KIARA Kecam 932 IMB Pulau Reklamasi yang Diterbitkan Pemprov DKI Jakarta

Jakarta, 13 Juni 2019 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengecam penerbitan Izin mendirikan Bangungan (IMB) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, beberapa hari yang lalu. IMB tersebut diperuntukkan bagi sebanyak 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor, dan 311 bangunan lainnya yang belum selesai dibangun.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyatakan bahwa penerbitan 932 IMB ini menunjukkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan beserta Tim Gubernur untuk Percepatan Pembagunan (TGUPP) tidak bekerja serius untuk masa depan restorasi Teluk Jakarta sekaligus keberlanjutan kehidupan ribuan nelayan di Teluk Jakarta.

“Dengan terbitnya 932 IMB di Pulau D, masyarakat semakin tahu bahwa Gubernur DKI Jakarta saat ini beserta timnya tak punya i’tikad baik untuk memulihkan Teluk Jakarta. Lebih jauh, hal ini akan semakin berdampak terhadap 25 ribu nelayan di Teluk Jakarta,” tegas Susan.

Susan menilai, reklamasi Teluk Jakarta melanggar hukum dan bertentangan dengan sejumlah Undang-undang, diantaranya Undang-undang No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Tak hanya itu, Penerbitan 932 IMB di Pulau D, jelas-jelas melawan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2010 yang melarang privatisasi dan komersialisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” kata Susan.

Menurut Susan, Gubernur DKI Jakarta saat ini tidak memiliki pilihan lain, kecuali menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang terbukti merusak eksosistem Teluk Jakarta dan merugikan nelayan.

“Kini,” tambah Susan, “Gubernur DKI Jakarta hanya memiliki dua pilihan. Melanjutkan proyek reklamasi melalui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) atau mengehentikannya. Jika dilanjutkan, maka Gubernur melawan masyarakat. Namun, jika dihentikan maka ia berpihak kepada masyarakat dan masa depan Teluk Jakarta.”

KIARA mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut aktif memantau perkembangan Reklamasi Teluk Jakarta karena proyek ini berdampak luas dan juga jangka panjang. “Reklamasi Teluk Jakarta adalah persoalan bersama. Mari terlibat aktif memantau hal ini karena karena konstitusi memandatkan bahwa kekayaan alam yang terdiri dari tanah, air, udara, dan apapun yang terkandung di dalam tanah harus dikelola oleh negara dan ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” pungkasnya. (*)

Info lebih lanjut:
Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, di +62 821-1172-7050

Dua (2) Tahun Berjuang, 31 Perempuan Nelayan Dukuh Tambakpolo, Demak, Jawa Tengah Mendapat Kartu Asuransi Nelayan

 

Siaran Pers Bersama
Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

Demak, 24 Maret 2019. Dua (2) tahun Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia bersama KIARA melakukan advokasi untuk mendapatkan kartu asuransi untuk 31 perempuan nelayan di Dukuh Tambakpolo, Demak, Jawa Tengah. Sebelumnya, 31 perempuan nelayan ini harus melewati proses panjang mulai dari perubahan identitas profesi dalam KTP yang dulunya ditulis sebagai Ibu Rumah Tangga menjadi Nelayan memakan waktu selama sembilan (9) bulan.

Pada saat bersamaan, untuk perubahan identitas profesi pun melewati berbagai perlawanan dari para pemangku kebijakan dari tingkat lokal hingga provinsi. Masnuah, Sekjen PPNI menuturkan “31 Perempuan Nelayan yang PPNI perjuangkan pernah ditertawakan oleh wakil rakyat di DPRD Jawa Tengah, bahkan salah satu wakil rakyat di DPRD Jawa Tengah itu menyebutkan jika profesi perempuan nelayan itu nista karena sejatinya perempuan harus di rumah dan dimuliakan. Itu adalah pemikiran yang salah”.

Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat perempuan nelayan memegang peranan penting dalam rantai produksi perikanan. Perempuan nelayan memiliki andil besar mulai dari pra, produksi hingga pasca produksi dengan jam kerja melebihi 17 jam.

Susan Herawati, Sekjen KIARA menuturkan “31 perempuan nelayan bukan sekedar istri nelayan, tapi mereka adalah nelayan sejati, mereka melaut dan memiliki peran penting baik di dalam ruang domestic maupun ruang public. Sayangnya, Undang-Undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam hanya mengakui kontribusi perempuan dalam rumah tangga nelayan. Negara keliru melihat bagaimana perempuan nelayan selama ini berjuang sejajar dengan nelayan laki-laki dalam memastikan kebutuhan protein bangsa”.

31 perempuan nelayan dari Dukuh Tambakpolo, Demak, Jawa Tengah sudah melaut dari 30 tahun lalu. Hasil tangkap mereka dijual hingga Semarang, Jawa Tengah, namun tidak pernah sekali pun perempuan nelayan mendapatkan fasilitas negara.

“Di sisi lain, pada tanggal 24 Maret 2019 ini, PPNI mampu mengakses bantuan bagi 3 kelompok perempuan pengolah terasi, fasilitas dua kelompok olahan laut mendapat cool box serta fasilitas pelatihan dan peralatan sarana produksi dari CSR BUMN” Ujar Masnuah.

Capaian yang didapat PPNI adalah potret pentingnya perempuan berorganisasi atau berkelompok. Dengan cara itu kelompok perempuan bisa punya daya tawar dalam keputusan-keputusan publik.

“Asuransi untuk nelayan perempuan itu mustahil kalau mereka tidak lebih dulu berorganisasi dan belajar bersama mengenali hak-hak ekonomi maupun sosial budaya.” Kata Sekjend KIARA, Susan Herawati.

Susan juga mengatakan, jangankan mendapat asuransi dan akses pada bantuan yang umumnya masih berorientasi gender-lelaki, selama ini bahkan di masyarakat dan di pemerintahpun paradigma nelayan itu selalu laki-laki. Seolah perempuan nelayan itu tidak dianggap.

“Padahal perempuan juga banyak yang melaut. Tidak hanya menunggu hasil tangkapan para nelayan laki-laki.”
Hal itu juga ditandaskan Susan sebagai spirit adanya PPNI. Dia mengajak perempuan lain tidak hanya di pesisir tapi bisa dalam banyak profesi kerja lain untuk berorganisasi atau berkelompok.

“Berkelompok bagi perempuan di tengah masyarakat yang belum sepenuhnya adil gender adalah politik dan sangat diperlukan supaya perempuan bisa mengakses hak-haknya sama dan sederajat seperti warga negara lain dari kalangan laki-laki.” Tegas Susan.

Untuk informasi lebih lanjut:
Masnuah, Sekjen PPNI 085225985110
Susan Herawati, Sekjen KIARA 082111727050

 

KIARA: Empat Tahun Pemberantasan IUUF, Negara Masih Lemah Menghukum Pelaku Pencurian Ikan

 

Siaran Pers
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

Jakarta, 21 Maret 2019 – Sepanjang empat tahun terakhir, Pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti telah menenggelamkan kapal-kapal pelaku Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF). Jika merujuk data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sampai dengan tahun 2018, tercatat sebanyak 488 unit kapal milik pencuri ikan yang telah ditenggelamkan, dengan rincian: sebanyak 276 kapal berasal dari Vietnam; 90 kapal berasal dari Filipina; 50 kapal berasal dari Thailand; 41 kapal berasal berasal Malaysia; 26 kapal berasal dari Indonesia, 2 kapal berasal dari Papua Nugini, dan satu kapal dari Tiongkok, Belize, serta satu kapal yang tidak teridentifikasi asal negaranya.

Pemberantasan IUUF dianggap menjadi prestasi luar biasa yang telah dicapai oleh Pemerintah Jokowi-JK selama 2015-2018. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di dalam berbagai forum internasional, Pemerintah Indonesia selalu menjadikan isu “pemberantasan IUUF” sebagai kampanye keberhasilan, khususnya dalam sektor perikanan. Pada saat yang sama, berbagai pemimpin dunia terus diajak untuk bergabung dan menjadi bagian dalam kampanye ini. Sampai dengan tahun 2018, sebanyak 15 negara telah mengakui konsep IUU Fishing sebagai kejahatan lintas negara.

Namun, benarkah pemberantasan IUU Fishing itu berhasil? Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, menyatakan bahwa pemberantasan IUU Fishing dengan cara meledakan kapal-kapal asing perlu dikritisi. Peledakan kapal menyisakan satu persoalan krusial lainnya, yaitu penegakan hukum bagi para pelaku IUUF. “Penegakan hukum bagi para pelaku IUUF tidak menjadi perhatian Pemerintah Indonesia,” katanya.

Pusat Data dan Informasi KIARA (2019), mencatat 116 putusan pengadilan perikanan terhadap para pelaku IUUF sejak 2015-2018 tak satu pun sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. “Pasal 93, UU Perikanan memerintahkan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar bagi pelaku IUUF. Namun, fakta-fakta di lapangan membuktikan mandat ini tidak diimplemetasikan,” tegas Susan.

Susan menyebut, KIARA telah mempelajari 116 putusan pengadilan perikanan selama 4 tahun terakhir. Temuannya, untuk denda, tercatat nilai paling tinggi sebesar 6 miliar Rupiah, nilai terendah sebesar 500.000 Rupiah, nilai tengah sebesar 500 juta Rupiah, dan nilai yang sering muncul sebesar 1 miliar Rupiah. “Dari 116 kasus, hanya 113 yang dikenakan denda, dengan total sebesar Rp. 80.245.500.000,” tuturnya.

“Sanksi kurungan pun,” tambah Susan, “Tak sesuai dengan mandat UU Perikanan. Kurungan paling tinggi tercatat selama tiga tahun. Sedangkan sanksi kurungan paling rendah selama dua bulan. Bahkan ada beberapa pelaku IUUF tidak diberikan sanksi kurungan.”

Berkaca dari sejumlah putusan tersebut, Susan menyatakan bahwa UU Perikanan tidak menjadi pedoman dalam upaya penegakan hukum bagi para pelaku IUUF di Indonesia. “Bagaimana mungkin pemberantasan IUUF dijadikan sebagai agenda penting, sementara penegakan hukum tidak dilakukan dengan benar. Pemerintah selalu bicara kedaulatan, tapi tidak pernah bicara law enforcement” tegas Susan.

KIARA mendesak pemerintah untuk menjadikan penegakan hukum sebagai agenda penting dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan di perairan Indonesia yang dapat diakses oleh lebih dari delapan juta keluarga nelayan di Indonesia. “Tak hanya itu, kami meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, sebagai bagian penting dalam upaya menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan,” pungkas Susan. (*)

Informasi lebih lanjut:
Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

 

KIARA: Lawan Konstitusi, Pelaku Penjualan Pulau Kecil Harus Ditindak Tegas

 

Siaran Pers
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

KIARA: Lawan Konstitusi, Pelaku Penjualan Pulau Kecil Harus Ditindak Tegas

Jakarta, 16 Maret 2019 – Praktik penjualan pulau kecil di Indonesia melanggar konstitusi dan identitas bangsa sebagai negara bahari. Pulau kecil adalah salah satu hal yang dimandatkan oleh UUD 1945 untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat telah diperdagangkan secara terang-terangan oleh sekelompok orang yang mencari keuntungan jangka pendek.

Menanggapi hal ini, Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, menegaskan bahwa hal tersebut jelas-jelas melawan konstitusi Republik Indonesia, yaitu pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Praktik penjualan pulau kecil di Kepulauan Seribu DKI Jakarta, adalah bentuk pengingkaran terhadap konstitusi. Pemerintah harus tindak tegas pelaku penjualan pulau di Kepulauan Seribu ini,” katanya.

Susan menjelaskan, penjualan pulau kecil bernama Pulau Dua Barat ini merupakan ironi kedaulatan negara karena terjadi di halaman depan Ibu Kota Republik Indonesia. “Di beranda Jakarta saja ini bisa terjadi dengan mudah. Bagaimana dengan pulau kecil lain di kawasan-kawasan yang minim pengawasan negara?” tanyanya.

Dalam Penelusuran KIARA, penjualan Pulau Dua Barat sebagaimana yang terdapat di dalam situs www.99.com itu bukan satu-satunya. “Kami menemukan hal serupa di dalam situs yang sama, yaitu penjualan pinggir pantai Pulau Tidung seluas 1.453 m² dengan total harga Rp3.632.500.000. Praktik penjualan pulau kecil di Kepulauan Seribu ini perlu diinvestigasi oleh pemerintah bersama dengan masyarakat,” tuturnya.

Pusat Data dan Informasi KIARA (2018) mencatat, dari jumlah 110 pulau lebih, setidaknya 60 pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu telah dimiliki oleh swasta. Berbeda dengan data Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu yang menyebut, hampir 90 persen pulau-pulau di Kepulauan Seribu telah dikuasai swasta. “Fakta-fakta ini menjelaskan betapa kedaulatan di lautan Indonesia belum bisa tegak,” ujar Susan Herawati.

Penjualan kawasan dan pesisir pulau-pulau kecil saat ini tengah jadi persoalan yang mengkhawatirkan karena terus terjadi. Selain situs www.99.com, terdapat situs lain yang menjual pulau-pulau kecil secara terang-terangan, yaitu situs www.privateislandonline.com yang menawarkan Pulau Tojo Una-una di Sulawesi Tengah dan dua kawasan pesisir di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur.

“Jika pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia terus dijual dan dimiliki oleh swasta, lalu bagaimana dengan keberlanjutan nasib masyarakat pesisir yang hidup di kawasan tersebut? Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dikembalikan kepada mandat konstitusi, dimana kemakmuran rakyat harus menjadi tujuan utamanya,” pungkas Susan Herawati (*).

Info lebih lanjut:
Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

 

KIARA: Pemerintah Harus Berikan Pengakuan Profesi Perempuan Nelayan

 

Siaran Pers Bersama
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)

KIARA: Pemerintah Harus Berikan Pengakuan Profesi Perempuan Nelayan

Jakarta, 8 Maret 2019 – Sampai saat ini Pemerintah Republik Indonesia belum memberikan pengakuan profesi perempuan nelayan. Padahal peran dan kontribusi mereka sangat besar dan sangat signifikan bagi perekonomian keluarga nelayan lebih dari 12 ribu desa pesisir di Indonesia. Pusat Data dan Informasi KIARA (2018) mencatat kontribusi perempuan nelayan sangat krusial.

“Telah sejak lama KIARA melakukan riset mengenai peran dan kontribusi perempuan nelayan di Indonesia. Salah satu temuannya adalah mereka memberikan kontribusi ekonomi lebih dari 60 persen bagi perekonomian keluarga,” ungkap Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA.

Tak hanya itu, Susan menambahkan, perempuan nelayan di Indonesia menghabiskan waktu untuk bekerja di dalam rantai perikanan sejak pra-produksi sampai dengan pasca produksi selama 17 jam setiap hari. “Ini adalah bukti nyata bahwa perempuan nelayan layak mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Bentuk pengakuannya bisa berupa regulasi di bawah Undang-Undang,” katanya.

Senada dengan hal tersebut, Masnuah, Sekretaris Jenderal PPNI, menguraikan keberadaan perempuan nelayan di Indonesia sangat penting, bukan hanya dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam konteks keberlanjutan lingkungan hidup dan kohesi sosial. “Banyak anggota kami di berbagai tempat di Indonesia telah melakukan upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Lebih dari itu, mereka telah mendirikan koperasi nelayan, yang dengan itu tercipta gotong royong yang kuat,” tuturnya.

Masnuah menyayangkan identitas perempuan nelayan masih disematkan pada suami mereka. “Kami melihat, perempuan nelayan, baik secara budaya maupun kebijakan, masih dilekatkan pada suami mereka. Di dalam kebijakan, hal ini bisa dilihat di dalam UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. UU ini masih belum memberikan pengakuan bagi perempuan nelayan,” tegasnya.

Di samping belum adanya pengakuan politik dari pemerintah, perempuan nelayan adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban akibat kebijakan pembangunan di kawasan pesisir dan pulau-pulau yang berwatak ekstraktif, eksploitatif, dan merampas ruang hidup masyarakat.

KIARA mencatat, perempuan nelayan adalah kelompok yang paling menderita secara berganda, khususnya akibat proyek reklamasi di 42 wilayah di Indonesia dan proyek tambang pesisir di 26 wilayah di Indonesia. Pusat Data dan Informasi KIARA (2018) mencatat, 79.348 keluarga nelayan terdampak akibat proyek reklamasi serta lebih dari 35.000 keluarga nelayan, terdampak proyek tambang pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Mereka memiliki beban yang sangat berganda. Saat suami mereka kehilangan penghasilan karena lautnya rusak, perempuan nelayan terus bekerja untuk menafkahi keluarga. Dalam kondisi ini, dimana kehadiran pemerintah?” tanya Susan.

Masnuah, menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengevaluasi dan menghentikan seluruh proyek pembangunan yang terbukti merampas ruang hidup perempuan nelayan. “Pemerintah harus hadir untuk perempuan nelayan dengan cara mengakui kami dan melindungi ruang hidup kami,” pungkasnya.

Informasi lebih lanjut:
Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050
Masnuah, Sekretaris Jenderal PPNI, +62 852-2598-5110

 

KIARA: Pemerintah Harus Berikan Pengakuan Profesi Perempuan Nelayan

 

Siaran Pers Bersama
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)

KIARA: Pemerintah Harus Berikan Pengakuan Profesi Perempuan Nelayan

Jakarta, 8 Maret 2019 – Sampai saat ini Pemerintah Republik Indonesia belum memberikan pengakuan profesi perempuan nelayan. Padahal peran dan kontribusi mereka sangat besar dan sangat signifikan bagi perekonomian keluarga nelayan lebih dari 12 ribu desa pesisir di Indonesia. Pusat Data dan Informasi KIARA (2018) mencatat kontribusi perempuan nelayan sangat krusial.

“Telah sejak lama KIARA melakukan riset mengenai peran dan kontribusi perempuan nelayan di Indonesia. Salah satu temuannya adalah mereka memberikan kontribusi ekonomi lebih dari 60 persen bagi perekonomian keluarga,” ungkap Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA.

Tak hanya itu, Susan menambahkan, perempuan nelayan di Indonesia menghabiskan waktu untuk bekerja di dalam rantai perikanan sejak pra-produksi sampai dengan pasca produksi selama 17 jam setiap hari. “Ini adalah bukti nyata bahwa perempuan nelayan layak mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Bentuk pengakuannya bisa berupa regulasi di bawah Undang-Undang,” katanya.

Senada dengan hal tersebut, Masnuah, Sekretaris Jenderal PPNI, menguraikan keberadaan perempuan nelayan di Indonesia sangat penting, bukan hanya dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam konteks keberlanjutan lingkungan hidup dan kohesi sosial. “Banyak anggota kami di berbagai tempat di Indonesia telah melakukan upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Lebih dari itu, mereka telah mendirikan koperasi nelayan, yang dengan itu tercipta gotong royong yang kuat,” tuturnya.

Masnuah menyayangkan identitas perempuan nelayan masih disematkan pada suami mereka. “Kami melihat, perempuan nelayan, baik secara budaya maupun kebijakan, masih dilekatkan pada suami mereka. Di dalam kebijakan, hal ini bisa dilihat di dalam UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. UU ini masih belum memberikan pengakuan bagi perempuan nelayan,” tegasnya.

Di samping belum adanya pengakuan politik dari pemerintah, perempuan nelayan adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban akibat kebijakan pembangunan di kawasan pesisir dan pulau-pulau yang berwatak ekstraktif, eksploitatif, dan merampas ruang hidup masyarakat.

KIARA mencatat, perempuan nelayan adalah kelompok yang paling menderita secara berganda, khususnya akibat proyek reklamasi di 42 wilayah di Indonesia dan proyek tambang pesisir di 26 wilayah di Indonesia. Pusat Data dan Informasi KIARA (2018) mencatat, 79.348 keluarga nelayan terdampak akibat proyek reklamasi serta lebih dari 35.000 keluarga nelayan, terdampak proyek tambang pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Mereka memiliki beban yang sangat berganda. Saat suami mereka kehilangan penghasilan karena lautnya rusak, perempuan nelayan terus bekerja untuk menafkahi keluarga. Dalam kondisi ini, dimana kehadiran pemerintah?” tanya Susan.

Masnuah, menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengevaluasi dan menghentikan seluruh proyek pembangunan yang terbukti merampas ruang hidup perempuan nelayan. “Pemerintah harus hadir untuk perempuan nelayan dengan cara mengakui kami dan melindungi ruang hidup kami,” pungkasnya.

Informasi lebih lanjut:
Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050
Masnuah, Sekretaris Jenderal PPNI, +62 852-2598-5110

 

KIARA: Tak Bahas Perampasan Ruang Hidup, kedua Capres tak Punya Visi

Siaran Pers
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

Catatan Terhadap Debat Capres Putaran Kedua
KIARA: Tak Bahas Perampasan Ruang Hidup, kedua Capres tak Punya Visi Bahari

Jakarta, 18 Februari 2019 – Perampasan ruang hidup masyarakat pesisir di Indonesia, – yang terdiri dari nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir,- tidak menjadi fokus pembahasan dalam debat calon Presiden putaran kedua, yang diselenggarakan pada Minggu (17/02/2019) malam, meski di dalamnya terdapat isu kemaritiman yang ditanyakan oleh panelis.
Praktik perampasan ruang hidup masyarakat pesisir dapat dilihat dalam proyek reklamasi.

Pusat Data dan Informasi KIARA (2018), mencatat sampai dengan tahun 2018 total luasan proyek reklamasi telah mencapai 79.348,9 hektar di 42 lokasi pesisir di Indonesia. Akibat proyek ini, keberlanjutan hidup 747.363 keluarga nelayan di Indonesia terancam hilang akibat rusaknya ekosistem pesisir dan hilangnya hasil tangkapan ikan.

“Proyek reklamasi di kawasan pesisir adalah permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat pesisir di Indonesia. Namun, sayangnya kedua calon Presiden absen membahas isu ini. Hal ini menandakan, keduanya tidak memiliki visi bahari,” tegas Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA.

Susan melanjutkan, jika membaca data tahun 2016, jumlah proyek reklamasi terus mengalami peningkatan dari 16 kawasan menjadi 42 kawasan pesisir. Dengan kata lain, ada peningkatan lebih dari 100 persen proyek reklamasi dalam dua tahun terakhir. “Ini adalah ironi pembangunan di Indonesia sebagai negeri kepulauan yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau,” katanya.

Selain menyinggung masalah reklamasi, KIARA juga persoalan proyek pembangunan pariwisata yang menggunakan skema Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Menurut Susan, proyek ini jelas-jelas telah merampas ruang hidup masyarakat pesisir di banyak kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dari 10 proyek, KIARA telah melakukan penelitian di 6 lokasi proyek pariwisata. “KIARA telah melakukan penelitian mengenai
dampak proyek ini terhadap masyarakat pesisir. Salah satu kesimpulannya, proyek ini tidak dibutuhkan oleh masyarakat pesisir karena memisahkan mereka dengan laut sebagi ruang hidupnya,” tutur Susan.

Bahkan dalam praktiknya, masyarakat telah melakukan perlawanan terhadap perampasan ruang hidup atas nama pembangunan, sebagaimana yang terjadi di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. “Setidaknya ada 300 keluarga nelayan yang terusir akibat proyek pariwisata Mandalika. Kini mereka melakukan perlawanan,” ungkap Susan

Proyek reklamasi dan proyek pariwisata merupakan ancaman, tak hanya untuk keberlanjutan kehidupan sosial-ekonomi dan lingkungan hidup, tetapi juga ancaman bagi keberlangsungan kebudayaan bahari yang telah dipraktekkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi oleh masyarakat pesisir di seluruh Indonesia. “Ada dampak serius yang akan terjadi jika proyek reklamasi dan pariwisata tidak dihentikan: hilangnya budaya bahari di Indonesia,” imbuhnya.

Menurut Susan, dalam debat putaran kedua, masyarakat hanya disuguhi retorika lama yang diulang-ulang tanpa komitmen serius dari kedua kandidat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat pesisir serta komitmen untuk menegakan keadilan sosial-ekologis yang selama ini
telah dirampas atas nama pembangunan. “Perlindungan ruang hidup masyarakat pesisir dalam rangka menegakan keadilan sosial-ekologis adalah mandat konstitusi yang wajib dilaksanakan. Inilah yang harus menjadi agenda penting kedua calon presiden,” pungkas
Susan. (*)

Informasi lebih lengkap:
Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, 0821-1172-705

KIARA: Anies Tak Serius Hentikan Reklamasi Teluk Jakarta

Siaran Pers
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

Anies Tak Serius Hentikan Reklamasi Teluk Jakarta

Jakarta, 29 Januari 2019. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta tidak serius menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. Sepanjang dua pekan terakhir, nelayan Teluk Jakarta dikagetkan oleh fenomena beroperasinya restoran atau food court di atas Pulau D yang telah berjalan sejak tanggal 23 Desember 2018, tahun lalu. Padahal, sampai hari ini berbagai bangunan di pulau reklamasi tersebut tidak memiliki izin, alias ilegal. Fakta ini juga telah dibenarkan oleh Gubernur DKI, Anies Baswedan dan berbagai jajarannya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyatakan bahwa di dalam penghentian proyek reklamasi Teluk Jakarta, Gubernur DKI Jakarta lebih banyak melakukan akrobat dibanding menyelesaikan permasalahan yang ditinggalkan oleh gubernur sebelumnya. “Anies tak serius menghentikan Reklamasi di Teluk Jakarta. Yang ada hanya berbagai akrobat untuk mengelabui masyarakat,” tegasnya di Jakarta, pada Senin (28/01/2019).

Ketidakseriusan Gubernur DKI Jakarta dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta, menurut Susan semakin semakin terlihat dari berbagai kebijakan yang diambilnya. “Sejak awal, Anies hanya membatalkan izin 13 pulau buatan. Adapun 4 pulau lainnya tidak dibatalkan. Padahal, 4 pulau buatan ini telah melanggar hukum, merusak lingkungan, merugikan kehidupan nelayan di Teluk Jakarta,” ungkap Susan.

Langkah selanjutnya, kata Susan, Anies malah mengubah nama-nama pulau reklamasi: Pulau C yang berubah menjadi Pulau Kita; Pulau D menjadi Pulau Maju; dan Pulau G menjadi Pulau Bersama. Keputusan perubahan nama tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1744 Tahun 2018. “Ini adalah langkah untuk mengelabui pikiran supaya kesadaran masyarakat terhadap ruang menjadi kabur,” tambah Susan.

Setelah itu, tanpa dasar hukum yang jelas, Anies malah membangun jalan ke Pulau D. Anies berkilah bahwa aturannya akan dibuat kemudian. “Ini jelas pelanggaran hukum. Bagaimana mungkin membangun sesuatu tanpa payung hukum,”? Tanya Susan.

Fakta terakhir adalah berjalannya aktivitas bisnis, dimana restoran dan food court bebas beraktivitas dan berjualan di Pulau D sejak akhir tahun lalu. Menurut Susan, ada dua kemungkinan hal ini bias terjadi, yaitu: pertama, Anies tidak mengetahui aktivitas bisnis yang terjadi di pulau D; kedua, Anies mengetahui hal ini tapi membiarkan hal ini terjadi.

“Berbagai fakta menunjukkan, Anies mengetahui dan membiarkan hal ini terjadi. Buktinya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta Edy Junaedi mengatakan sudah ada pengajuan izin sehubungan dengan pendirian restoran atau food court pulau reklamasi itu,” papar Susan.

Susan menuturkan, sejak awal Anies seharusnya tidak main-main dengan permasalahan Reklamasi Teluk Jakarta, mengingat masyarakat akan selalu mengawasi. “Proyek ini sudah waktunya diakhiri. Anies harus berani melakukan itu demi masa depan kehidupan ribuan nelayan di Teluk Jakarta dan demi masa depan restorasi Teluk Jakarta,” Pungkas Susan. (*)

Informasi lebih lanjut

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, 0821-1172-7050

Kalau Berpihak Kepada Kedaulatan Nelayan dan Perempuan Nelayan, Susi Harusnya Tak Keluarkan Izin

Siaran Pers
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
www.kiara.or.id

Kalau Berpihak Kepada Kedaulatan Nelayan dan Perempuan Nelayan, Susi Harusnya Tak Keluarkan Izin

Jakarta, 20 Desember 2018 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengecam langkah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang telah mengeluarkan izin lokasi untuk pembuatan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Proyek Reklamasi Teluk Benoa Bali. Susi beralasan, penerbitan izin itu merujuk pada tata ruang Provinsi Bali.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyatakan bahwa langkah yang diambil Susi Pudjiastuti telah menciderai dan mengkhianati keinginnan kolektif masyarakat Bali yang menolak proyek reklamasi Teluk Benoa. “Kalau Ibu Susi Berpihak kepada masyarakat Bali, seharusnya tak mengeluarkan izin lokasi untuk pembuatan AMDAL. Izin tersebut melukai 39 desa adat di Bali dan membuat ratusan ribu masyarakat pesisir terancam kehilangan ruang hidupnya, terutama nelayan dan perempuan nelayan” tegasnya.

Susan mempertanyakan klaim Susi yang menyatakan izin lokasi tersebut berpijak pada tata ruang provinsi Bali. Menurutnya, Susi harusnya merujuk kepada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang dimandatkan oleh UU Nomor 1 Tahun 2014. “Klaim Ibu Susi sangat lemah karena tidak berpijak pada RZWP3K. Sementara itu, RZWP3K Provinsi Bali sampai saat ini juga belum disahkan. Artinya, izin yang dikeluarkan bertentangan dengan hukum. Dalam pada itu, hingga hari ini masyarakat sipil terus mengawasi Ranperda RZWP3K yang sedang dalam proses perbaikan dokumen awal,” ungkap Susan.
Lebih jauh, Susan meminta Susi Pudjiastuti untuk mempelajari kenapa masyarakat Bali menolak proyek reklamasi Teluk Benoa dengan cara melakukan perlawanan selama lima tahun berturut-turut yang melibatkan lebih dari 39 desa adat dari seluruh Bali. Tak hanya itu, Susi diminta untuk melihat dampak reklamasi Teluk Benoa bagi daerah lainnya.

“Sebagai seorang Menteri, Ibu Susi harusnya cerdas membaca keinginan masyarakat Bali yang melawan reklamasi selama lima tahun dengan berbagai cara. Selain itu, Ibu Susi juga harus melihat nelayan dan perempuan nelayan di Lombok Timur, khususnya di kawasan Selat Alas yang kehilangan kawasan tangkapan ikan karena dijadikan daerah penambangan pasir untuk Reklamasi Teluk Benoa,” tutur Susan.

Reklamasi Benoa tak hanya merusak kawasan Bali saja, melainkan merusak kawasan-kawasan lain, khususnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil karena pasir lautnya diambil untuk material pasir reklamasi. “Tak ada kompromi untuk hal ini. Susi harus cabut izin tersebut demi keberlanjutan masyarakat pesisir Bali yang berdaulat dan sejahtera,” pungkas Susan. (*)

Info lebih lanjut
Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, 082111727050

Tata Kelola Perizinan Kapal Perikanan Memberatkan dan Menyusahkan Nelayan Kecil

Siaran Pers
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
www.kiara.or.id

Tata Kelola Perizinan Kapal Perikanan Memberatkan dan Menyusahkan Nelayan Kecil

Jakarta, 15 Agustus 2018 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera memperbaiki tata kelola perizinan kapal perikanan karena memberatkan dan menyusahkan nelayan. Hal ini terjadi saat nelayan membuat dan/atau perpanjangan perizinan kapal perikanan ukuran di bawah 5 GT.

Pusat Data dan Informasi KIARA menemukan bahwa nelayan di Kabupaten Kendal, Jepara dan Demak yang memiliki kapal dengan ukuran di bawah 5 GT belum melakukan perpanjangan perizinan kapal.

Susan Herawati, Sekjen KIARA menegaskan “Di Kabupaten Kendal, lebih dari 100 kapal dengan ukuran di bawah 3 GT belum memiliki surat perpanjangan perizinan kapal terbaru. Hal ini merupakan akibat dari tata kelola perizinan kapal yang menyulitkan nelayan dalam perizinan kapal.”

Di dalam Peraturan Menteri No. 30 Tahun 2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang, jumlah hari yang dibutuhkan untuk mengurus kelengkapan dokumen kapal perikanan (SIUP, SIPI, SIKPI, dan Buku Kapal Perikanan) selama 37 hari atau 1 bulan 1 pekan. Jika mengacu pada SOP Izin SIUP yang dapat diakses dalam website KKP, estimasi waktu yang dibutuhkan pada penerbitan perizinan SIUP ialah kurang dari 18 hari, sedangkan SIPI kurang dari 16 hari dan kurang dari 22 hari. Tetapi dari fakta yang ditemukan untuk melakukan pembuatan atau perpanjangan izin kapal perikanan memakan waktu lebih dari 3 bulan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang diterbitkan pada 7 November 2014 terkait pembebasan perizinan kapal di bawah 10 GT untuk tidak perlu mengurus surat izin kapal untuk melaut, hanya perlu membuat Surat Daftar Kapal ke DKP daerah. Tetapi di lapangan, SE tersebut tidak ditaati pemerintah daerah sehingga nelayan dengan kapal di bawah 10 GT harus mengurus surat perizinan kapal perikanan.

Sugeng Triyanto, nelayan Kabupaten Kendal, Jawa tengah, mengatakan, “Hari ini nelayan tradisional di cekik lehernya. Contohnya, untuk mengajukan perijinan kapal saja kami harus menunggu berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai satu tahun tapi tidak keluar juga suratnya. Kendala utama yang kami (nelayan Kendal) hadapi adalah untuk pengurusan perizinan kapal harus langsung ke KSOP dan kami tidak tahu kapan jadwal mereka datang ke Kendal dan kami tidak ada kontak mereka”.

Pada saat bersamaan, nelayan tradisional dipersulit dengan pengurusan surat perizinan yang harus diajukan di tingkat provinsi dan wewenangnya tidak lagi di tingkat daerah.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sugeng Harianto nelayan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ia mengungkapkan “Perizinanan kapal semakin hari semakin sulit dan hampir semua kapal yang berukuran 3-5 GT surat perizinan kapal belum diperpanjang. Perizinan kapal nelayan kecil seperti kami disuruh melakukan perizinan seperti nelayan-nelayan besar, harus ke pusat. Hal ini sangat memberatkan, dulu melakukan perpanjangan izin bisa dilakukan didaerah dan selesai dalam jangka waktu 1-3 hari. Kalau sekarang, bahkan dalam waktu 3 bulan masih belum selesai perizinannya padahal hanya melakukan perpanjangan saja”.

Sulitnya pengajuan perizinan kapal menjadi catatan penting di tengah upaya negara menjadikan nelayan sebagai pilar utama dari Poros Maritim ala Jokowi-JK. Hambatan pada pengajuan surat izin kapal menyebabkan jasa calo bertumbuh subur dan pada akhirnya nelayan tradisional tetap melaut sekali pun tidak ada surat-surat.

KIARA secara tegas meminta dan mendesak KKP untuk mengevaluasi kembali tata kelola perizinan kapal di bawah 5 GT. Pada saat bersamaan, pengajuan perizinan seharusnya dikembalikan ke daerah guna mempermudah akses nelayan ke pengajuan perizinan dan memutus rantai calo di tingkat lokal. Negara seharusnya hadir, menjamin masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional untuk tetap melaut dengan rasa nyaman dan aman.

Info Lebih Lanjut
Susan Herawati, Sekjen KIARA (0821-1172-7050),
Sugeng Triyanto, Nelayan Kendal (0813-9162-1917),
Sugeng Harianto, Nelayan Jepara (0852-8970-1385