KIARA: “Demi Masa Depan, Negosiasi Iklim Jangan Menjual Bumi”

Siaran Pers
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

KIARA: “Demi Masa Depan, Negosiasi Iklim Jangan Menjual Bumi”

Bonn, 9 November 2017. Pelaksanaan Conference of The Parties (COP)-23 United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bonn, Jerman, 6-17 November 2017 telah dimulai.  Kiara mengingatkan kembali kepada para delegasi dunia untuk mengakomodir  dan tidak mengorbankan kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir dalam negosiasi yang akan dilakukan.  Dalam COP 23 ini, para delegasi dunia secara khusus berupaya memastikan kepentingan negaranya terakomodir dalam hasil pembahasan pengaturan rinci ‘Modality, Procedure, and Guidelines’ (MPGs) untuk pelaksanaan ‘Paris Agreement’.

Paris Agreement mewajibkan seluruh Negara Pihak untuk transparan dan bertanggung-gugat (accountable) dalam melakukan aksi terkait upaya adaptai dan mitigai perubahan iklim. Dimana Negara yang meratifikasi dituntut untuk menerapkan seluruh ketentuan transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan aksi mitigasi, aksi adaptasi, penggunaan dukungan pendanaan, teknologi, dan pengembangan kapasitas. “Proses negosiasi yang akan dilakukan haruslah mensuarakan kepentingan masyarakat pesisir, apalagi peranan ekosistem pesisir dan laut Indonesia telah diakui baik dalam konvensi maupun Perjanjian Paris”, Ungkap Susan Herawari, Sekretarias Jenderal Kiara.  Susan juga kembali mengingatkan hal yang sama terkait negosiasi yang berkaitan dengan  Karbon Biru.

Kiara mengamati bahwa pasca Karbon biru diperkenalkan sebagai strategi potensial penuruan emisi, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Dalam prosesnya, negara pendukung Karbon Biru menunjukkan dua ambiguitas mengemuka dalam diplomasi iklim internasional. Pertama, semata-mata hendak mengambil keuntungan dari kesempatan yang ada, tanpa berpegang pada upaya  menyelesaikan persoalan inti. Kedua, bersifat terbuka (serba membolehkan atau mengizinkan) terhadap hal-hal yang faktanya merugikan masyarakat lokal. Bertambahnya hutang luar negeri dan meluasnya ketidakterbukaan dalam proyek konservasi laut, seperti: COREMAP (Coastal and Marine Resources Management and Rehabilitation Program) dan CTI (Coral Triangle Initiative)—justru dianggap prestasi. Bahkan, pengusiran nelayan dari kawasan konservasi laut seolah lazim. Prinsip penyelamatan manusia ini masihlah belum secara rinci dan jelas terdapat di mekanisme Karbon Biru. Padahal negara mana pun tak akan bisa selamatkan warganya tanpa benar-benar memastikan terjaganya sumber daya alam dan terlindunginya hak-hak komunitas agar dapat terus mencari nafkah dan melanjutkan penghidupan.

Selama beberapa terakhir jumlah nelayan yang hilang dan meninggal akibat cuaca ekstrem terus meningkat. Di Indonesia, angka nelayan hilang di laut semakin meningkat setiap tahun. Pada tahun 2015,  Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mencatat terdapat 109 nelayan meninggal. Angka ini meningkat pada tahun 2016 dimana terdapat 145 orang nelayan meninggal dan hilang di laut.

Untuk itu, para pemimpin dunia sudah saatnya berhati-hati, sekaligus lebih progresif dalam mengambil keputusan terkait perubahan iklim mengingat jumlah korban jiwa terus meningkat. Kebijakan yang ditawarkan “tambal-sulam,” menawarkan solusi dengan target tidak pernah tuntas tercapai; serta terdapat kebocoran baik indikasi korupsi (seperti dalam pelaksanaan COREMAP), juga tidak tepat sasaran sebagaimana proyek CTI (Coral Triangle Initiative).

“KTT Iklim seharusnya kembali kepada kebutuhan masyarakat yaitu aksi penyelamatan, termasuk mereka yang bermukim di pesisir dan pulau-pulau kecil dengan cara mengatasi laju peningkatan emisi serta melakukan penguatan di antaranya adalah dengan mendukung adaptasi, menyediakan asuransi dan informasi iklim. Hal ini lebih dibutuhkan oleh masyarakat pesisir daripada terus menjual laut melalui program karbon biru” tutup Susan Herawati.

Informasi Lebih lanjut:
Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, di +6282111727050

3 Orang Nelayan Pulau Pari Divonis 6 Bulan Penjara, Catatan Merah Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Nelayan

Siaran Pers
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

3 Orang Nelayan Pulau Pari Divonis 6 Bulan Penjara, Catatan Merah Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Nelayan

 

Jakarta, 8 November 2017 – Pada hari Selasa, 7 November 2017 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus vonis 6 (enam) bulan penjara kepada 3 nelayan Pulau Pari, yaitu Mustaqfirin alias Boby, Mastono Alias Baok dan Bahrudin alias Edo karena dianggap bersalah melakukan pungutan liar kepada wisatawan di Pantai Perawan. Majelis hakim menilai ketiga nelayan ini tidak berhak melakukan pemungutan biaya masuk.

Ironinya, ketiga nelayan dituduh telah terbukti melanggar pasal 368 ayat 1 KUHP dengan unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain tanpa hak dan dilakukan memaksa orang.

KIARA menilai putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Putusan majelis hakim juga bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil yang menegaskan bahwa masyarakat pesisir memiliki hak untuk mengelola dan mendapatkan manfaat dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Warga Pulau Pari telah berpuluh-puluh tahun menetap, membuka wisata dan mengelola secara mandiri. Uang hasil dari wisatawan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pantai perawan sisanya untuk membayar petugas kebersihan, membangun mushola dan membantu anak yatim. Pengelolaan ini dilakukan mandiri tanpa keterlibatan pemerintah.

Pasal 4 huruf C dan D UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengakui pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil dapat dilakukan oleh masyrakat dengan tujuan tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan dan meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya. Bahkan Pasal 61 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menuntut Pemerintah untuk mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional dan kearifan lokal dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Putusan Makhamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 juga telah memberikan pengakuan hak bagi nelayan untuk berdaulat atas wilayah sendiri. Mandat dari putusan MK adalah Negara harus menjamin terpenuhinya 4 hak konstitusional nelayan Indonesia salah satunya hak untuk mengelola pesisir dan pulau-pulau kecil.

KIARA menilai Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghasilkan dua catatan merah atas gagalnya Negara dalam memastikan perlindungan hak-hak nelayan Indonesia. Pertama, negara gagal melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman privatisasi dari investasi
dan korporasi. Kedua, Negara gagal mengakui dan melindungi hak-hak nelayan mengelola wilayah pesisir dan pulau kecil. Presiden Joko Widodo yang menyampaikan laut sebagai masa depan bangsa tampaknya hanya menjadikan laut dan pesisir sebatas jargon semata. Kepulauan seribu masuk dalam proyek KSPN yang berarti masyarkat pulau-pulau kecil terancam oleh investasi.

Berdasarkan kasus diatas KIARA mendesak kepada pemerintah Pertama untuk segera melakukan review terhadap proyek-proyek strategis nasional yang merampas hak-hak konstitusional nelayan. Kedua memastikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat pesisir dengan implemetasi UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam melalui penyusunan panduan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditujukan kepada seluruh aparat pemerintahan dan aparat penegak hukum.

Demikian pres rilis ini disampaikan untuk diberitakan.

Narahubung:
Susan Herawati / Sekjen KIARA (082111727050)
Tigor Hutapea / Deputi Advokasi Hukum dan Kebijakan KIARA (081287296684

KTT Iklim di Bonn, Jerman Dimulai. KIARA: Mempertanyakan Komitmen Jokowi untuk Pengurangan Emisi 29% pada 2030

Siaran Pers 
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
www.kiara.or.id

KTT Iklim di Bonn, Jerman Dimulai. KIARA: Mempertanyakan Komitmen Jokowi untuk Pengurangan Emisi 29% pada 2030

 

Bonn, German, 6 November 2017. Pelaksanaan KTT Perubahan Iklim ke-23 di Bonn, German, pada tanggal 7 November – 17 November 2017 telah dimulai. Masyarakat pesisir mengingatkan Presiden Jokowi atas target pengurangan emisi hingga 29% di 2030 yang disampaikan pada KTT Iklim ke 21 di Paris.

Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat, Indonesia berada di peringkat ke-6 setelah Rusia dari 10 negara penghasil emisi gas rumah kaca. Total emisi yang dihasilkan Indonesia pertahun kira-kira 1,98 miliar ton.

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA mengatakan “Ambisi Jokowi untuk mengurangi emisi hingga 29% patut dipertanyakan, mengingat arah kebijakan hari ini malah memberikan kemudahan izin bagi industri ekstraktif seperti tambang di pesisir dan pulau-pulau kecil yang jelas-jelas berkontribusi kepada meningkatnya emisi dan dirampasnya ruang hidup masyarakat pesisir.”

Pertambangan yang dilakukan pesisir dan pulau-pulau kecil sejatinya mempercepat proses penenggelaman pulau-pulau kecil di Indonesia. Saat ini, catatan Pusat Data dan Informasi KIARA menyebut setidaknya 20 wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hancur akibat industri ekstraktif tambang. “Jika tidak serius mencabut seluruh izin pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap tenggelamnya pulau-pulau kecil di Indonesia,” seru Susan Herawati.

Masalah lain adalah hilangnya ruang pesisir akibat proyek2 reklamasi. Berdasarkan data KPK ada 28 titik lokasi reklamasi di Indonesia yg menutup ribuan hektar lahan pesisir produktif. Sikap pemerintah hingga saat ini mendukung reklamasi dengan yang penuh dengan pelanggaran hukum dan berdampak kepada ekosistem lingkungan. Presiden Jokowi Widodo harus menghentikan seluruh proyek-proyek reklamasi.

Proyek reklamasi di Indonesia jelas-jelas menghancurkan luasan wilayah mangrove sebagai ekosistem pesisir yang berjasa menyerap emisi karbon. Berdasarkan hasil penelitian Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, ekosistem mengrove mampu menyerap emisi karbon lebih besar dari hutan di daratan. “Mangrove berkontribusi terhadap penyerapan emisi karbon 10 kali lebih besar dari hutan tropis,” ungkap Susan Herawati.

Contoh yang paling nyata, tambah Susan, adalah Reklamasi Teluk Jakarta yang hanya menyisakan luasan mangrove tidak lebih dari 25 hektar. Padahal, sebelum adanya reklamasi sejak pada masa lampau, Teluk Jakarta memiliki luasan mangrove lebih dari 1000 ha.

“Sangat disayangkan. Pada forum-forum internasional, pemerintah selalu menjadikan isu laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai komoditas dagangan perubahan iklim dengan tujuan mendatangkan invetsor. Namun pada saat yang sama, pemerintah justru menjadi aktor utama perusakan ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Dampaknya, masyarakat pesisir terus terancam kehidupannya,” tegas Susan Herawati.

Pertemuan KTT Perubahan Iklim ke-23 ini seyogyanya digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai momentum untuk mengevaluasi seluruh izin terhadap proyek-proyek yang merusak ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Jika tidak, maka dampak kerusakan akan terus meluas dan menggangu keberlanjutan livelihood masyarakat pesisir yang berjasa menyediakan pangan laut bagi bangsa Indonesia.

 

Info lebih lanjut
Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA 082111727050

KTT Iklim di Bonn, Jerman Dimulai. KIARA: Mempertanyakan Komitmen Jokowi untuk Pengurangan Emisi 29% pada 2030

Siaran Pers 
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
www.kiara.or.id

KTT Iklim di Bonn, Jerman Dimulai. KIARA: Mempertanyakan Komitmen Jokowi untuk Pengurangan Emisi 29% pada 2030

 

Bonn, German, 6 November 2017. Pelaksanaan KTT Perubahan Iklim ke-23 di Bonn, German, pada tanggal 7 November – 17 November 2017 telah dimulai. Masyarakat pesisir mengingatkan Presiden Jokowi atas target pengurangan emisi hingga 29% di 2030 yang disampaikan pada KTT Iklim ke 21 di Paris.

Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat, Indonesia berada di peringkat ke-6 setelah Rusia dari 10 negara penghasil emisi gas rumah kaca. Total emisi yang dihasilkan Indonesia pertahun kira-kira 1,98 miliar ton.

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA mengatakan “Ambisi Jokowi untuk mengurangi emisi hingga 29% patut dipertanyakan, mengingat arah kebijakan hari ini malah memberikan kemudahan izin bagi industri ekstraktif seperti tambang di pesisir dan pulau-pulau kecil yang jelas-jelas berkontribusi kepada meningkatnya emisi dan dirampasnya ruang hidup masyarakat pesisir.”

Pertambangan yang dilakukan pesisir dan pulau-pulau kecil sejatinya mempercepat proses penenggelaman pulau-pulau kecil di Indonesia. Saat ini, catatan Pusat Data dan Informasi KIARA menyebut setidaknya 20 wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hancur akibat industri ekstraktif tambang. “Jika tidak serius mencabut seluruh izin pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap tenggelamnya pulau-pulau kecil di Indonesia,” seru Susan Herawati.

Masalah lain adalah hilangnya ruang pesisir akibat proyek2 reklamasi. Berdasarkan data KPK ada 28 titik lokasi reklamasi di Indonesia yg menutup ribuan hektar lahan pesisir produktif. Sikap pemerintah hingga saat ini mendukung reklamasi dengan yang penuh dengan pelanggaran hukum dan berdampak kepada ekosistem lingkungan. Presiden Jokowi Widodo harus menghentikan seluruh proyek-proyek reklamasi.

Proyek reklamasi di Indonesia jelas-jelas menghancurkan luasan wilayah mangrove sebagai ekosistem pesisir yang berjasa menyerap emisi karbon. Berdasarkan hasil penelitian Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, ekosistem mengrove mampu menyerap emisi karbon lebih besar dari hutan di daratan. “Mangrove berkontribusi terhadap penyerapan emisi karbon 10 kali lebih besar dari hutan tropis,” ungkap Susan Herawati.

Contoh yang paling nyata, tambah Susan, adalah Reklamasi Teluk Jakarta yang hanya menyisakan luasan mangrove tidak lebih dari 25 hektar. Padahal, sebelum adanya reklamasi sejak pada masa lampau, Teluk Jakarta memiliki luasan mangrove lebih dari 1000 ha.

“Sangat disayangkan. Pada forum-forum internasional, pemerintah selalu menjadikan isu laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai komoditas dagangan perubahan iklim dengan tujuan mendatangkan invetsor. Namun pada saat yang sama, pemerintah justru menjadi aktor utama perusakan ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Dampaknya, masyarakat pesisir terus terancam kehidupannya,” tegas Susan Herawati.

Pertemuan KTT Perubahan Iklim ke-23 ini seyogyanya digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai momentum untuk mengevaluasi seluruh izin terhadap proyek-proyek yang merusak ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Jika tidak, maka dampak kerusakan akan terus meluas dan menggangu keberlanjutan livelihood masyarakat pesisir yang berjasa menyediakan pangan laut bagi bangsa Indonesia.

 

Info lebih lanjut
Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA 082111727050

KONTEKSTUALISASI REFORM AGRARIA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU KECIL

Siaran Pers : Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

KONTEKSTUALISASI REFORM AGRARIA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU KECIL

Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) pada tanggal 30 November 2017 mengadakan dialog Publik dengan thema kontektualisasi reform agraria diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dialog menghadirkan narasumber dari masyarakat yang menjadi korban Sudirman Hililo, Edi Mulyono, akademisi Dr. Ir Luky Adrianto, Dr Dedi S Adhuri dan praktisi reform agraria Dr Ir Gunawan Wiradi, Gunawan S.H.

Sekjen KIARA Susan Herawati menyampaikan tujuan kegiatan mewacanakan konsep reform agraria diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, selama ini pembicaraan dikalangan pemerintah dan masyarakat hanya mendiskusikan reform agraria tentang tanah didaratan, sementara wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi penting sebab banyak masyarakat yang bergantung kepada ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sudirman Hililo dari asosiasi nelayan tradisional sulawesi Utara membagi pengalamannya menolak reklamasi di Manado berlangsung sejak tahun 1982. Upaya-upaya penolakan dilakukan berbagai cara namun tidak ada upaya menghentikan reklamasi oleh pemerintah, justru terjadi tekanan dari aparat yang dialami warga. Edi Mulyono dari pulau pari menjelaskan wilayah pulau pari yang di privatisasi oleh sebuah perusahaan, bukannya mendapatkan perlindungan warga dikriminalisasi dengan tuduhan menyerobot lahan perusahaan. Kedua kasus ini menggambarkan permasalahan reform agaria di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dr. Ir Luky Adrianto dari fakultas perikanan dan ilmu kelautan IPB mengatakan reform agraria tidak hanya bicara pesisir dan pulau-pulau kecil namun juga laut, sehingga dinamakan pesisir, pulau-pulau kecil dan laut karena berkaitan dengan sistem kehidupan masyarakat. Ekosistem dan perilaku masyarakat menjadi penting apabila ekosistem rusak maka masyarakat mengalami kerugian, begitu juga sebaiknya. Maka konsep yang harus dilakukan adalah melakukan tata kelola secara keseluruhan teritori dan masyarakat. Sementara Dr Dedhy Adhuri dari LIPI menyampaikan banyak praktek-praktek pengelolaan yang tidak jelas diwilayah pesisir begitu juga dengan peraturan-peraturan yang tumpang tidak sinkron. Diperlukan review semua praktek-praktek yang merugikan masyarakat dan melakukan review peraturan-peraturan perundang-undangan. Pemerintah pun harus melakukan pengawasan yang kuat.

Dr Gunawan Wirandi pakar reform agraria IPB menyatakan saat ini nawacita yang disampaikan Presiden Joko Widodo bukanlah reform agaria, bahkan tidak memasukan unsur masalah pesisir dan pulau-pulau kecil. Praktisi IHSC Gunawan S.H menyampaikan ada berbagai peraturan yang telah mengakui hak-hak masyarakat pesisir untuk mengelola sehingga sangat dibuka konsep reform agaria diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mahkamah konstitusi memberikan syarat yakni harus dikuasai negara, digunakan untuk kemakmuran rakyat, tidak mengabaikan hak individu dan kolektif dan menjaga nilai-nilai masyarakat.

Dialog publik juga dihadiri unsur dari pemerintah KKP, mahasiswa dan organisasi masyarkat. KIARA akan meneruskan hasil dialog publik ini ke berbagai pihak untuk menjadi perubahan kebijakan hukum agraria khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Narahubung :
Susan Herawati 082111727050
Parid 085717337640

NEGARA HARUS PERKUAT KELOMPOK PEREMPUAN NELAYAN

Siaran Pers Bersama
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)

NEGARA HARUS PERKUAT KELOMPOK PEREMPUAN NELAYAN

Jakarta, 9 September 2017 – 50 orang perempuan nelayan yang tergabung dalam organisasi Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) berkumpul di Jakarta untuk merumuskan gerakan perempuan nelayan di Indonesia. 50 orang perempuan nelayan yang berasal dari Provinsi Aceh sampai Kepulauan Aru menjadi peserta aktif dalam Pertemuan Nasional Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI).

Salah satu agenda utama pertemuan Nasional adalah pemilihan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPNI dan dewan presidium nasional. Sekjen PPNI terpilih, Masnuah menyatakan bahwa PPNI merupakan representasi gerakan perempuan nelayan di Indonesia yang diinisiasi sejak tahun 2010.

“Perempuan yang hadir dalam pertemuan nasional PPNI menemukan permasalahan substansi yang hingga hari ini berdampak besar kepada kami, yaitu terkait pengakuan perempuan nelayan sebagai subjek hukum dalam kebijakan yang berkaitan dengan aktifitas kebernelayanan” Ujar Masnuah.

Masnuah menambahkan, Perempuan Nelayan merupakan pahlawan protein bangsa yang berjasa menghadirkan protein ikan ke meja makan masyarakat. “Kami memang pejuang pangan bangsa, namun hingga hari ini kami belum mendapatkan pengakuan bahwa kami ini perempuan nelayan. Implikasinya, banyak sekali perempuan nelayan yang pergi melaut tidak bisa mendapatkan kartu nelayan. Sedangkan perempuan nelayan yang terlibat pada pra dan pasca produksi, kesulitan mendapatkan akses permodalan” imbuh Masnuah.

Pada tempat yang sama, Sekjen KIARA, Susan Herawati mengungkapkan bahwa PPNI diinisiasi sebagai wadah perempuan nelayan untuk saling belajar dan memperkuat gerakan perempuan nelayan. Di samping itu, PPNI juga menjadi gerakan yang akan terus mendesak hadirnya pengakuan politik dari negara bagi keberadaan perempuan nelayan.

Menurut Susan, dalam studi yang dilakukan oleh KIARA, ditemukan fakta bahwa perempuan nelayan sangat berperan di dalam rantai nilai ekonomi perikanan, mulai dari pra-produksi sampai dengan pemasaran. Pertama, pra-produksi. Perempuan nelayan berperan dalam menyiapkan bekal melaut. Kedua, produksi. Sebagian kecil perempuan nelayan melaut. Ketiga, pengolahan. Perempuan nelayan berperan besar dalam mengolah hasil tangkapan ikan dan/atau sumber daya pesisir lainnya. Keempat, pemasaran. Peran perempuan nelayan amat sangat besar: mulai memilah, membersihkan, dan menjual.

Susan mengutip Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication yang dikeluarkan oleh FAO. Isinya adalah negara wajib memperlakukan secara istimewa perempuan nelayan untuk mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai berikut: 1) Perumahan yang layak; 2) Sanitasi dasar yang aman dan higienis; 3) Air minum yang aman untuk keperluan individu dan rumah tangga; 4) Sumber-sumber energi; 5) Tabungan, kredit dan skema investasi; 6) Mengakui keberadaan dan peran perempuan dalam rantai nilai perikanan skala kecil, khususnya pasca panen; 7) Menciptakan kondisi bebas dari diskriminasi, kejahatan, kekerasan, pelecehan seksual, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan; 8) Menghapuskan kerja paksa; 9) Memfasilitasi partisipasi perempuan dalam bekerja; 10) Kesetaraan gender merujuk CEDAW(Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan); dan 11) Pengembangan teknologi untuk perempuan yang bekerja di sektor perikanan skala kecil.

“Berdasarkan studi tersebut, KIARA mendesak pemerintah untuk segera memperkuat kelompok perempuan nelayan dan memberikan pengakuan kepada perempuan nelayan karena strategisnya peran dan kontribusi mereka bagi bangsa ini,” tegas Susan Herawati. (*)

Informasi lebih lanjut:
Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA 0821 1172 7050
Masnuah, Sekretaris Jenderal PPNI 0852 2598 5110

Perempuan Nelayan Harus Berdaulat, Mandiri dan Sejahtera

Siaran Pers Bersama
KIARA dan PPNI

Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) Bertemu Dengan Menteri Susi Pudjiastuti;

Perempuan Nelayan Harus Berdaulat, Mandiri dan Sejahtera

Jakarta 08 September 2017. Dalam rangka Pertemuan Nasional (Pernas), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) melakukan pertemuan secara khusus dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Ibu Susi Pudjiastuti di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perempuan Nelayan dari 16 (enam belas) kabupaten kota yaitu kota Aceh, Serdang Begadai, Langkat, Lampung, Lombok, Jakarta, Demak, Manado, Kendal, Jepara, Kepulauan Aru, Surabaya, Gresik, Buton, Indramayu dan Demak menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan nelayan.

Salah satu permasalahan substansi yang disampaikan kepada Ibu Susi Pudjiastuti adalah belum diakuinya Perempuan Nelayan dalam kebijakan pemerintah. Pemerintah telah menyediakan kartu nelayan dan asuransi nelayan sebagai syarat agar nelayan dapat mengakses berbagai bantuan dan hak nelayan, namun dalam prakteknya Kartu dan Asuransi nelayan tidak diberikan kepada perempuan Nelayan.

Berdasarkan Data dan Dokumentasi PPNI baru dua (2) orang perempuan nelayan yaitu di daerah Gresik yang diakui sebagai perempuan nelayan dan berhak mendapatkan kartu dan asuransi nelayan. Sementara hampir seluruh perempuan yang berada di wilayah pesisir Indonesia yang secara langsung mengurusi perikanan dan budidaya laut belum diakui sebagai perempuan nelayan. Akibat dari belum diakuinya perempuan nelayan dalam kebijakan pemerintah, hingga hari ini perempuan nelayan tidak mendapatkan berbagai fasilitas dan dukungan dari kebijakan pemerintah.

Untuk itu, KIARA meminta agar Menteri Susi Pudjiastuti mengakui keberadaan Perempuan Nelayan sehingga Perempuan Nelayan dapat mengakses berbagai hak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Kebijakan ini menjadi penting guna mensejahterakan dan melindungi perempuan nelayan.

Selain menyampaikan harapan terkait pengakuan sebagai perempuan nelayan, PPNI juga menyampaikan berbagai tantangan terkait penambangan ilegal di pesisir, penangkapan ikan dengan alat tangkap merusak, ketidakadaan listrik, pencemaran pesisir, reklamasi di Manado dan Jakarta, bantuan alat tangkap,

Menanggapi permasalahan dari perempuan nelayan, Menteri Susi Pudjiastuti menyatakan akan menindaklajuti keluhan-keluhan perempuan nelayan saat ada kunjungan ke daerah dan menyurati berbagai instansi kementerian dan pemerintah daerah guna mendukung penyelesaian persoalan yang ada.

Dalam kesempatan pertemuan ini, Perempuan nelayan juga menyerahkan berbagai produk-produk ekonomi olahan perempuan nelayan berupa sirup mangrove, krupuk ikan/udang, teh mangrove sebagai bentuk pentingnya keberadaan perempuan nelayan. Harapannya, Perempuan Nelayan Berdaulat, Mandiri dan Sejahtera.

Narahubung :
Susan Herawati / Sekretaris Jenderal KIARA 0821 1172 7050
Masnuah / Sekretaris Jenderal PPNI 0852 2598 5110

Abaikan Hak Rakyat, Pemerintah Semakin Agresif untuk Memuluskan Reklamasi

Siaran Pers Bersama
Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta

Abaikan Hak Rakyat, Pemerintah Semakin Agresif untuk Memuluskan Reklamasi

Jakarta, 30 Agustus 2017. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menilai Pemerintah semakin agresif untuk memuluskan proyek reklamasi di Jakarta demi kepentingan investasi yang mengatasnamakan kemajuan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini sangat tampak nyata dari beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini. Di antaranya: tindakan pemerintah yang membuat KLHS tanpa partisipasi publik dari nelayan dan organisasi lingkungan hidup, dorongan untuk pencabutan moratorium oleh KLHK, dan hingga upaya untuk mendorong pengesahan RZWP3K. Oleh karena itu, melalui siaran pers ini kami akan menyikapi beberapa hal yang sedang mengemuka.

Pertama, Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jakarta cacat substansi karena dua hal: (1) tidak melalui proses yang benar dan (2) tidak mempertimbangkan masalah sosial dan ekonomi, termasuk dampak yang akan timbul dan dialami oleh masyarakat pesisir Jakarta, perempuan dan laki-laki. Proses pembuatan KLHS cacat karena dilakukan secara tertutup tanpa pernah ada konsultasi kepada masyarakat dalam pembuatannya. KLHS secara substansi tidak mempertimbangkan seluruh hasil kajian yang telah ada sebelumnya dari hasil kajian sosial ekonomi yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan KKP. Yang sangat jelas dampak buruk kepada nelayan di Teluk Jakarta.

Kedua, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat secara aktif menyurat Kemenko Kemaritiman dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong dicabutnya moratorium reklamasi. Pemerintah DKI Jakarta mengklaim telah memenuhi persyaratan KLHK saat moratorium dimulai pada 2016 lalu. Padahal seperti disebut pada poin pertama, KLHS yang dilakukan cacat substansi dan hanya formalitas saja.

Ketiga, terkait dengan Putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi diduga telah melanggar etik. Koalisi menilai putusan tersebut janggal karena secara rentang waktu pencabutan kuasa seharusnya tidak berpengaruh terhadap proses kasasi yang dilakukan koalisi. Karena pencabutan kuasa dilakukan setelah penyerahan Memori Kasasi ke Mahkamah Agung, dan sangat jelas Hakim Agung (Dr. Irfan Fachruddin, SH.CN) yang berbeda pendapat (dissenting opinion) menjelaskan kejanggalannya. Dalam dissenting opinion tersebut putusan kasasi yang membenarkan putusan banding akan menjadi preseden buruk terhadap pembangunan serupa di tempat lain dan merupakan gagalnya judicial control terhadap kekuasaan eksekutif.

Keempat, Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dalam lahan reklamasi Pulau C dan Pulau D sangat menunjukkan adanya tata kelola pemerintahan yang buruk. Terbitnya HPL kepada pemerintah Jakarta menunjukkan Kementerian ATR/BPN memuluskan proyek reklamasi karena menerbitkan tanpa dasar hukum yang benar hanya berdasarkan Peraturan Gubernur No. 206/2016 tentang Rancang Bangun Lingkungan yang terbit 2 hari sebelum cuti kampanye. Gubernur Jakarta sangat ingin melayani kepentingan pengembang reklamasi yang didukung oleh Presiden Jokowi dengan turut menyerahkan sertipikat HPL pulau reklamasi. Demi mendapatkan pembiayaan untuk pembangunan tanggul laut yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, Presiden Jokowi telah melanggar tanggungjawab konstitusionalnya untuk melindungi hak-hak rakyat.

Kelima, polemik terkait dengan izin lingkungan Pulau C dan Pulau D serta Izin Lingkungan Pulau G diduga kembali adanya rekayasa terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang terdiri dari Kerangka Acuan, Dokumen ANDAL dan Dokumen RKL/RPL. Koalisi menilai Dinas Lingkungan Hidup tidak patuh kepada sanksi administratif. Proses perubahan izin lingkungan yang disyaratkan oleh Menteri Lingkungan Hidup tidak dilakukan dengan benar karena tidak menyeluruh termasuk KLHS dilakukan hanya formalitas belaka.

Terakhir, terkait dengan Hak Guna Bangunan yang tersebar di berbagai media, Koalisi menegaskan bahwa tidak tahu menahu apakah benar dokumen tersebut asli atau tidak. Namun sangat disayangkan bahwa HGB tersebut terbit karena peruntukan reklamasi di zona yang menjadi kawasan Zona N1 dan Zona P1 tidak dapat digunakan untuk kawasan komersial. Yang bisa digunakan untuk kawasan tersebut adalah kawasan lindung dan kawasan penyangga yaitu hutang mangrove. Jika pengembang melakukan pembangunan kawasan tersebut menjadi kawasan komersial maka ada ketentuan pidana penataan ruang yang menanti di depan.

 

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta
Iwan, KNT Muara Angke, +6281286923840,
Elisa Sutanudjaja, +6282114282967,
Marthin Hadiwinata, DPP KNTI, +6281286030453,
Arieska Kurniawaty, Solidaritas Perempuan, +6281280564651
Tigor Hutapea, KIARA, +6281287296684,
Ohiyong, ICEL, +628138063492
Matthew Michael, LBH Jakarta, +6285920641931

KIARA: Impor Garam Bukan Solusi tapi Dampak dari Mandeknya Tata Kelola Garam Indonesia

Siaran Pers
Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

 

KIARA: Impor Garam Bukan Solusi tapi Dampak dari Mandeknya Tata Kelola Garam Indonesia

Jakarta, 11 Agustus – Impor garam sebanyak 75.000 ton dari Australia merupakan dampak dari mandeknya tata kelola garam Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat bahwa impor garam telah dilakukan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.

Susan H Romica, Sekretaris Jenderal KIARA menyatakan “Sepanjang 20 tahun terakhir, angka impor garam tertinggi terjadi di tahun 2016 yaitu mencapai 3.000.000 ton. Angka impor garam selalu naik setiap tahun dan seharusnya hal ini menjadi catatan bahwa garam belum dijadikan komoditi strategis bangsa Indonesia. Impor garam yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan baru-baru ini bertolak belakang dengan mandat Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.”

Sarli, Sekretaris Jenderal PPGI (Persatuan Petambak Garam Indonesia) menambahkan, “Sebenarnya, butuh energi besar dari negara ini untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas dan kelembagaan petambak garam. PPGI menilai negara harus menjalankan mandat UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yaitu melalui penguatan kapasitas petambak garam dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan”

Di sisi lain, KIARA menilai adanya kecenderungan pemerintah Indonesia untuk memilih jalan impor garam yang lebih mudah dan murah ketimbang melakukan pembenahan dan pengelolaan garam rakyat; pemberian asistensi dalam teknologi; perlindungan dan pemberdayaan kepada petambak garam dengan penguatan asosiasi petambak garam; serta implementasi mandat UU 7 tahun 2016 tentang perlindungan, dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.

“Berbicara garam, artinya berbicara kedaulatan bangsa. Impor bukan solusi dari krisis garam, tapi merupakan dampak dari salah urusnya pemerintah Indonesia dalam tata niaga garam. Oleh karena itu, pemerintah yaitu 5 aktor penting yang mengurus garam yaitu KKP, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, PT Garam dan BPS harus segera duduk bersama dan mulai perbaiki urusan garam mulai hari ini dan konsisten menuju swasembada garam.” Tutup Susan H Romica.

 

Info Selanjutnya dapat menghubungi

Susan H Romica, Sekretaris Jenderal KIARA di +62 821-1172-7050​
Sarli, Sekretaris Jenderal PPGI di +6281313177626

 

KIARA: MAFIA IMPOR GARAM HARUS DIBERANTAS

Siaran Pers
Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)


KIARA: MAFIA IMPOR GARAM HARUS DIBERANTAS

 Jakarta, 4 Agustus – Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia beberapa waktu lalu yang menyebut ada kartel dalam impor garam di Indonesia harus ditelusuri secara lebih serius oleh pemerintah. Hal ini penting dilakukan sesegera mungkin mengingat impor garam memukul harga garam lokal dan membunuh usaha para petambak garam di Indonesia yang saat ini berjumlah lebih dari 21 ribu orang.

“Selain itu, impor garam sebanyak 75 ribu ton dari Negeri Kangguru yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan baru-baru ini jelas-jelas mengangkangi Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam,” tegas Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA (4/7/17)

Melalui UU No. 7 Tahun 2016 Pemerintah seharusnya memiliki political will untuk menghentikan impor garam karena praktik ini berlangsung sejak lama. Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat, setidaknya sejak tahun 1990 Impor garam telah dilakukan sebanyak 349.042 ton lebih dengan total nilai USD 16.976.536. Impor garam terus dilakukan sampai hari ini dengan berlindung di balik alasan kelangkaan stok garam sebagai dampak dari kerusakan iklim dan anomali cuaca.

Tabel 1. Impor garam Indonesia sejak 1990-2016

TAHUN

JUMLAH IMPOR (TON)

1990

394.042,17

1991

330.106,514

1992

320.445,519

1993

488.245,854

1994

587.828,706

1995

590.503,735

1996

633.984,092

1997

748.439,641

1998

907.997,359

1999

1.867.270,912

2000

1.445.967,012

2001

1.596.167,464

2002

1.552.657,417

2003

1.426.339,675

2004

2.181.246,857

2005

1.404.649,91

2006

1.552.823,33

2007

1.661.487.589

2008

1.657.543,386

2009

1.701.441,235

2010

2.083.342,568

2011

3.941.012,000

2012

2.314.844

2013

2.020.933

2014

2.251.577

2015

2.100.000

2016

3.000.000

2017

226.000 (data sampai April)

Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (2017) diolah dari BPS

Untuk mempermudah impor garam, Kementerian Perdagangan (dan Perindustrian) Republik Indonesia telah menerbitkan setidaknya sembilan regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri sejak tahun 2004. Meskipun ada revisi dari tahun ke tahun, semangat Peraturan atau keputusan ini adalah memberikan kemudahan, legitimasi dan legalisasi terhadap praktik impor selama sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Kemendag.

Tabel 2. Regulasi Kementerian Perdagangan mengenai impor garam

JENIS REGULASI TENTANG
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 360 Tahun 2004 Ketentuan Impor Garam
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 367 Tahun 2004 Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 360 Tahun 2004 tentang Ketentuan Impor Garam
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 455 Tahun 2004 Pengecualian atas ketentuan impor garam untuk industri dan pemberiam kuasa penerbitan persetujuan impor garam
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 456 Tahun 2004 Tanggal 27 Juli 2004 Penunjukkan surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor garam
Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2005 Ketentuan Impor Garam
Peraturan Menteri Perdagangan No. 44 Tahun 2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2005 tentang Ketentuan Impor Garam
Peraturan Menteri Perdagangan No. 58 Tahun 2012 Ketentuan Impor Garam
Peraturan Menteri Perdagangan No. 125 Tahun 2015 Ketentuan Impor Garam dengan tujuan untuk menyederhanakan perizinan impor garam

Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (2016)

Selama ini, terdapat sejumlah perusahaan impor telah diberikan kemudahan izin impor oleh Kemendag, yaitu: 1) PT Garam Persero; 2) PT Susanti Megah; 3) PT Garindo Sejahtera Abadi; 4) PT Unicem Candi Indonesia; 5) PT Sumatraco Langgeng Makmur; 6) PT Budiono Madura Bangun Persada; 7) PT Elitstar Prima Jaya; 8) PT Sumatraco Langgeng Abadi; 9) PT Sumatera Palm Jaya; 10) PT Surya Mandiri Utama; 11) PT Graha Reksa Manunggal; 11) PT Saltindo Perkasa; 12) PT Pagarin Anugerah Sejahtera; 13) PT Mitratani Dua Tujuh; 14) PT Otsuka Indonesia; dan 15) PT Pabrik Tjiwi Kimia.

Susan menyatakan, sudah waktunya Pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia menunjukkan keseriusannya untuk menghentikan impor garam, salah satunya dapat dimulai dengan memberantas mafia impor di dalam lembaga negara yang terindikasi terlibat permainan dengan sejumlah perusahaan impor tersebut di atas.

Jika tak ada ketegasan, bukan tidak mustahil negeri ini akan terus menjadi permainan keuntungan mafia-mafian tersebut. Akhirnya, Indonesia tak mampu mencapai swasembada garam. “Garam bukan hanya jenis pangan tertentu, ia adalah jati diri dan simbol kedaulatan pangan Indonenesia,” tegas Susan Herawati

 

Info Selanjutnya
Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA   +62 821-1172-7050​⁠​