Bencana Industri dan Derita Warga-Nelayan Karawang

 

Blow out di sumur YYA-1 Pertamina Hulu Energi ONWJ sebagai bencana industri: mempertanyakan penyebab dan cara penanganannya

    1.  
KIARA dan JATAM Nasional memberikan teguran keras pada Pemerintah dan Pertamina atas kelalaian dalam pengendalian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas di Indonesia, yang kali ini terjadi kembali. Pada hari Jum’at, 12 Juli 2019, telah terjadi bencana industri di lepas pantai utara jawa barat, yaitu kejadian blow out (semburan liar bawah laut) yang diakibatkan oleh kegiatan pengeboran minyak bumi oleh Pertamina Hulu Energi (PHE), Offshore North West Java (ONWJ).   Kami mencatat beberapa hal yang sangat ganjil dalam kasus YYA-1 Pertamina ONWJ sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai hari ini, yaitu sebagai berikut:  
      • Gagal menegakkan batas-batas wilayah berbahaya bagi warga, di daratan maupun perairan yang terdekat dari Anjungan YYA-1 Pertamina.
      • Gagal memperkecil risiko keselamatan warga sekitar akibat keterpaparan pada Tar Balls (gumpalan minyak mentah), udara tercemar, dan konsumsi biota laut dari wilayah disekitar anjungan YYA-1 Pertamina.
      • Gagal mengevakuasi warga dari desa-desa terdekat, dengan akibat bahwa sampai dengan hari keempat belas setelah terjadinya semburan liar, warga harus bertahan 24 Jam sehari dalam keadaan sakit kepala, sesak nafas, gatal-gatal, kulit terasa panas, dsb., yang merupakan gejala ikutan dari keterpaparan terhadap zat-zat berbahaya terutama di udara.
      • Alih-alih melakukan tindakan penaggulangan secara profesional dengan kontraktor berpengalaman dan punya lisensi untuk mengatasi kasus semacam itu, pihak operator dan regulator melakukan mobilisasi warga untuk melakukan pengumpulan minyak mentah tanpa memenuhi syarat keselamatan manusia.
  Mengingat bahwa bencana tersebut belum teratasi sumbernya, dan setiap hari atau 24 jam sehari warga terdekat terus terpapar pada udara, air dan besar kemungkinan sumber-sumber protein hewani dari daratan dan perairan pesisir yang tercemar, maka KIARA dan JATAM Nasional mendesak Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengambil langkah-langkah darurat yang meskipun terlambat tapi harus dilakukan.   Tindakan –tindakan yang bersifat darurat dan harus dipantau secara bersama oleh publik termasuk langkah-langkah sebagai berikut:  
      1. Harus ada pemeriksaan udara ambien selama 24 jam (ambien atmosphere monitoring) diwilayah pesisir padat huni yang terdekat/terdampak dari Anjungan YYA-1 Pertamina.
      2. Harus ada pemeriksaan kadar kandungan hidrokarbon di berbagai kedalaman terutama di wilayah tangkap nelayan tradisional.
      3. Harus dilakukan tindakan untuk mengamankan warga diwilayah pesisir padat huni yang terdekat/terdampak dengan anjungan YYA-1 Pertamina dari keterpaparan lebih lanjut akibat bencana industri ini, termasuk kemungkinan evakuasi besar-besaran terutama untuk kelompok paling rentan termasuk bayi, anak-anak, perempuan dan warga lansia.
      4. Segera mungkin dibentuk Posko Kesehatan di lapangan dengan prosedur pemeriksaan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk memeriksa gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh keterpaparan pada zat-zat berbahaya, termasuk ada tidaknya senyawa kimia berbahaya (PAH-Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) yang secara umum biasa ditemukan dalam daur hidup ekstraksi sampai dengan konsumsi produk hidrokarbon.
      5. Pertamina harus membuka kepada publik, buku log kegiatan harian dari pengeboran di Anjungan YYA-1 Pertamina sampai dengan saat terjadinya blow out. Di samping itu Pertamina harus melaporkan kepada publik rekaman harian setidaknya sejak 12 Juli 2019 tentang :
      • Perluasan wilayah cemaran dipermukaan air.
      • Taksiran volume semburan minyak mentah bawah laut per/hari sejak tanggal 12 Juli 2019.
      • Peta kandungan hidrokarbon diberbagai kedalaman wilayah tangkapan nelayan tradisional.
      • Kandungan hidrokarbon pada tangkapan ikan maupun jenis-jenis tangkapan lain di semua TPI yang menerima ikan tangkapan dari wilayah cemaran.
      • Mengingat bahwa wilayah daratan pesisir yang terdekat dari titik anjungan YYA-1 Pertamina juga merupakan wilayah aquakultur (Pertambakan) penduduk, juga harus diperiksa ada tidaknya kandungan hidrokarbon pada ternak ikan di wilayah pertambakan.
      • Rekaman yang terus menerus diperbaharui tersebut secepat mungkin harus bisa diakses oleh publik dengan cara yang mudah, termasuk lewat kerja sama dengan media.
  Publik berhak mengetahui seluruh informasi tertulis yang harus bisa diakses, untuk mengetahui dan memantau seluruh aktivitas yang telah, sedang dan akan dilakukan  oleh segenap badan-badan pemerintah dan perusahaan untuk menghentikan sumber pencemaran, mengatasi akibat-akibat pencemaran sejak tanggal 12 Juli 2019, termasuk penyediaan dana yang cukup untuk menanggung seluruh biaya pemeriksaan dan penanganan gangguan kesehatan dari warga akibat blow out.   Mendesak pemerintah membentuk Tim Investigasi Independen untuk menyelidiki penyebab blow out di anjungan YYA-1 pada saat pengeboran minyak Pertamina Offshore North West Java (ONWJ) pada 12 Juli 2019. Perumusan komposisi anggota tim harus memenuhi syarat-syarat independensi yang menjamin transparansi sepenuhnya dalam investigasi mulai dari pengumpulan data, pelaporan data dan informasi kunci yang harus dilaporkan kepada publik.   Mengingat besarnya jumlah kegiatan serupa dengan risiko bencana yang setara atau lebih berat, pemerintah sesegera mungkin harus merumuskan dan menerapkan protokol baru yang mengatur secara lebih ketat, seluruh rangkaian proses eksplorasi dan eksploitasi mulai dari pencegahan kemungkinan blow out, dan/atau penumpahan minyak mentah ke perairan/daratan pesisir, sampai dengan penanggulangan terpadu dari pihak kontraktor dan pengawas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas.   Pelibatan warga desa/nelayan di desa-desa terdekat dari kejadian bencana industri dari kasus Blow out anjungan YYA-1 Pertamina, tanpa perlengkapan yang bisa dipertanggungjawabkan dari sisi medis, serta diabaikannya syarat-syarat keselamatan nelayan yang dimobilisasi untuk mengumpulkan ceceran minyak mentah dengan tangan telanjang selama berhari-hari adalah bersifat menambah masalah baru yang sangat sulit untuk dipertanggungjawabkan.   Selain itu juga memastikan Pemeriksaan kesehatan dan evakuasi untuk anak dan Perempuan yang merupakan kelompok rentan atas gangguan kesehatan yang diduga diakibatkan dari dampak Pencemaran udara dan air (laut), akibat peristiwa ini.   Kami mempertanyakan ada tidaknya sebuah sistim inspeksi untuk memantau dan mengambil keputusan cepat dalam keadaan darurat, dibalik kasus anjungan YYA-1 Pertamina.   Narahubung : Susan Herawati (Sekjend KIARA) – 0821 1172 7050 Merah Johansyah (Koordinator JATAM Nasional) – 0813 4788 2228   Informasi tambahan:
          • Dari pemeriksaan cepat yang dilakukan oleh KIARA dan JATAM dilapangan terdapat 10 Kecamatan yang langsung terdampak, 8 Kecamatan dampaknya mulai dari Perairan hingga mencapai daratan pesisir, yaitu: Kecamatan Tempuran, Kecamatan Cilebar, Kecamatan Pedes, Kecamatan Cibuaya, Kecamatan Tirta Jaya, Kecamatan Batu Jaya, Kecamatan Pakis Jaya, Kecamatan Muara Gembong dan 2 Kecamatan yang dampaknya masih di kawasan perairan, yakni Kecamatan Cilamaya Kulon dan Kecamatan Cilamaya Wetan. Diprediksi luasan pencemaran masih akan bertambah karena terdapat sedikitnya 20 Kecamatan yang kawasan pesisir dan perairannya tercakup dalam konsesi wilayah kerja blok migas Pertamina ONWJ, bahkan tidak menutup kemungkinan akan meluas sampai ke Kabupaten Indramayu hingga Provinsi DKI Jakarta karena Pertamina ONWJ memiliki wilayah operasi yang berada di administrasi 4 Kabupaten yang berada di 2 Provinsi, yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Indramayu (Jawa Barat).
          • Pertamina Hulu Energi ONWJ adalah anak perusahaan PT. Pertamina Persero, pada awal pendirian wilayah kerja (WK) dikelola oleh Atlantic Richfield Indonesia (ARCO), pada tahun 2000 pengoperasiannya beralih pada BP West Java, sejak tahun 2009 hingga saat ini WK dioperasikan oleh Pertamina ONWJ. Dengan produksi minyak tercatat tahun 2015 40 MBOPD (40.000 Barel minyak per/hari) dan memproduksi gas alam 178 MMSCFD (19,7 juta m3). Pada tahun 2015 produksi minyak Pertamina ONWJ berada di posisi nomor 5 produksi minyak nasional dan 10 produksi gas nasional dengan wilayah kerja sekarang seluas 8.279 km2. Pertamina ONWJ memiliki 11 Stasiun dengan 37 anjungan (Platform) dan lebih dari 150 anjungan NUI (Normally unmanned installation) atau instalasi yang tidak dijaga manusia. Sekitar 700 sumur aktif dengan 375 pipa bawah laut sepanjang 1.600 km. pada tahun 2017 diberikan saham partisipasi (participating interest) kepada PT. Migas Hulu Jabar (BUMD Provinsi Jawa Barat).
          • Pertamina ONWJ adalah kontrak pertama dari 36 kontrak dengan skema Gross Split yang meninggalkan skema Cost Recovery yang selalu dipromosikan oleh Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar dengan pembagian keuntungan 57 : 43 bagi pemerintah dan operator.
          • Instalasi anjungan YYA Pertamina Hulu Energi ONWJ diduga dirakit dan dipabrikasi oleh PT. Meindo Elang Indah di Handil 1 Fabrication Yard di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Anjungan ini diberangkatkan (sail away) menuju lepas pantai utara jawa barat pada senin, 25 maret 2019 dengan perjalanan yang memakan waktu 10 hari sampai di lokasi.
          • Dari data BPS Kabupaten Karawang Tahun 2017 terdapat 1.940 Keluarga Nelayan Tangkap dan 5.738 Nelayan Budidaya di 10 Kecamatan terdampak blow out YYA-1 Pertamina ONWJ, jumlah tersebut belum ditambah Nelayan Tangkap dan Nelayan Budidaya di Kabupaten Bekasi dan Nelayan disekitar Kepulauan seribu DKI Jakarta.
 

KIARA DESAK MASYARAKAT ASEAN MELAWAN PROYEK REKLAMASI DI ASIA TENGGARA

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

ASEAN People Forum (APF) 2019

KIARA DESAK MASYARAKAT ASEAN MELAWAN PROYEK REKLAMASI DI ASIA TENGGARA

Jakarta, 13 September 2019 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) terlibat menjadi peserta aktif di dalam pertemuan, ASEAN People Forum (APF) 2019 yang diselenggarakan di Thammasat University, Provinsi Phatum Thani, Thailand. Event ini merupakan forum tahunan masyarakat sipil yang rutin diselenggarakan di negara-negara Asia Tenggara guna merespon berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Forum ini dihadiri oleh lebih dari 1000 orang peserta yang berasal dari berbagai elemen masyarakat di negara-negara Asia Tenggara, diantaranya: Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Timor Leste.  Selain itu, hadir pula sejumlah duta besar dari beberapa negara ASEAN sekaligus terlibat di dalam diskusi dengan seluruh peserta APF 2019.

Di dalam kesempatan ini KIARA menyampaikan isu mengenai pentingnya perlindungan nelayan beserta ekosistem pesisir-laut dari berbagai ancaman aktivitas ekstraktif serta eksploitatif, seperti reklamasi pantai yang kini dilakukan di sejumlah  negara anggota ASEAN.

Menurut Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, desakan untuk melindungi nelayan serta ekosistem laut ini didasari oleh sejumlah hal berikut: pertama, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan laut dengan 5.060.180 km persegi memiliki sumberdaya perikanan yang sangat tinggi. Berdasarkan data Food and Agriculture Organization (FAO) 2018, negara-negara ASEAN merupakan 10 besar produsen perikanan tangkap dunia, yaitu Indonesia sebanyak 6.107.783 ton; Vietnam sebanyak 2.678.406 ton; Filipina sebanyak 1.865.213 ton; dan Malaysia sebanyak 1.574.443 ton.

“Dengan angka sebesar ini, produksi perikanan di negara-negara ASEAN terbukti dapat memenuhi kebutuhan konsumsi perikanan dunia. Fakta ini membuktikan bahwa negara-negara ASEAN memiliki peran penting untuk menjaga pangan dunia,” kata Susan Herawati. 

Kedua, Kawasan Asia Tenggara merupakan “rumah” bagi lebih dari 50 juta nelayan yang bekerja menangkap, mengolah dan menjual ikan. Dengan kata lain, sektor perikanan berhasil menghidupi puluhan juta orang sekaligus menyediakan lapangan kerja yang layak. “Sektor perikanan sangat berhubungan erat dengan hidup matinya perekonomian seluruh keluarga nelayan di seluruh Asia Tenggara,” tambah Susan.

Namun, pada saat yang sama nelayan-nelayan di Asia Tenggara menghadapi persoalan serius, yaitu industri ekstraktif yang mengancam ekosistem laut dan berpotensi merampas ruang hidup mereka. “Saat ini nelayan-nelayan di Indonesia, Malaysia, dan Filipina menghadapi ancaman serius proyek reklamasi pantai,” tutur Susan.

Susan menjelaskan reklamasi pantai di Indonesia tercatat sebanyak 41 proyek telah memberikan dampak buruk bagi lebih dari 700.000 keluarga nelayan; di Malaysia sebanyak 5 proyek telah memberikan dampak buruk bagi lebih dari 5.000 keluarga nelayan; dan di Filipina sebanyak 14 proyek telah berdampak buruk bagi 100.000 keluarga nelayan (tabel 1).

Tabel 1. Data reklamasi di Asia Tenggara dan dampaknya terhadap nelayan

Nama negara Jumlah proyek reklamasi Jumlah keluarga nelayan terdampak
Indonesia 41 lokasi Lebih dari 700.000
Filipina 14 lokasi Lebih dari 100.000
Malaysia 5 lokasi Lebih dari 5.000

 

Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (2019)

Berdasarkan hal tersebut, KIARA mengajak seluruh masyarakat di negara-negara ASEAN untuk melawan proyek reklamasi di Asia Tenggara. “Tak hanya itu, kami mendesak negara-negara Anggota ASEAN untuk menolak proyek reklamasi yang tidak dibutuhkan oleh nelayan di Asia Tenggara,” tegas Susan.

Ke depan, KIARA bersama dengan seluruh elemen masyarakat di Asia Tenggara akan terus terlibat di dalam perlawanan terhadap proyek reklamasi ini. “Kami akan terus melawan proyek ini bersama masyarakat pesisir Asia Tenggara,” pungkasnya. (*)

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA +62 821-1172-7050

 

PERLINDUNGAN MANGROVE SEMAKIN MENDESAK DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH

Siaran Pers Bersama

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)

Kelompok Pengelola Sumberdaya Alam (KELOLA)

 

Jakarta, 18 Juli 2019 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyelenggarakan bedah buku “Mangrove: Dinamika dan Dampak Ekologi Masyarakat Pesisir” pada Kamis (18/07/2019) di Ke Kini yang berlokasi di Jalan Cikini Raya No. 45, Cikini, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Buku ini karya Rignolda Djamaludin, Ph.D., yang merupakan Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Univeritas Sam Ratulangi (FKIP UNSRAT), Manado Sulawesi Utara. Selain sebagai dosen FKIP UNSRAT, penulis buku ini merupakan Direktur Kelompok Pengelola Sumberdaya Alam (Kelola) sekaligus Ketua Asosiasi Nelayan Tradisional Sulawesi Utara (ANTRA).

Hadir dalam kesempatan ini, hadir Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati; Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Nur Hidayati; serta penulis buku, Rignolda Djamaludin, Ph.D. Menurut Susan Herawati, peluncuran buku ini dilatarbelakangi oleh semakin kritisnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil karena hilangnya hutang mangrove di Indonesia. Penyebab utama hilangnya hutan mangrove di Pesisir Indonesia bukanlah ekspansi tambak udang, melainkan akibat massifnya pembangunan ekstraktif dan eksploitatif serta pembangunan proyek properti dan industri seperti reklamasi, pertambangan, ekspansi sawit, PLTU, pembangunan resort, dan industri tambak. “Luasan hutan mangrove pada tahun 2014 tercatat seluas 4,4 juta hektar. Namun, pada tahun 2017, luasannya hanya tersisa 3,5 juta hektar,” tutur Susan.

“Pada 2019, KIARA mencatat terdapat sekitar 6.829 desa pesisir yang memiliki pendapatan ekonomi dari praktik pemanfataan dan pengelolaan kawasan hutan mangrove. Dengan kata lain, kawasan hutan mangrove memiliki peran penting dan signifikan dalam mempengaruhi sosio-economi masyarakat pesisir. Dengan demikian, pemerintah perlu melindungi keberadaan hutan mangrove secara serius dan berkelanjutan,” ungkap Susan Herawati.

Selain itu, keberadaan hutan mangrove sangat penting dalam kontks mitigasi bencana. Dalam dua tahun terakhir, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah kejadian bencana bencana tsunami sejak tahun 2010-2018 sebanyak 37 kali. Dengan 37 kali bencana tsunami ini, tak sedikit korban nyawa yang tidak bisa diselamatkan akibat tak adanya sistem mitigasi bencana yang baik.

“Dalam konteks inilah, keberadaan hutan mangrove menjadi sangat penting sebagai pelindung alami masyarakat dari ancaman bencana tsunami yang bisa datang kapan saja.

Berbagai fakta di lapangan membuktikan, mangrove terbukti lebih baik daripada tanggul laut yang terbukti gagal,” kata Nur Hidayati.

Sementara itu, Rignolda Djamaludin, mendesak pemerintah untuk menetapkan perlindungan hutan mangrove sebagai prioritas pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menjadikan masyarakat pesisir sebagai aktor utamanya. “Kami mendesak pemerintah untuk segera melindungi kawasan mangrove. Dalam pada itu, masyarakat pesisir harus ditempatkan sebagai pemain utama,” tegasnya (*)

Informasi lebih lanjut

 Rignolda Djamaludin, Direktur KELOLA, +62 813-5460-1480 Susan Herawarti, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, +62 813-1610-1154

Respon Pidato Jokowi, KIARA Pertanyakan Komitmen Visi Poros Maritim Dunia

Jakarta, 18 Juli 2019 – Pidato Joko Widodo pada tanggal 14 Juli 2019 patut dipertanyakan. Pasalnya Jokowi menyampaikan lima agenda pembangunan prioritas yang akan dijalankan dalam lima tahun ke depan selama pemerintahannya yang kedua, yaitu: pembangunan infrastruktur; pembangunan sumberdaya manusia; mengundang investasi seluas-luasnya; melakukan reformasi birokrasi; dan menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran tapi minus komitmen Visi Poros Maritim Dunia.

Merespon pidato itu, KIARA mempertanyakan secara serius komitmen Jokowi terkait visi poros maritim dunia yang pernah disampaikannya pada tahun 2014 lalu, saat dirinya mencalonkan diri sebagai presiden Indonesia. “Kami mempertanyakan agenda poros maritim dunia yang pernah menjadi salah satu isu kunci dalam kampanye Jokowi pada Pemilu 2014 lalu. Kenapa pada periode kepemimpinan Jokowi yang kedua ini hilang?” tegas Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA.

Menurut Susan, sebagai negara kepulauan yang memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat kaya serta melimpah, Jokowi seharusnya menempatkan poros maritim dunia sebagai agenda pembangunan prioritas penting dalam pemerintahannya yang kedua. “Caranya, dengan melindungi dan memberdayakan nelayan serta masyarakat pesisir lainnya sebagai pilar utama poros maritim sekaligus melindungi ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dari industri ekstraktif dan eksploitatif,” imbuhnya.

Namun dalam pidatonya, alih-alih berpihak terhadap masyarakat, Jokowi malah mengancam dengan menggunakan diksi kekerasan seperti kata “hajar” bagi pihak-pihak yang dianggap menghambat investasi. “Inilah wajah sesungguhnya pemerintah Jokowi. Menggunakan cara apapun, termasuk kekerasan demi memuluskan investasi. Sejak awal, ini berlawanan dengan konstitusi Republik Indonesia,” kata Susan.

KIARA mencatat sepanjang 2018, alih-alih mendorong kedaulatan dan kemandirian bangsa sebagai poros maritim dunia, proyek-proyek ekstraktif dan eksploitatif seperti reklamasi, tambang, ekspansi sawit, dan pariwisata semakin meningkat dan merampas ruang hidup dunia.

“Tidak heran sebenarnya jika arah kebijakan Jokowi bergeser dari poros maritim dunia menjadi poros investasi yang bisa meminggirkan masyarakat bahari dari ruang hidupnya” ujar Susan.

Di dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki tugas sebagai berikut: pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum; kedua, mencerdaskan kehidupan berbangsa; ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. “Mandat konstitusi itulah yang harus menjadi visi pemerintah Jokowi sekaligus dijalankan dalam pemerintahannya. Kemudahan investasi itu dasar konstitusionalnya dari mana?” tanya Susan.

Dalam konteks kelautan dan perikanan, pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi seharusnya memprioritaskan kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir yang merupakan pahlawan protein bangsa, dengan cara menjalankan mandat UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. “Jika berpihak terhadap kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir lainnya, Jokowi harus jalankan mandat UU No. 7 Tahun 2016. Jika enggan dan lebih berpihak terhadap investasi, maka pemerintah Jokowi melawan konstitusi,” pungkas Susan. (*)

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

KIARA KECAM KERAS PENGGERUDUKAN KANTOR YLBHI

Jakarta, 1 September 2019 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengeluarkan kecaman yang sangat keras terhadap aksi penggerudukan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang dilakukan oleh sekelompok massa dengan tujuan untuk melakukan teror psikologis terhadap para aktivis pengawal seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyatakan, aksi penggerudukan kantor YLBHI itu lebih jauh bertujuan untuk menghentikan pengawalan seleksi calon pimpinan KPK. “Jika pengawalan yang dilakukan oleh YLBHI dan kawan-kawan organisasi masyarakat sipil lainnya berhenti, maka dikhawatirkan unsur pimpinan KPK akan diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi di sektor pengelolaan sumberdaya alam (SDA),” katanya.

Kami mengecam keras aksi penggerudukan ke kantor YLBHI yang dilakukan oleh massa yang tidak bertanggung jawab,” tegas Susan.

Susan menambahkan, dalam pengelolaan SDA, khususnya sektor kelautan dan perikanan, praktik korupsi kerap dilakukan oleh sejumlah pihak yang ingin mengakumulasi keuntungan hanya untuk dirinya dan kelompoknya. Dan ini merupakan hal baru yang harus dibidik oleh Pimpinan KPK yang baru nanti.

“Pimpinan KPK yang baru harus memiliki keberpihakan untuk mengusut praktik korupsi dalam sektor kelautan dan perikanan. Ke depan, laut akan menjadi ruang perebutan ekonomi politik yang baru,” tutur Susan.

Diantara contoh praktik korupsi di sektor kelautan dan perikanan adalah proyek reklamasi Teluk Jakarta yang pernah disebut sebagai grand corruption oleh KPK pada tahun 2016. Contoh lain adalah proyek reklamasi di wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil Kepulauan Riau (Kepri), yang menjerat Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

“Kembali ke kasus penggerudukan kantor YLBHI,” kata Susan, “pihak-pihak yang keberatan terhadap pengawalan terhadap proses seleksi Capim KPK, sebagaimana dilakukan oleh YLBHI, perlu dipertanyakan keberpihakannya terhadap pemberantasan korupsi di bidang sumberdaya alam.”

KIARA bersama dengan YLBHI telah lama mengawal sejumlah isu sumberdaya alam yang strategis. “Pada tahun 2010, KIARA dan YLBHI beserta seluruh gerakan masyarakat sipil menggugat UU 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, gugatan kami dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan keluarnya putusan MK No. 3 Tahun 2010,” Imbuhnya.

Sudah sejak lama, YLBHI memiliki jejak rekam yang jelas dalam membela kepentingan masyarakat, penegakan hukum, dan keberlanjutan lingkungan hidup. “Pihak-pihak yang tidak setuju dengan Pimpinan KPK yang bersih dan berintegritas adalah pihak yang mengkhianati amanah reformasi, mengkhianati amanah rakyat” pungkas Susan (*)

Informasi lebih lanjut: Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

KORBAN PENCEMARAN PERTAMINA SEMAKIN MEMBURUK, PEMERINTAH DIMINTA SEGERA SELESAIKAN MASALAH

 

Jakarta, 29 Agustus 2019 – Kondisi masyarakat korban pencemaran minyak di perairan Karawang, Jawa Barat semakin parah. Fakta-fakta di lapangan menujukkan setidaknya masyarakat pes khususnya nelayan, di tujuh kecamatan terus mengalami kualitas penurunan kehidupan. Tujuh kecamatan yang dimaksud adalah  Cibuaya, Tirtajaya, Pedes, Cilamaya Kulon, Batu Jaya, Pakis Jaya, dan Cilebar.

Pusat Data dan Informasi KIARA (2019) mencatat, lebih dari 1200 keluarga nelayan terdampak pencamaran minyak ini (data terlampir).

Situasi di lapangan terkini menunjukkan sejumlah keluarga nelayan merasakan sesak nafas parah, infeksi kulit, kepala pusing-pusing, dan batuk-batuk. Hal ini mereka rasakan sejak terjadinya pencemaran minyak yang telah sampai ke wilayah perairan mereka.

Susan Herawati, Sekjen KIARA menuturkan “Pada 28 Agustus 2019, ketebalan limbah di pesisir Desa Mekarjaya, Kecamatan Cibuaya mencapai 50 cm, menyebabkan masyarakat mengalami sesak nafas. Pagi ini, terdapat salah satu korban yang mengalami sesak nafas dan nyaris saja kehilangan nyawa. Artinya, limbah dari Pertamina ini sudah tidak lagi dianggap sebagai hal yang biasa, ini adalah kiamat industri bagi perairan Karawang. Salah satu korban yang terdampak adalah Ibu Taso, merupakan Perempuan Nelayan Desa Bangun Jaya. Ibu Taso mengalami gatal-gatal (foto dibawah) pasca desanya terdampak limbah Blow Up”.

 

Ibu Taso yang mengalami penyakit gatal-gatal pasca blow up

 

Selain dampak kesehatan, sektor ekonomi keluarga nelayan juga paling terpukul. Diperkirakan, 1.689 perahu terkena ceceran limbah. 5000 ha tambak udang dan bandeng yang dominan tersebar di 10 desa terpaksa  dikeringkan mencegah limbah masuk, juga 108,2 ha tambak garam gagal panen.

Sebelum ada pencemaran, nelayan tangkap bisa mendapat penghasilan rata-rata Rp.350.000/ hari. Perempuan nelayan pengupas rajungan Rp.70.000/ hari, sementara pemilik warung ikan bakar di kawasan wisata mencapai Rp.2000.000 / hari, kemudian nelayan bagan tancap rajungan dan udang berpenghasilan Rp.1000.000 / hari. 

 

Nampak, tempat Pelelangan Ikan di Pantai Pelangi sepi transaksi pasca blow up Pertamina

 

Pemerintah, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang menyatakan bahwa limbah menjadi berkah bagi nelayan karena mereka memiliki penghasilan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Karawang, Bapak Abu Bukhori kepada JPNN (link: https://www.jpnn.com/news/tumpahan-minyak-di-karawang-bawa-berkah-bagi-nelayan-setempat).

“KIARA mengutuk keras pernyataan dari Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang, Bapak Abu Bukhori, semburan minyak ini bukan berkah tapi bencana besar bagi nelayan, perempuan nelayan, pesisir, laut dan masa depan bangsa. Seharusnya perkataan seperti itu tidak disampaikan di tengah perjuangan warga yang sedang berjuang membersihkan limbah dari lautnya.” Ujar Susan.

Temuan di lapangan, tidak semua nelayan mampu dipekerjakan oleh pertamina, terutama nelayan lanjut usia dan perempuan. Adapun yang telah di rekrut, proses pekerjaannya mesti menunggu giliran.

Akibat tidak ada aktivitas perikanan, sejumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sepi transaksi. TPI berubah menjad tempat penampungan limbah. Seperti TPI Pasir Putih dan TPI Pantai Pelangi.     

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah yang semakin hari semakin parah. “Kami menuntut pemerintah pusat untuk turun dan membereskan persoalan ini. Masyarakat terdampak semakin menderita akibat kecerobohan Pertamina,” tegasnya.

Tak hanya itu, Susan meminta Pertamina untuk segera membuka informasi kepada publik mengenai penyebab terjadinya kebocoran minyak di Perairan Karawang.

 “Lebih jauh, Pertamina harus segera melakukan pemulihan ekologis karena pencemaran telah menyebar sangat jauh ke Kepulauan Seribu. Di Karawang Sendiri kawasan mangrove seluas 420 hektar te tercemar” pungkasnya. (*)

Informasi lebih lanjut

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

 

Lampiran

Data keluarga nelayan terdampak pencemaran minyak di  perairan Karawang

NAMA KECAMATAN JUMLAH KELUARGA NELAYAN
Cibuaya 101
Tirtajaya 199
Pedes 201
Cilamaya Kulon 322
Pakis Jaya 274
Batu Jaya 11
Cilebar 101
Jumlah 1.209

Sumber: Pusat Data dan Informasi (2019) diolah dari BPS Kabupaten Karawang

Jakarta dan Kalimantan Lebih Butuh Pemulihan, bukan Pemindahan Ibu Kota yang akan Memperparah Kerusakan Lingkungan

Siaran Pers Bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Jakarta dan Kalimantan Lebih Butuh Pemulihan, bukan Pemindahan Ibu Kota yang akan Memperparah Kerusakan Lingkungan

Jakarta, 26 Agustus 2019 – Rencana Presiden Joko Widodo untuk Memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dinilai serampangan, terburu-buru dan terkesan hanya mengejar proyek bernilai ratusan triliun rupiah. Pemindahan itu juga menafikan masalah lingkungan yang dihadapi Jakarta dan Kalimantan yang seharusnya menjadi perhatian utama Presiden untuk dipulihkan.

Sejak Jokowi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota, termasuk kepastian lokasi pada hari ini, tidak diikuti dengan kajian ilmiah yang mendukung ambisi tersebut. Tidak ada pelibatan publik. Kajian tersebut bukan saja soal berapa anggaran yang disiapkan namun lebih dari pada itu, misalnya bagaimana beban lingkungan saat ini dan budaya masyarakat setempat jika terjadi eksodus sekitar 1 juta orang luar ke daerah mereka.

“Kalau kemarin Jokowi minta izin untuk memindahkan Ibu Kota, maka jawabannya kami tidak izinkan. Ide itu tidak dilandasi oleh kajian ilmiah makanya rencana pemindahan ibu kota jelas serampangan. Proses komunikasi antara Presiden dan pembantunya soal telah diputuskannya provinsi calon ibu kota lalu diralat, dapat menunjukkan rencana ini jauh dari pembicaraan yang mendalam dan tidak solid,” kata Merah Johansyah, Jurubicara #BersihkanIndonesia dan Koordinator JATAM Nasional.

“Kami juga mempertanyakan dasar keputusan pemindahan yang tak dilakukan melalui jajak pendapat, tidak ditanyakan dulu kepada warga. Hak warga untuk menyampaikan pendapat jelas diingkari dan bisa disebut sebagai ‘kediktatoran’ Presiden karena suara warga Kalimantan Timur termasuk suara masyarakat adatnya tidak diberi ruang,” ujar Merah Johansyah menambahkan.

JATAM memperkirakan pemindahan berkedok mega proyek ini hanya akan menguntungkan oligarki pemilik konsesi pertambangan batu bara dan penguasa lahan skala besar di Kalimantan Timur. Menurut data JATAM Kaltim keseluruhan di Kaltim terdapat 1.190 IUP dan 625 izin di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hanya di Kecamatan Samboja saja terdapat 90 Izin pertambangan, di Bukit Soeharto pun terdapat 44 Izin tambang, PT Singlurus Pratama sebuah perusahaan pertambangan yang konsesinya paling besar di sekitar Samboja dan ini akan sangat diuntungkan.

Sementara di Kabupaten Penajam Paser Utara terutama di Kecamatan Sepaku rencana ini akan menguntungkan Hashim Djojohadikusumo (Adik Prabowo Subianto) karena lahan di sana dikuasai oleh PT ITCI Hutani Manunggal IKU dan ITCI Kartika Utama (HPH). Pemindahan ibu kota ini tidak lebih dari ‘kompensasi politik’, ‘bagi-bagi proyek’ pasca Pilpres Ujar Pradarma Rupang, Dinamisator JATAM Kaltim menambahkan.

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur akan merampas ruang hidup masyarakat pesisir yang memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan di Teluk Balikpapan. Pusat Data dan Informasi KIARA (2019) mencatat, setidaknya lebih 10 ribu nelayan yang setiap hari mengakses dan menangkap ikan di Teluk Balikpapan. Jumlah ini terdiri dari 6.426 nelayan dari Kabupaten Kutai Kartanegara, 2.984 nelayan dari Penajam Paser Utara, dan 1.253 nelayan dari Balikpapan. “Selain menjadi jalur lalu lintas kapal-kapal tongkang batu bara, Teluk Balikpapan akan dijadikan satu-satunya jalur logistik untuk kebutuhan pembangunan ibu kota baru,” Tegas Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA.

Susan menambahkan, Provinsi Kalimantan Timur belum memiliki Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pengesahan Perda selanjutnya, akan menyesuaikan dengan kepentingan pembangunan ibu kota baru. “Perda Zonasi Provinsi Kalimantan Timur tidak akan mempertimbangkan kepentingan masyarakat pesisir, khususnya di sekitar Teluk Balikpapan, tetapi untuk pembangunan Ibu Kota Baru dan kepentingan industri batu bara,” ujarnya.

Sebaliknya, dari banyak masalah utama yang harus diselesaikan negara ini, pemindahan ibu kota berada di daftar bawah. Di Jakarta, polusi udara sudah memasuki level mengerikan. Presiden Jokowi yang kini sedang digugat oleh publik, seharusnya menempatkan masalah polusi udara sebagai pekerjaan rumah utama yang segera diselesaikan. Apalagi Presiden adalah satu di antara pihak yang digugat publik.

“Jakarta saat ini mengalami krisis lingkungan seperti air tanah yang berkurang, kemacetan dan polusi. Justru di sini letak kepemimpinan Jokowi diuji, apakah ikut bertanggung jawab mencari solusinya atau malah lari memindahkan ibu kota, meninggalkan rakyat dengan persoalan dan beban, ini menjadi cermin juga untuk persoalan lingkungan lainnya,“ kata Zenzi Suhadi, Kepala Departemen Advokasi WALHI.

Sementara itu Kalimantan Timur yang disebut kandidat terkuat untuk menjadi calon ibu kota negara, kondisinya justru memprihatinkan. Seluruh wilayah provinsi sudah tersandera konsesi pertambangan, perkebunan sawit dan izin kehutanan. Sisanya adalah hutan lindung. Ini juga yang akan ditargetkan untuk ibu kota. Menurut catatan JATAM terdapat 13,83 juta hektar izin dan 5,2 juta diantaranya adalah izin pertambangan, jika ditambahkan dengan luasan izin lainnya maka izinnya lebih besar dari daratan Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri.

“Beban lingkungan yang ditanggung Kalimantan Timur itu justru sama besarnya dengan yang ditanggung Jakarta. Lubang-lubang tambang yang terus membunuh masyarakat, dan tidak adanya penegakan hukum bagi pemilik eks konsesi, ini yang harus dibenahi terlebih dahulu. Alih-alih mewariskan sejarah memindahkan ibu kota negara, Jokowi justru akan dikenang sebagai Presiden yang menghindari masalah, bukannya bekerja dan menyelesaikannya” kata Zenzi.

Informasi lebih lanjut: Merah Johansyah, Jurubicara dari JATAM Nasional, 081347882228 Zenzi Suhadi, Jurubicara dari WALHI Eksekutif Nasional, 081289850005 Pradarma Rupang, Jurubicara JATAM Kalimantan Timur, 085250509899 Susan Herawati, Jurubicara KIARA, 082111727050

“BERKACA DARI KASUS KEPULAUAN RIAU, KPK HARUS PERIKSA SELURUH PROYEK REKLAMASI DI INDONESIA”

KIARA, 12 Juli 2019 –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun atas dugaan korupsi izin lokasi rencana megaproyek reklamasi Gurindam 12 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Padahal proyek reklamasi ini tidak masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020. Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat total dana yang dibutuhkan untuk proyek ini mencapai Rp 886 miliar dan pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun rincian anggaran khusus yang dikucurkan untuk proyek reklamasi ini sebesar Rp 487,9 miliar pada 2018, Rp 179 miliar pada 2019, dan Rp 220 miliar pada 2020. Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA meminta KPK mengusut tuntas praktik korupsi perizinan reklamasi di Provinsi Kepulauan Riau ini, mulai dari unsur pemerintah, pengembang, sekaligus sejumlah perusahaan yang terlibat dalam pertambangan pasir di kawasan ini. “Banyak pihak terlibat dalam kasus ini. KPK jangan membiarkan satu pihak pun lolos. Semuanya mesti disanksi, mulai dari Gubernur sampai dengan perusahaan pengembang dan penambang pasir,” ungkapnya. Ironinya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sedang mendorong pengesahan Peraturan Daerah (PERDA) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) untuk dibahas di Paripurna DPRD Kepri. Di dalam Draft Perda RZWP3K tersebut ada beberapa pihak yang mengajukan izin pemanfaatan laut untuk proyek reklamasi agar diakomodir di dalam RZWP3K. Lebih lanjut, Susan menyebut sejumlah perusahaan yang selama ini terlibat dalam aktivitas reklamasi di Kepulauan Riau, yaitu: PT Guna Karya Nusantara, PT Mitra Tama Daya Alam Bintan, PT Bukit Lintang Karimun, PT Kim Jaya Utama, PT Indospora Bumi Persada, PT Yuliana Jaya, PT Combol Bahari Perkasa, PT Merak Karimun Lestari, dan PT Sarana Trans Sejahtera. “KPK harus memeriksa semua perusahaan ini,” pintanya. Di sisi lain, KPK juga harus mengambil sikap tegas kepada oknum yang turut tertangkap tangan yaitu Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri dan Budi Hartono sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Pemprov Kepri. “KKP dan DKP adalah rumah bagi nelayan dan perempuan nelayan Indonesa. Dengan terlibatnya kepala Dinas Kelautan Perikanan Pemprov KEPRI dalam OTT ini sebenarnya menjadi preseden buruk bagi Indonesia. KKP sibuk menangkap pencuri ikan di laut Indonesia, pada saat bersamaan, kedaulatan kita juga dicuri dari dalam oleh oknum-oknum di dalam rumah kita sendiri. Laut dijual beli untuk kepentingan segelintir oknum, ini harusnya menjadi catatan bagi KKP khususnya” Tambah Susan. Susan mengingatkan, praktik reklamasi di Kepulauan Riau bukanlah hal baru. Faktanya, telah sejak lama, sejumlah pihak di provinsi ini terlibat penjualan pasir untuk proyek reklamasi di Singapura. Sepanjang 24 tahun (1978-2002) praktik pengerukan pasir telah menimbulkan banyak kerugian, bukan saja aspek teritorial tapi juga ekonomi, perdagangan dan lingkungan hidup. “Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat, kerugian yang dialami Indonesia mencapai 42,38 miliar dolar Singapura atau Rp237 triliun akibat penambangan pasir untuk reklamasi di Singapura,” ungkapnya. Belajar dari kasus reklamasi Kepulauan Riau, Susan meminta KPK memeriksa seluruh proyek reklamasi di Indonesia yang tercatat lebih dari 40 lokasi di kawasan pesisir Indonesia. “Pada tahun 2018, KIARA mencatat proyek reklamasi tersebar di 41 kawasan pesisir Indonesia. Ada banyak persoalan dalam proyek ini, mulai dari penyuapan, pelanggaran hukum, perusakan lingkungan, penghilangan mata pencaharaian nelayan, pencemaran laut, dan lain sebagainya. Dengan kewenangannya, KPK harus memeriksa seluruh proyek ini,” tegasnya. Penangkapan Gubernur Kepulauan Riau merupakan pesan kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia supaya tidak bermain-main dengan perizinan reklamasi yang saat ini massif diberikan. “Ini adalah pesan penting untuk seluruh kepala daerah supaya tidak mudah mengobral perizinan reklamasi,” pungkas Susan. (*)  

LAMPIRAN 1. SEBARAN PROYEK REKLAMASI DI INDONESIA 

No Nama Lokasi Kota/Kabupaten Provinsi Luasan (Ha) Jumlah Keluarga Nelayan Terdampak
  1 Pesisir Pulau Serangan   Denpasar   Bali   379   691
2 Teluk Benoa Badung Bali 700 260.387
    3 Pesisir Pantai kota Bandar Lampung     Lampung   Bandar Lampung     1.447     192.708
  4 Teluk Tangerang   Tangerang   Banten   9.000   1.800
5 Teluk Jakarta Jakarta Utara DKI Jakarta 5.153 25.000
  6   Pantai Marina   Semarang Jawa Tengah   200   1.600
7 Pantai Gresik Jawa Timur Jawa Timur 2.000 12.000
  8 Pantai Kenjeran   Surabaya   Jawa Timur   320   2.753
  9 Pesisir Lamongan   Lamongan   Jawa Timur   62   22.730
      10 Pesisir Surabaya (Perluasan Bandara Djuanda)       Sidoarjo       Jawa Timur       4.000       1.113
  11 Pantai Balikpapan   Balikpapan Kalimantan Timur   484   1.800
  12 Pesisir Pulau Sebatik   Kalimantan Utara Kalimantan Utara 600   20.322
  13   Pantai Batam   Kepulauan Riau Kepulauan Riau   747   5.656
  14   Pantai Bintan   Kepulauan Riau Kepulauan Riau   3   1.478
  15 Pesisir Pulau Karimun   Kepulauan Riau Kepulauan Riau   2   3.578
  16 Pesisir Pulau Nipah   Pulau Nipah Kepulauan Riau   10   100
  17 Pantai Kalumata   Ternate Maluku Utara   24   651
  18   Pantai Swering   Ternate Maluku Utara   38,33   34.582
   
  19   Pantai Daruba   Pulau Morotai Maluku Utara   17,5   596
    20     Pantai Bima   Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat     46,25     1.266
    21   Pantai Balauring     Lembata Nusa Tenggara Timur     1.875     175
    22     Teluk Kupang     Kota Kupang Nusa Tenggara Timur     2.000     1.700
    23     Pesisir Alok     Sikka Nusa Tenggara Timur     6     989
  24   Pantai Sorong   Kota Sorong Papua Barat   25   40.554
  25 Pantai Manakarra   Kab. Mamuju Sulawesi Barat   12   20.454
  26 Ajungan Pantai Losari   Makasar Sulawesi Selatan   4.000   4.690
  27   CPI Makasar   Makasar Sulawesi Selatan   4.500   4.690
  28   Pantai Buloa   Makasar Sulawesi Selatan   250   109
  29 Pantai Bulukumba   Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan   62,28   3.133
  30   Pantai Toli-toli   Kab. Tolitoli Sulawesi Tengah   8,9   2.472
  31   Teluk Palu   Kota Palu Sulawesi Tengah   200   2.000
  32   Blok Donggala   Kab. Donggala Sulawesi Tengah   36.635   9.629
  33   Pantai kalasey   Kab. Minahasa Sulawesi Utara   179,7   153
  34   Pesisir Kema Kab. Minahasa Utara Sulawesi Utara   1.000   1.820
  35   Teluk Manado   Kota Manado Sulawesi Utara   271,3   29.500
    36 Pesisir Pantai Girian- Tanjung Merah     Kota Bitung     Sulawesi Utara     534     14.144
   
  37 Pantai Alar Pondang   Minahasa Selatan Sulawesi Utara   1   –
  38 Padang City Bay   Kota Padang Sumatera Barat   62   16.000
  39   Tanjung Carat   Kab. Banyu Asin Sumatera Selatan   2.918   530
  40   Kuala Tanjung   Kab. Batubara Sumatera Utara   200   2.121
  41 Pantai Olo Belawan   Medan Sumatera Utara   50,17   1.689
    Jumlah   79.348   747.363
   

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050  

Soal Kisruh Garam, Pemerintah Harus Kembali ke UU 7 Tahun 2016

KIARA, Jakarta, 5 Juli 2019 – Sejak satu pekan terakhir, menjelang panen garam rakyat tahun ini, masyarakat petambak garam, khususnya di Cirebon Jawa Barat mengeluhkan penumpukan garam rakyat di sejumlah gudang yang tidak terserap oleh pasar, meski harganya sudah sangat rendah, yaitu Rp300 per kg. Waji, Sekretaris Jenderal Persatuan Petambak Garam Indonesia mengatakan “Kondisi ini menggambarkan betapa tata kelola garam di Indonesia tak mengalami perbaikan. Setiap tahun, kami harus berhadapan dengan permasalahan harga, iklim, dan impor. Seakan-akan garam rakyat dibiarkan mati di tempat”. Masyarakat patut mempersoalkan hal ini karena permasalah ini tak pernah bisa diselesaikan oleh pemerintah dari waktu ke waktu. Apalagi pemerintah Indonesia telah menetapkan kuota impor garam untuk tahun 2019 sebanyak 2,7 juta ton. Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyatakan bahwa tata kelola garam di Indonesia semakin hancur karena pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. “Inilah regulasi yang secara terang-terangan menghancurkan tata kelola garam nasional setelah sebelumnya Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 125 Tahun 2015,” ujarnya. Susan menggarisbawahi dua persoalan mendasar dalam PP 9 Tahun 2018 yang menghancurkan tata kelola garam nasional, yaitu: pertama, pasal 5 ayat 3 mengenai volume dan waktu impor, sebagaimana tertulis: volume dan waktu pemasukan komoditas pergaraman ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian; dan kedua, pasal 6 persetujuan komoditas impor, sebagaimana tertulis: persetujuan impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk Bahan Baku dan bahan penolong industri sesuai rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. “Dua pasal ini merupakan bentuk nyata liberalisasi garam nasional atas nama industri. PP 9 Tahun 2018 ini jelas-jelas bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam,” tegasnya. Dalam hal tata kelola Garam, UU No. 7 Tahun 2016 memandatkan bahwa Pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman harus dilakukan melalui penetapan waktu pemasukan. “Dalam hal ini impor garam tidak boleh dilakukan berdekatan dengan musim panen garam rakyat karena akan berdampak terhadap turunnya harga garam di tingkat masyarakat,” tambah Susan. “Tak hanya itu,” lanjut Susan “UU No. 7 Tahun 2016 memandatkan impor komoditas garam harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri terkait, dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Inilah dua hal yang dilanggar oleh PP 9 Tahun 2018.” Menurut Susan, UU 7 Tahun 2016 telah mengatur persoalan tata garam nasional secara komprehensif, mulai dari perlindungan petambak garam sampai dengan pengendalian impor. “Namun Pemerintah pusat justru tidak menjadikan UU ini sebagai pedoman, malah membuat regulasi yang tidak menguntungkan masyarakat,” ungkapnya. Sebagaimana tertulis di dalam Pasal 12 UU 7 Tahun 2016, Pemerintah dimandatkan untuk melindungi dan memberdayakan petambak garam dengan cara sebagai berikut: 1) penyediaan prasarana usaha perikanan dan usaha pergaraman; 2) kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan dan usaha pergaraman; 3) jaminan kepastian usaha; 4) jaminan risiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pergaraman; 5) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; 6) pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman; 7) jaminan keamanan dan keselamatan; 8) fasilitasi dan bantuan hukum; 9) pendidikan dan pelatihan; 10) penyuluhan dan pendampingan; 11) kemitraan usaha; 12) kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; serta 13) penguatan kelembagaan. “Pada masa yang akan datang, Indonesia harus berdaulat dalam urusan garam. Artinya pemerintah harus kembali kepada UU 7 Tahun 2016 sebagai aturan main dalam menata pergaraman nasional,” pungkas Susan. (*) Informasi lebih lanjut: Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

Reklamasi Teluk Jakarta

KIARA: “Bukan Soal Izin, Tapi Nasib Ribuan Warga Teluk Jakarta Yang Terabaikan”

  Jakarta, 24 Juni 2019 – Terlepas dari perdebatan mengenai siapa yang benar dan siapa  yang  salah  dalam  kasus  reklamasi  Teluk  Jakarta  pasca  keluarnya  932  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Pulau D. Yang tengah mengemuka hari ini dan kian ramai karena melibatkan  adu  opini  dan  lempar wacana  antara Gubernur  DKI Jakarta,  Anies  Baswedan,   dan   mantan   Gubernur   DKI  Jakarta,   Basuki  Tjahaya Purnama (Ahok), KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) menilai hal itu tidak relevan dan substantif. Baik Ahok maupun Anies keduanya berkontribusi pada reklamasi Teluk  Jakarta yang mengancam kehidupan  ribuan warga yang  tinggal di wilayah Teluk Jakarta.   KIARA berharap ada hal yang lebih substantif menyangkut nasib ribuan warga teluk Jakarta yang harus dipikirkan dalam kebijakan publik Provinsi DKI Jakarta. Lebih- lebih jika kembali ke belakang, warga Teluk Jakarta pernah memenangi gugatan atas Pemprov DKI melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).   Hal   ini   disampaikan   oleh   Sekretaris   Jenderal   KIARA,   Susan   Herawati   untuk menanggapi  pernyataan  Anies  dan  Ahok  yang  mencari-cari  alasan  serta  mencari pembenaran atas kebijakan reklamasi Teluk Jakarta yang mereka buat. Sebelumnya, Anies  menyebutkan  bahwa  dasar  hukum  penerbitan  932  IMB  adalah  Peraturan Gubernur (Pergub) No. 206 Tahun 2016. Merespon hal ini, Ahok menyatakan bahwa Pergub  tersebut  belum  bisa  menjadi  syarat  penerbitan  IMB,  kecuali  jika  Peraturan Daerah DKI Jakarta sudah ada.   Menurut Susan, baik Anies maupun Ahok sama-sama berkontribusi pada nasib terkantung yang kini mengancam warga Teluk Jakarta yang harusnya mereka lindungi dan mendapat kesejahteraan.   “Ahok dan Anies bagaimanapun adalah bagian penting dari proyek reklamasi. Dua- duanya telah menerbitkan izin reklamasi Teluk Jakarta yang berdampak buruk bagi masa  depan  Teluk  Jakarta  serta  25  ribu  nelayan  yang  sangat  tergantung  dengan sumberdaya perikanan di perairan ini,” jelas Susan.     Susan menyebut, Ahok dan Anies sebenarnya memiliki kesempatan dan kewenangan untuk tidak melanjutkan proyek reklamasi di Jakarta yang telah dimulai pada tahun 1995  lalu.  Namun  hal  tersebut,  tidak  dilakukan  oleh  keduanya  dan  memilih  untuk melanjutkan kebijakan mengeruk Perairan Jakarta.   Karenanya Susan mendesak Anies untuk menghentikan proyek reklamasi. “Tak ada pilihan, reklamasi harus dihentikan secara total tanpa kecuali. Sebab itu menyangkut hak rakyat Teluk Jakarta yang bahkan telah dimenangkan oleh pengadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).” Tegas Susan.   Informasi lebih lanjut: Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA di 082111727050