Sepanjang 2018, Indonesia berduka. Rentetan bencana alam terjadi

dan memakan korban yang tidak sedikit. Tidak terhindarkan, Indonesia terletak di Lingkaran Api Pasifik dimana bencana berada tepat di hadapan masyarakat Indonesia. Gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala sepatutnya menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Kita perlu menyadari kenyataan jika Indonesia sendiri berada di atas lempeng tektonik yang berpotensi menghasilkan gempa. Data dari Pusat Studi Gempa Nasional menyebutkan jumlah sesar aktif di Indonesia pun bertambah, pada tahun 2010 tercatat 81 sesar dan di tahun 2017 menjadi 295 sesar aktif. Lalu bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan potensi bencana yang tinggi. Ada beberapa hal yang menjadi fokus antisipasi bagi kita bersama. Pertama, negara harus menghentikan segala bentuk pembangunan yang bisa meningkatkan kerentanan seperti proyek reklamasi, tambang di pesisir, ekspansi lahan mangrove menjadi wilayah sawit atau tambak udang. Proyek Esktraktif dan Eksploitatif meningkatkan kerentanan bencana dan menempatkan masyarakat sebagai korban. Kedua, struktur bangunan yang ramah terhadap bencana. Ketiga, pemerintah perlu untuk membangun hutan mangrove di pesisir Indonesia. Keempat, sosialisasi tentang bencana dan jalur evakuasi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.

 Ikuti Infomasi Terkait Kabar Bahari >>

 

100% ABK di Asia Tenggara yang bekerja di atas kapal perikanan lintas batas negara ini tidak memiliki informasi yang memadai mengenai pekerjaannya, termasuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi, baik oleh ABK sebagai pekerja maupun perusahaan/pemberi kerja.

Apa yang terjadi di dalam PT. Charoen Phokpand Foods di Thailand dan PT. Pusaka Benjina Resources di Indonesia membelalakkan mata penikmat makanan laut di seluruh dunia. Ternyata, di dalam rantai nilai produk perikanan terdapat praktek-praktek penindasan manusia atas manusia lainnya atau dalam bahasa beken belakangan ini disebut sebagai perbudakan.

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) merespons kasus perbudakan yang terjadi di kawasan berpenduduk lebih dari 600 juta orang ini. Seperti diketahui, ABK yang mengalami praktek perbudakan berasal dari Myanmar, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Thailand, Laos, dan Vietnam. Untuk itulah, ASEAN tengah membincangkannya dengan 10 negara anggotanya. Harapannya ada kesepakatan bersama untuk memerangi praktek haram ini.

Di Indonesia, setelah terungkapnya kasus perbudakan, PT Pusaka Benjina Resources di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, kini dinilai tersangkut kasus tunggakan pajak sejak 2013 sebesar Rp11 miliar. Perusahaan itu dinilai tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi pajak. Fakta ini ditemukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sementara di Thailand, di banyak kesempatan publik, PT. Charoen Phokpand Foods mengklaim telah melakukan berbagai langkah maju untuk mengatasi praktek perbudakan di dalam perusahaan mereka. Pun demikian dengan Pemerintah Thailand. Mereka berjibaku menciptakan citra positif produk perikanan negeri 1.000 kuil ini setelah didera persoalan perbudakan.

Di dalam KABAR BAHARI edisi Januari-Februari 2016 ini, sajian utama yang disiapkan adalah mengupas tuntas praktek perbudakan dan tantangan pemenuhan hak-hak pekerja perikanan, baik di atas kapal maupun di pabrik-pabrik perikanan.

Tak hanya itu, buletin ini ingin berbagi kepada para pembaca bahwa perempuan nelayan terbukti memainkan peranan penting di dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Kali ini kami bercerita tentang perempuan nelayan di Kamboja. Selamat membaca dan semoga memberi manfaat.

 

Ikuti informasi terkait Kabar Bahari edisi Memanusiakan Awak Kapal Perikanan >> KLIK DISINI <<

Menarik! Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) untuk Kementerian/Lembaga Negara di bidang kemaritiman mengalami naik-turun. Hal ini terlihat setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada Jumat (14 Agustus 2015).

Di dalam RAPBN 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun, dari Rp10.597,8 triliun (APBN-P 2015) menjadi Rp15.801,2 triliun (RAPBN 2016). Demikian pula Kementerian Koordinator Kemaritiman, dari Rp125 miliar (APBN-P 2015) menjadi Rp250 miliar (RAPBN 2016) dan Kementerian Pariwisata: dari Rp2,4 triliun (APBN-P 2015) menjadi Rp5,6 triliun (RAPBN 2016). Sebaliknya, 2 kementerian yang mengalami penurunan adalah Kementerian Perhubungan (dari Rp64 triliun di dalam APBN-P 2015 menjadi Rp50 triliun di RAPBN 2016) dan Kementerian ESDM (dari Rp15 triliun di dalam APBN-P menjadi Rp8,8 triliun di RAPBN 2016).

Di bidang kelautan dan perikanan, bertambahnya anggaran KKP menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan bagi Republik Indonesia. Namun sayangnya, kesejahteraan masyarakat pesisir belum sungguh-sungguh diprioritaskan, mulai dari nelayan kecil, perempuan nelayan, pembudidaya, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir.

Fakta lain adalah kenaikan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2010-2014 tidak dibarengi oleh kemampuan menyerap anggaran dengan baik. Patut disayangkan mesin birokrasi KKP tidak memiliki kesanggupan melakukan penyerapan anggaran dengan baik. Akibatnya, anggaran yang dialokasikan justru minus serapan sebesar Rp141,3 miliar (tahun 2010), Rp383,3 miliar (2011) dan Rp28,6 miliar (2013). Potensi minus serapan ini bisa kembali terjadi di tahun 2015. Indikasinya, hingga Juni 2015 baru berkisar 11,4 persen dari total alokasi APBN-P KKP tahun 2015 sebesar Rp10,597 triliun. Dengan perkataan lain, perlu ada perbaikan sistem pengelolaan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan 4 kementerian yang membawahi urusan kemaritiman.

Di dalam Buletin KABAR BAHARI edisi September – Oktober 2015, Redaksi mengetengahkan sajian informasi mengenai anggaran kemaritiman di bawah Presiden Joko Widodo, profil akademisi yang mengabdikan hidupnya untuk membeli masyarakat adat yang tinggal di wilayah pesisir, resep mengolah kerang ijo, gerakan perempuan nelayan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dan hidangan aspiratif lainnya.

 

Ikuti informasi terkait buletin Kabar Bahari edisi Anggaran Meningkat, Masyarakat Pesisir (tetap) Melarat >> KLIK DISINI<<