KIARA: EVALUASI KEANGGOTAAN INDONESIA DI WTO

WE.CO.ID, Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang dinilai merugikan kepentingan nasional.

“Kiara mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi keanggotaan Indonesia di WTO yang justru merugikan rakyat, khususnya nelayan dan petambak,” kata Sekjen Kiara Abdul Halim di Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Menurut Abdul Halim, Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO di Bali pada 3-6 Desember 2013 seharusnya menjadi forum untuk mengevaluasi keanggotaan Indonesia di WTO.

Ia berpendapat, pertemuan di Bali yang akan membahas tiga isu yaitu fasilitas perdagangan, perundingan pertanian, dan pembangunan untuk negara-negara berkembang dinilai akan menjadi wahana eksploitasi sumber daya perikanan dan sarana pemiskinan terhadap nelayan dan petambak Indonesia.

Kiara menyoroti skema WTO yang bersifat eksploitasi dan merugikan nelayan dalam negeri antara lain karena membahas pengurangan dukungan domestik yang dinilai dapat mendistorsi pasar serta pengurangan subsidi untuk komoditas ekspor.

“Dengan keterlibatan tersebut, pemerintah telah menjadikan Indonesia sebagai pasar produk negara lain,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menginginkan dunia usaha Indonesia memperkuat kecerdasan ekonomi baik untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional maupun dalam rangka menghadapi globalisasi.

“Salah satu hal yang bisa dipersiapkan Indonesia adalah dengan memperkuat ‘economic intelligent’ (kecerdasan ekonomi) sehingga apa yang terjadi di luar bisa diprediksi dampaknya terhadap dalam negeri dengan segera,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto.

Menurut Yugi, penguatan kecerdasan ekonomi diperlukan, antara lain untuk memetakan strategi para pelaku ekonomi nasional guna memperkuat ketahanan ekonomi.

Ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya saat krisis global dalam beberapa tahun terakhir.

“Pandangan dunia terhadap Indonesia semakin baik, hanya kesiapan para pelaku ekonomi terhadap itu juga harus diperhatikan. Kita harapkan semua aspek dapat mengarah pada kepentingan bangsa,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia akan mengupayakan peningkatan penentuan subsidi pertanian hingga 15 persen bagi negara berkembang dan miskin dalam Konferensi Tingkat Menteri Negara-Negara Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) IX yang berlangsung pada 3-6 Desember 2013.

“Kita mengedepankan semangat bahwa tidak mungkin kita maju tanpa kita melakukan subsidisasi di sektor pertanian,” kata Menteri Perdagangan Gita Wirjawan seusai rapat koordinasi membahas persiapan penyelenggaraan WTO di Jakarta, Selasa (26/11).

Gita menjelaskan upaya peningkatan subsidi pertanian harus dilakukan karena negara-negara maju seperti membatasi persentase subsidi pertanian negara berkembang dan miskin dengan angka subsidi yang relatif kecil yaitu 5-10 persen.
Redaksi

Sumber: http://wartaekonomi.co.id/berita20446/kiara-evaluasi-keanggotaan-indonesia-di-wto.html