Read Offline:

  KEBIJAKAN MENTERI KP TAK BERPIHAK KEPADA NELAYAN, KIARA SEGEL KANTOR KKP

/in , /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 13 Juli 2020 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang merupakan representasi dari masyarakat bahari, yang terdiri dari nelayan tradisional dan nelayan skala kecil, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir, melakukan aksi damai untuk mempertanyakan komitmen […]
Read more

MERESPON PENJELASAN ANIES, INI SEJUMLAH KECACATAN PROYEK REKLAMASI ANCOL VERSI KIARA

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 12 Juli 2020 – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan belum lama ini memberikan penjelasan terkait keluarnya Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) Seluas ± 35 Ha (Lebih Kurang Tiga Puluh Lima […]
Read more

IZIN EKSPOR BENIH LOBSTER INSTAN UNTUK POLITISI,  KIARA: INI PRAKTIK KOLUSI

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 9 Juli 2020 – Sejak Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan izin ekspor benih lobster melalui Permen KP No. 12 Tahun 2020, berbagai elemen masyarakat mempertanyakan arah dan tujuan kebijakan ini. Pasalnya, dari 30 lebih perusahaan ekspor yang diberikan izin, ternyata banyak politisi partai politik […]
Read more

KIARA KAMPANYEKAN BAU BUSUK OLIGARKI DI BALIK PEMBAHASAN RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

/in , , /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 8 Juli 2020 – Di tengah ancaman penyebaran Covid-19 yang terus menerus memakan korban jiwa, Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI malah mengebut pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Hal ini merupakan hal yang sangat ironis. Kenapa RUU ini tetap dikebut pembahasannya? Ada kepentingan siapa […]
Read more

Keterlibatan Politisi dalam Ekspor Benih Lobster, KIARA: Menteri Edhy Harus Di-reshuffle

/in , /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 6 Juli 2020 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) kembali melontarkan kritik terhadap kebijakan izin ekspor benih lobster yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, melalui Peraturan Menteri (Permen) No. 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), […]
Read more

Soal Ekspor benih Lobster, KIARA: Pemilihan 26 Perusahaan Eksportir oleh KKP tidak Transparan

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 2 Juli 2020 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) kembali mempertanyakan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, yang mengizinkan ekspor benih lobster melalui Peraturan Menteri KP No. Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan. Salah satu poin yang disorot […]
Read more

KIARA KECAM PEMBERIAN IZIN REKLAMASI ANCOL OLEH GUBERNUR DKI JAKARTA

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) http://www.kiara.or.id Jakarta, 26 Juni 2020 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengecam keras Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan karena telah memberikan izin reklamasi kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk seluas 150 hektar untuk perluasan kawasan rekreasi. Izin tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta […]
Read more

PULAU MALAMBER DI SULAWESI BARAT DIJUAL, KIARA-JATAM: UNGKAP & TEGAKKAN HUKUM BAGI PENJUAL DAN PEMBELI PULAU

/in , , /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur Jakarta, 22 Juni 2020 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengecam keras praktik penjualan pulau kecil yang bernama pulau Malamber, di gugusan Kepulauan Balabalakang, Sulawesi Barat yang melibatkan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Provinsi Kalimantan Timur, sebagai pembelinya. Secara […]
Read more

NELAYAN INDONESIA TOLAK REVISI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DEMI INVESTASI

/in /by
Siaran Pers Bersama Jakarta, 13 Juni 2020 – Sejumlah organisasi nelayan dan organisasi lingkungan hidup di Indonesia menyatakan penolakannya terhadap langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah dan tengah merevisi 18 aturan karena dianggap menghalangi kemudahan investasi skala besar. Organisasi yang tergabung antara lain, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA); Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia […]
Read more

FORUM KONSULTASI PUBLIK KKP DITOLAK NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA

/in /by
Siaran Pers Bersama Jakarta, 10 Juni 2020 – Di tengah ancaman penyebaran Covid-19 yang terus meneror masyarakat pesisir, Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) malah menyelenggarakan kegiatan forum konsultasi publik yang dilakukan pada Selasa, 9 Juni 2020. Tujuannya, membahas perizinan kapal-kapal cantrang di perairan Indonesia dengan merevisi Peraturan Menteri (Permen) […]
Read more

Terbitkan Permen Ekspor Benih Lobster, KIARA: KKP Rugikan Nelayan dan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 9 Mei 2020 – Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Edhy Prabowo menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia yang ditandatangani pada […]
Read more

Pelanggaran HAM Terhadap Pekerja Perikanan Kembali Terjadi, Pemerintah Gagal Lindungi Pekerja Perikanan Indonesia

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id    Jakarta, 7 Mei 2020 – Berselang lima tahun pasca terbongkarnya kasus perbudakan modern terhadap pekerja perikanan/ABK Kapal yang ada di perairan Benjina, Indonesia, perlindungan dan kesejahteraan pekerja perikanan masih jauh dari kata layak. Praktik perbudakan modern yang terjadi terhadap pekerja perikanan Indonesia kembali terungkap dengan […]
Read more
Read Offline: