Siaran Pers KIARA: Perpres Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Tabrak Kewenangan Kementerian/Lembaga Negara

  Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id   Perpres Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Tabrak Kewenangan Kementerian/Lembaga Negara Jakarta, 26 Oktober 2015. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (illegal fishing) menimbulkan masalah baru. Hal ini dikarenakan kewenangan yang diberikan kepada Menteri Kelautan dan […]

Siaran Pers Bersama “Perlindungan penuh terhadap produsen pangan skala kecil sebagai dasar Kedaulatan Pangan”

  Siaran Pers Bersama Aliansi untuk Desa Sejahtera Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan/www.kiara.or.id   “Perlindungan penuh terhadap produsen pangan skala kecil sebagai dasar Kedaulatan Pangan”  Jakarta, 16 Oktober 2015-  Aliansi untuk Desa Sejahtera menegaskan kembali perlunya perlindungan bagi para produsen pangan skala kecil ditengah situasi perlambatan ekonomi, keterbukaan ekonomi dan dampak perubahan iklim. Para petani, […]

Siaran Pers: Presiden Jokowi Dahulukan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Ketimbang Revisi UU KPK

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id Jakarta, 13 Oktober 2015. Rencana Pemerintah dan DPR-RI menggergaji kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002  tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA menegaskan, “Maraknya tindak pidana korupsi membutuhkan upaya […]

16 Pulau Dikuasai Asing

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id   Medan, 7 Oktober 2015. Sedikitnya 16 pulau dan gugusannya di Indonesia telah dikuasai orang asing sejak tahun 2014 (lihat Tabel 1). Fakta ini menunjukkan bahwa  praktek privatisasi dan komersialisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih terus berlangsung. Padahal Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan bahwa kedua praktek ini […]

Siaran Pers Bersama: Presiden Jokowi Mesti Prioritaskan Agenda Pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam

    Siaran Pers Bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Serikat Nelayan Indonesia   Cirebon, 29 September 2015. Presiden Joko Widodo mesti menyegerakan pembahasan dan memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagai prioritas legislasi bersama dengan DPR-RI di tahun 2015. Terlebih sudah ada draf versi DPR-RI. Desakan ini […]

Siaran Pers Bersama: Rantai Perdagangan Ikan Dunia Belum Memihak dan Sejahterakan Pelaku Perikanan Skala Kecil

Siaran Pers Bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan I www.kiara.or.id South East Asia Fish for Justice Network I www.seafishforjustice.org  Annapolis, Maryland (USA), 23 September 2015. Perikanan adalah sumber pangan yang paling dikonsumsi oleh masyarakat dunia. FAO (2014) menyebutkan bahwa perikanan berkontribusi sebesar 40 persen atau senilai USD 135 miliar dari total produk pangan yang paling […]

Siaran Pers KIARA: Privatisasi dan Komersialisasi Sumber Daya Laut, Pelanggaran HAM Masyarakat Pesisir

  Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id Cape Town, 20 September 2015. Privatisasi dan komodifikasi sumber daya laut semata-mata untuk kepentingan komersial telah menggusur keberadaan masyarakat pesisir dan menghilangkan akses mereka terhadap sumber-sumber penghidupannya. Inilah pelanggaran hak asasi manusia yang ditengarai dilegalisasi oleh pemerintah di banyak negara dengan label kawasan konservasi laut (marine […]

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta

  Nelayan Tradisional Jakarta dan Organisasi Masyarakat Sipil Mengugat Ijin Reklamasi Teluk Jakarta   Jakarta, 15 September 2015. Lima orang Nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia wilayah Jakarta bersama dengan KIARA dan organisasi masyarakat sipil mengajukan gugatan administratif terhadap Ijin Reklamasi. Melalui Tim Advokasi Selamatkan Teluk Jakarta akan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata […]

Siaran Pers Bersama: RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Butuh Perbaikan Substansi

Siaran Pers Bersama: Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia Persatuan Petambak Garam Indonesia Serikat Nelayan Indonesia Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, FPIK, Universitas Brawijaya Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Butuh Perbaikan Substansi   Malang, 10 September 2015. Saatnya Negara memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat pesisir lintas profesi, […]

Siaran Pers Bersama, 27 Agustus 2015: Negara Belum Terang-Benderang Mengakui Keberadaan dan Peran Perempuan Nelayan

  Siaran Pers Bersama Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan   RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Negara Belum Terang-Benderang Mengakui Keberadaan dan Peran Perempuan Nelayan   Jakarta, 27 Agustus 2015. Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menegaskan perempuan nelayan sebagai subyek hukum RUU yang harus dilindungi […]