Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan

www.kiara.or.id

KIARA: Pemerintah Keliru Memaknai Makna Hari Nusantara

Jakarta, 13 Desember 2015. Pemerintah Republik Indonesia menyelenggarakan perayaan Hari Nusantara. Kegiatan yang diselenggarakan setiap tanggal 13 Desember 2015 ini dipusatkan di Banda Aceh, Aceh, dan mengundur peserta dari Prancis, Kanada, Australia, dan negara-negara lainnya.

Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA, menegaskan, “Pemaknaan Hari Nusantara mengalami erosi. Pemerintah sebatas menyelenggarakan seremoni dan menghadirkan kapal-kapal asing memasuki pekarangan republik tanpa merenungi makna di balik upaya diplomatik bersejarah tersebut. Terlebih, anggaran yang dialokasikan untuk seremoni tahunan ini terbilang besar, yakni sekitar Rp. 223 miliar sejak tahun 2011”.

Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2015) mencatat sedikitnya 16 pulau-pulau kecil yang diswastanisasi untuk kepentingan asing. Bahkan untuk kepentingan penyelamatan warga negara dari ancaman perubahan iklim, pemerintah justru mengabaikan fakta permasalahan yang dihadapi, tetapi justru mengusulkan skema Karbon Biru dan sesumbar menetapkan kawasan konservasi seluas 20 juta hektar yang menghilangkan akses masyarakat pesisir (nelayan, perempuan nelayan, petambak garam, pembudidaya ikan, dan pelestari ekosistem pesisir).

Sementara itu, dalam rangka Hari Nusantara 2015, KIARA bekerjasama dengan Serikat Nelayan Indonesia menyelenggarakan perayaan Hari Nusantara di Kabupaten Tegal bersama 1.000 nelayan dan perempuan.

Pada tahun 2016, KIARA berharap pemerintah tidak lagi berhenti sebatas seremoni dalam peringatan Hari Nusantara. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam rangka menyejahterakan masyarakat pesisir, di antaranya memberikan jaminan perlindungan jiwa, akses kesehatan dan pendidikan, serta rumah tinggal yang layak dan bersih. “Tanpa kesungguhan pemerintah dalam pengelolaan anggaran untuk sebesar-besar masyarakat pesisir, maka cita-cita poros maritim dunia hanya ramai di tong kosong,” tutup Halim.***

 

Untuk informasi selanjutnya, dapat menghubungi:
Budi Laksana, Sekretaris Jenderal SNI : +62 813 1971 6775
Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA : +62 815 53100 259