Read Offline:

  KEBIJAKAN MENTERI KP TAK BERPIHAK KEPADA NELAYAN, KIARA SEGEL KANTOR KKP

/in , /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 13 Juli 2020 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang merupakan representasi dari masyarakat bahari, yang terdiri dari nelayan tradisional dan nelayan skala kecil, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir, melakukan aksi damai untuk mempertanyakan komitmen […]

KIARA KAMPANYEKAN BAU BUSUK OLIGARKI DI BALIK PEMBAHASAN RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

/in , , /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 8 Juli 2020 – Di tengah ancaman penyebaran Covid-19 yang terus menerus memakan korban jiwa, Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI malah mengebut pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Hal ini merupakan hal yang sangat ironis. Kenapa RUU ini tetap dikebut pembahasannya? Ada kepentingan siapa […]

PULAU MALAMBER DI SULAWESI BARAT DIJUAL, KIARA-JATAM: UNGKAP & TEGAKKAN HUKUM BAGI PENJUAL DAN PEMBELI PULAU

/in , , /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur Jakarta, 22 Juni 2020 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengecam keras praktik penjualan pulau kecil yang bernama pulau Malamber, di gugusan Kepulauan Balabalakang, Sulawesi Barat yang melibatkan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Provinsi Kalimantan Timur, sebagai pembelinya. Secara […]

HENTIKAN PEMBAHASAN OMNIBUS LAW!!

/in /by
JAMIN KESELAMATAN RAKYAT, BUKAN URUS RUU CIPTA KERJA DI TENGAH WABAH CORONA Pernyataan Sikap Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) Rapat Paripurna DPR RI Periode 2019-2020 telah menghasilkan kesepakatan diteruskannya pembahasan RUU Cipta Kerja (“Omnibus Law”) oleh DPR melalui Badan Legislasi (Baleg). Hal ini disepakati oleh 302 anggota dewan yang hadir, baik secara langsung maupun melalui […]

Salah Kaprah Gubernur Jakarta dalam Penerbitan IMB Lahan Reklamasi

/in /by
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sosok sentral di balik penerbitan dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 bangunan di atas lahan reklamasi di Teluk Jakarta. Penerbitan dokumen tersebut dinilai salah kaprah, karena peraturannya tidak sesuai Gubernur Gubernur menjadikan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) sebagai dasar penerbitan […]

IMB Reklamasi Terbit, Debat Ahok & Anies Dinilai Tak Substansif

/in /by
Adu narasi soal reklamasi antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok justru dinilai mengalihkan dari permasalahan substansi yang ada. Jakarta, Senin, 24 Juni 2019 – Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, menilai adu narasi soal reklamasi antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama […]

Membaca Perampasan Ruang Hidup dalam Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

/in /by
Sebanyak 21 Perda Zonasi telah diterbitkan, tapi ruang hidup masyarakat pesisir yang merupakan pemegang hak (rightholder) utama sebagaimana amanah konstitusi, tak mendapatkan porsi yang memadai. Sampai dengan pertengahan tahun 2019, sebanyak 21 provinsi di Indonesia telah merampungkan pembahasan peraturan daerah zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Perda Zonasi). Perda ini merupakan mandat UU No. 1 […]

KIARA: Anies dan Ahok Harus Pikirkan Nasib Warga Teluk Jakarta Terkait Reklamasi

/in /by
Jakarta, Senin, 24 Juni 2019 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berkontribusi pada proyek Reklamasi Teluk Jakarta yang mengancam kehidupan ribuan warga yang tinggal di wilayah Teluk Jakarta. Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati berharap pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk memikirkan ribuan nasib […]
suaratani.com

Anies Baswedan Diminta Hentikan Reklamasi Teluk Jakarta

/in /by
24 Juni 2019 – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didesak untuk menghentikan proyek reklamasi  Teluk Jakarta dan mencabut 932 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Pulau D yang baru diterbitkan. Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati mengatakan, reklamasi Teluk Jakarta harus dihentikan karena mengancam kehidupan ribuan warga yang tinggal di wilayah Teluk Jakarta. Selain itu, warga Teluk […]

Dialog Publik, Arman Manila: RZWP3K Untuk Siapa?

/in /by
Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI tanggal 16 Juni 2011, Majelis Hakim MK RI mengeluarkan putusan No.3/2010, memutus gugatan Koalisi Tolak Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3). KIARA dan JPKP Buton gelar Diskusi publik memperingati 8 tahun putusan MK ini. Kegiatan berlangsung di salah satu rumah kopi di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, […]
Read Offline: