KBR68H,Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) meminta pemerintah menghentikan program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang (COREMAP).

Sekjen Kiara, Abdul Halim menilai, program tersebut tidak menyejahterahkan nelayan tradisional. Selain itu, kata dia, penggunaan dan pelaporan dana bergulir dinilai tidak efektif dan rawan diselewengkan.

“Kami melihat dari sisi partisipasi masyarakatnya ini tidak ada. Sehingga hal ini berakibat bagi peminggiran akses masyarakat terhadap pesisir dan lautnya. Dan ini terjadi di Wakatobi Sulawesi Tenggara. Kemudian program ini juga didanai utang luar negeri, sehingga sangat membebani negara,”ujar Abdul Halim saat dihubungi KBR68H.

Sekjen Kiara, Abdul Halim menambahkan, program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang periode 2004 – 2011 lalu mencapai Rp1,3 triliun. Dana tersebut berasal dari utang luar negeri yaitu Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Program tersebut akan diperpanjang kembali untuk periode 2014 – 2019 mendatang. Dananya berasal dari utang baru sebesar Rp 750 miliar lebih.

Sumber: http://www.portalkbr.com/berita/nasional/2621526_4202.html

%d blogger menyukai ini: