Hijrah Demi Ikan dan Kedaulatan

Sebanyak 400 nelayan pantura Jawa akan hijrah ke perairan Natuna. Selain untuk menggenjot produksi tangkap ikan, ada misi menjaga kedaulatan Tanah Air. Dinilai berpotensi memunculkan konflik sosial.

Jarak dan lautan baru yang tak terekplorasi bukanlah masalah bagi seorang nelayan. Bahkan melaut dari bibir pantai utara Jawa hingga Laut Banda di Maluku atau ke perairan Arafuru Papua pun tak soal. “Selama ini beberapa nelayan dari pantura Rembang bisa ke sana dalam pelayaran selama tiga bulan,” kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Jawa Tengah, Djoemali, kepada GATRA.

Maka, ketika Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menggulirkan wacana menghijrahkan nelayan dari pantai utara jawa (pantura) ke wilayah perikanan WPP 711 yang meliputi Selat Karimata, perairan Natuna, dan Laut Cina Selatan, para nelayan menganggap itu bukanlah satu perkara. Menurut Djoemali, yang juga nelayan asal Sarang, Rembang, Jawa Tengah, pada dasarnya para nelayan tak akan menolak bila rencana tersebut baik.

Arti “baik” ini menurut Djoemali melihat dari sisi peralatan dan fasilitas yang terlayani dan tercukupi. Contoh sederhananya, mencakup perbekalan kebuthan melaut. Untuk kapal mini poseine berdaya tampung 25 orang, setidaknya butuh bekal sekitar Rp 25 juta untuk 7-10 hari. Sedangkan pada kapal porseine kapasitas 35-40 orang perlu modal Rp 200 juta untuk tiga-empat bulan.

Satu hal lain yang jadi pertanyaan Djoemali adalah perihal boleh-tidaknya menggunakan cantrang dalam melaut. Pemprov Jateng masih memperbolehkan penggunaan cantrang hingga Desember 2016 ini. “Nah kalau di luar wilayah Jawa Tengah nanti gimana, boleh enggak,” katanya.

Karena secara tegas KKP memang melarang penggunaan cantrang. Ini sesuai dengan Permen KP Nomor 2/2015 yang mengacu pada Keputusan Presiden RI Nomor 39/1980, mengenai larangan penggunaan jaringan trawl  karena bisa membahayakan ekosistem. Kemudian ditegaskan lagi lewat Undang-Undang Nomor 45 tahun 2010 tentang Perikanan.

Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Zulficar Mochtar, mengatakan bahwa salah satu alasan pemindahan lokasi nelayan pantura tersebut memang untuk mengakomodasi para nelayan eks-cantrang yang banyak beroperasi di sana. Rencananya ada 300-400 kapal eks-cantrang yang dialokasikan ke WPP 711 tersebut, khususnya di area zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Menurut Zulficar, target realisasi pemindahan nelayan pantura Jawa ini pada Oktober mendatang. Prosesnya, selain ada kebersediaan dari nelayan bersangkutan, pihak KKP juga akan memfasilitasi prosesnya untuk berkoordinasi dengan pihak pemda. “Saat ini pendataan dan verifkasi sedang dilakukan,” ujarnya.

KKP akan melakukan pengukuran ulang kapal, juga akan meminta nelayan menggantu alat tangkapnya untuk tidak menggunakan cantrang. “Ini bagi nelayan yang siap pindah. Tidak ada paksaan harus sukarela,” katanya. KKP juga akan berkoordinasi dengan perbankan untuk memudahkan akses permodalan nelayan.

Perhatian KKP tidak sebatas pada relokasi nelayan dari laut pantura Jawa. Di Natuna ada sekitar 7.000 nelayan lokal dengan perahu tanpa motor ukuran 1-5 GT. Menurut Zulficar, KKP juga akan mengalokasikan sekitar 200 nelayan lokal Natuna dengan perahu berukuran 5-10 GT. Jadi mereka beroperasi di wilayah di bawah 12 mil, sedangkan nelayan pantura Jawa di atas 12 mil.

Upaya ini dilakukan untuk turut menggenjot potensi perikanan di Selat Karimata, perairan Natuna, dan Laut Cina Selatan yang memang sangat tinggi. Laporan “Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2015” menyebut wilayah ini sebagai area potensi tertinggi dengan kapasitas 1,059 juta ton per tahun. Area itu kaya aneka jenis ikan, seperti pelangis kecil, yaitu selar, teri, kembung, dan tongkol. Juga ikan demersal dan ada pelangis besar yang meliputi tuna, marlin, serta cakalang dan tenggiri.

“Setelah berkurangnya kapal-kapal asing, di WPP 711 khususnya Natuna masih terbuka ruang untuk meningkatkan penangkapan ikan,” kata Zulficar. Dengan demikian, lanjut dia, nelayan bisa mendapatkan area yang lebih prospektif, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sekaligus menegaskan regulasi yang ada. “Ini terobosan yang cukup strategis,” ia menegaskan.

Potensi perikanan terbesar kedua setelah Natuna ada di wilayah WPP 713 yang mencakup Teluk Bone, perairan Makassar, Flores, dan Bali. Kapasitas perikanan tangkap area itu mencapai 929,7 juta ton per tahun. Disusul WPP 718, untuk cakupan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian timur dengan potensi 855,5 juta ton per tahun. Serta WPP 712, Laut Jawa dengan kemampuan 836,6 juta ton per tahun.

Sementara itu, total kapasitas perikanan tangkap Indonesia mencapai 6,52 juta ton per tahun. Ini turut menyumbang volume produksi ikan tanah air yang mencapai 21,05 juta ton. Produksi lainnya berasal dari hasil perikanan budi daya yang mencapai 14,53 juta ton.

Menurut Zulficar, produksi ikan masyarakat saat ini memang sedang berkembang pesat. “Ikan lagi banyak. Nelayan kecil sangat merasakannya,” ujarnya. Bahkan tak perlu berlayar jauh ke laut, dipinggir pun sudah bisa menangkap ikan banyak dengan ukuran yang makin besar.

Tak mengherankan, kontribusi produk domestik bruto perikanan tahun 2015 sebesar 8,96% merupakan tertinggi dibanding PDB nasional sebesar 5,04%. Juga bila dibandingkan PDB perikanan tahun 2011 yang sebesar 8,37%. Nilai PDB Perikanan Atas Dasar Harga Konstan mencapai 54,72 trilyun. Sedangkan nila PDB Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku adalah sebesar Rp 79,67 trilyun.

Menurut Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim, dalam enam tahun terakhir produksi perikanan nasional meningkat positif. Namun ia menyayangkan, hal itu tidak sebanding dengan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan kecil. Ini lantara tidak terhubungnya pengelolaan sumber daya ikan dari hulu ke hilir.

Di sisi hulu, misalnya dalam hal permodalan, kepemilikan alat produksi dan bahan bakar minyak. Lalu dibagian hilir lebih pada pengolahan dan pemasaran hasil ikan tersebut. Belum lagi persoalan proyek reklamasi yang kian menyulitkan nelayan nasional.

Adapun soal pemindahan nelayan laut pantura Jawa, Abdul menilai, itu tidak cukup dengan alasan kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya ikan. Ataupun untuk mengisi kekosongan laut semata. Harus ada jaminan keselamatan dan keamanan yang mudah serta kepastian tidak aka nada praktik kriminalisasi di sana.

Tidak hanya itu, menurut Abdul, pemindahan ini berpotensi memicu konflik sosial dan ekonomi dengan nelayan lokal. “Penyediaan fasilitas permukiman dan sarana perikanan untuk nelayan pantura Jawa ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial,” ujarnya. Sebab fasilitas di wilayah Natuna pun masih memprihatinkan.

Sumber: Majalah Gatra, Edisi 11-17 Agustus 2016. Halaman 18

Asuransi Nelayan Harus Transparan

JAKARTA, KOMPAS – Program asuransi untuk 1 juta nelayan senilai Rp 175 miliar yang digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2016 harus tepat sasaran. Untuk itu, penentuan nelayan penerima asuransi harus transparan dan disosialisasikan ke sentra-sentra nelayan.

Demikian benang merah pernyataan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim dan Wakil Sekretaris Jenderal Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Niko Amrullah secara terpisah, di Jakarta, Selasa (2/8).

Tahun 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan menganggarkan Rp175 miliar untuk program asuransi bagi 1 juta nelayan. Asuransi diberikan untuk nelayan pemilik kapal berukuran 5-10 gros ton yang memiliki kartu nelayan. Jumlah nelayan di Indonesia terdata sekitar 2,7 juta orang. Program asuransi nelayan dengan dana Rp 175 miliar merupakan salah satu implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan nelayan.

Skema asuransi berupa santunan untuk nelayan yang mengalami kecelakaan kerja dalam aktivitas penangkapan ikan, yakni kematian mendapatkan santunan senilai Rp200 juta, cacat tetap Rp100 juta, dan biaya pengobatan Rp20 juta.

Sementara untuk aktivitas di luar penangkapan ikan, nelayan yang mengalami kematian juga mendapat asuransi Rp160 juta, cacat tetap Rp100 juta, serta biaya pengobatan Rp20 juta. Penentuan nelayan penerima bantuan diajukan oleh dinas kelautan dan perikanan.

Halim mengemukakan, dinas kelautan dan perikanan perlu terbuka dan menghindari praktik diskriminasi dalam penentuan nelayan penerima asuransi. Untuk hal itu, nelayan penerima asuransi perlu diumumkan secara terbuka dengan berbasis daring.

Ia menambahkan, ada indikasi kartu nelayan bisa dimiliki oleh masyarakat non-nelayan. Oknum tersebut memiliki kedekatan dengan birokrasi sehingga bisa memperoleh kartu nelayan. Hal ini dikhawatirkan membuat penerbitan kartu nelayan disalahgunakan oknum tertentu untuk mendapatkan skema asuransi sehingga bantuan tidak sampai ke nelayan.

Sementara itu, Niko mengingatkan, pemerintah masih lemah soal data. Hal itu tecermin, antara lain, dari persoalan impor ikan yang bersumber dari data produksi perikanan.

Gerak cepat

Niko menambahkan, pemerintah harus bergerak cepat dan akurat dalam pendataan calon penerima manfaat asuransi nelayan agar program tersebut segera bisa dinikmati nelayan, khususnya yang terkena dampak cuaca ekstrem di tengah gejala La Nina. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah KNTI Jawa Timur Misbachul Munir mengungkapkan, program asuransi nelayan hingga kini belum tersosialisasikan di wilayah Jawa Timur, seperti Surabaya, Gresik, Banyuwangi, Pamekasan, Kepulauan Sumenep, Madura, dan sekitarnya.

Sehari sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjelaskan, program asuransi nelayan akan bertahap. Asuransi tidak berlaku untuk nelayan yang mengalami kecelakaan karena menangkap ikan menggunakan bom ikan.

Asuransi diberikan untuk pemilik kapal dan bukan anak buah kapal. Adapun anak buah kapal besar sudah selayaknya mendapatkan asuransi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau asuransi lain yang dikelola perusahaan atau perorangan pemilik kapal.

Sumber: Kompas, 3 Agustus 2016. Halaman 18

Nelayan Ragukan Kapal Bantuan

JAKARTA, KOMPAS – Program pengadaan kapal bantuan untuk koperasi nelayan mulai menuai keraguan. Di kalangan koperasi, muncul kekhawatiran kapal itu tak bisa digunakan karena spesifikasinya tidak sesuai kondisi wilayah.

Di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, koperasi nelayan menolak bantuan kapal karena khawatir proyek pengadaan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu tidak bisa dioperasikan.

Menurut Ketua Koperasi Serba Usaha Muara Baimbai Sutrisno, yang dihubungi dari Jakarta, akhir pekan lalu, pihaknya menolak dua bantuan kapal berukuran 3-5 gros ton (GT). Spesifikasi kapal bantuan ini tidak sesuai dengan kapal yang biasa digunakan nelayan.

Dengan spesifikasi kapal yang tidak sesuai harapan, pihaknya khawatir bantuan kapal mangkrak. “Daripada (kapal bantuan) menjadi beban karena tidak bisa digunakan, kami putuskan menolak,” ujar Sutrisno.

Menurut dia, sebenarnya pihaknya telah mengusulkan spesifikasi dan desain kapal yang biasa digunakan nelayan dan sesuai dengan karakter perairan di Sumatera Utara. Usulan itu disampaikan ke Dinas Perikanan dan Kelautan Serdang Bedagai. Akan tetapi, Dinas Perikanan dan Kelautan menginformasikan, pilihan model kapal sudah ditentukan pemerintah pusat.

“Bantuan seharusnya disesuaikan dengan karakter wilayah dan kebutuhan nelayan. Kapal yang cocok di Jawa belum tentu cocok untuk Sumatera,” ujarnya.

Tahun 2016, pemerintah berencana memberikan bantuan 3.450 kapal untuk koperasi nelayan senilai total Rp 2 triliun. Ada 1.052 koperasi calon penerima bantuan kapal yang disaring dari 20.000 koperasi nelayan di Indonesia.

Keraguan soal bantuan kapal nelayan juga disampaikan Hamsah, Ketua Kelompok Usaha Bersama Nelayan Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Ada tawaran bantuan tiga kapal untuk Pulau Bunyu. Akan tetapi, nelayan tidak pernah dilibatkan terkait bentuk dan desain yang sesuai dengan karakter wilayah tersebut. Muncul kekhawatiran, desain dan spesifikasi kapal nantinya tak sesuai harapan sehingga kapal tidak bisa dimanfaatkan.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengemukakan, munculnya keraguan dan penolakan bantuan kapal oleh koperasi nelayan disebabkan tidak ada ruang partisipasi masyarakat dalam menentukan spesifikasi kapal dan fasilitasnya.

Sumber: Kompas, 13 Juni 2016.

Kiara Apresiasi Publikasi Data Penerima Bantuan KKP

Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mempublikasikan data penerima bantuan sebagai bentuk mendorong transparansi dari pengggunaan anggaran.

“Kiara mengapresiasi inisiatif publikasi ini, setidaknya apa yang kita sampaikan ditindaklanjuti,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim, seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Senin (9/5/2016).

Abdul Halim mengingatkan bahwa saat ini anggaran pemberdayaan kelautan dan perikanan dinilai masih terlalu kecil dengan mekanisme penyaluran yang amburadul serta kurangnya pengawasan dan evaluasi.

Untuk itu, ujar dia, Kiara mengusulkan bukan hanya data penerima bantuan, tetapi KKP juga agar dapat membuka data program pemberdayaan mulai dari mata program atau aktivitas, nominal anggaran, dan pola intervensi sehingga dari tahun ke tahun bisa diawasi secara terbuka oleh masyarakat.

Dengan perkataan lain, lanjutnya, maka nilai yang ingin dikedepankan dengan sistem tersebut adalah transparansi pemakaian APBN. Ia berpendapat dengan upaya tersebut, maka risiko tumpang tindihnya kelompok masyarakat ‘pesanan’ yang menjadi penerima fasilitas anggaran bisa dihindarkan.

“Jika hari ini sudah dibuka datanya, maka upaya lanjutannya adalah melakukan pengawasan dan evaluasi di akhir program,” kata Sekjen Kiara.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan memublikasikan data penerima bantuan langsung masyarakat sektor kelautan dan perikanan melalui aplikasi yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan transparansi kepada publik.

(ABD)

Sumber: http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2016/05/09/525247/kiara-apresiasi-publikasi-data-penerima-bantuan-kkp

Pemerintah Buka Gerai Perizinan

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah berencana meresmikan gerai perizinan kapal ikan di sejumlah wilayah. Hal itu diharapkan memangkas proses perizinan yang dikeluhkan sangat lamban.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Mohammad Abduh Nur Hidajat, di Jakarta, Selasa (19/4), mengemukakan, gerai perizinan ini berada di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.

Gerai itu dibentuk bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perhubungan.

“Sejauh pemilik kapal sudah mengukur ulang kapal dan lengkap dokumennya, bisa kami proses izin usaha perikanan dan izin penangkapan ikan,” katanya.

Persoalan lambannya izin kini menjadi momok bagi pelaku usaha penangkapan ikan di sejumlah wilayah.

Proses perizinan kapal yang seharusnya tuntas dalam 14 hari molor hingga 10 bulan. Padahal, nelayan telah membayar pungutan hasil perikanan setiap tahun di muka sebagai salah satu syarat memperoleh izin.

Akibat lambannya proses perizinan, waktu penangkapan ikan yang didapat menjadi berkurang.

Lambannya proses perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan bersumber dari banyaknya kapal ikan dalam negeri yang melakukan manipulasi ukuran kapal sehingga perlu pengukuran ulang. Adapun pengukuran ulang kapal merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan.

Sebelumnya, percepatan perizinan tengah dilakukan dengan membuka gerai pengukuran ulang kapal di Jawa Tengah.

Transparansi

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengemukakan, gerai perizinan harus bisa menerapkan transparansi dalam prosedur perizinan. Dengan demikian, semua pihak yang terkait bisa melakukan verifikasi terhadap tahapan perizinan, dokumen, dan kepastian proses selesai.

Keberadaan gerai perizinan harus mendorong perizinan satu pintu dan diharapkan memutus biaya tinggi perizinan dan pungutan liar, di samping memangkas proses perizinan.

Selama ini persoalan transparansi dan juga pungutan liar menjadi masalah utama dalam hal perizinan. Masyarakat masih butuh diyakinkan bahwa proses yang dilalui tidak memunculkan pungutan yang tidak semestinya.

Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengemukakan, Presiden telah berkomitmen untuk memudahkan proses perizinan melalui perizinan satu pintu.

Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus mampu membuktikan proses perizinan penangkapan ikan tuntas dalam 14 hari sesuai dengan ketentuan.

Ia menambahkan, tidak semua kapal lokal bermasalah. Untuk itu, ia berharap proses pengukuran ulang kapal jangan diperpanjang.

Sumber: Kompas, 20 April 2016.

Perikanan Perlindungan Nelayan Perlu Dikonkretkan

Perlindungan Nelayan Perlu Dikonkretkan

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah diharapkan segera merumuskan skema perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Hal itu menyusul terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim, di Jakarta, Minggu (24/4), mengemukakan, terdapat tiga subyek hukum yang mendapatkan skema perlindungan dan pemberdayaan berdasarkan UU No 7 Tahun 2016.

Menurut Halim, program konkret yang harus dijalankan untuk nelayan dan mendesak adalah jaminan asuransi jiwa dan kesehatan. Berdasarkan data Kiara tahun 2015, 230 jiwa nelayan hilang dan meninggal di laut.

Ia mencontohkan, sebagai perbandingan, nelayan di Malaysia diberi perlindungan antara lain dengan kemudahan pemberian kartu nelayan.

Dengan menggunakan kartu itu, pemerintah akan lebih mudah memeriksa subyek penerima bantuan serta mengevaluasi program. “Program perlindungan nelayan dan pembudidaya harus disandingkan dengan kesiapan sistem hulu ke hilir,” ujar Halim.

Penyediaan Akses

Adapun untuk pembudidaya, program yang paling mendesak adalah penyediaan listrik, akses menuju tambak, serta pakan yang reguler dan murah. Sementara untuk petambak garam antara lain dibutuhkan penyediaan akses ke tambak, penerangan, dan transportasi yang murah untuk aktivitas pemasaran garam.

Program prioritas perlindungan nelayan tersebut perlu ditunjang dengan alokasi anggaran dan sinkronisasi program prioritas lintas kementerian atau lembaga negara.

Pada 2016, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 13,8 triliun. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, 80 persen alokasi anggaran ditujukan bagi pemangku kepentingan. Meskipun demikian, tahun ini pihaknya berencana berhemat Rp 2,9 triliun.

Menurut Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik, asuransi nelayan adalah unsur penting dalam kepastian usaha perikanan. “Kami mendukung pemerintah untuk terus meningkatkan akses masyarakat nelayan terhadap asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” ujarnya.

Ditargetkan tahun ini 1 juta nelayan mendapatkan asuransi dari BPJS. Sebelumnya, pemerintah menyatakan komitmen membayar premi asuransi bagi nelayan kapal di bawah 10 gros ton (GT) serta pembudidaya ikan dan petambak skala kecil. Pada 2016 telah dialokasikan anggaran asuransi tahap pertama senilai Rp 250 miliar untuk 1 juta nelayan kecil.

Sumber: Kompas, 25 April 2016. Halaman 18

Dari Mahasiswa, Nelayan, Akademisi, hingga Aktivis Partai Ramai-ramai Tolak Revisi UU KPK

DENPASAR, KOMPAS 13 Oktober 2015— Desakan agar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak direvisi semakin santer disuarakan. Berbagai kalangan, dari masyarakat umum, mahasiswa, petani, nelayan, hingga akademisi, satu per satu menyuarakan sikap mereka.

Dari Denpasar, Bali, dilaporkan Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi (AMBAK) pada Selasa (13/10) mendatangi gedung DPRD Bali. Koordinator AMBAK Gede Agung Nusantara menyerukan kepada Presiden Joko Widodo agar secara tegas menolak rencana revisi UU KPK yang sedang digulirkan sejumlah fraksi di DPR.

Pasalnya, rancangan revisi UU KPK dinilai sebagai upaya melemahkan KPK dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. “Fungsi KPK sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi,” kata Nusantara.

Dalam aksinya, pegiat AMBAK membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap rancangan revisi UU KPK dan upaya pelemahan KPK. Mereka juga membawa poster yang antara lain bertuliskan “Lawan Korupsi, #Save KPK” dan “KPK harga mati, berani jujur hebat”.

Pegiat AMBAK menyampaikan pernyataan sikap yang dibacakan Nusantara. AMBAK antara lain menagih janji Presiden Joko Widodo untuk menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap KPK, menagih janji Presiden Joko Widodo untuk menolak RUU KPK secara tegas dan jelas sesuai Nawacita Jokowi yang berbunyi “Kami akan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya”.

Di bagian lain, AMBAK menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan RUU KPK dan menyerukan kepada masyarakat Bali untuk mendukung upaya-upaya KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Seusai pembacaan pernyataan sikap, pegiat AMBAK mengakhiri aksi meskipun tidak ditemui perwakilan DPRD Bali. Nusantara menyatakan, pihaknya memang tidak berencana bertemu pihak DPRD Bali.

“Aksi kami ini juga bentuk kekecewaan terhadap lembaga legislatif kita,” ujar Nusantara.

Penolakan dari Makassar

Dari Makassar, Sulawesi Selatan, dilaporkan, Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) Makassar berunjuk rasa menolak rencana DPR merevisi UU KPK.

“Kami secara tegas menolak revisi UU KPK karena jelas itu adalah salah satu cara pelemahan untuk menghancurkan KPK,” kata Irwan dalam orasi di pertigaan Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, Selasa.

Dalam aksi tersebut puluhan aktivis GAM membentangkan spanduk berisikan kritik terhadap sejumlah politikus di DPR yang akan mengajukan revisi UU KPK tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat akibat perilaku korupsi.

Beberapa mahasiswa tampak mengecat badan mereka dengan tulisan “Save KPK” dan berdiri di jalan tersebut untuk mendapat dukungan masyarakat dan pengguna jalan, sementara lainnya membagikan pesan moral tertulis.

Aksi tersebut dilakukan mahasiswa sebagai bentuk dukungan atas upaya pelemahan lembaga antikorupsi itu. Aksi penolakan revisi UU KPK juga sebelumnya dilakukan sejumlah akademisi dan lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Jalinan Institusional Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Ada upaya pelemahan yang akan dilakukan sejumlah wakil rakyat kita di Senayan untuk mengubah UU KPK yang jelas akan memperkecil kekuatan lembaga antikorupsi ini,” kata perwakilan LSM Anti Corupttion Committee (ACC) Abd Kadir Wakonubun di Makassar.

Penolakan dari nelayan

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan untuk memberantas tindak pidana korupsi di sektor kelautan seharusnya lebih didahulukan pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, bukan malah revisi UU KPK.

“Presiden Jokowi diharapkan dahulukan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam ketimbang revisi UU KPK,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim di Jakarta.

Menurut Abdul Halim, maraknya tindak pidana korupsi, termasuk di sektor kelautan, membutuhkan upaya ekstra untuk memberantasnya dan dapat dilakukan jika Jokowi segera mengeluarkan surat presiden untuk dimulainya pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam antara pemerintah dan DPR.

DPR telah memiliki draf final RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Di dalam draf tertanggal 27 Agustus 2015, skema perlindungan dan pemberdayaan didasarkan pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing subyek hukum, yakni nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

“Saat ini RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam status pembahasan tingkat pertama antara pemerintah dan DPR. Pembahasan ini bisa dimulai jika Presiden Jokowi memberikan surat,” tuturnya.

Namun, sampai dengan paruh kedua Oktober, surat presiden yang ditunggu DPR tak kunjung ada. Padahal, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam juga dinilai merupakan perangkat aturan yang bisa mengatasi tumpang tindih beragam regulasi di sektor kelautan dan perikanan.

“RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengeliminasi tumpang tindihnya kebijakan di bidang kelautan dan perikanan,” ucapnya.

Menurut dia, tumpang tindih regulasi kerap terjadi dan mengancam hajat hidup masyarakat pesisir lintas profesi, seperti perlindungan terhadap wilayah tangkap nelayan dan lahan budidaya atau tambak garam.

Kiara menginginkan agar sisa waktu tiga bulan terakhir pada tahun ini harus sungguh-sungguh dimanfaatkan untuk menyegerakan pembahasan dan pengesahan RUU tersebut.

Penolakan dari Kalimantan Timur

Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Kalimantan Timur juga menyatakan penolakan mereka terhadap revisi UU KPK yang diinisiasi DPR dan telah ditetapkan menjadi agenda prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada 2015.

Salah seorang juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim, Herdiansyah Hamzah, di Samarinda, Senin, menilai, RUU KPK itu sebagai upaya “pembunuhan KPK”.

Pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim itu disampaikan di ruang rapat Dekanat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Senin siang, yang dihadiri sejumlah elemen mahasiswa, pegiat antikorupsi, dan LSM, di antaranya Pokja 30, Jatam Kaltim, Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, serta Naladwipa Institut.

Pada pernyataan sikap itu, Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim menolak secara tegas revisi UU KPK, meminta DPR segera menghentikan pembahasan revisi UU KPK, meminta Presiden agar dengan tegas menolak revisi UU KPK, serta menyerukan seluruh elemen masyarakat sipil di Indonesia, khususnya Kalimantan Timur, untuk memberikan solidaritas dalam upaya penolakan RUU KPK ini.

“Setelah upaya ‘kriminalisasi’ terhadap komisioner dan penyidik KPK, kini muncul upaya ‘pembunuhan KPK’ melalui usulan revisi UU KPK,” tutur Herdiansyah.

Pasal-pasal krusial

Herdiansyah Hamzah yang juga staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menilai, pasal-pasal krusial dalam RUU KPK yang dianggap sebagai tindakan pembunuhan terhadap KPK di antaranya Pasal 4 mengenai KPK yang hanya akan difungsikan sebagai Komisi Pencegahan Korupsi, bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selanjutnya, Pasal 5 terkait pembatasan usia KPK hanya selama 12 tahun sejak aturan ini diundangkan nantinya.

“Secara prinsip, usia KPK tidak dapat dirumuskan dalam UU secara matematis. Artinya, keberadaan KPK tidak dapat ditentukan dalam hitungan waktu, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi. Selama korupsi tetap ada, seumur itu pula keberadaan KPK,” katanya.

Pasal lain yang juga dianggap mengebiri KPK, katanya, ialah Pasal 7 Huruf d yang tidak lagi memberikan kewenangan penuntutan kepada KPK.

“Dalam RUU KPK yang diusulkan, kewenangan penuntutan hanya dilakukan jaksa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 Ayat (1). Ini jelas jauh dari kaidah sebuah lembaga trigger atau pemicu seperti KPK di mana sistem dari hulu ke hilir pemberantasan korupsi seharusnya terintegrasi,” ujarnya.

Pasal 13 Huruf b dalam RUU itu, lanjut Herdiansyah, juga membatasi ruang gerak KPK yang hanya diberikan wewenang mengusut kasus korupsi dengan kerugian negara paling sedikit Rp 50 miliar.

Substansi keberadaan KPK, menurut dia, adalah pemberantasan korupsi yang dilakukan penyelenggara negara dan merugikan masyarakat luas, bukan pada nilai korupsinya,

“Selanjutnya, Pasal 14 Ayat (1) menyangkut penyadapan yang harus seizin pengadilan. Selama ini, kewenangan penyadapan adalah ‘mahkota’ KPK yang dianggap sangat efektif dalam membongkar perkara korupsi,” ujarnya.

“Kewenangan penyadapan ini juga merupakan lex specialis atau kewenangan khusus yang seharusnya dijalankan oleh KPK tanpa seizin pengadilan,” kata Herdiansyah.

Penolakan dari Demokrat

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat juga menyatakan menolak revisi UU KPK. “Kami dari Departemen Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DPP Partai Demokrat memberikan dukungan penuh pada KPK untuk menolak revisi UU KPK,” kata Ketua Departemen Urusan KPK DPP Demokrat Jemmy Setiawan saat mendatangi gedung KPK Jakarta, Senin.

Jemmy datang bersama puluhan kader Demokrat lain. Ia pun mengaku sudah berdiskusi dengan pegiat antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan aliansi masyarakat sipil untuk menyampaikan dukungan terhadap KPK.

“Meskipun pahit getirnya pemberantasan korupsi itu dialami Partai Demokrat, tapi kita dorong fraksi di DPR untuk tetap dalam keputusannya menolak RUU KPK,” ungkap Jemmy.

Revisi UU KPK berisi 73 pasal yang diajukan oleh 35 anggota DPR dari 6 fraksi DPR yaitu fraksi PDI-Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Golkar, PPP, Partai Hanura dan PKB ke Badan Legislasi (Baleg) DPR pada 6 Oktober 2015 lalu.

“Di fraksi DPR, sebagai corong juga sudah kita serukan penolakan ini,” tambah Jemmy.

Namun menurut Jemmy, sikap resmi Partai Demokrat akan disampaikan oleh Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan.

“Sikap resmi akan disampaikan oleh Sekjen partai, tapi ini adalah dorongan kita bersama para pengurus harian. DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan DPC (Dewan Pimpinan Cabang) pasti ikut kita semua di DPP,” tambah Jemmy.

(ANTARA)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/10/13/Dari-Mahasiswa%2c-Nelayan%2c-Hingga-Akademisi-Ramai-ra

Tuntaskan Stok Ikan, Dibanding Bangun Kapal

5 Oct 2015

Topik9.com. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) seharusnya lebih fokus menuntaskan kajian tentang stok ikan di kawasan perairan Indonesia, dibanding membangun ribuan kapal.

“ Sebaiknya dituntaskan terlebih dahulu kajian stok sumber daya ikan sebelum pengadaan 3.000 kapal,” kata Sekjen Kiara, Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Senin.

Menurut Abdul Halim, kajian stok sumber daya ikan yang akurat sangat penting sebagai dasar pengelolaan sumber daya kelautan pada masa mendatang di Tanah Air. Terlebih, kajian tersebut juga merupakan mandat dari UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Ia juga menyoroti Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mengubah seluruh peruntukan anggaran di setiap direktorat jenderal dan dialokasikan untuk proyek ambisius 3.000 kapal. “ Menteri Kelautan dan Perikanan mesti belajar dari program Inka Mina (program pengadaan kapal pada Kabinet Indonesia Bersatu) yang menuai banyak masalah,” katanya.

Sebelumnya, PT PAL Indonesia (Persero) siap mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna membangun ribuan kapal tangkap ikan untuk nelayan di berbagai daerah di Tanah Air.

“ PT PAL siap melaksanakan penugasan sebagai ‘lead coordinator’ (koordinator utama) khususnya dalam aspek pembangunan dan pengawasan kapal,” kata Direktur Utama PT PAL Indonesia, M Firmansyah Arifin. Hal ini diungkapkan dalam acara pertemuan dan dialog Menteri Kelautan dan Perikanan dengan pengusaha galangan kapal di Jakarta, Rabu (30/9).

Firmansyah Arifin memaparkan, sekarang ini jumlah kapal yang akan dibangun masih belum pasti atau berada pada kisaran 3.000-4.000 kapal. PT PAL Indonesia di Surabaya, memiliki standar kualitas serta manajemen perencanaan untuk pembangunan proyek baik domestik maupun internasional secara serial atau berantai.

Selain itu, PT PAL dipercaya menerima penugasan sebagai integrator utama pembangunan alutsista. “ PT PAL punya pengalaman membangun kapal penangkap ikan yang beroperasi di kawasan laut internasional,” ujarnya.

Ia mengemukakan, PT PAL sebagai koordinator utama menggandeng berbagai pihak serta menetapkan rancangan yang telah terbukti guna mendukung pembangunan kapal, menyiapkan dokumen tender dan pelaksanaan tender untuk pengadaan material, serta peralatan dan pembangunan kapal.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, dengan keterbukaan dan transparansi dalam program pengadaan kapal selaras dengan misi untuk menjadi poros maritim dunia dan sudah seharusnya program ini menjadi program nasional. “ ‘Mark down’ kualitas tidak boleh, ‘mark up’ yang tidak patut juga tidak boleh,” tegas Susi. Menteri Kelautan dan Perikanan menginginkan pada bulan Januari 2016 proses tender sudah selesai sehingga PT PAL juga sudah siap untuk membangun. (*/u/at)

Sumber: http://www.topik9.com/tuntaskan-stok-ikan-dibanding-bangun-kapal/

Pembebasan Bea Masuk Perikanan Untungkan Sedikit Pengusaha

SELASA, 15 SEPTEMBER 2015

TEMPO.COJakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai pembebasan tarif bea masuk produk perikanan ke sejumlah negara sasaran ekspor hanya menguntungkan segelintir pengusaha dan tidak berdampak kepada pelaku perikanan skala kecil seperti nelayan tradisional.

“Dilihat dari kacamata sistem bisnis perikanan, pembebasan bea masuk produk perikanan Indonesia ke Amerika Serikat hanya memberi dampak kepada beberapa pengusaha perikanan di sektor hilir,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim, Selasa (15 September 2015).

Menurut Abdul Halim, pelaku perikanan skala kecil di sektor hulu seperti kalangan nelayan tradisional dinilai tidak mendapatkan apapun dari upaya pembebasan tarif tersebut.

Hal sesungguhnya yang terjadi, ujar dia, adalah tidak tersambungnya pengelolaan sumber daya perikanan sebagaimana dimandatkan dalam UU Perikanan, yakni sistem bisnis perikanan.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah Amerika Serikat sudah membebaskan tarif impor produk-produk perikanan Republik Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan keberhasilan itu karena kecerewetan yang telah dilakukannya sehingga Indonesia tidak harus mengirimkan delegasi berkali-kali untuk memohon pembebasan tersebut.

Susi pun akan melakukan hal yang sama ke negara-negara Eropa. “Saya akan panas-panasi dubes negara-negara Uni Eropa, karena Amerika saja sudah kasih,” katanya saat memberikan sambutan dalam acara halal bihalal di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, 31 Juli 2015 lalu.

Sebelumnya, KKP menyatakan sektor perikanan Indonesia mendapatkan “angin segar” dari kebijakan Pemerintah Amerika Serikat yang menawarkan skema perlakuan istimewa terhadap komoditas perikanan.

“Di tengah situasi perekonomian yang sedang mengalami perlambatan, sektor perikanan Indonesia mendapatkan angin segar untuk ekspor ke pasar Amerika Serikat,” kata Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP Saut Hutagalung di Jakarta, Rabu (29 Juli 2015).

Menurut dia, angin segar tersebut setelah Presiden Barack Obama dengan persetujuan Senat AS menandatangani pembaharuan dan perpanjangan skema Generalized System of Preference (GSP), Senin (27 Juli 2015).

Ia memaparkan, GSP merupakan skema khusus dari negara-negara maju yang menawarkan perlakuan istimewa non-timbal balik seperti tarif rendah atau nol kepada impor produk yang berasal dari negara-negara berkembang.”Indonesia termasuk yang mendapatkan fasilitas GSP,” kata Saut Hutagalung.

Skema tersebut, lanjutnya, sempat terhenti sejak tahun 2013 karena tidak mendapatkan persetujuan Senat AS. Namun dengan kebijakan baru Obama ini, skema GSP kembali akan mulai berlaku mulai 29 Juli 2015 hingga 31 Desember 2017.

Selain itu, KKP juga menginginkan negosiasi dengan Jepang khususnya dalam rangka menurunkan tarif bea masuk komoditas sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang akan masuk ke Negeri Sakura tersebut.

“Jadwal untuk perundingan antara Indonesia dan Jepang belum disepakati namun KKP berharap hasil perundingan dapat diperoleh sebelum akhir 2016,” kata Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP, Saut Hutagalung, Selasa (18 Agustus 2015).

 

Sumber: http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/09/15/090700946/pembebasan-bea-masuk-perikanan-untungkan-sedikit-pengusaha

Kiara: Paket Ekonomi Jangan Hanya Menitikberatkan Investasi

Jum, 11 Sep 2015

Jakarta (Antara) – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah guna mengatasi perlambatan ekonomi nasional, jangan hanya menitikberatkan kepada peningkatan investasi.

“Paket ekonomi (yang telah dikeluarkan Presiden Joko Widodo) justru harus mengurangi peran negara dan memberi ruang seluas-luasnya kepada investor melalui mekanisme pasar,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim kepada Antara, di Jakarta, Jumat.

Terkait dengan masyarakat pesisir di sektor kelautan dan perikanan, menurut Abdul Halim, kalau paket ekonomi pemerintah bergantung kepada deregulasi, maka mustahil kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan petambak garam bisa dibangkitkan.

Untuk itu, ujar dia, pemerintahan Kabinet Kerja saat ini didesak untuk jangan menomorduakan aktivitas perekonomian masyarakat pesisir.

“Artinya, alih-alih sejahtera, justru bakal dikebiri hak-hak dasarnya melalui deregulasi kebijakan ekonomi,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah pada Rabu (9/9) petang tidak terlambat untuk mendukung pembangunan Indonesia.

“Banyak di situ yang sudah dikerjakan sejak dua bulan lalu seperti KUR dan dana desa,” kata JK kepada wartawan di rumah dinas Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (10/9).

Kendati demikian, JK mengaku masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Wapres mengatakan sosialisasi kebijakan ekonomi seperti pada kebijakan penyaluran dana desa untuk pembangunan perlu dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi salah penggunaan.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia dengan menggerakkan pertumbuhan melalui percepatan belanja pemerintah melalui peningkatan daya serap dan menguatkan neraca pembayaran.

Langkah pertama, menurut Presiden Joko Widodo, mendorong daya saing industri nasional, deregulasi dan debirokratisasi, penegakan hukum dan kepastian usaha.
Presiden mengatakan langkah kedua yaitu percepatan proyek strategis nasional, antara lain dengan penyederhanaan izin, penyediaan tata ruang dan lahan, serta diskresi penyelesaian hambatan terkait hukum.

Kemudian langkah ketiga yaitu meningkatkan investasi di sektor properti, mendorong kebijakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan investasi bidang properti.(rr)