JAKARTA, KOMPAS.com — Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perdagangan disambangi pengunjuk rasa, Selasa (16/10/2012). Mereka meminta pemerintah menghentikan monopoli, impor, dan mendorong kedaulatan pangan.

Unjuk rasa berlangsung sejak pukul 10.00, diikuti sekitar 100 orang dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jakarta, petani dari Kabupaten Buol, Sulawesi Tenggara, serta nelayan dan buruh dari Tangerang.

Selain itu, terdapat juga Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Solidaritas Perempuan, dan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA).

Koordinator Program KIARA Abdul Halim mengemukakan, ketidakadilan pangan terus berlangsung. Indonesia saat ini sudah menjadi pengimpor pangan bersih, artinya tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memproduksi pangan.

Dari tahun ke tahun, pemerintah semakin gagal memenuhi kebutuhan beras sebagai bahan pangan pokok rakyatnya. Kebijakan impor beras terus berlangsung meski ditentang kaum tani. Di sektor perikanan, juga berlangsung ketergantungan impor ikan dan impor garam yang memukul kedaulatan nelayan dan petambak.

“Kebijakan impor makin tidak relevan karena berimplikasi negatif terhadap arah kebijakan perdagangan dan penguatan kemandirian ekonomi,” ujarnya.

Habibah, perempuan nelayan di Marunda Kepu, Jakarta Utara, mengemukakan, sudah saatnya pemerintah memberi perhatian terhadap nelayan. Selama ini, nelayan dibiarkan terpinggirkan akibat pengkavlingan laut oleh perusahaan dan pencemaran limbah di pesisir yang terus dibiarkan.

%d blogger menyukai ini: