepada 7 (Tujuh) perusahaan real estate, satu dari tujuh perusahaan tersebut yakni PT.Pandega Citra Niaga dimiliki Rini Mariani Soemarno, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kabinet kerja Presiden Jokowi di periode 2014 – 20193. Perusahaan ini terafiliasi dibawah Grup PT. Agung Podomoro Land (PT.APL)4. Sebelumnya di tahun 2012 taipan properti ini telah mengakusisi 65 % saham Mall

Balikpapan Plaza5. Tidak puas, mereka memperluas properti tersebut dengan menimbun pantai Balikpapan mengarah ke laut seluas 4,8 Hektar6.

Dalam laporan “Ibu Kota Baru Buat Siapa”, bulan Desember tahun 2019, Jatam bersama Koalisi Bersihkan Indonesia mengungkap fakta bahwa Mega proyek pemindahan IKN turut ditunggangi oleh para Taipan Properti serta Elit Politik. Sehari pasca diumumkannya lokasi Pemindahan IKN oleh Presiden Jokowi, PT.APL bergerak cepat mereka mengiklankan penjualan properti yang berlokasi di dekat Ibu Kota Baru di 1 (satu) halaman full di harian Kompas Cetak7.

Belum lagi beberapa waktu lalu adik Prabowo Subianto yakni Hashim Djojohadidkusumo lewat Yayasan Arsari Djojohadikusumo (YAD) berencana akan “mengkomersilkan” pulau Benawa Besar (46), Benawa Kecil (21 Ha) yang berada wilayah teluk balikpapan sebagai tempat kunjungan tamu-tamu diplomatik8.

Dengan dalih sebagai pusat suaka orang utan yang sama-sama kita tahu ide ini terlalu dipaksakan. Karena habitat orang utan bukanlah disebuah pulau kecil namun di wilayah daratan yang luas yang kini telah di kapling-kapling dan diberikan kepada sejumlah taipan tambang, sawit dan industri kehutanan tambah Rupang.

Nama Bupati Penajam Paser Utara (PPU) AGM yang juga merupakan figur penting di lokasi utama IKN ini disebut-sebut diduga terlibat, kemunculan nama yang diduga memiliki kepentingan atas Pulau Malamber adalah AGM (33 tahun) yang merupakan dinasti politik baru di Kalimantan Timur.

Ia dan keluarganya memiliki tentakel kuasa politik dan bisnis yang tercermin dalam data sejumlah perusahaan dan jabatan politik penting di Kaltim, Sulbar hingga Jakarta. AGM adalah bupati PPU yang dihantarkan oleh partai demokrat yang kini ia juga merapat dengan Partai Golkar, ia juga menjabat sebagai Wabendum BPP HIPMI Pusat9.

Saudara kandung AGM, yakni RM juga diduga ditemukan disejumlah dokumen perusahaan, ia juga adalah Ketua DPD Golkar Kaltim dan menjabat sebagai anggota DPRRI Dapil Kalimantan Timur.

Dalam dokumen perusahaan PT Barokah Agro Perkasa10, yang berbisnis perkebunan sawit, kayu hingga industry pengolahan karet bahkan kehutanan dan peternakan. ditemukan nama R yang diduga adalah RM, ia menjabat sebagai Komisaris, begitu juga SIS yang diduga adalah istri dari RM menjabat sebagai Direktur.

Begitu juga dalam dokumen perusahaan, PT Barokah Gemilang Perkasa11 ditemukan nama keluarga AGM berikutnya yakni H yang diduga adalah HM, ia menjabat sebagai direktur, perusahaan ini berbisnis jasa perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil hingga bahan bakar.

Saudara AGM Lainnya adalah RMD, yang kini juga menjabat sebagai wakil walikota Balikpapan dan juga elit Partai Golkar Balikpapan, keluarga oligarki dan dinasti politik ini juga membentang kuasa politik dan bisnisnya hingga ke Sulawesi Barat, sejumlah saudara dan keluarganya diduga memiliki jabatan politik mulai dari elit birokrat hingga DPRD di sulawesi barat, salah satu yang Namanya kesohor dalam panggung politik Sulbar adalah HSM. 12 HSM adalah anggota DPRD Kaltim yang mencalonkan diri sebagai kandidat Pilkada Sulawesi Barat yang lalu, ia menjadi kandidat terkaya dari laporan harta kekayaan yang dilaporkan saat maju ke pentas politik Sulbar kemarin.

Jual Beli Pulau yang lokasinya berada diantara Kaltim dan Sulbar ini menjadi relevan dan mesti diusut karena praktik bisnis dan politik oligarki dinasti AGM dan keluarganya yang terbentang diantara dua wilayah ini.

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

Pradarma Rupang, Dinamisator JATAM Kaltim, +62 852-5050-9899

Merah Johansyah, Koordinator JATAM Nasional, +62 813-4788-2228

 

 

[1] https://news.detik.com/berita/d-5060075/tepis-beli-pulau-bupati-penajam-kenapa-tak-isukan-sulawesi-saya-beli

https://www.kompas.tv/article/88159/viral-bupati-penajam-paser-utara-beli-pulau-seharga-rp2-miliar-di-mamuju-polisi-periksa-penjual

[2] https://kaltim.prokal.co/read/news/360112-harga-satu-hektare-lahan-di-sepaku-meningkat-drastis.html

https://kaltim.tribunnews.com/2019/08/30/spekulan-tanah-muncul-pasca-penetapan-ikn-bupati-ppu-akan-terbitkan-perbup-tata-kelola-lahan-warga

https://finance.detik.com/properti/d-4714756/harga-tanah-di-ibu-kota-baru-melonjak-jadi-miliaran-benar-nggak-sih

[3] https://kaltim.antaranews.com/berita/5802/balikpapan-bangun-coastal-road

[4] http://PT.Agung Podomoro Land Tbk menguasai 65% saham PT. Pandega Citra Niaga, Dok. Beneficial Owners

[5] https://investor.id/archive/agung-podomoro-akuisisi-plaza-balikpapan

[6] https://m.tribunnews.com/amp/regional/2013/01/03/reklamasi-plaza-balikpapan-dipertanyakan

[7] https://www.msn.com/id-id/ekonomi/bisnis/tawarkan-properti-di-ibu-kota-baru-saham-agung-podomoro-land-naik/ar-AAGoub3?li=AAfukE3&ocid=iehp&%2520OCID=recirclinks

[8] https://diswaykaltim.com/2019/12/03/tiga-pulau-di-sekitar-ikn-diproyeksikan-menjadi-pusat-suaka-orangutan/

[9] https://kaltimtoday.co/profil-abdul-gafur-masud/

[10] http://Dokumen Nomor SP Data 7 Desember 2018 : AHU-AH.01.03-0272422, PT Barokah Agro Perkasa

[11] http://Dokumen Nomor SP Data 10 Januari 2020 : AHU-AH.01.03-0012237, PT Barokah Gemilang Perkasa

[12] https://kaltim.tribunnews.com/2017/02/15/kakak-kandung-rahmad-masud-jadi-calon-terkaya-di-pilgub-sulbar?page=2

HENTIKAN PEMBAHASAN OMNIBUS LAW!!

JAMIN KESELAMATAN RAKYAT, BUKAN URUS RUU CIPTA KERJA DI TENGAH WABAH CORONA

Pernyataan Sikap Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)

Rapat Paripurna DPR RI Periode 2019-2020 telah menghasilkan kesepakatan diteruskannya pembahasan RUU Cipta Kerja (“Omnibus Law”) oleh DPR melalui Badan Legislasi (Baleg). Hal ini disepakati oleh 302 anggota dewan yang hadir, baik secara langsung maupun melalui media virtual. Pembahasan Omnibus Law dilanjutkan menanggapi Surat Presiden (Surpres)/R06/Pres tertanggal 7 Februari 2020 tentang RUU Cipta Kerja.

Sikap DPR di atas memberi sinyal bahwa parlemen dan pemerintah tidak memiliki kepekaan atas permasalahan ekonomi dan sosial, bahkan atas situasi darurat kesehatan yang tengah dialami rakyat saat ini. Dengan memaksakan melanjutkan Omnibus Law pada masa darurat seperti sekarang ini, di saat kebijakan pyshical distancing berlaku, telah meresahkan rakyat. Keputusan ini mencederai semangat demokrasi, karena DPR dengan sengaja akan membatasi partisipasi publik dalam pembentukan perundang-undangan. Sudah pasti publik tak bisa dengan efektif dan optimal memberikan masukan, mengawal substansi hingga terlibat dalam proses konsultasi di tengah situasi darurat saat ini.

Perlu dicatat, RUU Cipta Kerja telah banyak menuai penolakan dari berbagai kalangan. Tidak hanya merugikan buruh, namun juga petani, nelayan, dan masyarakat adat akibat memasukkan pasal-pasal dan kebijakan agraria secara serampang ke dalam RUU tersebut. Bahkan beberapa RUU yang telah ditolak publik September 2019 lalu, seperti RUU Pertanahan, RKHUP, RUU Minerba dan beberapa RUU berbahaya lainnya dimasukkan ke dalam RUU Cipta Kerja.

Di bidang agraria, setidaknya terdapat 5 (lima) permasalahan pokok yang akan mengancaman keselamatan jutaan petani, nelayan, masyarakat adat dan perempuan di desa, yakni: Pertama, Omnibus Law akan memperparah ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria di Indonesia; Kedua, RUU akan mempermudah penggusuran dan perampasan tanah rakyat atas nama kepentingan pembangunan infrastruktur dan bisnis; Ketiga, RUU akan mempercepat arus konversi tanah pertanian demi kepentingan bisnis semata; Keempat, RUU memperbesar peluang kriminalisasi dan diskriminasi hak petani dan masyarakat adat; Kelima, RUU ini anti-reforma agraria dan keadilan sosial dengan kehendak mengubah UUPA 1960 sehingga sudah pasti bertentangan dengan Ideologi Pancasila dan UUD 1945 Pasal 33.

Di negeri agraris ini, jutaan petani, nelayan, dan masyarakat adat menggantungkan hidup mereka dari tanah dan sumber agraria lain di pedesaan, pesisir dan pelosok-pelosok negeri. Jika RUU ini disahkan, nasib dan keberlangsungan hidup mereka akan terancam. Tanah-tanah dan sumber penghidupan mereka akan semakin mudah diambil-alih oleh korporasi dan kelompok pemodal besar.

Menurut pandangan kami, DPR dan Pemerintah harus menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja dan RUU lainnya yang tidak sesuai dengan situasi sosial hari ini. Pemaksaan RUU akan lahirkan keresahan di tengah publik. Masyarakat yang KECEWA dengan penanggulangan wabah, tekanan ekonomi, ancaman PHK, represi di wilayah konflik agraria akan bertemu dengan kekecewaan masyarakat kepada DPR karena bersikukuh tetap melanjutkan RUU anti rakyat ini. Apabila diabaikan, gejolak ini akan memaksa mobilisasi massa secara besar-besaran. Petani, buruh, masyarakat adat, nelayan, mahasiswa, perempuan dan kelompok lainnya yang terancam dengan RUU ini seolah telah dipancing oleh Negara sendiri untuk melakukan mobilisasi. Situasi ini akan berdampak terhadap kebijakan dan usaha pemerintah dalam mencegah penyebaran wabah pandemi Covid-19 itu sendiri.

Ada banyak hal yang SEPATUTNYA dilakukan DPR dalam situasi krisis saat ini sebagai wujud tanggung jawab Konstitusi Negara, sebagaimana yang menjadi tujuan bernegara kita dalam Pembukaan UUD, yakni melindungi segenap warga negara.

 

Maka SEPATUTNYA:

          DPR menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja, karena kebijakan ini BUKANLAH jalan keluar bagi ekonomi Indonesia, apalagi bagi kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya RUU ini mengancam keselamatan hidup rakyat, buruh, petani, nelayan, masyarakat adat sehingga akan menimbulkan gelombang penolakan yang luas dari masyarakat sipil;

          DPR awasi kinerja pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid 19 untuk meminimalisir jumlah korban, mencegah menjalar lebih luas bahkan hingga ke desa-desa. Menyadari fasilitas dan tenaga kesehatan yang tidak memadai dan merata, DPR mesti meminta keterangan pemerintah atas situasi ini

          DPR sebaiknya mendorong dan memastikan agar pemerintah menggunakan kerangka peraturan perundang-undangan yang tepat. Penetapan Darurat Sipil yang dilemparkan pemerintah dan dibiarkan DPR adalah bukti bahwa pemerintah maupun parlemen telah abai dalam menggunakan kerangka hukum yang tepat untuk menanggulangi wabah virus serta dampak lanjutannya.

          DPR melakukan pengawasan anggaran penanggulangan bencana non alam virus Covid-19 ini sehingga benar-benar tepat sasaran, bermanfaat bagi perlindungan keselamatan rakyat atas penyebaran wabah ini. Apalagi wabah ini telah menyebabkan krisis ekonomi di tengah-tengah rakyat.

          DPR memastikan pemerintah menangani dampak meluas sosial-ekonomi dari wabah Covid-19 dengan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah selama status darurat Kesehatan.

          DPR mengawasi kinerja pemerintah dalam menuntaskan konflik agraria. Memastikan pemerintah, aparat keamanan dan perusahaan (swasta dan BUMN) untuk menghentikan tindakan yang memperkeruh situasi agraria, yakni penggusuran, terror, kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat di tengah situasi darurat saat ini. Lindungi hak-hak petani yang tengah mempersiapkan panen dan distribusi pangannya. 

Kewajiban menjaga situasi yang kondusif di saat krisis bukan hanya tugas rakyat, tapi juga tugas DPR dan Pemerintah! Oleh sebab rakyat yang ditekan dari berbagai aspek kehidupannya, dapat menekan balik Negara yang gagal jalankan fungsinya.

Demikian pernyataan ini kami buat agar menjadi perhatian bagi semua pihak

INDONESIA, 04 Maret 2020

 

Hormat Kami,

Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)

  1. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
  2. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
  3. Persatuan Pergerakan Petani Indonesia (P3I)
  4. Aliansi Petani Indonesia (API)
  5. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
  6. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
  7. Solidaritas Perempuan
  8. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
  9. Rimbawan Muda Indonesia (RMI)
  10. Perkumpulan HuMa
  11. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
  12. Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI)
  13. Elpagar, Kalimantan Barat
  14. FARMACI
  15. Forsda Kolaka, Sulawesi Tenggara
  16. Forum Komunikasi Petani Kendal (FPPK)
  17. Forum Masyarakat Labuhan Batu (FORMAL)
  18. Forum Nelayan Togean
  19. Forum Pelajar Mahasiswa Rakyat (FPMR), Tasikmalaya
  20. Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut (FPPMG)
  21. Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB)
  22. Forum Perjuangan Rakyat Mojokerto
  23. Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (Hitambara)
  24. Kelompok Kajian dan Advokasi Tantular, Mojokerto
  25. Kelompok Studi dan Pengembangan Masyarakat (KSPPM), Sumatra Utara
  26. LBH Cianjur
  27. LBH Progresif Toli-Toli
  28. LBH Serikat Petani Pasundan (LBH SPP)
  29. Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR), Sulawesi Selatan
  30. Lidah Tani, Blora
  31. Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laeya, Bombana
  32. Organisasi Tani Jawa Tengah (Ortaja)
  33. Organisasi Tani Lokal Blongko dan Ongkaw 3, Minahasa Selatan
  34. Organisasi Tani Lokal Ratatotok, Minahasa Tenggara
  35. Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB)
  36. Pergerakan Petani Banten (P2B)
  37. Persatuan Petani Cianjur (PPC)
  38. Persatuan Petani Jambi (PPJ)
  39. Persatuan Petani Siantar Simalungun (SPSS)
  40. Persatuan Rakyat Salenrang Maros
  41. Puspaham, Kendari
  42. Rukun Tani Indonesia (RTI)
  43. SEPETAK Karawang
  44. Serikat Nelayan Teluk Palu (SNTP)
  45. Serikat Petani Badega (SPB), Garut
  46. Serikat Petani Batanghari (SPB), Jambi
  47. Serikat Petani Gunung Biru (SPGB), Batu
  48. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Kalimantan Barat
  49. Serikat Petani Lumajang (SPL)
  50. Serikat Petani Majalengka (SPM)
  51. Serikat Petani Pasundan – Ciamis (SPP Ciamis)
  52. Serikat Petani Pasundan – Garut (SPP Garut)
  53. Serikat Petani Pasundan – Pangandaran (SPP Pangandaran)
  54. Serikat Petani Pasundan – Tasikmalaya (SPP Tasikmalaya)
  55. Seikat Petani Serdang Bedagai (SPSB), Sumatra Utara
  56. Serikat Petani Sriwijaya (SPS)
  57. Serikat Rakyat Binjai Dan Langkat (Serbila)
  58. Serikat Tani Bengkulu (STaB)
  59. Serikat Tani Independen (Sekti), Jember
  60. Serikat Tani Independen Pemalang (STIP)
  61. Serikat Tani Indramayu (STI)
  62. Serikat Tani Kambo Trigona, Palopo
  63. Serikat Tani Kerakyatan Sumedang (STKS)
  64. Serikat Tani Konawe Selatan (STKS)
  65. Serikat Tani Kontu Kowuna, Muna
  66. Serikat Tani Likudengen Uraso
  67. Serikat Tani Sigi (STS), Sulawesi Tengah
  68. Serikat Tani Tebo (STT), Jambi
  69. SITAS Desa, Blitar
  70. Sunspirit, NTT
  71. Wahana Tani Mandiri, NTT
  72. Perkumpulan Wallacea, Palopo
  73. Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR)
  74. Yayasan Tanah Merdeka
  75. Sajogyo Institute
  76. Transformasi Untuk Keadilan (TUK) Indonesia
  77. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)
  78. Greenpeace Indonesia
  79. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
  80. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
  81. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)
  82. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
  83. Epistema Institute
  84. Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI)
  85. Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU-KSN)
  86. Indonesia Centre for Enviromental Law (ICEL)
  87. FIAN Indonesia
  88. Indonesia for Global Justice (IGJ)
  89. Perkumpulan Kediri Bersama Rakyat (KIBAR), Jatim
  90. Yayasan Bina Desa
  91. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
  92. Konfederasi Serikat Nasional
  93. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)

Salah Kaprah Gubernur Jakarta dalam Penerbitan IMB Lahan Reklamasi

  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sosok sentral di balik penerbitan dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 bangunan di atas lahan reklamasi di Teluk Jakarta. Penerbitan dokumen tersebut dinilai salah kaprah, karena peraturannya tidak sesuai
  • Gubernur Gubernur menjadikan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) sebagai dasar penerbitan IMB. Sesuai peraturan yang ada, penerbitan IMB setelah Pemprov DKI sudah memiliki Perda RZWP3K
  • Meskipun sudah ada Perda RZWP3K, Pemprov DKI bisa menerbitkan dokumen IMB, jika sudah ada dokumen analisi mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan izin lingkungan. Tanpa kedua dokumen itu, tidak bisa diterbitkan dokumen IMB
  • Untuk itu, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) mendesak kepada Pemprov DKI Jakarta mencabut IMB untuk 932 bangunan dan membongkar lahan hasil reklamasi yang sudah terbangun. Tujuannya, agar ekosistem di Teluk Jakarta bisa segera dipulihkan
  Penerbitan dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas persetujuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terus menuai kecaman. Kebijakan tersebut, menegaskan bahwa komitmen Gubernur untuk menghentikan aktivitas reklamasi di Teluk Jakarta semakin tidak jelas. Penilaian itu diungkapkan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) di Jakarta, akhir pekan lalu. Menurut anggota KSTJ dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata, apa yang dilakukan Gubernur dengan menyetujui penerbitan IMB di pulau D atau dikenal dengan sebutan pulau Maju, merupakan langkah yang salah. “Itu karena IMB tersebut diterbitkan tanpa ada aturan yang menjelaskan tentang rencana tata ruang di pulau C dan D. Sementara, seperti diketahui, syarat utama untuk penerbitan IMB, adalah adanya peraturan yang menjelasan tentang kesesuaian fungsi antara bangunan dengan rencana tata ruang,” ungkapnya. Marthin menjelaskan, merujuk pada aturan yang berlaku, Gubernur seharusnya mengetahui bangunan yang tidak memiliki IMB, harus dibongkar sebagai bentuk sanksi administratif. Tetapi, upaya tersebut justru tidak terlihat dan sebaliknya, Gubernur menyebutkan bahwa sanksi sudah diberikan kepada pengembang berupa pemberlakuan denda. “Itu (denda) hanya bagian dari upaya untuk memutihkan pelanggaran tata ruang di sana. Kami tetap konsisten untuk menuntut dibongkar pulau reklamasi yang sudah terbangun,” tuturnya. Salah satu kesalahan mendasar dari penerbitan IMB, menurut Marthin, karena Pemprov DKI hingga saat ini masih belum memiliki peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K). Peraturan tersebut, jika sudah ada, akan menjadi dasar penerbitan setiap kebijakan yang berkaitan dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di DKI Jakarta. Tanpa ada perda RZWP3K, Marthin menegaskan, kebijakan dalam bentuk apa pun seharusnya tidak boleh ada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehingga setiap perencanaan pembangunan akan bisa diawasi dengan ketat dan bijak dan tidak akan juga terjadi pelanggaran jika sama-sama memahami hal tersebut. Salah Kaprah Kesalahan lain yang dilakukan berulang oleh Pemprov DKI, kata Marthin, adalah tidak adanya keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat di pesisir dalam perencanaan kebijakan di Teluk Jakarta. Akibatnya, nelayan dan masyarakat pesisir yang menjadi stakeholder utama di pesisir, hanya menjadi korban dari kebijakan tersebut. Tentang alasan Anies Baswedan yang menerbitkan IMB berdasarkan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.206/2016 tentang Panduan Rancang Kota, menurut Anggota KSTJ dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Ayu Eza Tiara, juga menjadi salah kaprah. Hal itu, karena Pergub tersebut sejatinya bukan aturan tentang tata ruang di DKI Jakarta. “Aturan tata ruang, merupakan kebijakan publik yang harusnya ditetapkan dalam peraturan daerah dan pembahasannya dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta,” ucapnya. Melihat kekacauan yang terjadi sekarang, Ayu menilai, seharusnya Pemprov DKI bisa lebih bijak dalam membuat sebuah keputusan. Jika memang bangunan-bangunan yang ada di pulau C dan D diketahui belum memiliki IMB, maka tidak perlu untuk menerbitkan IMB agar persoalan menjadi selesai. Sebaliknya, Pemprov harus menentukan dulu peruntukkan kedua pulau tersebut sebelum ada IMB. Tak hanya itu, Ayu Eza mengatakan, Pemprov DKI juga harus bisa menjelaskan keberadaan bangunan permukiman di pulau C dan D yang hingga saat ini belum diketahui apakah sudah memenuhi izin dan dokumen lingkungan ataukah belum. Hal itu, karena kawasan bangunan tersebut luasnya mencapai 25 hektare lebih. “Sedangkan tidak jelas bangunan yang ada di Pulau C dan Pulau D (apakah) sudah memiliki (dokumen) AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) dan izin lingkungan atau belum,” ujarnya. Misteri tersebut, menurut Ayu, hingga saat ini masih belum terkuak, karena Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak transparan dalam mengungkap persoalan reklamasi di Teluk Jakarta. Apalagi, prinsip penerbitan dokumen Amdal, seharusnya juga melibatkan masyarakat yang ada di kawasan pesisir Teluk Jakarta dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Misteri keberadaan dokumen Amdal dan izin lingkungan, juga diungkapkan Kepala Divisi Pesisir dan Maritim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Ohiongyi Marino. Menurutnya, dokumen prinsip yang diperlukan untuk pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta, memang hingga saat ini seolah sengaja disembunyikan oleh Pemprov DKI Jakarta. “Pemprov DKI tidak transparan kepada masyarakat terkait penerbitan izin lingkungan di pulau C dan D. Padahal, masyarakat yang tinggal di sekitar Teluk Jakarta harus dilibatkan dalam penyusunan AMDAL dan izin lingkungan. Jika tidak ada keduanya, maka dokumen IMB tidak boleh diterbitkan,” paparnya. Dengan fakta tersebut, Ohiongyi menyebut kalau KSTJ meminta Pemprov DKI untuk mencabut IMB bangunan di pulau C dan D dan sekaligus membongkar pulau buatan hasil reklamasi yang telah terbangun sekarang. Pembongkaran harus dilakukan, karena itu memengaruhi keberlanjutan lingkungan hidup dan masyarakat pesisir, terutama nelayan di Teluk Jakarta. RTH Pesisir Desakan untuk memulihkan ekosistem Teluk Jakarta juga disuarakan Peneliti Kimia Laut dan Ekotoksikologi Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Reza Cordova. Kepada Mongabay, peneliti muda tersebut menyebut kalau pemanfaatan lahan hasil reklamasi di Teluk Jakarta sebaiknya dilakukan dengan sangat hati-hati dan terencana. “Jika memang diperlukan, maka lahan hasil reklamasi bisa dipergunakan untuk kepentingan publik. Namun sebaliknya, jika dinilai tidak perlu, maka lahan yang sudah ada, sebaiknya dijadikan ruang terbuka hijau (RTH),” ungkapnya. Reza mengatakan, perlunya dilakukan penghentian pembangunan di atas lahan hasil reklamasi, karena saat ini DKI Jakarta sudah kehilangan kawasan RTH pesisir. Yang tersisa saat ini, adalah satu kawasan hutan bakau (mangrove) di Muara Angke dan Pantai Indah Kapuk (PIK) di Jakarta Utara. Di luar itu, DKI Jakarta praktis hanya mengandalkan RTH yang ada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dengan fakta tersebut, Reza mengatakan, DKI Jakarta saat ini memerlukan tambahan area RTH di kawasan pesisir. Peluang tersebut, kini terbuka lebar untuk diwujudkan di atas lahan hasil reklamasi. Jika itu bisa diwujudkan, maka kemampuan pesisir DKI Jakarta untuk mereduksi beban pencemaran pesisir bisa semakin meningkat. Diketahui, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan IMB untuk 932 proyek bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor, dan 311 bangunan lainnya yang belum selesai. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai, penerbitan IMB melawan putusan Mahkamah Konstitusi No.3/2010 yang di dalamnya disebutkan pelarangan melaksanakan privatisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain putusan MK, KIARA menyebutkan, proyek reklamasi di Teluk Jakarta juga terbukti melanggar hukum dan bertentangan dengan sejumlah undang-undang. Di antaranya adalah Undang-Undang No.27/2007 jo UU No.1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan UU No.32/2009 tentang Pengelolaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Kamis (13/6/2019), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merilis keterangan resmi dan membantah dengan tegas tuduhan penerbitan secara diam-diam IMB untuk 932 bangunan. Menurut Gubernur, semua proses sudah dijalani dengan benar walaupun tidak diumumkan ke publik. Semua IMB yang diterbitkan juga sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Penulis: M. Ambari Sumber berita: https://www.mongabay.co.id/2019/06/24/salah-kaprah-gubernur-jakarta-dalam-penerbitan-imb-lahan-reklamasi/

KIARA: Anies dan Ahok Harus Pikirkan Nasib Warga Teluk Jakarta Terkait Reklamasi

Jakarta, Senin, 24 Juni 2019 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berkontribusi pada proyek Reklamasi Teluk Jakarta yang mengancam kehidupan ribuan warga yang tinggal di wilayah Teluk Jakarta. Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati berharap pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk memikirkan ribuan nasib warga pesisir Jakarta terkait Reklamasi Teluk Jakarta. “Hal yang lebih substantif menyangkut nasib ribuan warga teluk Jakarta yang harus dipikirkan dalam kebijakan publik Provinsi DKI Jakarta,” kata Susan di Jakarta, Senin (24/6). Lebih-lebih kembali ke belakang, kata Susan, warga Teluk Jakarta pernah memenangi gugatan atas Pemprov DKI melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Susan pun menyayangkan sikap Anies dan Ahok yang mencari-cari alasan serta mencari pembenaran atas kebijakan reklamasi Teluk Jakarta yang mereka buat. Sebelumnya Anies menyebut bahwa dasar hukum penerbitan 932 IMB adalah Peraturan Gubernur (Pergub) No. 206 Tahun 2016. Ahok menyatakan bahwa Pergub tersebut belum bisa menjadi syarat penerbitan IMB, kecuali jika Peraturan Daerah DKI Jakarta sudah ada. Menurut dia, baik Anies maupun Ahok sama-sama berkontribusi pada nasib terkantung yang kini mengancam warga Teluk Jakarta yang harusnya mereka lindungi dan mendapat kesejahteraan. “Ahok dan Anies bagaimanapun adalah bagian penting dari proyek reklamasi. Dua-duanya telah menerbitkan izin reklamasi Teluk Jakarta yang berdampak buruk bagi masa depan Teluk Jakarta serta 25 ribu nelayan yang sangat tergantung dengan sumberdaya perikanan di perairan ini,” tuturnya. Susan menyebut, Ahok dan Anies sebenarnya memiliki kesempatan dan kewenangan untuk tidak melanjutkan proyek reklamasi di Jakarta yang telah dimulai pada tahun 1995 lalu. Namun hal tersebut, tidak dilakukan oleh keduanya dan memilih untuk melanjutkan kebijakan mengeruk Perairan Jakarta. Susan pun mendesak Anies untuk menghentikan proyek reklamasi. “Tak ada pilihan, reklamasi harus dihentikan secara total tanpa kecuali. Sebab itu menyangkut hak rakyat Teluk Jakarta yang bahkan telah dimenangkan oleh pengadilan melalui PTUN,” tutup Susan. Rep: Andika Pratama Sumber berita: https://merahputih.com/post/read/kiara-anies-dan-ahok-harus-pikirkan-nasib-warga-teluk-jakarta-terkait-reklamasi

Anies Baswedan Diminta Hentikan Reklamasi Teluk Jakarta

24 Juni 2019 – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didesak untuk menghentikan proyek reklamasi  Teluk Jakarta dan mencabut 932 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Pulau D yang baru diterbitkan. Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati mengatakan, reklamasi Teluk Jakarta harus dihentikan karena mengancam kehidupan ribuan warga yang tinggal di wilayah Teluk Jakarta. Selain itu, warga Teluk Jakarta telah memenangkan tuntutan untuk menghentikan reklamasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Kami mendesak Anies untuk menghentikan proyek reklamasi. Tak ada pilihan, reklamasi harus dihentikan secara total tanpa kecuali. Sebab itu menyangkut hak rakyat Teluk Jakarta yang bahkan telah dimenangkan oleh pengadilan melalui PTUN,” jelas Susan dalam siaran pers, Senin (24/6/2019). Dia mengatakan, perdebatan mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta pasca keluarnya 932 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Pulau D, baik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama, tidak relevan lagi saat ini. Dia mengatakan, Anies yang kini menjabat harus memutuskan hal yang lebih substantif menyangkut nasib ribuan warga teluk Jakarta yang harus dipikirkan dalam kebijakan publik Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya, Anies menyebutkan bahwa dasar hukum penerbitan 932 IMB adalah Peraturan Gubernur (Pergub) No. 206 Tahun 2016. Namun, sebagai Gubernur yang menjabat, Anies diminta membatalkan IMB tersebut.   Penulis: Erna Sumber Berita : https://suaratani.com/news/agro-industri/anies-baswedan-diminta-hentikan-reklamasi-teluk-jakartaanies-bawsedan-diminta-hentikan-reklamasi-teluk-jakarta