Politisasi Cantrang ala Sandi: Diprotes Susi dan Koalisi Nelayan

Jakarta, 28 Maret 2019 – Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno berjanji akan mengizinkan kembali penggunaan cantrang bagi nelayan. Di hadapan pendukungnya, di Kecamatan Bronding, Lamongan, Jawa Timur, ia meminta agar jangan sampai alasan lingkungan malah membatasi nelayan untuk mencari ikan.

Sandiaga bahkan mengatakan pelarangan cantrang yang selama ini diterapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dinilai merugikan nelayan. Namun, janji tersebut menuai protes di media sosial karena dianggap menafikan dampak lingkungan.

Salah satu yang memprotesnya adalah akun Twitter @rebornblessing. Ia menulis “Jika ekosistem rusak dan ikan nyaris punah, yang dirugikan adalah nelayan, anak cucu kita juga. Seorang pemimpin harus punya pandangan luas, pandangan yang jauh ke depan, bukan hanya masa memimpin 5 tahun.”

Sementara akun @NoName71906370 menulis “Jangan hanya karena kita memperhatikan nelayan, lantas membuat lingkungan jadi rusak ~.”

Tak hanya netizen, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun berkomentar pendek. “Kasihan...,” tulis Susi menanggapi janji Sandiaga dalam akun Twiter miliknya @susipudjiastuti.

Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Gari Primananda mengatakan paslon nomor urut 02 ini memang memilih untuk berfokus pada kesejahteraan rakyat terlebih dahulu. Sebab, mereka menyoroti akibat dari pelarangan cantrang itu, pendapatan nelayan sempat menurun.

Kendati demikian, Gari Primananda memastikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan itu, mereka akan tetap memperhatikan aspek lingkungan.

“Fokus Prabowo-Sandi itu lebih ke kesejahteraan rakyat. Bagaimana memudahkan nelayan menangkap ikan, tetapi tetap memperhatikan aspek lingkungan,” ucap Gari saat dihubungi reporter Tirto, pada Rabu (27/3/2019).

Lagi pula, kata Gari, cantrang ini nantinya diberikan kepada nelayan kecil ketimbang yang besar. Sehingga penggunaan cantrang itu dilakukan dalam skala kecil yang ia anggap tidak sampai merusak seperti ketika digunakan nelayan besar.

Ia menilai nelayan-nelayan kecil memang perlu difasilitasi dengan metode penangkapan yang modern. Jika dikhawatirkan pemberian cantrang ini merusak, kata dia, maka nelayan yang ditemui Prabowo-Sandi umumnya memiliki kesadaran untuk tidak mengganggu ekosistem yang ada lantaran erat dengan kearifan lokal yang dimiliki.

“Dengan memberi hak tersebut menurut kami tidak akan merusak ekosistem yang ada di laut karena sasarannya nelayan kecil,” ucap Gari.

Dikritik Koalisi Nelayan

Namun, Ketua Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Marthin Hadiwinata menampik bila Sandiaga menganggap nelayan membutuhkan cantrang untuk melaut. Menurut dia, sejak 2015 nelayan justru telah sepakat dan mendukung langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melarang penggunaan cantrang di kalangan nelayan.

“Ini kemunduran karena teman-teman nelayan sudah lama sepakat untuk mengganti alat-alatnya. Waktu dikeluarkan peraturan melarang itu, kami sudah sepakat dan mendukung,” kata Marthin saat dihubungi reporter Tirto, pada Rabu (27/3/2019).

Marthin mengatakan nelayan telah tahu betul bila alat tangkap cantrang itu dapat merusak ekosistem terutama dasar laut.

“Dalam prinsip ini merusak. Dia mengubah kesetimbangan ekosistem. Karena alat tangkapnya merusak, memang harusnya dilarang,” ucap Marthin.

Berdasarkan kajian Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), beberapa dampak yang ditimbulkan cantrang ini di antaranya adalah mematikan spesies-spesies ikan, baik kecil, besar, maupun endemik lantaran cantrang menangkap tanpa tebang pilih.

Di sisi lain, dampaknya pada dasar laut juga merusak terumbu karang yang notabene menjadi tempat ikan beranak-pinak. Dengan kata lain, kerusakan ini dikhawatirkan dapat menyebabkan nelayan ke depannya malah semakin sulit mencari ikan.

Sebab, walaupun saat ini para nelayan mendapat tangkapan ikan dalam jumlah fantastis, tapi hal itu hanya dalam jangka pendek.

Akibatnya nelayan dipastikan harus mencari ikan ke lokasi perairan yang lebih jauh dari pantai. Dari semula hanya butuh 1-3 mil dari pantai sudah bisa mendapatkan ikan, kini nelayan perlu pergi minimal 4 mil dari pantai sehingga ongkos melaut juga tentu menjadi lebih tinggi.

Karena itu, Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati menyayangkan janji tersebut. Susan mengatakan Sandiaga tak seharusnya menggunakan nelayan sebagai objek politik bahkan menganggap lingkungan laut boleh dikorbankan untuk alasan ekonomi.

Susan menilai, semangat yang ditawarkan Sandi justru merusak dan melawan identitas nelayan yang sesungguhnya. Bahkan jika langkah itu diterapkan, ia yakin bukannya produktivitas yang terjadi, melainkan krisis ikan.

“Sangat disayangkan dalam politik, lingkungan dan nelayan jadi komoditas banget, ya. Untuk mengkatrol suara kemudian keluar statement seperti itu,” ucap Susan saat dihubungi reporter Tirto.

Ia menambahkan “Tolong berhenti jadikan nelayan dan lingkungan sebagai komoditas politik. Soal ekologi tidak ada toleransi. Apa pun itu alasannya, alat tangkap seperti itu [cantrang] merusak.”

Disamping itu, Susan juga meragukan bila terpilih nanti, Sandiaga mampu membenahi masalah cantrang ini. Sebab, meski larangan ini sudah lama diterapkan dalam Permen Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015, kata dia, tapi kenyataannya mereka yang melanggar sejak peraturan diterbitkan tak kunjung mendapat sanksi maupun penegakan hukum.

“Ini, kan, keliatan watak pengusahanya. Kalau dia terpilih, dia watak dan orientasinya business as usual. Tapi bukan berarti yang calon nomor 1 bersih, dia juga ada dosa ekologi,” ucap Susan.

Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz
Sumber Berita: https://tirto.id/politisasi-cantrang-ala-sandi-diprotes-susi-dan-koalisi-nelayan-dkoh

Cabut Subsidi Solar, KIARA: Susi Korbankan Jutaan Nelayan Kecil

Jakarta, – Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengecam rencana Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang ingin menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bagi nelayan.

Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati, menilai rencana tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Sebelumnya, Susi menyatakan, rencana ini dikarenakan selama ini, subsidi solar hanya dinikmati oleh pengusaha saja. Susan pun menyebut alasan Susi sebagai argumentasi yang tidak relevan dan tidak tepat sasaran karena sejatinya, yang menjadi masalah utama adalah kesalahan pemerintah dalam tata kelola penyediaan hingga distribusi solar bersubsidi.

“Seharusnya Menteri Susi memperbaiki tata kelolanya, bukan dengan cara pintas menghapus total subsidi sehingga mengorbankan jutaan nelayan kecil yang sangat membutuhkan bahan bakar bersubsidi,” ucap Susan seperti yang tertera dalam siaran pers Kiara, Rabu (2/8).

Padahal dalam UU 7/2016, pemerintah diwajibkan memberi perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan kecil dalam penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan guna mengembangkan usaha mereka.

Selain itu, pemerintah juga harus menjamin kepastian usaha yang berkelanjutan bagi nelayan, salah satunya dengan ketersediaan bahan bakar dan sumber energi lainnya yang dapat dijangkau oleh nelayan kecil.

Bagi nelayan kecil, jelas Susan, keberadaan solar subsidi merupakan hal yang penting dalam beraktivitas sebagai nelayan.

“Kiara memprediksi akibat dari pencabutan subsidi solar akan membuat nelayan kecil gulung tikar hingga berhenti menjadi nelayan karena kalah dengan industri perikanan yang memiliki modal yang besar,” paparnya.

Rep: Nebby

Sumber: http://www.jakartarakyat.web.id/cabut-subsidi-solar-kiara-susi-korbankan-jutaan-nelayan-kecil/

Cabut Subsidi Solar, KIARA: Menteri Susi Gagal Lindungi Nelayan Kecil

Jakarta, 2 Agustus 2017 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pudjiastuti menghapus total subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bagi nelayan adalah bentuk kegagalan pemerintah menjalankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Menurut Sekjen KIARA, Susan Herawati, UU No 7 Tahun 2016 telah memandatkan kepada pemerintah segera memberikan perlindungan dan pemberdayaan khususnya bagi nelayan kecil (kapal dibawah 10 GT) dalam penyedian prasarana dan sarana yang dibutuhkan.

“Itu untuk mengembangkan usaha dan memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, salah satunya dengan ketersediaan bahan bakar dan sumber energi lainnya yang dapat dijangkau oleh nelayan kecil,” ujar Susan di Jakarta, (2/8).

Sambungnya, alasan Menteri Susi mencabut subsidi solar kerena selama ini dinikmati pengusaha menunjukan bahwa selama ini telah terjadi tata kelola yang salah dalam penyedian hingga distribusi solar bersubsidi.

“Seharusnya Menteri Susi memperbaiki tata kelolanya bukan dengan cara pintas menghapus total subsidi sehingga mengorbankan jutaan nelayan kecil yang sangat membutuhkan bahan bakar bersubsidi,” tandasnya.

Bagi nelayan kecil keberadaan solar subsidi merupakan hal yang penting dalam beraktivitas sebagai nelayan. KIARA memprediksi akibat dari pencabutan subsidi solar akan membuat nelayan kecil gulung tikar hingga berhenti menjadi nelayan karena kalah dengan industri perikanan yang memiliki modal yang besar.

“Menteri Susi seharusnya segera menjalankan UU No 7 Tahun 2016 dengan melindungi nelayan kecil melalui tata kelola yang baik dalam menyediakan bahan bakar. Kementerian Kelautan Perikanan harus berkordinasi dengan Kementerian ESDM untuk segera memperbaiki tata kelola penyedian hingga penyaluran BBM Subsidi bagi nelayan kecil,” imbuh dia.

Masih kata Susan, langkah yang dapat dilakukan adalah Pertama mengkaji kembali Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2014 yang membolehkan Kapal 30 GT mendapatkan subsidi solar, adanya permen ini kerap kali dijadikan celah bagi pengusaha perikanan menggunakan solar subsidi guna industrinya. Kedua mengeluarkan aturan penyediaan dan distribusi solar subsidi hanya diperuntukan bagi kapal dengan ukuran 10 GT.

“Ketiga membangun prasarana pengisian bahan bakar diwilayah nelayan kecil sesuai dengan mandat UU No 7 Tahun 2016, Keempatmelakukan pendataan dan melakukan kerja sama dengan nelayan kecil dalam distribusi solar bersubsidi,” pungkasnya.

Rep: Adit/MN

Sumber: http://maritimnews.com/cabut-subsidi-solar-kiara-menteri-susi-gagal-lindungi-nelayan-kecil/

Wacana Pencabutan Subsidi BBM Nelayan Perlu Dikaji Ulang

Jakarta, 2 Agustus 2017: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan menyatakan wacana pengurangan subsidi bahan bakar minyak bagi nelayan harus dikaji ulang karena karena sangat penting untuk aktivitas melaut mereka.

“Pernyataan kebijakan Menteri Susi yang akan mencabut subsidi BBM terhadap nelayan ini tentu perlu untuk dikaji ulang,” kata Sekjen Kiara Susan Herawati Romica di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 1 Agustus 2017.

Susan mengingatkan, bahwa sekitar 60 persen penghasilan nelayan tradisional itu digunakan untuk membeli BBM, sehingga bila tidak ada subsidi akan berdampak kepada meningkatnya biaya produksi. Dengan demikian, lanjutnya, hal tersebut juga dinilai bakal membuat nelayan semakin sulit untuk sejahtera.

“Kiara melihat bukan kebijakan pemberian subsidi BBM terhadap nelayan yang bermasalah, melainkan tata niaga pemberian subsidi BBM yang masih belum terlaksana dengan baik. Salah satunya adalah dalam komposisi pengelolaan subsidi BBM, kebijakan yang dibuat tidak menguntungkan nelayan,” ucapnya.

Dia menjelaskan, komposisinya selama ini adalah 97 persen untuk transportasi darat dan 3 persen untuk transportasi laut. Dari jumlah peruntukkan subsidi BBM untuk transportasi laut, hanya 2 persen saja yang diperuntukkan bagi nelayan.

“Setidaknya ada dua persoalan yang akan muncul jika subsidi BBM dicabut, pertama terpuruknya perekonomian nelayan dan kedua akan menyebabkan pelanggaran hak konstitusional masyarakat pesisir khususnya nelayan tradisional,” paparnya.

Ia menegaskan, pemerintah Indonesia sepertinya dapat memilih langkah cerdas berupa perbaikan tata niaga dari BBM Bersubsidi yang dibarengi dengan optimalisasi lini distribusi.

Salah satunya, ujar dia, salah satunya adalah dengan merevitalisasi fungsi koperasi nelayan dan penyedia BBM untuk nelayan atau SPDN guna menghindari kesalahan peruntukan BBM bersubsidi.

Sebelumnya, Menteri Susi di Jakarta, Senin 31 Juli 2017 menginginkan Pertamina memberikan dukungan kepada sektor perikanan bukan dalam bentuk subsidi BBM, melainkan pengadaan solar di setiap daerah.

“Keluhan nelayan, kami ini tidak perlu disubsidi. Kami ini perlu solar ada di mana-mana. Jadi tolong dicabut (subsidi), tapi kembalikan solar ada di mana-mana, di mana nelayan membutuhkan. Itu permintaan kita,” kata Menteri Susi. (SAW)

 

Sumber: http://ekonomi.metrotvnews.com/energi/Rb1OPgAK-wacana-pencabutan-subsidi-bbm-nelayan-perlu-dikaji-ulang

Nelayan Tolak Pencabutan Subsidi BBM

Jakarta – Kelompok nelayan menentang rencana pemerintah mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan. Sebab, mayoritas pengeluaran nelayan saat ini dihabiskan untuk BBM.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan keberatan terhadap rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk menghapus subsidi BBM jenis solar bagi nelayan skala kecil.

Menurut kata Ketua DPP KNTI Marthin Hadiwinata, alasan Menteri Susi tidak rasional dan tidak tepat dengan menyatakan bahwa saat ini nelayan mampu membeli BBM non-subsidi karena situasi dan kondisi ekonomi nelayan tradisional skala kecil tidaklah sama merata bagi sekitar lebih dari 2 juta nelayan di seluruh Indonesia. Sementara masalah distribusi BBM yang berulang terjadi, lanjutnya, tidak pernah diperbaiki.

“Rencana Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut merupakan bentuk langkah mundur bagi perwujudan kesejahteraan dan perlindungan konstitusional nelayan kecil yang berhak mendapatkan perlakuan khusus,” paparnya di Jakarta, Selasa (1/8).

Dia berpendapat, masalah klasik yang utama dari BBM bersubsidi adalah pada distribusi BBM untuk nelayan, yang hingga saat ini bermasalah masih sulit dijangkau baik di Pulau Jawa sendiri maupun di luar Pulau Jawa, terlebih pada pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar.

Di sisi lain, lanjutnya, upaya konversi BBM Solar ke bahan bakar gas (BBG) berjalan lambat dan tidak sesuai dengan rencana pemerintah.

Selain melibatkan nelayan, Marthin juga mengusulkan pembangunan Solar Pack Dealer Nelayan (SPDN) mini untuk nelayan dengan armada tidak lebih besar dari 10 GTdi kampung-kampung nelayan dan tempat pelelangan ikan, dengan penentuan lokasi dilakukan secara partisipatif begitu juga dengan kelembagaan pengelolaannya.

Sedangkan usulan lainnya yang ditawarkan KNTI adalah meningkatkan pengawasan penggunaan BBM bersubsidi terhadap kapal-kapal perikanan skala besar.

Dikaji Ulang

Hal senada juga disampaikan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan. Lembaga itu bahkan mendesak wacana pengurangan subsidi bahan bakar minyak bagi nelayan harus dikaji ulang karena karena sangat penting untuk aktivitas melaut mereka.

“Pernyataan kebijakan Menteri Susi yang akan mencabut subsidi BBM terhadap nelayan ini tentu perlu untuk dikaji ulang,” kata Sekjen Kiara Susan Herawati Romica.

Susan memperingatkan sekitar 60 persen penghasilan nelayan tradisional itu digunakan untuk membeli BBM, sehingga bila tidak ada subsidi akan berdampak kepada meningkatnya biaya produksi.

 

Sumber: http://www.koran-jakarta.com/nelayan-tolak-pencabutan-subsidi-bbm/

Menteri Susi Akan Cabut Subsidi BBM, Nelayan Indonesia Megap-megap

Jakarta, 1 Agustus 2017: Kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan Indonesia, akan kian menyengsarakan nelayan. Kehidupan nelayan tradisional pun kian megap-megap.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Sekjen Kiara) Susan H Romica menyampaikan, pernyataan kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti yang akan mencabut subsidi BBM terhadap nelayan ini harus dikaji ulang kembali.

“Harus diingat bahwa 60 persen penghasilan nelayan tradisional itu digunakan untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM), artinya jika subsidi dicabut akan berdampak meningkatnya biaya produksi nelayan dan membuat nelayan semakin sulit untuk sejahtera,” tutur Susan, di Jakarta, Selasa (01/08/2017).

Sulitnya kapal nelayan mendapatkan BBM Solar menjadi alasan bagi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti untuk meminta pihak PT Pertamina mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi para nelayan.

Menurut Susan, bukan kebijakan pemberian subsidi BBM terhadap nelayan yang bermasalah, melainkan tata niaga pemberian subsidi BBM yang masih belum terlaksana dengan baik. Salah satunya adalah dalam komposisi pengelolaan subsidi BBM, kebijakan yang dibuat tidak menguntungkan nelayan.

“Komposisinya selama ini adalah 97 persen untuk transportasi darat dan 3 persen untuk transportasi laut. Dari jumlah peruntukkan subsidi BBM untuk transportasi laut, hanya 2 persen saja yang diperuntukkan bagi nelayan,” ujarnya.

Dia mengatakan, setidaknya ada dua persoalan yang akan muncul jika subsidi BBM dicabut, pertama terpuruknya perekonomian nelayan dan kedua akan menyebabkan pelanggaran hak konstitusional masyarakat pesisir khususnya nelayan tradisional.

“Perlu diingat, nelayan adalah pengguna BBM yang paling terpukul jika BBM bersubsidi dicabut” ujar Susan H Romica.

Oleh karena itu, semestinya pemerintah Indonesia dapat memilih langkah cerdas berupa perbaikan tata niaga dari BBM Bersubsidi yang dibarengi dengan optimalisasi lini distribusi, salah satunya dengan merevitalisasi fungsi koperasi nelayan dan peyedia BBM untuk nelayan (SPDN) guna menghindari kesalahan peruntukan BBM bersubsidi.

Menteri Susi meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk menghapuskan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan. Menurut Susi, saat ini nelayan sudah mampu membeli BBM non-subsidi.

Saat ini, kata Susi, nelayan sudah membeli solar dan bensin yang paling mahal. Maka dari itu, pencabutan subsidi BBM bagi nelayan harusnya tak menjadi masalah. Apalagi, sebenarnya pencabutan subsidi BBM bagi nelayan ini sudah direncanakan jauh-jauh hari.

“Saya akan ketemu Pak Jonan, nelayan tidak perlu subsidi karena nelayan sudah dapat 2 tak solar dan bensin termahal. Yang didapat nelayan kecil memang sudah termahal. Saya mohon ini bisa ditindaklanjuti,” ujar Susi di kantornya, Senin (31/7).

Lebih lanjut, ia yakin nelayan tidak akan keberatan karena ia mengklaim produksi ikan nasional sudah cukup melimpah, utamanya di wilayah Indonesia timur, perairan selatan Jawa, dan Sumatera bagian barat.

Hal ini didukung oleh data KKP yang menunjukkan bahwa produksi perikanan tahun 2016 mencapai 6,83 juta ton atau meningkat 4,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,52 juta ton.

Namun, sebagai kompensasinya, ia berharap PT Pertamina (Persero) mau meningkatkan ketersediaan BBM nelayan. Ketersediaan bahan bakar, lanjut Susi, selama ini memang menjadi momok bagi pengembangan wilayah-wilayah yang menjadi Sentra Perikanan dan Kelautan Terpadu (SPKT) di pulau-pulau terluar.

“Membangun pulau terluar itu kendalanya ada di energi. Kalau sudah ada energi, maka kami bisa buka distribusi ikan head to head ke hubungan gateway international. Daripada ikan dikirim dari Morotai ke Bitung, ke Makassar, lalu putar-putar tidak karuan,” ujarnya.

Adapun menurutnya, selama ini instansinya memang selalu mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi beban subsidi BBM. Selepas dilantik jadi menteri, ia berkisah mencabut subsidi BBM bagi kapal dengan ukuran di atas 30 Gross Tonne (GT) melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2015.

“Subsidi buang, yang penting availability BBM ada dimana-mana,” katanya.

Menurut data Pertamina, realisasi BBM bersubsidi bagi nelayan di tahun 2016 mencapai 1,2 juta kilo liter (kl). Realisasi ini menurun 19,46 persen dibandingkan angka tahun 2015 sebesar 1,49 juta kl.(JR)

 

Sumber: http://sinarkeadilan.com/2017/08/01/menteri-susi-akan-cabut-subsidi-bbm-nelayan-indonesia-megap-megap/

KIARA: Pencabutan BBM Bersubsidi Sengsarakan Nelayan Tradisional

Jakarta, 1 Agustus 2017 – Sulitnya kapal nelayan mendapatkan BBM Solar menjadi alasan bagi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti untuk meminta pihak PT Pertamina mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi para nelayan. Menanggapi pernyataan Susi ini, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan H Romica mengatakan, rencana Susi mencabut subsidi BBM nelayan perlu dikaji ulang.

“Harus diingat bahwa 60 persen penghasilan nelayan tradisional itu digunakan untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM), artinya jika subsidi dicabut akan berdampak meningkatnya biaya produksi nelayan dan membuat nelayan semakin sulit untuk sejahtera,” kata Susan, di Jakarta, Selasa (1/8).

KIARA melihat bukan kebijakan pemberian subsidi BBM terhadap nelayan yang bermasalah, melainkan tata niaga pemberian subsidi BBM yang masih belum terlaksana dengan baik. Salah satunya adalah dalam komposisi pengelolaan subsidi BBM, kebijakan yang dibuat tidak menguntungkan nelayan.

Komposisinya selama ini adalah 97 persen untuk transportasi darat dan 3 persen untuk transportasi laut. Dari jumlah peruntukkan subsidi BBM untuk transportasi laut, hanya 2 persen saja yang diperuntukkan bagi nelayan.

“Setidaknya ada dua persoalan yang akan muncul jika subsidi BBM dicabut, pertama terpuruknya perekonomian nelayan dan kedua akan menyebabkan pelanggaran hak konstitusional masyarakat pesisir khususnya nelayan tradisional. Perlu diingat, nelayan adalah pengguna BBM yang paling terpukul jika BBM bersubsidi dicabut,” terang Susan.

KIARA menilai semestinya pemerintah Indonesia dapat memilih langkah cerdas berupa perbaikan tata niaga dari BBM Bersubsidi yang dibarengi dengan optimalisasi lini distribusi. “Salah satunya dengan merevitalisasi fungsi koperasi nelayan dan peyedia BBM untuk nelayan (SPDN) guna menghindari kesalahan peruntukan BBM bersubsidi,” pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, akan mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi para nelayan. Alasannya, selama ini nelayan sulit mendapatkan BBM solar untuk kapal mereka, apalagi untuk solar bersubsidi.

Menurut Susi yang dibutuhkan nelayan adalah stok solar yang memadai. “Keluhan nelayan kami itu tidak perlu subsidi. Kami perlu solar ada di mana-mana. Jadi tolong dicabut (subsidinya), tapi kembalikan solar ada di mana-mana karena nelayan membutuhkan. Itu permintaan kita kepada Pertamina,” ujar Susi, di Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Gambir, Jakarta Pusat, Senin (31/7).

 

Sumber Berita: http://villagerspost.com/todays-feature/kiara-pencabutan-bbm-bersubsidi-sengsarakan-nelayan-tradisional/

Poros Maritim Tak Tentu Arah, Masyarakat Pesisir Terpinggirkan

Jakarta, – Janji pemerintahan Jokowi-JK untuk tidak lagi memunggungi bahkan untuk berjaya di laut yang diformulasikan dalam program Poros Maritim dinilai telah berjalan tak tentu arah dalam dua tahun berjalannya pemerintahan ini. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai, meski banyak lompatan besar dengan penegakan penangkapan ikan illegal dan perlindungan berupa asuransi di satu sisi, namun di sisi lain justru ada pembiaran perusakan dan perampasan ruang hidup dan hak konstitusional masyarakat pesisir.

Perhatian terhadap nelayan sebagai pilar utama Poros Maritim masih minim. Demikian catatan KIARA mencermati perjalanan Poros Maritim Jokowi-JK di tahun 2016.

“Berdasarkan catatan KIARA, pada tahun 2016 konflik ruang kelola laut dan pesisir masih marak. Telah terjadi 16 kasus reklamasi, 17 kasus privatisasi pesisir dan pulau-pulau kecil, 18 kasus pertambangan, serta 40 kasus penangkapan nelayan cantrang. Hal ini menggambarkan minimnya keberpihakan Negara terhadap masyarakat pesisir,” ungkap Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal KIARA M. Arman Manila, di Jakarta, Selasa (10/1).

Seperti diketahui, Jokowi menyatakan Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia berdasarkan 5 pilar. Pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia. Kedua, menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama. Ketiga, memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Keempat, menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan. Kelima, membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

“Meski secara tegas dinyatakan, kelima pilar utama Poros Maritim, namun kelemahan dalam kebijakan, implementasi dan strategi pemerintah sangatlah nyata. Koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar instansi, baik antar kementrian maupun antara pusat dan daerah, tidak terjadi di lapangan. Sehingga sangatlah wajar Poros Maritim menjadi tak tentu arah, bahkan seringkali dipakai alas an untuk semakin menyingkirkan masyarakat pesisir,” tambah Arman.

Salah satu yang paling menjadi sorotan adalah proyek-proyek reklamasi yang justru semakin meminggirkan masyarakat pesisir. Di Manado, Sulawesi Utara misalnya, masyarakat nelayan tradisional menolak keras program itu.

Nelayan Teluk Manado Sudirman Hililo mengatakan, perjalanan nelayan cukup panjang dalam menolak reklamasi yang akan menghilangkan ruang hidup mereka di Teluk Manado. Ironisnya sepanjang itulah intimidasi terus dilakukan oleh oknum aparat pendukung reklamasi.

“Kasus terbaru terjadi pada akhir Desember, lima orang nelayan, perempuan nelayan dan pendamping ditodong dengan senjata api di tempat kami biasa kumpul, tanpa ada alasan yang jelas. Ini menunjukkan, betapa minimnya perlindungan bagi nelayan dalam memperjuangkan pesisir dan laut yang menghidupi kami,” ujar Sudirman.

Kasus reklamasi dan pengurukan lahan tambak juga terjadi di kecamatan Tugu, Kota Semarang khususnya Pesisir Dukuh Tapak meskipun baru mengantongi izin prinsip hak penguasaan atas lahan yang diberikan oleh Walikota Semarang. “Semarang itu identik dengan banjir yang terjadi setiap tahun. Jika reklamasi terus dilakukan, bisa jadi Semarang akan tenggelam. Dapat dibayangkan dampak buruk yang akan terjadi jika tanah diuruk lalu ditimbun ke laut,” ujar Muchamad Aripin, Pelestari Ekosistem Pesisir Semarang, Jawa Tengah.

Hal senada disampaikan oleh Iwan, Nelayan Teluk Jakarta. Menurutnya, reklamasi berdampak buruk bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir di Teluk Jakarta. Ia menegaskan, proyek reklamasi tidak hanya terjadi di Teluk Jakarta tetapi juga terjadi di banyak wilayah pesisir di Indonesia. Untuk itu Iwan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan isu reklamasi menjadi perhatian bersama dan harus dihentikan secara permanen.

Pusat Data dan Informasi KIARA menyebutkan lebih dari 107.361 kepala keluarga nelayan terusir dari ruang hidupnya akibat reklamasi. Fakta ini menggambarkan maraknya perampasan ruang kelola masyarakat pesisir di Indonesia.

“Poros Maritim Jokowi-JK tak tentu arah ketika keluarga nelayan terusir dari lautnya sendiri. Hal ini diperburuk dengan belum diakuinya perempuan nelayan sebagai subjek hokum di perundang-undangan Indonesia. Sehingga mereka tidak mendapatkan dukungan yang mencukupi dari negara,” tambah M Arman Manila.

KIARA juga menemukan minimnya perlindungan Negara bagi pekerja perikanan, sehingga mereka rentan menjadi korban perbudakan di atas kapal. Menurut Pusat Data dan Informasi KIARA (2016), 92% persoalan dialami oleh ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal ikan dan hanya 8% persoalan yang dialami oleh pekerja yang bekerja di kapal niaga.

“Pekerja perikanan di kapal asing dipaksa bekerja bisa sampai 20 jam perhari. Kami juga dipaksa memenuhi target penangkapan yaitu 20 ton untuk 3 bulan dan jika target tidak tercapai kami bisa dipukuli. Kami juga dipaksa untuk memberikan agunan kepada agensi, jadi kalau kami kabur agunan itu akan diambil oleh agensi,” ujar Slamet Susilo, pekerja perikanan asal Rembang.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, seyogyanya bisa menjadi sarana bagi masyarakat pesisir untuk sejahtera dan berdaulat atas hak konstitusionalnya. Janji menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang pernah disampaikan Presiden Jokowi Widodo pada pidato pelantikan Presiden 2014, harusnya dimulai dari pilar utamanya yakni nelayan, kemudian dengan memperbaiki terlebih dahulu kehidupan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.

“Sudah saatnya Pemerintah Republik Indonesia menggembalikan arah poros maritim sesuai dengan mandat yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Presiden Jokowi harus berani mengevaluasi, bahkan menghentikan seluruh proyek pembangunan yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat pesisir,” tegas Arman. (*)

Sumber: http://villagerspost.com/todays-feature/poros-maritim-tak-tentu-arah-masyarakat-pesisir-terpinggirkan/

Dalam RAPBN 2017, KKP Alokasikan Anggaran Terbesar untuk Perikanan Tangkap

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 10,76 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RPABN) 2017.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti menyatakan, pagu indikatif KKP 2017 tersebut lebih rendah Rp 405 miliar dibandingkan dengan anggaran KKP paska-RAPBNP 2016 yang sebesar Rp 11,16 triliun.

“Pagu indikatif KKP 2017 adalah Rp 10,76 triliun, terdiri dari 10 program pembangunan kelautan dan perikanan di mana anggaran terbesar pada pengelolaan perikanan tangkap dengan alokasi pagu Rp 2,2 triliun,” ucap Susi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Susi merinci, anggaran sebesar Rp 2,2 triliun tersebut diperuntukkan antara lain menambah 2.500 unit kapal penangkap ikan, 10.000 unit alat tangkap ikan, 1 juta premi asuransi nelayan, 20.000 bidang sertifikasi tanah nelayan, 1.000 unit fasilitas konversi BBM ke BBG bagi kapal perikanan, dan program utama lain.

Adapun anggaran untuk perikanan budidaya dialokasikan sebesar Rp 1,25 triliun, yang akan diperuntukkan diantaranya 300 unit bantuan kebun bibit rumput laut, 125 juta ekor produksi benih ikan, 1,2 juta ekor produksi benih induk, 25 ekskavator, serta 220 bantuan kincir angin.

Susi juga menyampaikan, direktorat jenderal Peningkatan Daya Saing (PDS) memperoleh alokasi sebesar Rp 1,1 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk bantuan 220 mesin penghancur es skala besar dan kecil, dua unit kapal angkut ikan hidup masing-masing 200 GT dan 300 GT, serta satu unit kapal pengolah ikan (kontrak tahun jamak, tahun kedua).

“PRL alokasi anggarannya Rp 1,2 triliun, diperuntukkan 300.000 penanaman mangrove di 40 kota penerima sarana usaha garam dan sarana pariwisata bahari di empat lokasi, serta 125 bantuan kelompok masyarakat konservasi,” imbuh Susi.

KKP juga mengalokasikan Rp 1,7 triliun dalam APBN 2017 untuk Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Anggaran tersebut akan digunakan antara lain, untuk pengadaan dua unit kapal pengawas ukuran 32 meter, 15 unit speed boat, pengawasan 150 hari layar operasi untuk 35 kapal, serta pesawat pengawas.

Sementara itu BPSDM-KP, Balitbang-KP, Sekjen dan Irjen mendapatkan alokasi anggaran sebesar masing-masing Rp 1,2 triliun, Rp 900 miliar, Rp 393 miliar dan Rp 82 miliar.

“BKIPM mendapat alokasi Rp 620 miliar, diperuntukkan antara lain identifikasi penyebaran penyakit ikan karantina di 273 lokasi, 33.500 sertifikasi kesehatan ikan ekspor, 155.000 sertifikasi kesehatan ikan domestik, 78.000 sertifikasi mutu produk ekspor kelautan perikanan,” pungkas Susi.

 

Penulis: Estu SuryowatiEditor: M.Fajar Marta
Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/06/14/170636626/dalam.rapbn.2017.kkp.alokasikan.anggaran.terbesar.untuk.perikanan.tangkap

Nelayan NTB Serahkan 8 Poin Rekomendasi Implementasi UU Perlindungan Nelayan

Jakarta, Villagerspost.com – Sedikitnya 75 orang nelayan dari 6 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat menyerahkan 8 poin rekomendasi implementasi UU No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Rekomendasi itu disusun dalam acara Rembuk Pesisir dan Seminar Nasional terkait Perlindungan Nelayan di Mataram, Lombok, 26-27 Oktober.

Acara itu dihelat oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Nelayan (LPSDN). Dalam kesempatan itu hadir para nelayan dari enam kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Sumbawa.

Direktur Eksekutif LPSDN Amin Abdullah mengatakan, 8 poin rekomendasi hasil Rembuk Pesisir itu telah diserahkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Ir. Lalu Hamdi, M.Si. dan Direktur Jasa Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, KKP Drs. Riyanto Basuki. Harapannya, agar pemerintah pusat dan daerah untuk menyegerakan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagai mandat Undang-Undang No. 7 Tahun 2016.

“Tanpa kebijakan ini, kesejahteraan masyarakat pesisir hanya sebatas angan-angan,” kata Amin dalam pernyataan tertulis yang diterima Villagerspost.com, Kamis (27/10).

Adapun kedelapan rekomendasi itu adalah: Pertama, melakukan upaya penyelamatan lingkungan pesisir (hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun) serta langkah-langkah adaptif terhadap dampak perubahan iklim. Kedua, mengalokasikan APBN/APBD untuk penyediaan sarana dan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman yang bisa dipergunakan oleh nelayan, pembudidaya ikan, danpetambak garam di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ketiga, memberantas praktik-praktik pungutan liar terkait Usaha Perikanan yang melibatkan oknum aparat dan penegak hukum di laut. Keempat, memfasilitasi akses permodalan dan pasar bagi aktivitas pengolahan dan pemasaran produk perikanan dan pergaraman yang dihasilkan oleh perempuan di dalam rumah tangga nelayan, rumah tangga pembudidaya ikan, dan rumah tangga petambak garam.

Kelima, melibatkan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam di dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana diamanahkan di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2016.

Keenam, pengelolaan anggaran di bidang kelautan dan perikanan harus memprioritaskan kepentingan dan melibatkan masyarakat pesisir (nelayan tradisional, perempuan nelayan, petambak garam, pembudidaya ikan, dan pelestari ekosistem pesisir), mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasannya di Provinsi Nusa Tenggara.

Ketujuh, program pengadaan kapal perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat harus bisa dimanfaatkan secara optimal oleh koperasi nelayan sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan secara transparan dan adil.

Kedelapan, menyegerakan pembahasan peraturan pelaksana Undang-Undang No. 7 Tahun 2016, yaitu Peraturan Presiden Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; Peraturan Menteri Tentang Jenis Risiko Lain yang dihadapi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; Peraturan Menteri Tentang Mekanisme Perlindungan atas Risiko yang dihadapi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; dan Peraturan Pemerintah Tentang Pengawasan terhadap Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Amin menerangkan, kedelapan rekomendasi itu lahir dari beberapa kondisi faktual yang dialami nelayan di NTB. Pertama adalah terjadinya kerusakan lingkungan pesisir (hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun) sebagai akibat dari konversi hutan mangrove menjadi tambak udang dan penangkapan ikan yang menggunakan bom dan potasium, serta penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan.

Kemudian, adanya keterbatasan sarana dan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman yang dihadapi oleh nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketiga, telah terjadi praktik pungutan liar terkait Usaha Perikanan yang melibatkan oknum aparat dan penegak hukum di laut.

Keempat, aktivitas pengolahan dan pemasaran produk perikanan yang dihasilkan oleh perempuan di dalam rumah tangga nelayan, rumah tangga pembudidaya ikan, dan rumah tangga petambak garam mengalami hambatan dikarenakan minimnya akses terhadap permodalan dan pasar, serta besarnya dominasi pemodal. “Masih banyak lagi kendala yang dialami nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam di NTB,” ujarnya.

Ini berbanding terbalik dengan sektor perikanan Nusa Tenggara Barat yang selama ini telah berkontribusi besar dalam produksi perikanan nasional. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (2013) mencatat jumlah tangkapan ikan mencapai 142,187.4 ton.

Senada dengan itu, provinsi ini juga memiliki potensi budidaya laut, mulai dari kerang, mutiara, tiram, dan teripang. Besarnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan terkadang tidak sebanding dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir lintas profesi (nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestari ekosistem pesisir).

Data Badan Pusat Statistik (2013) mencatat, sebanyak 22.075 rumah tangga nelayan dan 14.460 rumah tangga pembudidaya ikan tersebar di 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Fakta ini mendorong masyarakat sipil untuk menghadirkan negara dan memprioritaskan perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir.

Karena itu, dia menilai, pelaksanaan kedelapan rekomendasi perlindungan nelayan ini sangat penting. “Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Direktur Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti mandat UU tersebut saat menerima rekomendasi hasil Rembuk Pesisir,” tambah Amin Abdullah.

Sekretaris Jenderal KIARA Abdul Halim mengatakan, pada perkembangannya, UU Perlindungan Nelayan belum memiliki peraturan pelaksananya sejak diundangkan 7 bulan yang lalu yaitu pada 15 Maret 2016. “Hanya Gubernur Aceh yang menyatakan komitmen secara tertulis untuk menindaklanjuti mandat undang-undang ini,” kata Halim.

Tindak lanjut itu diantaranya, dilakukan dengan membuat kebijakan turunan, melibatkan Panglima Laot, perwakilan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dan mengalokasikan anggaran dalam memenuhi hak-hak dasar nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam demi kesejahteraan.

Halim mengatakan, dengan APBN sebesar Rp9,27 triliun pada tahun 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan mesti memfokuskan pengalokasian anggaran untuk melaksanakan skema perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. “Itu dimulai dari penyusunan peraturan pelaksana sampai dengan implementasi program di desa-desa pesisir terkait UU ini,” tegasnya.

KIARA dan LPSDN sendiri telah memfasilitasi terbentuknya Forum Komunikasi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Nusa Tenggara Barat. Forum ini bekerja untuk terlibat, memastikan, dan mengawal pelaksanaan mandat UU Perlindungan Nelayan bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sumber: http://villagerspost.com/todays-feature/nelayan-ntb-serahkan-8-poin-rekomendasi-implementasi-uu-perlindungan-nelayan/