Pernyataan Maladminstrasi Sertifikat di Pulau Pari Perlu Respon Cepat dari Berbagai Pihak

Siaran Pers Koalisi Selamatkan Pulau Pari

Pernyataan Maladminstrasi Sertifikat di Pulau Pari
Perlu Respon Cepat dari Berbagai Pihak

Jakarta, 10 April 2018. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan adanya maladministrasi dalam proses penerbitan 62 sertifikat hak milik dan 14 hak guna bangunan di Pulau Pari.

Dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan ORI menyimpulkan terjadi maladministrasi dalam bentuk penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan pengabaian kewajiban hukum oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Hal ini disampaikan pada konferensi pers yang diadakan hari Senin, 9 April 2018 di Kantor ORI, Kuningan, Jakarta.

Warga Pulau Pari mengapresiasi ORI dalam hasil pemeriksaan akhir ini. “Kami warga Pulau Pari mengapresiasi ORI yang menyatakan adanya dugaan maladministrasi dalam penerbitan sertifikat di Pulau Pari, kami berharap sertifikat-sertifikat itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.” Kata Edy Mulyono, Ketua RT 01/RW 04 Pulau Pari.

Sementara itu Koalisi Selamatkan Pulau Pari (KSPP) yang terdiri dari WALHI, LBH Jakarta, KIARA, KNTI, PBHI, SP, SPI, dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), mengatakan selain tindakan korektif yang disarankan Ombudsman, hendaknya temuan Ombudsman direspon baik oleh beberapa pihak yang terkait dengan konflik tanah di Pulau Pari, antara lain:
1. Kepolisian Republik Indonesia, terutama Kepolisian Republik Indonesia, Daerah Metro Jaya, Resor Kepuluan Seribu agar menghentikan Kriminalisasi atas pengaduan Pintarso Adijanto, dan atau siapa pun pihak pemegang sertifikat yang terbit karena maladministrasi tersebut. Saat ini satu orang warga telah berstatus tersangka, bahkan dalam waktu dekat akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan tuduhan Pasal 385 ke –(4) subsider Pasal 167 KUHPidana, sementara satu orang warga dalam status saksi. Adapun Kuasa Hukum warga yang dikriminalisasi telah berulangkali meminta penghentian proses pidana ini karena karena adanya konflik tanah dilatar belakang tuduhan pidana ini, akan tetapi Kepolisian Republik Indonesia Resor Kepulauan Seribu tetap melanjutkan hingga warga ada warga yang dihukum penjara. Ini telah mengabaikan prinsip hukum “Lebih baik melepas 1000 orang yang bersalah, daripada memenjarakan satu orang yang tidak bersalah.”

2. Kejaksaan Republik Indonesia, menghentikan dakwaan terhadap sulaiman yang sedang dalam proses pengajuan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan mendasarkan pada alasan hapusnya penuntutan perkara karena secara substansi SHM dan SHGB telah cacat prosedur dan cacat kewenangan;

3. Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengambil putusan menghentikan perkara dengan memperhatikan temuan Ombudsman Republik Indonesia dalam menangani atas nama Sulaiman, warga Pulau Pari;

4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, agar memberi perlindungan kepada warga Pulau Pari sebagai pelaku ekonomi pariwisata bukan perlindungan sebagai tenaga kerja, berhenti menawar-nawarkan pulau pari kepada investor, sebab warga Pulau Pari saat ini adalah “Investor” yang membangun pariwisata dengan swadaya tanpa bantuan pemerintah, sebaiknya pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu lebih memperhatikan peningkatan kemampuan warga Pulau Pari sebagai pelaku ekonomi agar mereka mandiri dan maju secara ekonomi seperti janji Nawacita.

5. Menteri ATR/BPN agar segera mencabut sertifikat yang terbit di Pulau Pari, dan memberikan kepastian hukum atas penguasaan dan pengelolaan tanah oleh warga di Pulau Pari melalui Reforma Agraria dengan Skema Legalisasi Asset.

6. Presiden RI dan Kementerian Perikanan dan Kelautan menjamin pemenuhan hak konstitusi Warga Pulau Pari sesuai Undang-Undang Dasar Repbulik Indoneisa Tahun 1945, terutama:

Pasal 27 ayat (2) UUD 45 Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
Pasal 28 H ayat (1) Hak hidup sejahtera, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

7. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kemungkinan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat di Pulau pari.

Tanpa tindakan-tindakan ini, dikawatirkan temuan LAHP Obmbudsman tidak membawa arti apa-apa bagi warga Pulau Pari.

Narahubung:
Edy Mulyono : 08 18 08 71 51 17
Fatilda Hasibuan : 08 12 60 76 75 26
Tigor Hutapea : 08 12 87 29 66 84

Pencemaran Teluk Balikpapan: 6.596,6 ton Karbon Tidak Terserap, Hukum Tegas Pelaku Kejahatan Pesisir!

Siaran Pers
Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

Pencemaran Teluk Balikpapan: 6.596,6 ton Karbon Tidak

Terserap, Hukum Tegas Pelaku Kejahatan Pesisir!

 

Jakarta, 09 April 2018 – Pencemaran yang terjadi di Teluk Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, kini telah menginjak hari yang ke-10, terhitung mulai Sabtu, 31 Maret 2018. Namun tanda-tanda penegakan hukum terhadap kasus pencemaran ini belum terlihat. Padahal, cemaran minyak mentah jenis solar milik Pertamina itu telah mencemari 7.000 hektar, dengan panjang pantai terdampak di sisi Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara mencapai sekitar 60 kilometer. Tak hanya itu, cemaran minyak mentah jenis solar ini telah mencapai perairan Jakarta.

Cemaran minyak mentah ini berasal dari pipa bawah laut terminal Lawe-Lawe ke fasilitas refineery PT Pertamina. Akibatnya, sebanyak lima orang tewas, masyarakat pun mengeluhkan mual dan pusing karena bau minyak menyengat. Pusat Data dan Informasi Kiara mencatat, kawasan mangrove seluas 34 hektar di Kelurahan Kariangau tercemar, 6.000 pohon mangrove di Kampung Atas Air Margasari dan 2.000 bibit mangrove warga Kampung Atas Air Margasari mati. Pada saat bersamaan biota laut seperti kepiting mati di Pantai Banua Patra.

Melihat dampaknya yang sangat massif dan berbahaya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mempertanyakan langkah penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran ini. Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyatakan bahwa pencemaran Teluk Balikpapan tidak bisa dilihat sebagai bencana lokal, melainkan sebagai bencana nasional. “Ini adalah bencana sosial-ekologi nasional. Pelaku pencemaran harus segera diproses secara hukum. Adapun masyarakat terdampak harus segera mendapatkan pemulihan dari Pertamina dan Pemerintah, terlebih lagi sampai menyebabkan 5 orang meninggal dunia, ini kejahatan” tegasnya.

Lebih jauh, Susan mengungkapkan kerugian akibat rusaknya kawasan mangrove di Balikpapan. “KIARA memiliki perhatian khusus terhadap mangrove di Indonesia. Selain karena pohon ini memiliki fungsi sosial, ekonomi, biologi, dan kimiwai, mangrove juga memiliki fungsi yang sangat baik untuk menyerap karbon. Keberadaan mangrove sangat penting untuk menghadapi perubahan (krisis) iklim,” tuturnya.

Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat, satu hektar pohon mangrove mampu menyerap karbon sebanyak 38,8 ton pertahun. Artinya jika 34 hektar kawasan mangrove di Teluk Balikpapan rusak, maka sebanyak setiap tahun akan ada 1.319,2 ton karbon yang tidak tidak terserap. “Artinya jika dalam 5 tahun pencemaran tidak diselesaikan maka akan ada 6.596,6 ton karbon yang tidak terserap karena rusaknya mangrove di Teluk Balikpapan,” kata Susan.

Ironinya, pelaku pencemaran laut acap kali tidak mendapatkan sanksi yang seimbang atas kerusakan yang sudah disebabkan, “Contohnya saja Laut Timur, bagaimana sanksi yang diberikan pemerintahan RI kepada PT PTTEP perlu dipertanyakan. Jangan jadikan laut Indonesia sebagai tempat sampah besar. Karena masyarakat pesisir punya hak konstitusional, yaitu hak untuk mendapatkan laut yang bersih dan sehat” tegas Susan. (*)

Informasi lebih lanjut

Susan Herawati, Sekteraris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050
Parid Ridwanuddin, Deputi Pengelolaan Pengetahuan, +62 857-17330-7640

KIARA: Negara Wajib Melindungi serta Menjamin Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir

Siaran Pers
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
www.kiara.or.id

Hari Nelayan 2018

KIARA: Negara Wajib Melindungi serta Menjamin

Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir

Setiap tanggal 6 April, seluruh masyarakat pesisir (nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, masyarakat adat pesisir) di pelbagai kawasan di Indonesia merayakan hari nelayan. Perayaan ini dilakukan sebagai penegasan bahwa nelayan dan seluruh kelompok masyarakat pesisir di negeri ini memiliki kedaulatan untuk mengakses dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah di perairan Indonesia. Sumber daya kelautan dan perikanan merupakan sumber protein sekaligus sumber kesejahteraan bagi puluhan juta masyarakat yang tinggal di 12.827 desa pesisir di Indonesia.

Pusat Data dan Informasi KIARA (2017) mencatat jumlah desa pesisir di Indonesia tercatat sebanyak 12.827 desa dari 78.609 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. setidaknya, ada 8.077.719 rumah tangga perikanan yang hidup dan mendiami kawasan desa pesisir serta menggantungkan kehidupannya terhadap aktivitas perikanan. Jika satu rumah tangga terdiri dari 3 orang, maka ada lebih dari 25 juta orang yang tinggal di kawasan pesisir dan menggantungkan kehidupannya terhadap aktivitas perikanan. Namun, jika satu rumah tangga terdiri dari 5 orang, maka ada lebih dari 40 juta orang yang tinggal di kawasan pesisir dan menggantungkan kehidupannya terhadap aktivitas perikanan.

Secara umum, ada sejumlah permasalahan serius yang dihadapi masyarakat pesisir yang dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori utama, yaitu: pertama, permasalahan yang bersumber dari alam; kedua, permasalahan kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia baik secara langsung maupun tidak langsung; dan ketiga, permasalahan sosial ekonomi politik.

Dalam konteks relasi dengan negara, masyarakat pesisir terancam harus berhadapan dengan proyek-proyek pemerintah berupa reklamasi, pertambangan pesisir, dan pariwisata yang mengakibatkan masyarakat pesisir tergusur dari ruang penghidupannya tanpa ada perlindungan yang pasti atas keterikatannya dengan wilayah pesisir dan laut.

“Menghadapi berbagai persoalan tersebut di atas, masyarakat pesisir membutuhkan kehadiran negara untuk melindungi, memberdayakan, sekaligus menjamin hak-hak konstitusionalnya,” ungkap Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, di Jakarta (06/04/18).

Namun, sampai saat ini negara tidak hadir untuk melindungi masyarakat pesisir di Indonesia. Susan menjelaskan, absennya negara dapat dilihat dari tiga hal berikut: pertama, penetapan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (RZWP3K) yang belum mempertimbangkan dan memasukan kepentingan masyarakat pesisir. KIARA mencatat, per Januari 2018 ada delapan provinsi yang memiliki Perda RZWP3K, yaitu, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Sulawesi Tengah. Sementara itu, ada lima provinsi yang berada dalam tahap akhir yaitu Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Sumatera Barat. Tiga provinsi dalam perbaikan yaitu Sulawesi Selatan, Banten, dan Kalimantan Utara. Sisanya, sebanyak 19 provinsi belum memiliki Perda RZWP3K. “Hampir seluruh dokumen RZWP3K yang disusun lebih mempertimbangkan kepentingan pemodal bukan masyarakat pesisir,” tegasnya.

Kedua, pengakuan terhadap peran serta kontribusi nelayan, khususnya perempuan nelayan, di Indonesia. Dari total 8.077.719 rumah tangga perikanan, hanya ada 1.108.852 kartu nelayan yang disiapkan oleh negara. Dari angka tersebut, hanya ada 21.793 kartu nelayan yang diperuntukkan untuk perempuan nelayan. Artinya, hanya 2% saja kartu nelayan untuk perempuan nelayan. Dalam pada itu, pemberian asuransi nelayan yang menjadi mandat Undang-Undang No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, baru diberikan sekitar 143.600 asuransi yang diberikan kepada nelayan. Dari angka itu, hanya 2% asuransi yang disediakan untuk perempuan nelayan. Padahal, pemerintah telah menargetkan 1 juta asuransi nelayan.

Ketiga, kebijakan peralihan alat tangkap yang masih berjalan di tempat. permasalahan dalam skema bantuan peralihan alat tangkap yang belum merata dan tidak sesuai dengan spesifikasi alat tangkap yang dibutuhkan nelayan, menjadi persoalan serius saat ini. Implementasi kebijakan masih belum mengakomodir kebutuhan dan keragaman nelayan dengan kondisi geografis pesisir yang berbeda-beda.

Berdasarkan peta persoalan tersebut, KIARA meminta Pemerintah untuk tetap hadir memberikan perlindungan dan menjamin hak konstitusional masyarakat pesisir. “Pemerintah wajib untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Selain itu, Pemerintah harus memastikan hak-hak konstitusional masyarakat pesisir terpenuhi,” Pungkas Susan.

Jakarta, 06 April 2018

 

Informasi lebih lanjut
Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050
Tigor Hutapea, Deputi Hukum dan Kebijakan, +62 812-8729-6684
Parid Ridwanuddin, Deputi Pengelolaan Pengetahuan, +62 857-17330-7640

ANSU: PEMERINTAH DAERAH SUMATERA UTARA DITUNTUT UNTUK ATUR LARANGAN TRAWL

Siaran Pers Bersama
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU)
Forum Masyarakat-Adat Pesisir

Mendukung Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan
ANSU: PEMERINTAH DAERAH SUMATERA UTARA DITUNTUT UNTUK ATUR LARANGAN TRAWL

Medan, 6 Februari 2018. Setelah menggelar aksi menuntut pelarangan trawl dan seluruh alat yang merusak sumber daya perikanan di depan kantor DPRD Sumatera Utara, Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) menuntut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera membuat aturan yang melarang dan memberikan sanksi yang tegas bagi pengguna alat tangkap ikan yang merusak.

Tuntutan ini disampaikan oleh Sutrisno, Ketua ANSU, di Medan, Sumatera Utara pada Selasa (6/2/2018). Menurutnya, selama ini wilayah perairan Sumatera Utara sering dijadikan target penangkapan ikan oleh para pengguna trawl dan seluruh jenis alat tangkap merusak. “Akibat aktivitas ini, sejumlah kawasan perairan di Sumatera Utara mengalami kerusakan dan mengalami overfishing. Nelayan-nelayan tradisional di sini menjadi korban praktik ini,” tuturnya.
DPRD Sumatera Utara menyampaikan 4 sikap tertulis yang akan segera disampaikan kepada Presiden RI, Joko Widodo dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti. Adapun sikap tersebut adalah pertama, DPRD Sumatera Utara akan menyiapkan Peraturan Daerah tentang Perikanan dan Kelautan; Kedua, DPRD Sumatera Utara mendukung semua upaya nelayan Sumatera Utara untuk mengelola wilayah pesisir secara berkelanjutan; Ketiga, DPRD Sumatera Utara sepakat untuk menghapus semua yang dilarang oleh PermenKP No 2 tahun 2015; Keempat, DPRD Sumatera Utara sepakat melakukan penegakan hukum di laut Sumatera Utara.

Sutrisno menambahkan, baru-baru ini nelayan tradisional menangkap 6 Unit mini trawl pada tanggal 11 Januari 2018 lalu di Perairan Sungai Padang, Medang Deras, Kabupaten Batubara. “Para pengguna trawl dan seluruh alat tangkap merusak berani karena tidak ada aturan yang tegas pada tingkat daerah. Komitmen yang disampaikan oleh DPRD tersebut, harapannya dapat melindungi ruang penghidupan nelayan tradisional Indonesia dan paling penting adalah dalam perumusan aturan larangan alat tangkap yang merusak nanti, organisasi nelayan wajib dilibatkan dan harus berbicara atas nama nelayan tradisional” tambahnya.

Senada dengan itu, Susan Herawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) meminta seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki kawasan perairan laut menyusun aturan yang melarang penggunaan seluruh alat tangkap merusak. “Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memelihara keberlanjutan sumberdaya perikanan. Sesuai dengan kewenangannya, perlu segera disusun peraturan daerah atau peraturan gubernur,” tegasnya.

Selain untuk melindungi keberlanjutan sumberdaya perikanan, tambah Susan, peraturan daerah sangat penting guna menghindari konflik antar nelayan di level akar rumput. “Kasus konflik nelayan Jawa yang menangkap ikan di Perairan Timika dengan masyarakat nelayan Mimika Wee jangan sampai terulang di tempat lain. Ada banyak korban yang jatuh akibat tidak adanya peraturan daerah yang mengurus ini,” ungkapnya.

Pengelolaan wilayah pesissir yang berkelanjutan seharunya dimaknai bukan hanya sekedar mengatur alat tangkap saja, tapi juga komitmen besar negara untuk menghentikan praktik industri ekstraktif di pesisir dan pulau-pulau kecil seperti reklamasi ataupun tambang yang berpotensi merampas wilayah tangkap nelayan.
Sementara itu, Bona Beding, Koordinator Masyarakat Adat Pesisir menyatakan, adanya kelalaian negara dalam melakukan proteksi bagi nelayan tradisional Indonesia.

“Penggunaan alat tangkap yang merusak sudah terjadi berpuluh-puluh tahun, tapi baru lewat keluarnya PermenKP No 02 tahun 2015. Artinya ada pembiaran yang terjadi cukup lama” ujar Bona Beding.
Pelarangan alat tangkap yang merusak harus segera diatur di tingkat daerah, maka kawasan perairan di wilayah Indonesia Timur adalah kawasan yang paling terancam. “Kondisi perairan di kawasan Indonesia barat sudah rusak parah dan over exploitation karena penggunaan alat tangkap merusak. Olehnya, seluruh pemerintah daerah di Indonesia timur harus segera menetapkan peraturan,” imbuhnya.

Bona Beding bersama seluruh masyarakat adat pesisir, siap melindungi kawasan laut di Indonesia timur dari ancaman penggunaan alat tangkap merusak. “Kami siap melawan perusak laut,” pungkasnya.

Info lebih lanjut
Sutrisno, Aliansi Nelayan Sumatera Utara-Federasi Serikat Nelayan Nusantara di 081264516204
Susan Herawati, KIARA di 082111727050
Bona Beding, Forum Masyarakat-Adat Pesisir Indonesia di 081218789744

Mendukung Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan ANSU: PEMERINTAH DAERAH SUMATERA UTARA DITUNTUT UNTUK ATUR LARANGAN TRAWL

Siaran Pers Bersama
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU)
Forum Masyarakat-Adat Pesisir

 

 

Medan, 6 Februari 2018. Setelah menggelar aksi menuntut pelarangan trawl dan seluruh alat yang merusak sumber daya perikanan di depan kantor DPRD Sumatera Utara, Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) menuntut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera membuat aturan yang melarang dan memberikan sanksi yang tegas bagi pengguna alat tangkap ikan yang merusak.

Tuntutan ini disampaikan oleh Sutrisno, Ketua ANSU, di Medan, Sumatera Utara pada Selasa (6/2/2018). Menurutnya, selama ini wilayah perairan Sumatera Utara sering dijadikan target penangkapan ikan oleh para pengguna trawl dan seluruh jenis alat tangkap merusak. “Akibat aktivitas ini, sejumlah kawasan perairan di Sumatera Utara mengalami kerusakan dan mengalami overfishing. Nelayan-nelayan tradisional di sini menjadi korban praktik ini,” tuturnya.

DPRD Sumatera Utara menyampaikan 4 sikap tertulis yang akan segera disampaikan kepada Presiden RI, Joko Widodo dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti. Adapun sikap tersebut adalah pertama, DPRD Sumatera Utara akan menyiapkan Peraturan Daerah tentang Perikanan dan Kelautan; Kedua, DPRD Sumatera Utara mendukung semua upaya nelayan Sumatera Utara untuk mengelola wilayah pesisir secara berkelanjutan; Ketiga, DPRD Sumatera Utara sepakat untuk menghapus semua yang dilarang oleh PermenKP No 2 tahun 2015; Keempat, DPRD Sumatera Utara sepakat melakukan penegakan hukum di laut Sumatera Utara.

Sutrisno menambahkan, baru-baru ini nelayan tradisional menangkap 6 Unit mini trawl pada tanggal 11 Januari 2018 lalu di Perairan Sungai Padang, Medang Deras, Kabupaten Batubara. “Para pengguna trawl dan seluruh alat tangkap merusak berani karena tidak ada aturan yang tegas pada tingkat daerah. Komitmen yang disampaikan oleh DPRD tersebut, harapannya dapat melindungi ruang penghidupan nelayan tradisional Indonesia dan paling penting adalah dalam perumusan aturan larangan alat tangkap yang merusak nanti, organisasi nelayan wajib dilibatkan dan harus berbicara atas nama nelayan tradisional” tambahnya.

Senada dengan itu, Susan Herawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) meminta seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki kawasan perairan laut menyusun aturan yang melarang penggunaan seluruh alat tangkap merusak.  “Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memelihara keberlanjutan sumberdaya perikanan. Sesuai dengan kewenangannya, perlu segera disusun peraturan daerah atau peraturan gubernur,” tegasnya.

Selain untuk melindungi keberlanjutan sumberdaya perikanan, tambah Susan, peraturan daerah sangat penting guna menghindari konflik antar nelayan di level akar rumput. “Kasus konflik nelayan Jawa yang menangkap ikan di Perairan Timika dengan masyarakat nelayan Mimika Wee jangan sampai terulang di tempat lain. Ada banyak korban yang jatuh akibat tidak adanya peraturan daerah yang mengurus ini,” ungkapnya.

Pengelolaan wilayah pesissir yang berkelanjutan seharunya dimaknai bukan hanya sekedar mengatur alat tangkap saja, tapi juga komitmen besar negara untuk menghentikan praktik industri ekstraktif di pesisir dan pulau-pulau kecil seperti reklamasi ataupun tambang yang berpotensi merampas wilayah tangkap nelayan.

Sementara itu, Bona Beding, Koordinator Masyarakat Adat Pesisir menyatakan, adanya kelalaian negara dalam melakukan proteksi bagi nelayan tradisional Indonesia.

“Penggunaan alat tangkap yang merusak sudah terjadi berpuluh-puluh tahun, tapi baru lewat keluarnya PermenKP No 02 tahun 2015. Artinya ada pembiaran yang terjadi cukup lama”  ujar Bona Beding.

Pelarangan alat tangkap yang merusak harus segera diatur di tingkat daerah, maka kawasan perairan di wilayah Indonesia Timur adalah kawasan yang paling terancam. “Kondisi perairan di kawasan Indonesia barat sudah rusak parah dan over exploitation karena penggunaan alat tangkap merusak. Olehnya, seluruh pemerintah daerah di Indonesia timur harus segera menetapkan peraturan,” imbuhnya.

Bona Beding bersama seluruh masyarakat adat pesisir, siap melindungi kawasan laut di Indonesia timur dari ancaman penggunaan alat tangkap merusak. “Kami siap melawan perusak laut,” pungkasnya.

 

Info lebih lanjut:
Sutrisno, Aliansi Nelayan Sumatera Utara-Federasi Serikat Nelayan Nusantara di 081264516204
Susan Herawati, KIARA di 082111727050
Bona Beding, Forum Masyarakat-Adat Pesisir Indonesia di 081218789744

PENGEMBANG REKLAMASI MELIBATKAN DIRI DALAM GUGATAN HAK GUNA BANGUNAN PULAU D HASIL REKLAMASI

Siaran Pers Bersama
Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta

PENGEMBANG REKLAMASI MELIBATKAN DIRI DALAM GUGATAN HAK GUNA BANGUNAN PULAU D HASIL REKLAMASI

Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang gugatan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D hasil reklamasi hari ini (24/1). Agenda dari persidangan kali ini ialah jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara selaku Tergugat namun ternyata Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara mohon waktu 1 (satu) minggu lagi karena jawaban belum selesai dibuat sehingga hakim memutuskan untuk menunda persidangan selama satu minggu pada 31 Januari 2018.

Adapun gugatan yang diajukan oleh Tim Advokasi Selamatkan Teluk Jakarta ini, mempermasalahkan penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1697/HGB/BPN-09.05/2016 tentang pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT. Kapuk Naga Indah. Di mana dalam proses penerbitan Surat Keputusan tersebut banyak terdapat cacat hukum formil dan materiil yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh nyata kejanggalan tersebut dapat dilihat dari proses pengukuran dan pengolahan data fisik serta yuridis yang hanya dilakukan dalam waktu satu hari yakni pada tanggal 24 Agustus 2017. Padahal di sisi lain Surat Keputusan tersebut terbit pada tanggal 23 Agustus 2017. Kejanggalan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak kejanggalan lain perihal terbitnya HGB tersebut.

Selain itu dalam persidangan kali ini PT. Kapuk Naga Indah hadir dan mengajukan diri sebagai Pihak Intervensi. Kehadiran tersebut berdasarkan pemberitahuan dari pihak pengadilan kepada PT. KNI selaku pihak yang berkepentingan atas perkara yang sedang diperiksa. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Melalui kuasa hukumnya, PT. KNI mengajukan diri sebagai pihak Tergugat II Intervensi dan jika dikabulkan oleh Majelis Hakim maka selaku pengembang reklamasi Pulau D sekaligus pemegang Hak Guna Bangunan Pulau D ini akan duduk bersama-sama dengan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara di deretan Tergugat. Majelis Hakim yang dipimpin Adhi Budhi Sulistyo, S.H., M.H. kemudian menyatakan bahwa mengenai permohonan PT. KNI akan diputuskan dalam sidang minggu depan.

Narahubung :
Nelson – LBH Jakarta (0813-9682-0400)
Tigor – KIARA (0812-8729-6684)
Marthin – KNTI (0812-8603-0453)
Ohiyong – ICEL (0857-7707-0735)
Ronald – WALHI (0877-7560-7994)

Impor Garam 2018, KIARA: Pemerintah tak Punya Politik Kedaulatan Pangan!

Siaran Pers
Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

Impor Garam 2018, KIARA: Pemerintah tak Punya Politik Kedaulatan Pangan!

Jakarta, 20 Januari 2018 – Pemerintah Republik Indonesia akan kembali mengimpor garam industri sebanyak 3,7 juta ton patut dipertanyakan secara kritis oleh masyarakat Indonesia. Pasalnya, pemerintah baru saja mengambil kebijakan impor beras sebanyak 500.000 ton. Dua kebijakan yang diambil di awal tahun 2018 ini menunjukkan bahwa Pemerintah telah kehilangan akal dalam membangun kedaulatan pangan yang senantiasa digaungkan saat kampanye presiden tahun 2014 lalu.

“Sejak tahun 1990, kebijakan Pemerintah Indonesia tidak bisa lepas dari ketergantungan terhadap garam impor. Sampai kapan bangsa ini akan terus impor? Sampai kapan bangsa ini akan berdaulat?” ungkap Susan Herawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) di Jakarta, Sabtu (20/1/2018).

Susan menilai, impor garam yang terus dilakukan mencerminkan ketidakbecusan Pemerintah dalam membangun kedaulatan pangan. Padahal, jika pemerintah memiliki political will yang kuat, sudah sejak lama Indonesia menjadi negara produsen garam dengan kualitas tinggi dan tidak tergantung terhadap garam negara lain.

Menurut Susan, jika selama ini persoalan utama garam industri di Indonesia kadar Natrium Chlorida (NaCl) belum bisa mencapai sampai angka 97,4 persen, maka pemerintah harus menggandeng ilmuwan, lembaga riset, dan juga perguruan tinggi di Indonesia untuk dapat menyelesaikan persoalan ini.

“Indonesia punya banyak ilmuwan, lembaga riset dan universitas yang dapat membantu menyelesaikan persoalan kualitas garam. Namun, selama ini ketiga potensi tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah. Akhirnya, pemerintah selalu mengambil jalan pintas, yaitu impor garam,” tegas Susan Herawati.

Persoalan kualitas garam Industri di Indonesia, tambah Susan, bukan persoalan tak adanya teknologi melainkan persoalan politik: politik kedaulatan pangan yang absen dalam kebijakan pemerintah. Selama politik pangan pemerintah adalah politik impor, maka mustahil dapat berdaulat dan swasembada garam pada tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut, Susan meminta pemerintah Indonesia untuk segera melibatkan ilmuwan, lembaga riset, dan universitas yang kredibel dalam rangka memproduksi garam nasional yang mampu mencapai kadar NaCl lebih dari angka 97,4 persen. “Selain itu, kami meminta pemerintah untuk segera memperbaiki tata nigari garam dari hulu sampai hilir supaya ketergantungan terhadap impor segera dapat ditinggalkan,” tandasnya. (*)

Informasi lebih lanjut
Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA di 082111727050

KSTJ dan 15 Nelayan Teluk Jakarta Gugat HGB Pulau D

Siaran Pers : Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ)

Pada hari selasa, 21 November 2017 Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) dan 15 Nelayan Teluk Jakarta menggugat Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor SK 1697/HGB/BPN-09.05/2016 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Kapuk Naga Indah Atas Tanah Pulau D Seluas 312 Hektar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Koalisi memohon agar pengadilan membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1697/HGB/BPN-09.05/2016. Secara garis besar ada 5 (lima) alasan mengapa kami mengajukan gugatan :

Pertama, Pemberian HGB dilakukan pada saat moratorium reklamasi berlangsung, pada saat pemberian HGB Kementerian Lingkungan Hidup masih menjatuhkan Sanksi Administratif paksaan pemerintah berupa penghentian sementara seluruh kegiatan PT Kapuk Naga Indah pada Pulau 2B (C) dan Pulau 2A (D) dipantai Utara Jakarta melalui SK Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor : SK. 354/MenLHK/Setjen/Kum.9/5/2016 tanggal 10 Mei 2016. Sudah seharusnya pemberian HGB juga tidak dapat diberikan.

Kedua, Pemberian HGB cacat hukum karena tidak memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis, tidak memiliki Peraturan Daerah rencana Zonasi Wilyah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan tidak memiliki rencana tata ruang kawasan Strategis Pantai Utara sebagai dasar penting proses perizinan reklamasi dan pemamfaatan lahannya.

Ketiga, pemberian HGB hanya untuk kepentingan dan menguntungkan bisnis PT Kapuk Naga Indah (PIK), tidak ada kepentingan sosial atau kepentingan umum. Hal ini bertentangan dengan UU Pokok Agararia yang menyatakan keberadaan tanah difungsikan untuk kepentingan social.

Keempat, Pemberian HGB tidak didasarkan kepada UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilyah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, UU No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, sehingga akan berakibat kepada lingkungan ekosistem teluk Jakarta dan kehidupan nelayan.

Kelima, Pemberian HGB dilakukan secara pelayanan super cepat atau kilat dan akal-akalan, Koalisi mencatat bahwa permohonan HGB diajukan PT Kapuk Naga Indah pada tanggal 23 Agustus 2017 kemudian pada tanggal 23 Agustus 2017 atau pada hari itu juga secara langsung diterbitkan SK pemberian HGB yang ditandatangani oleh kepala BPN Jakarta Utara Kasten Situmorang, S.H. Koalisi juga menemukan akal-akalan dalam pertimbangan surat keputusan yang terbit tanggal 23 Agustus 2017, didalam surat keputusan tersebut terdapat alasan penerbitan didasarkan pemeriksaan fisik lokasi pulau D yang dilakukan pada tanggal 24 agustus 2017. Sangat aneh Surat Keputusan yang terbit pada tanggal 23 Agustus 2017 namun mencantumkan pemeriksaan fisik lokasi pada tanggal 24 Agustus 2017.

Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, KSTJ telah mengajukan keberatan atas penerbitan HGB ke Menteri Agraria Tata Ruang namun tidak ada itikad baik dari kementerian. Kami juga sudah mengadu ke Ombudsman RI yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Kami lakukan gugatan ini sebagai langkah hukum agar reklamasi dihentikan. Gugatan telah diterima dengan nomor register 249/G/2017/PTUN-JKT. Setelah ini kami menunggu jadwal persidangan.

Demikian rilis ini kami sampaikan untuk diberitakan. Terima kasih

Narahubung :

Nelson Simamora (081396820400 / LBH Jakarta)
Tigor Hutapea (081287296684 / KIARA)
Ohiyonghi M (085777070735 / ICEL)

KIARA AJUKAN LIMA TUNTUTAN DI HARI PERIKANAN SEDUNIA 2017

Siaran Pers
Hari Perikanan Sedunia
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan

Setiap tanggal 21 November, seluruh masyarakat pesisir di seluruh belahan dunia merayakan Hari Perikanan Sedunia. Perayaan ini dilakukan sebagai bentuk penegasan bahwa perikanan tangkap maupun budidaya bukan hanya sekedar sumber kesahatan, melainkan juga sumber protein dunia dan sumber kesejahteraan bagi puluhan juta masyarakat pesisir.

Sekretariat Nasional Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bersama seluruh anggota di Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Maluku memperingati hari perikanan sedunia dengan beragam cara, mulai dari diskusi publik, audiensi dengan pemerintah daerah, makan ikan bersama, penelitian mengenai dampak pembangunan terhadap sektor perikanan, dan lain sebagainya.

Tak hanya diperingati di Indonesia, KIARA pun merayakan Hari Perikanan sedunia bersama dengan World Forum of Fisher Peoples di Kota New Delhi India. Di dalam forum ini perwakilan masyarakat pesisir yang berasal dari 50 negara hadir dan merayakan bersama.

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyatakan Sektor perikanan memberikan penghidupan bagi 75.385 juta orang yang bergantung baik di perikanan tangkap maupun budidaya. Data FAO menunjukkan, 84 persen orang yang bekerja di sektor perikanan tangkap dan budidaya tersebar di Asia sebanyak 65.752.000 jiwa, disusul 10 persen di Afrika sebanyak 595.800 jiwa, dan 4 persen berada di Amerika Latin dan Kepulauan Karibia sebanyak 280.000 jiwa.

Tak hanya nelayan dan pembudidaya, perempuan nelayan/pembudidaya juga terlibat langsung di dalam aktivitas perikanan. Sekitar 47 persen dari jumlah perempuan nelayan bekerja di bagian pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan ikan.

“Maka tidak bisa dipungkiri, sektor perikanan bukan lagi sektor pinggiran melainkan sektor utama yang mampu menyediakan banyak lapangan kerja di sektor sekunder, misalnya pengolahan ikan, perdagangan, dan pemasaran,” tegasnya.

Susan menambahkan, sebagai negara produsen sektor perikanan, Indonesia menempati urutan kedua dalam produksi perikanan tangkap setelah China, dengan total produksi 6.016.525 ton. Amerika Serikat menempati urutan ketiga dengan total produksi 4.954.467 dan Rusia 4.000.702. Dalam konteks perikanan Budidaya pun, Indonesia menempati urutan kedua setelah China dengan total produksi sebanyak 14.330.900 ton. Peringkat ketiga disusul oleh India dengan total produksi sebanyak 4.884.000 ton dan Vietnam dengan total produksi sebanyak 3.411.400.
Di tengah strategisnya sektor perikanan, Susan menyebutkan sejumlah persoalan besar yang masih harus dihadapi oleh masyarakat pesisir sebagai produsen ikan, yaitu: maraknya pembangunan reklamasi dan pertambangan pesisir, serta pusat-pusat pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil, pencemaran laut yang terus menerus terjadi, ancaman pencabuta subsidi perikanan, dan bekum diakuinya peran serta kontribusi perempuan nelayan.
Berdasarkan sejumlah persoaln tersebut, KIARA mengajukan tuntutan kepada pemerintah sebagai berikut: pertama, menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; kedua, menghentikan perempasan ruang hidup dalam bentuk proyek reklamasi, pertambangan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pariwisata pesisir yang teah dan akan mengusir nelayan dari ruang kelolanya; ketiga, pemerintah harus segera menegakan hukum lingkungan, dimana para pelaku pencemaran laut harus dihukum dengan seberat-beratnya sebagaimana aturan yang tertera di dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup; keempat, memfasilitasi masyarakat nelayan tradisional untuk mendapatkan kepastian dalam menjalankan usaha perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran, serta perlindungan wilayah tangkapnya sesuai dengan mandat Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; kelima, menuntut pemerintah untuk segera mengakui keberadaan, peran dan kontribusi perempuan nelayan melalui pendataan sebaran, program dan alokasi anggaran khusus serta memberikan politik pengakuan.

Informasi lebih lanjut
Susan Herawati, Sekteraris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050
Tigor Hutapea, Deputi Hukum dan Kebijakan, +62 812-8729-6684
Parid Ridwanuddin, Deputi Pengelolaan Pengetahuan, +62 857-17330-7640
Rosiful Amiruddin, Legal Officer, +62 821-3647-3070

Banjir dan Upaya Perlindungan Nelayan

Siaran Pers Bersama
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
Lembaga Pengembangan Sumberdaya Nelayan (LPSDN)

Lombok, 19 November 2017. Banjir besar menerjang pemukiman masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Timur, Nusa tenggara barat sejak 18 November 2017. Perlindungan bagi masyarakat pesisir mutlak dibutuhkan masyarakat, termasuk bantuan terhadap usaha perikanan dan pergaraman rakyat yang rusak akibat banjir.

Banjir yang disebabkan intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan Bendungan Pandandure di Kabupaten lombok timur melebihi kapasitas. Akses jalan dan jembatan terputus, beberapa rumah nelayan pun rusak dan ambruk. Nelayan dilokasi terjadinya bencana telah mengungsi.

Amin Abdullah, Koordinator LPSDN menuturkan “Kami butuh perhatian pemerintah, khususnya KKP. Kami harus mengungsi ke Kecamatan dan kami berharap pemerintah turun dan memfasilitasi kami dengan bantuan langsung berupa Sembako, pakaian layak pakai, dan obat-obatan”.

Masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok timur mayoritas mengantungkan kehidupannya dalam usaha perikanan dan pergaraman. Namun, Banjir telah membuat tambak garam dan tambak bandeng masyarakat rusak parah. Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA menyampaikan bahwa “Perlindungan kepada nelayan, pembudi daya ikan dan Petambak garam pada masa bencana ini sangatlah di butuhkan dalam upaya membantu nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam
menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman dalam situasi bencana banjir saat ini”.

Untuk itu, KIARA kembali mengingatkan pemerintah untuk secara maksimal memberikan upaya kebertahanan bagi masyarakat ditengah bencana karena sampai waktu yang belum di tentukan, masyarakat nelayan di instruksikan tidak dapat melaut pasca bencana alam yang terjadi.

Selain itu, Susan Herawati menuturkan, pentingnya kehadiran Dinas Kelautan dan perikanan
setempat dalam upaya pemulihan usaha perikanan dan pergaraman masyarakat yang rusak akibat Banjir. Hal ini seperti telah dimandatkan dalam UU no 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudidaya ikan dan Petambak garam. Upaya preventif atau mitigasi juga diperlukan dalam menghadapi kemungkinan adanya curah hujan yang tinggi di masa yang akan datang, termasuk didalamnya jaminan perlindungan terhadap masyarakat pesisir.

Informasi Lebih Lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, 082111727050
Amin Abdullah, LPSDN Lombok Utara, 081805785720