Hari Nelayan Harus Didedikasikan Bagi Nelayan

Jakarta, 6 April 2019. Wacana pemerintah melalui DPR dan Kemenko Maritim untuk menetapkan hari nelayan nasional menjadi 21 Mei dinilai tidak berangkat dari suara nelayan dan perempuan nelayan Indonesia. Sebelumnya, hari nelayan diperingati setiap tanggal 6 April sejak era pemerintah Soekarno dan masih menyimpan perdebatan terkait sejarahnya. Terkait nelayan dan sejarah kebaharian nusantara, Indonesia memiliki hari Juanda dan Hari Maritim. Hari juanda merupakan momentum penting bagi sejarah Indonesia sebagai negara kepulauan. Sementara Hari Maritim menyimpan visi maritim Indonesia seperti yang dicanangkan Pemerintah Sukarno dan bisa dikatakan sebagai moment mencari bentuk kemajuan Indonesia dan identitas budayanya berdasar geopolitik  dan geografi kepulaannya. Namun, wacana penetapan hari nelayan nasional menjadi tanggal 21 Mei yang saat ini tengah diwacanakan tampak hanya persoalan praktis saja. Tidak berangkat dari suara nelayan Indonesia maupun akar sejarah yang pantas untuk dijadikan rujukan dan simbolisasi suatu peringatan nasional. Menjadikan 21 Mei sebagai hari nelayan terkesan lebih sarat dengan kepentingan politik semata. Idealnya, penetapan hari nelayanpun jika harus mengganti hari nelayan yang selama ini diperingati tiap 6 April, seharusnya menjadi momen untuk mengapresiasi perjuangan panjang nelayan dan perempuan nelayan sebagai pensuplai protein bangsa dan penjaga ekologi laut Indonesia. Rencana penetapan 21 Mei sebagai hari nelayan sejauh ini belum jelas landasan pijak sejarah mau pun wacana tujuannya. Idealnya hari nelayan haruslah berkait dengan semangat perjuangan mau pun harapan kemajuan menyangkut nelayan itu sendiri. Jika merujuk kepentingan, sejarah dan harapan para nelayan baik laki-laki maupun perempuan, 16 Juni lebih tepat dijadikan sebagai peringatan hari nelayan. Pasalnya di situ ada catatan sejarah kemenangan perjuangan nelayan Indonesia secara konstitusional untuk menjaga laut dan pulaunya dari kemungkinan korporatisme dan privatisasi yang jauh dari agenda mensejahterakan nelayan. Susan Herawati, Sekjen KIARA menuturkan “Negara ini seharusnya menetapkan 16 Juni sebagai hari nelayan, hal ini berangkat dari sejarah besar nelayan Indonesia. Pada tanggal 16 Juni, Mahkamah Konstitusi mengakui Hak Konstitusional Nelayan Indonesia, apa saja hak konstitusional nelayan yaitu hak melintas, hak mengakses lautnya, hak mengelola lautnya sesuai dengan tradisi dan kearifan yang telah dijalankan turun temurun dan terakhir hak untuk mendapatkan laut yang bersih dan sehat.”     Keputusan Mahkamah Konstitusi No 3/PUU-VIII/2010, tanggal 16 Juni 2011, adalah mengembalikan persoalan pengelolaan kawasan pesisir ke semangat dasar UUD 45 Pasal 33. Atas dasar itulah, Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) sebagaimana tercantum dalam UU No 27 Tahun 2007 Pasal 1 (18), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Pasal 22, Pasal 23 ( ayat 4 dan 5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 (1), Pasal 71, Pasal 75 UU No 27 Tahun 2007 bertentangan dengan UUD 45. Pada saat bersamaan, Mahkamah Konstitusi pada saat itu menilai pemberian HP3 melanggar prinsip demokrasi ekonomi karena akan membuat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai pemilik modal besar. Penguasaan ini akan berdampak pada tersingkirnya nelayan dari ruang hidupnya yaitu pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. “Artinya, 16 Juni memiliki alasan lebih tepat untuk ditetapkan menjadi hari nelayan nasional. Karena pada tanggal 16 Juni nelayan Indonesia bangkit dan hak konstitusionalnya diakui melalui Keputusan MK No 3/PUU-VIII/2010. Ini kemenangan nelayan atas ruang hidupnya, dan tentu 16 Juni tidak sarat dengan urusan politik.” Ujar Susan. Susan juga menilai sudah waktunya orang kecil dari kalangan masyarakat yang nyata berkontribusi bagi bangsa ini seperti halnya para nelayan mendapat tempat terhormat dalam sejarah Indonesia. Hanya dengan cara pikir semacam itu, negara ini menunjukkan kesadaran yang lebih maju dan sesuai dengan semangat kemerdekaan Indonesia. “Jangan hanya untuk tujuan seperti politik yang hanya sementara mesti sampai menutup hakikat sejarah yang lebih layak dijadikan rujukan dan tonggak kebangsaan. Hari nelayan harus dikembalikan kepada nelayan Indonesia. Supaya publik dan generasi kita mengingat kontribusi nelayan bagi bangsa ini. Di situlah visi kebaharian dan kemaritiman kita mestinya juga ditegakkan.” tutup Susan.     Untuk informasi lebih lanjut: Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA di 082111727050

Tolak Tanggul Beton, Tanam Mangrove untuk Mitigasi Bencana

KIARA, Jakarta, 4 Mei 2019 – Rencana pembangunan tanggul beton di sepanjang pesisir Kota Palu terus mendapatkan kritik dari masyarakat. Pasalnya, rencana pemerintah yang akan membangun tanggul laut sepanjang 7,5 km dan setinggi 3 meter dinilai tidak akan menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di sepanjang pesisir kota Palu pasca gempa dan tsunami 28 September tahun lalu. Susan Herawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyatakan bahwa masyarakat pesisir di Kota Palu tidak membutuhkan tanggul laut. “Ini adalah betonisasi pesisir. Selain tidak dibutuhkan oleh masyarakat, pembangunan tanggul ini tidak sesuai dengan kondisi alam kawasan pesisir,” tegasnya. “Pembangunan tanggul laut di pesisir Palu sangat mahal,” tambah Susan “karena pemerintah harus melakukan pinjaman kepada sejumlah lembaga pendanaan internasional seperti Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Bank Dunia.” Pusat Data dan Informasi KIARA (2019) mencatat, kawasan pesisir secara alamiah lebih membutuhkan hutan mangrove sebagai pelindung alami dari ancaman gelombang tinggi. “Berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, hutan mangrove lebih aman untuk benteng kawasan pesisir karena fungsi alaminya yang mampu menahan gelombang dan membentuk daratan baru,” tutur Susan. Selain lebih aman, mangrove juga lebih murah karena tidak harus melakukan pinjaman utang kepada lembaga keuangan internasional. “Tanpa harus melakukan pinjaman kepada lembaga asing semacam Bank Dunia dan JICA, penanaman mangrove dapat memperkuat gotong royong masyarakat yang telah terbangun selama ini,” kata Susan. Pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman yang dialami masyarakat di Kabonga Besar dan Desa Pesisir Pantoloan Boya di Kabupaten Donggala yang diselamatkan oleh ratusan ribu pohon mangrove. Praktik arif masyarakat dalam merawat mangrove teruji dapat melindungi masyarakat dari bencana dan memberikan nilai ekonomi bagi keluarga nelayan. KIARA menilai, pembangunan tanggul beton di kawasan pesisir merupakan langkah yang sangat keliru dalam konteks mitigasi bencana. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah diminta untuk melakukan mitigasi bencana sesuai dengan kondisi alam di kawasan pesisir. “Kami mendesak pemerintah untuk membatalkan pembangunan tanggul beton di pesisir Kota Palu karena tak memberikan manfaat bagi perlindungan masyarakat pesisir,” Pungkasnya.(*)    

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

Lawan Konstitusi, Pelaku Penjualan Pulau Kecil Harus Ditindak Tegas

KIARA, Jakarta, 16 Maret 2019 – Praktik penjualan pulau kecil di Indonesia melanggar konstitusi dan identitas bangsa sebagai negara bahari. Pulau kecil adalah salah satu hal yang dimandatkan oleh UUD 1945 untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat telah diperdagangkan secara terang-terangan oleh sekelompok orang yang mencari keuntungan jangka pendek.   Menanggapi hal ini, Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, menegaskan bahwa hal tersebut jelas-jelas melawan konstitusi Republik Indonesia, yaitu pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Praktik penjualan pulau kecil di Kepulauan Seribu DKI Jakarta, adalah bentuk pengingkaran terhadap konstitusi. Pemerintah harus tindak tegas pelaku penjualan pulau di Kepulauan Seribu ini,” katanya.   Susan menjelaskan, penjualan pulau kecil bernama Pulau Dua Barat ini merupakan ironi kedaulatan negara karena terjadi di halaman depan Ibu Kota Republik Indonesia. “Di beranda Jakarta saja ini bisa terjadi dengan mudah. Bagaimana dengan pulau kecil lain di kawasan- kawasan yang minim pengawasan negara?” tanyanya.   Dalam Penelusuran KIARA, penjualan Pulau Dua Barat sebagaimana yang terdapat di dalam situs www.99.co itu bukan satu-satunya. “Kami menemukan hal serupa di dalam situs yang sama, yaitu penjualan pinggir pantai Pulau Tidung seluas 1.453 m² dengan total harga Rp3.632.500.000. Praktik penjualan pulau kecil di Kepulauan Seribu ini perlu diinvestigasi oleh pemerintah bersama dengan masyarakat,” tuturnya.   Pusat Data dan Informasi KIARA (2018) mencatat, dari jumlah 110 pulau lebih, setidaknya 60 pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu telah dimiliki oleh swasta. Berbeda dengan data Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu yang menyebut, hampir 90 persen pulau-pulau di Kepulauan Seribu telah dikuasai swasta. “Fakta-fakta ini menjelaskan betapa kedaulatan di lautan Indonesia belum bisa tegak,” ujar Susan Herawati.   Penjualan kawasan dan pesisir pulau-pulau kecil saat ini tengah jadi persoalan yang mengkhawatirkan karena terus terjadi. Selain situs www.99.co, terdapat situs lain yang menjual pulau-pulau kecil secara terang-terangan, yaitu situs www.privateislandonline.com yang menawarkan Pulau Tojo Una-una di Sulawesi Tengah dan dua kawasan pesisir di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur.   “Jika pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia terus dijual dan dimiliki oleh swasta, lalu bagaimana dengan keberlanjutan nasib masyarakat pesisir yang hidup di kawasan tersebut? Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dikembalikan kepada mandat konstitusi, dimana kemakmuran rakyat harus menjadi tujuan utamanya,” pungkas Susan Herawati (*).  

Info lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, di +62 821-1172-7050

Catatan Terhadap Debat Capres Putaran Kedua

KIARA: Kedua CAPRES Tidak Memiliki Visi Bahari

  Jakarta, 18 Februari 2019 – Masyarakat Indonesia tadi malam telah menyaksikan langsung debat calon Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 putaran kedua mengenai sejumlah isu penting, yaitu isu energi dan pangan; sumberdaya alam dan lingkungan hidup; serta infrastruktur. Sejumlah isu tersebut merupakan persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia.   Setelah mengikuti dan memperhatikan substansi perdebatan, KIARA memiliki sejumlah catatan penting terkait dengan isu-isu yang diperdebatkan. Pertama, terkait dengan isu energi. Kedua calon Presiden tidak memiliki misi untuk membangun energi terbarukan. Dua- duanya sama terjebak di dalam pandangan keliru, bahwa energi alternatif yang berasal dari kelapa sawit (biofuel). Padahal, Indonesia memiliki kelimpahan potensi energi alternatif seperti energi ombak laut yang belum dimanfaatkan dengan baik, selain dari energi angin dan panas matahari.   Tak hanya itu, mengurangi energi fosil hanya sebatas slogan semata, karena di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2018-2027, pemerintah menetapkan ratusan proyek pembangunan PLTU batu bara yang lokasinya banyak di berada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Proyek ini tentu akan menghancurkan ekosistem darat dan laut Indonesia pada masa-masa yang akan datang.   Kedua, terkait dengan sawit, kedua calon Presiden sama-sama berpihak terhadap ekspansi perkebunan sawit yang terbukti merampas tanah masyarakat. Pusat Data dan Informasi KIARA (2018), mencatat ekspansi sawit tidak hanya terjadi di hutan-hutan tropis, melainkan juga di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Luasan sawit di pesisir tercatat lebih dari 600 hektar. Selain itu, hutan di pulau-pulau kecil yang luasnya lebih dari 4 juta hektar, terancam juga habis oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit. Ekspansi ini mengancam keanekaragaman hayati dan lokus pangan.   Ketiga, terkait dengan isu pangan. Baik calon Presiden 01 maupun calon Presiden 02 sama- sama tidak memiliki misi kedaulatan pangan sekaligus diversifikasi pangan. Keduanya hanya terjebak pada isu harga pangan murah dan ketersediaan beras serta jagung. Padahal, kedaulatan pangan meniscayakan perlindungan terhadap alam sebagai lokus pangan. Tak hanya itu, keduanya tak terlihat bicara mengenai pangan alternatif seperti pangan laut dan juga sagu sebagai pangan strategis. Padahal alam Indonesia memiliki kekayaan pangan yang berbeda di setiap tempat.     Keempat, mengenai kepemilikan tanah. Kedua calon Presiden tidak memiliki misi untuk menegakan keadilan sosial-ekologis, khususnya di kawasan pesisir dan pulau-pulau karena tidak berbicara mengenai persoalan kepemilikan pulau-pulau kecil baik oleh perorangan maupun perusahaan, sebagaimana terjadi di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Dari 110 Pulau kecil, lebih dari 60 pulau dimiliki oleh perorangan dan atau perusahaan. Fakta-fakta di lapangan membuktikan bahwa kepemilikan pulau-pulau kecil ini mengancam ruang hidup nelayan.   Kelima, terkait dengan infrastruktur. Dalam catatan KIARA, pembangunan infrastruktur selama ini tidak memberikan dampak baik bagi masyarakat pesisir. Lebih jauh, pembangunan fasilitas publik yang menjadi tanggung jawab negara, masih jauh belum mereka rasakan. Sebagai contoh infrastruktur listrik. Sampai hari ini ada 544.748 rumah tangga nelayan di desa pesisir yang menggunakan listrik non PLN. Mereka biasanya memiliki alat semacam genset yang membutuhkan banyak solar. Selain itu, ada 561.065 rumah tangga di desa pesisir yang belum teraliri listrik. Dengan demikian, total rumah tangga nelayan yang belum menikmati listrik dari negara sebanyak 1.105.813 rumah tangga perikanan.   Keenam, terkait dengan isu kebaharian dan kemaritiman. Kedua calon Presiden terlihat tidak memiliki gagasan yang maju dalam isu ini. Calon Presiden 01 hanya bicara pemberantas IUU Fishing, tol laut, bank mikro, dan pertambangan laut. Sedangkan calon Presiden 02 terlihat tidak memiliki gagasan apapun. Padahal persoalan utama dalam isu adalah kedaulatan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan perempuan nelayan, yang harus berhadapan dengan praktik perampasan ruang hidup akibat proyek pembangunan infrastruktur. Dalam catatan KIARA, reklamasi pantai, pertambangan pesisir dan pulau- pulau kecil, pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil dalam skema Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), terbukti merampas ruang hidup masyarakat pesisir.   “Dari semua pemaparan capres 01 dan capres 02, masyarakat dapat menilai bahwa gagasan- gagasan yang disampaikan oleh keduanya tidak menyentuh permasalahan riil yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya masyarakat pesisir di Indonesia. Dalam pada itu, Indonesia bisa terjebak dalam mengartikulasi kedaulatan sejati masyarakat bahari yang seharusnya tergambar dari debat malam tadi. ” tegas Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA.   Menurut Susan, debat putaran kedua ini hanya mengulang-ulang retorika lama tanpa komitmen serius untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan menegakkan keadilan sosial-ekologis yang selama ini telah dirampas atas nama pembangunan. “Baik capres 01 maupun capres 02, sama-sama tak memiliki misi melindungi dan memperdayakan kehidupan lebih dari 12 juta rumah tangga perikanan yang tinggal di 12 ribu desa pesisir di Indonesia,” pungkasnya.   Informasi lebih lengkap:   Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, 0821-1172-7050

3 Foto Scientific Exploration: Bukti Sehatnya Terumbu Karang di Perairan Pantai Sekitar Tugu Boboca

Peneliti dan fotografer bawah laut yang tergabung dalam program Scientific Exploration, melakukan dokumentasi terumbu karang di perairan pantai sekitar tugu boboca, Teluk Manado, Senin (11/2/2019). Hasilnya, mereka merilis 3 foto terbaik yang menggambarkan kondisi karang di lokasi pendokumentasian. Perairan sekitar tugu Boboca merupakan 1 dari 8 site eksplorasi Teluk Manado. 8 site yang ditetapkan itu dimulai dari batas kota Manado hingga perairan Tongkaina. Eksplorasi akan dilakukan dalam kurun 5 bulan, sejak Januari hingga Mei 2019. Lewat kegiatan itu, mereka berupaya mengidentifikasi jenis dan sebaran karang di Teluk Manado, serta melahirkan data untuk proses edukasi masyarakat. Pada tahap awal, eksplorasi dilakukan di perairan pantai sekitar tugu Boboca. Dari kegiatan itu, tim Scientific Exploration memilih 3 foto untuk dipublikasi. Mereka berharap, lewat foto- foto yang dirilis, masyarakat dapat mengetahui kondisi bawah laut kota Manado. Biondi Tampanguma, Koordinator Marine Biologi-Underwater Survey mengatakan, foto-foto yang didokumentasikan tim Scientific Exploration menunjukkan kesehatan karang di perairan pantai sekitar tugu Boboca. Foto pertama menunjukkan momen keluarnya tentakel dari 1 polip karang. Munculnya tentakel karena aktifitas produksi atau mencari makan, yang biasanya terjadi pada malam hari. “Tapi, karena ini ada di daerah yang bisa membuat mereka berproduksi atau mencari makan, makanya keluar lah tentakel-tentakel ini. Dia juga muncul karena karang tidak dalam keadaan stres, bertumbuh baik, tidak terganggu dan bertumbuh sehat,” ujar Biondi. Foto kedua adalah karang berbentuk massif. Keunikan foto ini karena karang bertumbuh dan menempel pada keseluruhan suatu batu karang. Kemudian, foto ketiga, menunjukkan tentakel yang keluar pada karang berbentuk massif. Biondi berharap, dengan dirilisnya 3 foto terumbu karang di perairan sekitar pantai boboca, masyarakat bisa mengetahui dan ikut menjaga ekosistem laut. Menurutnya, kesehatan terumbu karang berbanding lurus dengan berlimpahnya ikan. “Ini bukti kecantikan karang di Malalayang. Kalau masyarakat tahu, mereka bisa jaga lingkungan sekitar. Agar terumbu karang yang bagus ini bisa terus kita lihat di tahun-tahun berikutnya,” terangnya. Toar Pantouw, Koordinator Dokumentasi Scientific Exploration mengatakan, proses pendokumentasian dilakukan pada kedalaman maksimal 19 meter, luas 50 x 50 meter dan suhu air antara 24 hingga 30 derajat celcius. “Total waktu penyelaman adalah 91 menit. Visibilitas di perairan itu relatif baik, dengan jarak pandang horisontal 18 hingga 20 meter. Kami mendokumentasikan tutupan karang, jenis- jenis karang. Mengambil foto detil, juga video untuk karang,” kata Toar.   Ferry Rasubala, videographer kegiatan itu menambahkan, pada wilayah 50 x 50 meter itu, pendokumentasian dilakukan secara random (acak). Meski begitu, tim foto dan video secara bersama-sama menelusuri wilayah yang sudah ditentukan. “Tak ada masalah serius. Hanya pencahayaan. Kalau penentuan objek, ada tim yang mengarahkan,” terang Ferry. Tim yang mengikuti kegiatan itu terdiri dari 2 videographer, 1 fotografer target spesies dan 2 orang pendamping. Menurut Stephen Robert, Koordinator Search, Rescue, Casualty Evacuation and Logistics, tim pendamping bertugas menjaga kemanan aktifitas dokumentasi. Sebelum ini, tim Scientific Exploration memang telah menetapkan standar penyelaman. Kata Stephen, syarat yang harus dipenuhi adalah persiapan dan keamanan alat, serta kualifikasi tim dokumentasi. Syarat itu bertujuan untuk meminimalisir dampak di bawah laut. “Standar lain adalah setiap penyelam wajib mengisi surat bahaya akan adanya risiko dalam aktifitas penyelaman. Dengan menggunakan formulir itu, orang yang akan turun dalam pengambilan gambar, berbasis saintifik. Harus bersertifikat,” jelas Stephen. Tim Scientific Exploration masih akan melakukan pengematan bawah laut di sekitar pantai tugu Boboca. Sebab, pada tahap awal, mereka belum berhasil menggambarkan topografi dasar laut, karena permasalahan teknis. “Kami akan melakukan pemetaan bawah laut pada minggu-minggu ini,” ujar Steve Jansen, koordinator Geomorphology and Hydro-oceanography. “Kami juga akan melakukan pemasangan palem pasang-surut (pasut) permanen di perairan Malalayang Dua untuk melihat pergerakan naik-turunnya permukaan air laut secara berkala di Teluk manado.”    

Terobosan Baru di Teluk Manado

Rignolda Djamaluddin, Leader Scientific Exploration menilai, kegiatan pendokumentasian dan identifikasi karang di Teluk Manado dapat disebut sebagai terobosan baru. Sebab, selama ini, belum ditemukan adanya aktifitas riset menyeluruh di kawasan ini. Menurut dia, studi-studi bawah laut di Teluk Manado terbilang parsial dan terbatas. Belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji sistem di perairan tersebut. Karena itu, Rignolda berharap, kegiatan Scientific Exploration bisa menjadi basis data, serta referensi terkini terumbu karang di Teluk Manado. “Mudah-mudahan ini bisa jadi percontohan berbasis saintifik dan menarik lebih banyak orang untuk belajar,” terang Rignolda. Setelah ini, tim Scientific Exploration akan melakukan evaluasi untuk memperoleh metode yang lebih baik, efisien dan bisa dipertanggungjawabkan. Mereka juga akan coba mengkaji struktur dan identifikasi komunitas karang. “Harapan kami, mudah-mudahan, kami bisa lakukan identifikasi. Sebisa mungkin hingga spesies, minimal genus,” masih dikatakan Rignolda Djamaluddin.  

Catatan untuk Redaksi

Keterangan Foto Foto 1: momen keluarnya tentakel dari 1 polip karang Foto 2: karang yang bertumbuh dan menempel pada keseluruhan suatu batu karang. Foto 3: tentakel yang keluar pada karang berbentuk massif.  

Contact Person:

Rignolda Djamaluddin, Leader Scientific Exploration: 0852-5665-8559 Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA: +62 821-1172-7050

 

 

“Empat Tahun Nawacita Berlayar, Perampasan Ruang Hidup Masyarakat Bahari Meningkat”

Jakarta, 14 Januari 2019 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) meluncurkan Catatan Akhir Tahun 2018 pada Senin (14/01/2019) di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat. Dalam Catatannya, KIARA menggarisbawahi semakin masifnya proyek pembangunan di kawasan pesisir dalam bentuk reklamasi, pertambangan, kawasan pariwisata, konservasi, serta ekspansi perkebunan sawit di kawasan pesisir telah merampas kehidupan masyarakat bahari yang tersebar dari Sumatera sampai dengan Papua.   Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyampaikan bahwa pembangunan di kawasan pesisir selama empat tahun ke belakang belum menempatkan masyarakat bahari sebagai pelaku utama. “Sebaliknya, pembangunan selama empat tahun ini terus meminggirkan dan merampas kehidupan masyarakat bahari di lebih dari 12 ribu desa pesisir,” ungkapnya.   Susan menuturkan, pada tahun 2018, proyek reklamasi di kawasan pesisir meningkat dari 37 menjadi 41 titik; proyek pertambangan meningkat dari 21 menjadi 25 lokasi dengan total 1895 konsesi; kawasan pariwisata berbasis utang terus bertambah dan memakan korban dalam bentuk pembunuhan dan kriminlisasi; proyek konservasi laut berbasis utang sudah mencapai 20.871.894,62 juta hektar pada tahun 2018 dan akan ditambah lagi dengan kawasan konservasi seluas 11,63 juta hektar; serta ekspansi perkebunan wasit di kawasan pesisir dengan total luas 675.791 hektar (Tabel 1).   Tabel 1. Data sebaran proyek dan investasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil  
Jenis Proyek Dan Investasi Keterangan
Reklamasi Pantai Tahun 2018 proyek reklamasi tersebar  di 40 wilayah pesisir di Indonesia dengan total masyarakat. Tahun lalu hanya 37 titik. Adapun rumah tangga terdampak, sebanyak 747.363 keluarga nelayan
Pertambangan pesisir dan pulau-pulau kecil Tahun 2018 proyek ini tersebar di 25 lokasi dengan total 1.895 konsesi. Tahun lalu hanya tersebar di 21 lokasi. Sedikitnya
   
  33.000    keluarga    nelayan                 terdampak proyek ini.
Pariwisata pesisir dan penguasaan pulau- pulau kecil Sejak tahun 2014, KIARA mencatat sebanyak 14 pulau kecil telah diprivatisasi. Jumlahnya terus meningkat. Tahun 2018, KIARA mencatat sebanyak 79 pulau-pulau kecil telah menjadi kawasan privat untuk kepentingan pariwisata. Dampak proyek ini, nelayan dilarang mendekat dan menangkap ikan di kawasan pariwisata. Pada saat yang sama, Proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) terus digalakan dengan ditambahnya Mandalika dan Labuan Bajo pada tahun 2018. Setidaknya 300 keluarga nelayan di Mandalika dan 1700 keluarga nelayan di Labuan bajo terusir.
Perkebunan kelapa sawit di pesisir dan pulau-pulau kecil Proyek sawit telah memasuki kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara cepat dan masif. Tahun 2018 luas totalnya tercatat sebanyak 675.791 hektar di pesisir dan pulau-pulau kecil dari yang tersebar dari Sumatera sampai dengan Papua. Saat ini, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Papua telah menjadi orientasi baru proyek perkebunan sawit. Kondisi ini mengancam keberlanjutan ekologis dan praktek perampasan tanah terus terjadi.
Konservasi laut Pada tahun 2018, luas konservasi laut tercatat telah mencapai 20.871.894,62 juta hektar dan akan ditambah lagi dengan kawasan konservasi seluas 11,63 juta hektar sampai dengan tahun 2030. Proyek yang berbasis utang ini merampas kehidupan masyarakat bahari.
Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (2018)   Karena berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat bahari yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya kelautan dan perikanan, lima proyek tersebut di atas menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia. Dalam konteks inilah, fakta kemiskinan di kawasan pesisir tak terelakan.     Berdasarkan data tersebut, KIARA mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk tetap menempatkan masyarakat bahari sebagai aktor utama sektor perikanan di negeri ini. “Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, wajib melindungi dan memperdayakan masyarakat bahari sebagaimana yang dimandatkan UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam,” tegas Susan Herawati.   Susan menambahkan, perlindungan terhadap masyarakat bahari juga meniscayakan perlindungan terhadap ruang hidup laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang merupakan lokus kekayaan sumber daya perikanan dan kelautan sekaligus kawasan perairan tangkap mereka. “Pemerintah harus melindungi ruang hidup masyarakat bahari dan mengevaluasi seluruh proyek yang merampas kehidupan masyarakat bahari Indonesia. Ini adalah mandat utama Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010,” ujarnya.   KIARA mencatat, masyarakat bahari, merupakan produsen utama perikanan Indonesia. Dengan demikian, jika masyarakat bahari tidak menjadi aktor utama, maka takkan ada kedaulatan dan keberlanjutan produksi perikanan di Indonesia. “Di dalam sektor perikanan, seharusnya perencanaan pembangunannya berasal dari masyarakat bahari, pengelolaannya oleh masyarakat bahari, serta tujuannya untuk sebesar-besar kemakmuran, kedaulatan dan kemandirian masyarakat bahari Indonesia. Itu prinsip penting keadilan perikanan yang harus ditegakkan oleh negara dan dalam pada itu negara mampu hadir untuk memastikan masyarakat bahari berdaulat, mandiri dan sejahtera.” pungkasnya. (*)   Informasi lebih lanjut:   Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, 0821-1172-7050

Izinkan Pembangunan Jalan Pulau Reklamasi, Anies Melanggar Hukum

KIARA,Jakarta, 3 Januari 2019 – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan izin kepada PT Jakarta Propertindo untuk membangun jalan menuju pulau reklamasi di Teluk Jakarta sepanjang 7,6 kilometer dan lebar seluas 3 kilometer. Pembangunan jalan tersebut diklaim oleh Anies Baswedan tidak menyalahi aturan dan akan disiapkan aturannya di kemudian hari. Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta telah melanggar hukum karena telah membangun jalan tersebut tanpa payung hukum. “Lebih jauh, Anies melanggar hukum karena tidak membatalkan izin seluruh pulau reklamasi di Teluk Jakarta yang berjumlah 17 pulau,” tegasnya. Menurut Susan, sampai saat ini Provinsi DKI Jakarta masih belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah dimandatkan oleh UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Revisi UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Perda ini bertujuan untuk mengatur ruang di kawasan pesisir dan pulau- pulau kecil supaya tidak diprivatisasi dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. “Seharusnya Anies memprioritaskan Pengesahan Perda Zonasi karena aturan ini mendesak dan dibutuhkan untuk mengatur ruang pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi DKI Jakarta supaya tidak dikuasai oleh perorangan dan menyingkirkan nelayan dan masyarakat pesisir lainnya. Jika bukan dengan Perda Zonasi, lalu payung hukumnya apa?” Tanya Susan. “Dengan dibangunnya jalan menuju pulau reklamasi tersebut,” tambah Susan, “Anies sedang menunjukkan keberpihakannya bukan kepada 25 ribu nelayan yang tersebar di pesisir Jakarta, melainkan berpihak kepada korporasi besar yang telah membangun pulau tersebut.” Tak hanya itu, Susan juga mengkritik keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) khususnya yang membidangi urusan pesisir. Menurutnya, lembaga ini tidak memiliki relevansi, signifikansi dan kontribusi dalam menyelesaikan persoalan reklamasi Teluk Jakarta. “Keberadaan TGUPP bidang pesisir yang dibentuk oleh Gubernur DKI ini gagal membaca akar masalah reklamasi. Seharusnya, kajian-kajian lembaga ini mendorong pencabutan izin seluruh pulau reklamasi. Faktanya, tidak demikian,” tutur Susan. Susan menegaskan bahwa persoalan Reklamasi Teluk Jakarta seharusnya tak ada kompromi karena telah terbukti menghancurkan keberlanjutan lingkungan hidup dan menghancurkan kehidupan sosial-ekonomi nelayan serta masyarakat  lainnya     di Teluk Jakarta. “Dengan membatalkan izin 13 pulau reklamasi dan mengizinkan 4 pulau reklamasi, serta membangun jalan menuju pulau reklamasi, Anies sebenarnya sedang mengkhianati janji politiknya saat kampanye untuk Pemilihan gubernur dan wakil Gubernur DKI dahulu,” pungkasnya. (*) Info Selanjutnya: Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

Perda Zonasi, Komodifikasi Ruang Hidup Masyarakat Pesisir

KIARA, Jakarta, 5 April 2019 – Sebagai negara bahari, Indonesia memiliki kelimpahan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dapat ditemukan di kawasan pesisir, pulau- pulau kecil serta kawasan perairan dalam. Tak hanya potensi perikanan tangkap, Indonesia juga memiliki sumber daya pesisir dan kelautan lainnya yang melimpah, diantaranya luas hutan mangrove seluas 2,6 juta hektar; luas hutan tropis di pulau- pulau kecil seluas 4,1 juta hektar, kawasan budidaya rumput laut seluas 1.110.900 hektar, dan tambak garam yang luasnya mencapai lebih dari 25 ribu hektar.   Seluruh sumber daya ini, seharusnya memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat pesisir di Indonesia (nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir) baik secara ekonomi maupun sosial. Tak hanya itu, dengan kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan ini, masyarakat pesisir seharusnya menjadi aktor utama dalam pembangunan.   Namun, sampai hari ini, kita menemukan fakta lebih dari 7,87 juta jiwa atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional adalah mereka yang menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan. Dengan kata lain, mereka yang selama ini mendiami pesisir dan pulau-pulau kecil adalah masyarakat yang miskin. Lalu, dimana akar persoalannya?   Jawabannya, pengaturan ruang di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil tidak memberikan ruang yang adil bagi masyarakat pesisir. Sebaliknya, penataan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil memberikan ruang yang leluasa kepada investor untuk melakukan privatisasi dan komersialisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam konteks ini, politik penataan ruang tidak diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, melainkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran segelintir orang. Masyarakat bukan subjek pembangunan, tetapi hanya menjadi objek pembangunan.   Penataan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak adil itu, dilegalkan oleh Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Perda Zonasi). Pusat Data dan Informasi KIARA (2019) mencatat, sampai dengan April 2019, 18 Provinsi di Indonesia telah mensahkan Perda zonasi-nya. Sisanya, sebanyak 16 provinsi masih dalam proses pembahasan.   Merespon hal ini, Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, mengatakan bahwa Perda Zonasi memberikan fasilitas kepada investor untuk mendapatkan  kemudahan     investasi. “Perda zonasi yang ada di seluruh provinsi di Indonesia pada praktiknya melegalkan perampasan ruang hidup masyarakat pesisir,” tegasnya.   Susan memberikan contoh perampasan ruang hidup yang dilegalkan oleh Perda Zonasi di Lampung. “Perda Zonasi Lampung melegalkan proyek reklamasi di Kabupaten Lampung Selatan, dimana lebih dari 1400 keluarga nelayan terdampak. Pada saat yang sama, Perda Zonasi Kalimantan Utara melegalkan proyek penambangan pasir laut di Perairan Bulungan, dimana lebih dari 2.290 keluarga nelayan terdampak,” tuturnya.   Susan menambahkan, Perda Zonasi Provinsi NTB juga melegalkan tambang pasir laut di perairan Selat Alas, Lombok Timur untuk kepentingan reklamasi Reklamasi Teluk Benoa, Bali. Sementara itu, Perda Zonasi Provinsi NTT, melegalkan perampasan ruang melalui proyek pariwisata di perairan Labuan Bajo dan Taman Nasional Pulau Komodo. “Dengan demikian, Perda zonasi disahkan hanya untuk hanya untuk membungkus proyek perampasan ruang hidup. Dengan kata lain, ini adalah komodifikasi ruang hidup masyarakat pesisir,” Tegasnya.   KIARA menyerukan, pemerintah seharusnya menghentikan berbagai pembahasan Perda Zonasi yang masih dibahas 16 provinsi sekaligus mengevaluasi Perda Zonasi yang telah disahkan di 18 provinsi. Negara harus menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir sekaligus melindungi ruang hidupnya, sebagaimana dimandatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3 tahun 2010.   Sebagai negara bahari, Indonesia memiliki kepentingan untuk melindungi masyarakat pesisir yang telah mengelola dan melestarikan sumber daya perikanan selama ini. “Jika ruang hidup mereka terus dirampas, maka masa depan masyarakat pesisir berada dalam keterancaman serius,” pungkas Susan. (*)  Informasi lebih lanjut Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, 0821-1172-7050

Proyek KOTAKU Ancam Gusur Masyarakat Pesisir di Indonesia

KIARA, Jakarta, 17 Mei 2019 – Masyarakat pesisir di Indonesia telah dan tengah menghadapi ancaman penggusuran yang dilakukan secara sistematis oleh Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Melalui Proyek Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Kemen PUPR menargetkan pembangunan kota tanpa pemukiman kumuh di 269 kabupaten/kota, dan di 11.067 desa/kelurahan. Total proyek Kotaku seluas 23.656 Hektare.   Di dalam situs Kemen PUPR disebutkan, sumber pembiayaan proyek KOTAKU berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu: 1) Bank Dunia (World Bank) sebesar USD 433 juta; 2) Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank) sebesar USD 329,76 juta; dan 3) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) sebesar USD 74,4 juta.   Pusat Data dan Informasi KIARA (2019) mencatat, proyek ini mengincar pemukiman yang dianggap kumuh, khususnya kawasan yang berada di kawasan pesisir dan bantaran sungai. “Melalui proyek ini pemerintah ingin melakukan penataan terhadap kawasan kumuh di bantara sungai dan kawasan pesisir yang menjadi tempat tinggal nelayan. Padahal, yang benar adalah penggusuran bukan penataan,” kata Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA.   Susan merujuk kasus penggusuran yang terjadi di kampung nelayan, Tambakrejo, Kelurahan Tanjungmas, Semarang, dimana 97 keluarga digusur oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas perintah Walikota Semarang. “Kasus penggusuran di kampung nelayan, Tambakrejo baru- baru ini, mengingatkan kita bahwa proyek Kotaku sebenarnya adalah penggusuran bukan penataan kawasan kumuh,” katanya.   Contoh lain yang dirujuk Susan adalah kawasan Tallo di Makasar. Data yang dihimpun oleh WALHI Sulawesi Selatan pada tahun 2016, mencatat, proyek KOTAKU di Kota Makassar berpotensi menghilangkan tempat tinggal dan tanah 17.114 kepala keluarga miskin. Angka itu setara dengan 68.456 orang miskin di Kota Makassar yang kehilangan rumah dan tanah.   Di Jakarta Utara, lokasi proyek KOTAKU berada di kampung-kampung nelayan yang selalu dianggap kumuh. “Kampung nelayan seperti Marunda, Kamal Muara, Cilincing, Penjaringan dimana di dalamnya ada Kampung Nelayan Muara Angke, merupakan lokasi proyek KOTAKU. Seluruh kampung-kampung nelayan ini berpotensi akan digusur,” tutur Susan.   KOTAKU atau Kota Tanpa Kumuh adalah nama lain dari kota dengan tanpa permukiman kumuh. Proyek ini jelas akan menggusur banyak permukiman kumuh yang ada dan memaksa pindah para penghuninya ke tempat lain dengan nama relokasi. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada tahun 2016 mengkalkulasi sebanyak 9,7 juta jiwa penghuni pemukiman kumuh di seluruh indonesia akan mengalami dampak sosial, dan 4,85 juta jiwa diantaranya merupakan perempuan.     “Bagi lebih dari 8 rumah tangga perikanan yang sangat tergantung kepada sumberdaya kelautan dan perikanan, proyek KOTAKU adalah sebuah ancaman serius karena akan menggusur kawasan tinggal mereka,” Pungkas Susan. (*) Informasi lebih lanjut: Susan Herawarti, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

Masyarakat Adat Pesisir Serukan Penolakan terhadap Perampasan Ruang Hidup

Manado, 4 Maret 2019 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bersama dengan Kelompok Pengelola Sumberdaya Alam (KELOLA) dan Forum Masyarakat Adat Pesisir menyelenggarakan lokakarya masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil di kawasan Pantai Malalayang Dua, Kota Manado.   Pertemuan ini merupakan menghadirkan masyarakat adat pesisir dari berbagai provinsi, yaitu: Aceh, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Sulawesi Utara, dan juga Papua. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membahas hak tenur masyarakat adat pesisir dalam mengelola sumber-sumber daya perikanan.   Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA menyatakan bahwa pembahasan hak tenur dalam pengelolaan sumber daya perikanan penting dibahas karena maraknya praktik perampasan ruang hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. “Selama ini pengelolaan sumber daya perikanan hanya dilihat sebagai pengelolaan komoditas semata. Padahal, di dalamnya ada isu ruang hidup (tenur) dan isu hak asasi manusia yang perlu dilindungi oleh negara,” ungkapnya.   Pada kesempatan yang sama, Dr. Rignolda Djamaluddin, Direktur KELOLA menegaskan, praktik perampasan ruang hidup di kawasan Sulawesi Tengah dapat dilihat dalam proyek reklamasi di berbagai wilayah pesisir di Manado. Tak hanya reklamasi, proyek konservasi di Taman Nasional Bunaken (TNB) juga terbukti merampas ruang hidup masyarakat. “Praktik perampasan ruang hidup masyarakat selama ini dilegitimasi oleh regulasi yang sebenarnya salah, karena bertentangan mandat konstitusi,” tegasnya.   Sementara itu, Bona Beding, Ketua Forum Masyarakat Adat Pesisir menuturkan bahwa perampasan ruang hidup atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi mengancam kehidupan masyarakat pesisir, tak hanya sosio-ekonomi dan ekologi tetapi juga mengancam identitas budaya bahari masyarakat pesisir Indonesia, khususnya masyarakat adat pesisir. “Seluruh komunitas masyarakat adat pesisir di Indonesia adalah pemilik dan pemegang hak pengelolaan sumber-sumber daya perikanan,” imbuhnya.   Dalam lokakarya ini, masyarakat adat pesisir menyatakan penolakan dan perlawanan terhadap perampasan ruang hidup masyarakat dalam bentuk proyek reklamasi yang saat ini tercatat di 42 wilayah pesisir, tambang pesisir di 26 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, industri pariwisata yang saat ini dijadikan satu pilar pertumbuhan ekonomi melalui proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), konservasi laut yang telah mencapai kawasan seluas 20 juta hektar, dan perkebunan kelapa sawit yang saat ini sudah memasuki kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil seluas 600 ribu hektar lebih.     Dalam pada itu, negara harus segera memberikan perlindungan utuh kepada masyarakat adat di pesisir Indonesia di tengah perebutan ruang antara masyarakat adat di pesisir dan investor. “Sebagai bangsa bahari, seharusnya masyarakat adat di pesisir Indonesia menjadi tuan di lautnya sendiri, artinya negara memiliki kewajiban untuk menjamin ruang hidup masyarakat adat di pesisir Indonesia yang hari ini masih berada di bawah tekanan investasi melalui mega proyek seperti reklamasi, tambang, pariwisata dan konservasi” tutup Susan Herawati, Sekjen KIARA. (*)   Informasi lebih lanjut   Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050 Dr. Rignolda Djamaluddin, Direktur KELOLA, +62 813-5460-1480 Bona Beding, Ketua Forum Masyarakat Adat Pesisir, +62 812-1878-9744