Konservasi Laut Bebani Anggaran

Teraspos – Program konservasi kelautan membebani keuangan negara dan berpotensi meminggirkan kearifan lokal dari para nelayan tradisional.

Menurut Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan dalam pelaksanaannya, program konservasi terumbu karang justru tidak efektif dan terjadi kebocoran dana.

“Pengelolaan sumber daya laut yang lestari dan berkelanjutan sudah diterapkan sejak abad ke-16 oleh masyarakat adat yang tersebar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia,” kata Sekjen Kiara Abdul Halim, Selasa (9/7).

Dia mengaku heran meski temuan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2013 namun Kementerian Kelautan dan Perikanan justru ingin melanjutkan proyek COREMAP III periode 2014-2019 dengan menambah utang konservasi baru sebesar 80 juta dolar AS dari Bank Dunia dan ADB.

Selain itu penetapan kawasan konservasi perairan juga memicu konflik horizontal karena mengenyampingkan partisipasi aktif nelayan tradisional dan masyarakat adat.

Kearifan lokal yang sudah dijalankan secara turun-temurun di Indonesia seperti yang terjadi di Maluku, Bapongka di Sulawesi Tengah, Awig-awig di Bali dan Nusa Tenggara Barat, serta Ola Nua di Nusa Tenggara Timur.

Menurut Kiara model pengelolaan ini dilakukan secara swadaya dengan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat dan bahkan tidak membutuhkan dana utang. Masyarakat perikanan tradisional dinilai menyadari bahwa kelestarian dan keberlanjutan sumber daya ikan merupakan prasyarat terwujudnya kehidupan yang sejahtera dan adil.(Ant)

Sumber: http://nasional.teraspos.com/read/2013/07/09/54627/konservasi-laut-bebani-anggaran

%d blogger menyukai ini: