NEGARA HARUS PERKUAT KELOMPOK PEREMPUAN NELAYAN

Siaran Pers Bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) NEGARA HARUS PERKUAT KELOMPOK PEREMPUAN NELAYAN Jakarta, 9 September 2017 – 50 orang perempuan nelayan yang tergabung dalam organisasi Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) berkumpul di Jakarta untuk merumuskan gerakan perempuan nelayan di Indonesia. 50 orang perempuan nelayan yang berasal dari […]

Perempuan Nelayan Harus Berdaulat, Mandiri dan Sejahtera

Siaran Pers Bersama KIARA dan PPNI Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) Bertemu Dengan Menteri Susi Pudjiastuti; Perempuan Nelayan Harus Berdaulat, Mandiri dan Sejahtera Jakarta 08 September 2017. Dalam rangka Pertemuan Nasional (Pernas), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) melakukan pertemuan secara khusus dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Ibu Susi Pudjiastuti di Kantor Kementerian Kelautan dan […]

Abaikan Hak Rakyat, Pemerintah Semakin Agresif untuk Memuluskan Reklamasi

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Abaikan Hak Rakyat, Pemerintah Semakin Agresif untuk Memuluskan Reklamasi Jakarta, 30 Agustus 2017. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menilai Pemerintah semakin agresif untuk memuluskan proyek reklamasi di Jakarta demi kepentingan investasi yang mengatasnamakan kemajuan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini sangat tampak nyata dari beberapa peristiwa yang terjadi belakangan […]

KIARA: Impor Garam Bukan Solusi tapi Dampak dari Mandeknya Tata Kelola Garam Indonesia

Siaran Pers Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)   KIARA: Impor Garam Bukan Solusi tapi Dampak dari Mandeknya Tata Kelola Garam Indonesia Jakarta, 11 Agustus – Impor garam sebanyak 75.000 ton dari Australia merupakan dampak dari mandeknya tata kelola garam Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat bahwa impor garam telah dilakukan dalam kurun waktu […]

KIARA: MAFIA IMPOR GARAM HARUS DIBERANTAS

Siaran Pers Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) KIARA: MAFIA IMPOR GARAM HARUS DIBERANTAS  Jakarta, 4 Agustus – Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia beberapa waktu lalu yang menyebut ada kartel dalam impor garam di Indonesia harus ditelusuri secara lebih serius oleh pemerintah. Hal ini penting dilakukan sesegera mungkin mengingat impor garam memukul harga […]

Cabut Subsidi Solar : Menteri Susi Gagal Lindungi Nelayan Kecil

Siaran Pers Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Cabut Subsidi Solar : Menteri Susi Gagal Lindungi Nelayan Kecil Jakarta, 2 Agustus 2017. KIARA menilai rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pudjiastuti menghapus total subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bagi nelayan adalah bentuk kegagalan pemerintah menjalankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang […]

HENTIKAN PEMBAHASAN RAPERDA REKLAMASI!

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta   HENTIKAN PEMBAHASAN RAPERDA REKLAMASI! Pada tanggal 20 Juli 2017 Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, S.H. mengirimkan sebuah surat yang berisi undangan untuk membahas mengenai kelanjutan proses penyusunan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai […]

HENTIKAN PEMBAHASAN RAPERDA REKLAMASI!

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta   HENTIKAN PEMBAHASAN RAPERDA REKLAMASI! Pada tanggal 20 Juli 2017 Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, S.H. mengirimkan sebuah surat yang berisi undangan untuk membahas mengenai kelanjutan proses penyusunan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai […]

Menko Luhut Kembali Mangkir dan Menyembunyikan Hasil Kajian Komite Gabungan

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Menko Luhut Kembali Mangkir dan Menyembunyikan Hasil Kajian Komite Gabungan Jakarta, 3 April 2017. Menko Maritim Luhut Pandjaitan kembali mangkir tidak membuka dan menyembunyikan hasil kajian Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta. Hal ini terungkap saat sidang lanjutan gugatan informasi publik yang diajukan oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang […]

Dokumen Amdal Bodong, Reklamasi Pulau C dan Pulau D Harus Dibatalkan

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Dokumen Amdal Bodong, Reklamasi Pulau C dan Pulau D Harus Dibatalkan Jakarta, 30 Maret 2017. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) secara tegas menolak pembahasan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), serta Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Reklamasi dan Pembangunan bangunan di atas Pulau C dan D […]