Read Offline:

“Kekerasan & Penangkapan Sewenang-wenang Kembali Terjadi Terhadap 7 Nelayan, 1 Aktivis Lingkungan Dan 3 Jurnalis Pers Mahasiswa”

/in , /by
PERNYATAAN SIKAP KOALISI MASYARAKAT SIPIL SULSEL [YLBHI-LBH Makassar, Walhi Sulsel, JATAMNAS, Green Peace, KIARA, AJI Makassar, KontraS Sulawesi, KPA Sulsel, IGJ, ICEL, FIK-ORNOP, SP-AM, Sawit Watch, KRUHA, FMN, FORMAT, Hima Sejarah UNM, Fosis UMI, UPPM UMI, UKPM UNHAS, FPPI, FNKSDA Makassar, BEM FIS UNM, Lapar Sulsel, LAW Unhas, PPMI Makassar, BEM FIKP UNHAS, IM3I, Pembebasan, […]
Read more

KIARA Kecam Penangkapan Nelayan, Aktivis Lingkungan dan Mahasiswa di Makassar

/in , /by
SIARAN PERS BERSAMA Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Koalisi Selamatkan Laut Indonesia Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Sulawesi Selatan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)   Jakarta, 12 September 2020 – KIARA bersama dengan Koalisi Selamatkan Laut Indonesia, Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Sulawesi Selatan, serta berbagai organisasi koalisi masyarakat sipil di Sulawesi Selatan mengecam penangkapan sewenang-wenang […]
Read more

Kecam Penjualan Pulau Pendek di Sultra, KIARA: itu Bertentangan dengan Konstitusi

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 1 September 2020 – Penjualan pulau-pulau kecil terus saja terjadi di Indonesia. Pekan ini, isu penjualan Pulau Pendek di Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara, menjadi perbincangan publik. Bahkan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menyatakan bahwa warga boleh menjual Pulau Pendek untuk kepentingan investasi, asal […]
Read more

Izinkan Proyek Deep Sea Mine Tailings Placement, KIARA: Laut Tercemar, Hidup Nelayan Hancur

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 29 Juli 2020 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) melancarkan kritik terhadap Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang memproses izin proyek penempatan tambang tailing ke dalam laut (deep sea mine tailings placement/DTSP) di Provinsi Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Proses izin itu dilakukan untuk […]
Read more

Dirjen Perikanan Tangkap KP Mundur, KIARA: Ini Pukulan Telak bagi Kebijakan Menteri Edhy Prabowo

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 16 Juli 2020 – Beberapa hari lalu, tepatnya Selasa (14/07/2020), Zulfikar Mochtar mengirimkan surat secara resmi mengenai pengunduran dirinya posisi Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Informasi ini membuat masyarakat, khususnya para pelaku perikanan di Indonesia kaget dan bertanya-tanya. […]
Read more

  KEBIJAKAN MENTERI KP TAK BERPIHAK KEPADA NELAYAN, KIARA SEGEL KANTOR KKP

/in , /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 13 Juli 2020 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang merupakan representasi dari masyarakat bahari, yang terdiri dari nelayan tradisional dan nelayan skala kecil, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir, melakukan aksi damai untuk mempertanyakan komitmen […]
Read more

MERESPON PENJELASAN ANIES, INI SEJUMLAH KECACATAN PROYEK REKLAMASI ANCOL VERSI KIARA

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 12 Juli 2020 – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan belum lama ini memberikan penjelasan terkait keluarnya Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) Seluas ± 35 Ha (Lebih Kurang Tiga Puluh Lima […]
Read more

IZIN EKSPOR BENIH LOBSTER INSTAN UNTUK POLITISI,  KIARA: INI PRAKTIK KOLUSI

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 9 Juli 2020 – Sejak Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan izin ekspor benih lobster melalui Permen KP No. 12 Tahun 2020, berbagai elemen masyarakat mempertanyakan arah dan tujuan kebijakan ini. Pasalnya, dari 30 lebih perusahaan ekspor yang diberikan izin, ternyata banyak politisi partai politik […]
Read more

KIARA KAMPANYEKAN BAU BUSUK OLIGARKI DI BALIK PEMBAHASAN RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

/in , , /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 8 Juli 2020 – Di tengah ancaman penyebaran Covid-19 yang terus menerus memakan korban jiwa, Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI malah mengebut pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Hal ini merupakan hal yang sangat ironis. Kenapa RUU ini tetap dikebut pembahasannya? Ada kepentingan siapa […]
Read more

Keterlibatan Politisi dalam Ekspor Benih Lobster, KIARA: Menteri Edhy Harus Di-reshuffle

/in , /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 6 Juli 2020 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) kembali melontarkan kritik terhadap kebijakan izin ekspor benih lobster yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, melalui Peraturan Menteri (Permen) No. 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), […]
Read more

Soal Ekspor benih Lobster, KIARA: Pemilihan 26 Perusahaan Eksportir oleh KKP tidak Transparan

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 2 Juli 2020 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) kembali mempertanyakan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, yang mengizinkan ekspor benih lobster melalui Peraturan Menteri KP No. Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan. Salah satu poin yang disorot […]
Read more

KIARA KECAM PEMBERIAN IZIN REKLAMASI ANCOL OLEH GUBERNUR DKI JAKARTA

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) http://www.kiara.or.id Jakarta, 26 Juni 2020 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengecam keras Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan karena telah memberikan izin reklamasi kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk seluas 150 hektar untuk perluasan kawasan rekreasi. Izin tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta […]
Read more
Read Offline: